TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026 Arsjad Rasjid mengatakan asosiasinya telah menemukan solusi usai kisruh karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslub ini menghasilan Ketua Umum Kadin Indonesia baru periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie yang mengganti Arsjad.

“Kami telah memperoleh solusi, solusi tegak lurus terhadap aturan. Solusi yang diambil dalam diskusi yang sangat hangat, solusi dengan semangat yang sama untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang akhirnya menyejahterakan bangsa Indonesia,” kata Arsjad Rasjid dalam video yang diterima Tempo pada Jumat malam, 27 September 2024.

Arsjad Rasjid menyebut solusi itu muncul usai dirinya bertemu dengan Anindya Bakrie di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat siang, 27 September 2024. Meski demikian, Arsjad Rasjid tak gamblang menyebut solusi apa yang dihasilkan dari pertemuan itu.

Sementara itu, dua orang sumber Tempo di internal Kadin menyebut adanya upaya rekonsiliasi antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie. Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya Bakrie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sementara, Arsjad Rasjid menyebut Kadin pusat dan daerah akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah. “Kadin Indonesia, baik di pusat dan daerah, akan terus fokus sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid mengaku optimistis kepada pemerintah, pelaku usaha, buruh, dan profesional mampu menghadapi tantangan ekonomi mendatang dengan bergotong royong. “Untuk satu Kadin, satu Indonesia, dan satu masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Dalam video pertemuan ketiganya yang diterima Tempo, Bahlil memberi sinyal perseteruan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie akan menemui titik terang. Bahlil mempertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di rumah dinasnya pada Jumat siang, 27 September 2024.

“Dua-duanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi dengan baik. Mereka sudah paten. Sudah kami ketemu, sudah saling memaafkan,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengatakan Kadin Indonesia hanya satu. “Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan dualisme di Kadin tak seharusnya terjadi. Bahlil mengatakan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bersahabat. “Mereka berdua sahabat sebenarnya, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

Di akhir video itu, Bahlil juga mengajak Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie untuk menyatakan kalau Kadin tak boleh ada dualisme.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie berserteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid. Adapun, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum dalam Munas Kadin VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad Rasjid menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan kubu Anindya Bakrie mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan keukeuh melakukan ekspor pasir laut. Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu menegaskan tidak akan menunda ekspor pasir laut seperti usulan yang muncul di tengah masyarakat.

"Kami akan jalan terus. Ya kalau ditunda, siapa yang menunda? Kalau kita kan sesuai dengan aturan main," kata Staf Khusus sekaligus juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wahyu Muryadi, saat ditanya perihal usulan agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda, di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024.

Menurut Wahyu Muryadi, jika Presiden Jokowi sebagai atasan Menteri Trenggono, menyatakan menunda atau membatalkan izin ekspor pasir laut, itu akan ditunda. "Tapi kan selama ini cuma omon-omon saja, seyogyanya ini..., seyogyanya ini. Normatif sekali itu seyogyanya," tutur dia menanggapi kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem laut maupun dampak sosial-ekonomi.

Perihal ekspor pasir laut, Wahyu Muryadi mengatakan KKP berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan. Selain itu, KKP juga memperhitungkan kebutuhan pasir laut di dalam negeri terpenuhi baru ekspor itu dilakukan. "Kami sudah perhitungkan itu, jangan sampai begini-begono. Tapi tetap harus jalan," tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi di laut ditunda terlebih dahulu. "Ya, saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda," kata Muzani di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti setahun lalu sudah meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan yang membuka kembali ekspor pasir laut, yang sudah dihentikan selama 20 tahun. Susi menyatakan dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan dan akan mempengaruhi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan, situasi tersebut tidak boleh diperburuk dengan adanya penambangan pasir laut.

Susi juga mengusulkan agar pemerintah lebih baik menyewakan pulau-pulau Indonesia kepada negara lain untuk jangka waktu tertentu, daripada mengekspor pasir laut. "Daripada mengeruk pasir dan mengekspornya, mengapa kalian tidak memikirkan untuk menyewakan pulau selama 100 tahun, seperti Hong Kong yang disewakan ke Inggris," kata Susi melalui akun Twitter (kini bernama X) pribadinya pada Minggu, 18 Juni 2023.

Menurut Susi, setelah masa sewa berakhir, pulau tersebut akan dikembalikan dengan infrastruktur yang lebih baik, sehingga Indonesia tidak akan kehilangan pulau-pulau yang dimilikinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan keukeuh melakukan ekspor pasir laut. Kementerian yang dipimpin Wahyu Sakti Trenggono itu menegaskan tidak akan menunda ekspor pasir laut seperti usulan yang muncul di tengah masyarakat.

"Kami akan jalan terus. Ya kalau ditunda, siapa yang menunda? Kalau kita kan sesuai dengan aturan main," kata Staf Khusus sekaligus juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Wahyu Muryadi, saat ditanya perihal usulan agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda, di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024.

Menurut Wahyu Muryadi, jika Presiden Jokowi sebagai atasan Menteri Trenggono, menyatakan menunda atau membatalkan izin ekspor pasir laut, itu akan ditunda. "Tapi kan selama ini cuma omon-omon saja, seyogyanya ini..., seyogyanya ini. Normatif sekali itu seyogyanya," tutur dia menanggapi kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem laut maupun dampak sosial-ekonomi.

Perihal ekspor pasir laut, Wahyu Muryadi mengatakan KKP berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan. Selain itu, KKP juga memperhitungkan kebutuhan pasir laut di dalam negeri terpenuhi baru ekspor itu dilakukan. "Kami sudah perhitungkan itu, jangan sampai begini-begono. Tapi tetap harus jalan," tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi di laut ditunda terlebih dahulu. "Ya, saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda," kata Muzani di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti setahun lalu sudah meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan yang membuka kembali ekspor pasir laut, yang sudah dihentikan selama 20 tahun. Susi menyatakan dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan dan akan mempengaruhi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan, situasi tersebut tidak boleh diperburuk dengan adanya penambangan pasir laut.

Susi juga mengusulkan agar pemerintah lebih baik menyewakan pulau-pulau Indonesia kepada negara lain untuk jangka waktu tertentu, daripada mengekspor pasir laut. "Daripada mengeruk pasir dan mengekspornya, mengapa kalian tidak memikirkan untuk menyewakan pulau selama 100 tahun, seperti Hong Kong yang disewakan ke Inggris," kata Susi melalui akun Twitter (kini bernama X) pribadinya pada Minggu, 18 Juni 2023.

Menurut Susi, setelah masa sewa berakhir, pulau tersebut akan dikembalikan dengan infrastruktur yang lebih baik, sehingga Indonesia tidak akan kehilangan pulau-pulau yang dimilikinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara yang akan menangani penerimaan negara. Badan ini akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Burhanuddin Abdullah, anggota Dewan Penasihat Prabowo, menyatakan bahwa pembentukan badan ini akan dimulai pada Januari 2025.

Selain itu, Prabowo juga akan melakukan transformasi di Kementerian BUMN. Burhanuddin menekankan perlunya perubahan kelembagaan, bisnis, dan manajemen agar kontribusi BUMN dapat ditingkatkan. Transformasi ini juga akan dimulai pada Januari 2025.

Badan Penerimaan Negara tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam draft awal RKP 2025 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, lembaga ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara.

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi 12 persen dari PDB pada 2025, naik dari 10,21 persen di tahun 2023.

“Peningkatan penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai rasio 10-12 persen Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2025, dengan melakukan reformasi kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Ini diharapkan dapat memperbaiki rasio pajak, sehingga APBN memiliki ruang belanja yang cukup untuk pembangunan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," sebagaimana tertulis dalam dokumen RKP 2025, Senin, 22 April 2024.

Selain itu, RKP 2025 juga menargetkan peningkatan rasio perpajakan melalui percepatan implementasi core tax system, optimalisasi pengelolaan data berbasis risiko, interoperabilitas data, serta penyesuaian sistem perpajakan agar lebih sesuai dengan struktur ekonomi.

Pada 2025, akan diperkuat ekstensifikasi pajak dan pengawasan terhadap Wajib Pajak High Wealth Individual, seiring dengan penegakan hukum yang adil melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan forensik digital.

Terakhir, insentif pajak yang lebih tepat sasaran akan diberikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan informasi yang beredar dalam beberapa bulan terakhir, Badan Penerimaan Negara akan dibentuk melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta beberapa unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran yang selama ini bertanggung jawab atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal, yang selama ini bertugas sebagai perencana anggaran, juga dikabarkan akan ikut bergabung ke dalam lembaga baru ini.

Jika konsep penggabungan ini terwujud, maka struktur kelembagaan akan mengalami perubahan signifikan. Posisi Kepala Badan Penerimaan Negara akan menggantikan dua jabatan eselon I yang sebelumnya dipegang oleh DJP dan DJBC. Kepala badan ini nantinya akan dibantu oleh puluhan deputi, yang berfungsi menggantikan beberapa direktur yang sebelumnya tersebar di berbagai direktorat jenderal. Perubahan ini akan memusatkan pengelolaan penerimaan negara, baik dari pajak maupun non-pajak, di bawah satu badan yang terintegrasi.

Saat ini, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea-Cukai memiliki banyak kantor wilayah di seluruh Indonesia. Penggabungan ini diperkirakan akan merampingkan struktur organisasi di tingkat daerah, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan koordinasi antara berbagai unit yang terlibat dalam penerimaan negara.

MICHELLE GABRIELA I KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemanfaatan pasir laut bisa menghasilkan Rp2,5 triliun per 50 juta meter kubik dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kataDirektur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo.

Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa hitungan kasar dan asumsi semata, karena hingga kini pengimplementasian ekspor pasir laut masih dikaji.

“Berapa sih sebetulnya (potensi PNBP-nya) ya? Kami pun gak berani ngomong,” ucap Wawan Sunarjo di Serang, Banten, Kamis, 26 September 2024.

Angka tersebut didapatkan dari asumsi dan hitungan kasar jika terdapat 50 juta m3 pasir laut yang diekstraksi.

Dari jumlah tersebut, dimisalkan hanya 27,5 juta m3 pasir yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp93 ribu dan tarif sebesar 30 persen, maka PNBP yang terkumpul bisa mencapai Rp767,25 miliar.

Sementara sisanya diekspor sebanyak 22,5 juta m3 pasir laut dengan HPP senilai Rp228 ribu dan tarif 35 persen, sehingga dapat menghasilkan PNBP sebesar Rp1,79 triliun. Maka, total PNBP dari 50 juta m3 pasir laut tersebut mencapai Rp2,56 triliun.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pasir Laut, harga patokan untuk pasir laut ekspor sebesar Rp186 ribu.

Dengan demikian, maka asumsi nilai potensi PNBP yang bisa didapatkan dari pemanfaatan pasir laut menurut keputusan menteri tersebut menjadi Rp2,23 triliun.

Mengingat peraturan mengenai ekspor pasir laut yang masih baru, Wawan pun menyampaikan bahwa belum ada target penerimaan PNBP dari pemanfaatan pasir laut pada tahun depan.

“Pasir laut itu baru ada PP (Peraturan Pemerintah)-nya, sehingga di 2025 belum ada targetnya,” ujarnya.

Ekspor pasir laut sebelumnya diberhentikan, tapi kini kembali dibuka melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Selain peraturan yang masih baru, tantangan lain dalam mengekspor pasir laut adalah diperlukannya kajian dan penelitian mendalam mengenai kandungan pasir yang diekspor.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah hanya memperbolehkan pasir yang menjadi sedimen laut untuk diekspor.

Wawan mengatakan bahwa penelitian tersebut dibutuhkan agar produk yang diekspor benar-benar sudah dipastikan hanya berupa sedimen pasir tanpa mengandung mineral berharga, langka, atau yang dilarang untuk diekspor.

Ia menyatakan bahwa kemungkinan besar akan dibentuk tim khusus yang terdiri atas para pakar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun Kemenkeu untuk melakukan kajian mengenai ekspor pasir laut tersebut.

“Jadi, memang tidak serta merta punya konsesi, lalu angkut (pasirnya), (kemudian) diekspor -- tidak. Pasti ada tim penilaiannya,” katanya.

Rencana pemerintah kembali mengekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang mendapat banyak penentangan dari pegiat lingkungan karena akan merusak ekosistem laut.

Menteri Kelautan: Belum Ada Ekspor Pasir

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, hingga kini belum ada ekspor pasir hasil sedimentasi di laut.

“Ekspor belum ada kemanapun. Permintaan dari berbagai kalangan, seperti perusahaan-perusahaan yang berminat untuk menjual sedimentasi pasir ini banyak. Tapi tentu ada persyaratan dan persyaratan sangat ketat di situ,” ungkap Menteri Trenggono di Jakarta, Selasa.

Mengenai ekspor, ia memastikan ekspor hasil sedimentasi baru bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Adapun pemanfaatan pasir laut selain untuk reklamasi, juga dapat dimanfaatkan mendukung proyek pembangunan jalan tol hingga rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam hilang.

“Kalau kita bicara lingkungan, dia (sedimentasi) sebenarnya menutupi terumbu karang, nutupi alur kapal dan lain sebagainya, kan itu jelas mengganggu. Itu salah satunya yang kita ingin selesaikan. Dan sebenarnya kuncinya adalah untuk reklamasi dalam negeri, supaya reklamasi dalam negeri ini materialnya tidak ngambil dari pulau-pulau,” pungkasnya.

Adapun persyaratan yang dimaksud diantaranya perizinan, kapal yang digunakan beserta teknologi hingga pelaku usaha harus bisa memaparkan peruntukan hasil sedimentasi yang diambil, hal ini untuk memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi tidak merusak lingkungan.

“Misalnya ada perusahaan yang berminat untuk mendapatkan hasil sedimentasi untuk reklamasi. Maka dia harus menunjukkan kebutuhan untuk reklamasi di mana," katanya.

Hal itu, kata dia, akan dicek apakah benar reklamasi, dan apakah wilayah yang direklamasi itu berkaitan dengan ekologi atau tidak karena kalau berkaitan ekologi kita tidak setujui.

Kemudian dia harus punya izin dasar reklamasi juga, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), ujarnya.

Untuk kapal, lanjut dia, tidak semua kapal bisa dipakai membersihkan hasil sedimentasi, sementara waktu pembersihan juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam memperbolehkan pelaku usaha memanfaatkan hasil sedimentasi.

Selain itu, proses pembersihan akan diawasi untuk memastikan material sedimentasi yang diambil bukan berisi kandungan mineral yang menjadi ranah Kementerian ESDM.

Pengawasan ini melibatkan Tim Kajian yang terdiri tim KKP, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah.

“Terus kapalnya apa? Kapalnya harus yang kita rekomendasikan. Kenapa? untuk memastikan cara pengambilannya enggak ngawur. Itu menjadi penting juga untuk keberlanjutan dan supaya ekosistem di luar tidak rusak,” ujarnya pula.

Pengelolaan hasil sedimentasi diatur dalam Permen KP Nomor 26 tahun 2023, dalam regulasi itu disebutkan tata kelola dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut.

Kemudian untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

TEMPO.CO, Jakarta - Transaksi rata-rata di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23-27 September 2024 mencapai Rp 16,36 triliun. Naik 9,6 persen dari pekan sebelumnya yang berada di angka Rp 14,92 triliun.

Sekretaris perusahaan PT BEI, Valentina Simon, mengatakan rata-rata frekuensi transaksi harian bursa selama sepekan mengalami peningkatan 5,33 persen menjadi 1,33 juta kali transaksi dari 1,26 juta kali transaksi pada pekan yang lalu.

“Sedangkan rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami perubahan sebesar 14,72 persen menjadi 23,94 miliar lembar saham dari 28,07 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” papar Valentina lewat keterangan resminya, Jumat, 27 September 2024.

Selain itu, kapitalisasi pasar bursa juga mengalami perubahan sebesar 1,02 persen menjadi Rp 12.875 triliun dari Rp 13.007 triliun pada pekan lalu. Kemudian, perubahan tipis juga dialami oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 0,60 persen menjadi berada pada level 7.696,916 dari 7.743,004 pada pekan lalu.

Pergerakan investor asing pada Jumat mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 493,27 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 52,74 triliun.

Selanjutnya, pada Jumat ini juga terdapat pencatatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk di BEI. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah AA-(idn) (double A minus) dengan Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2024 adalah 108 emisi dari 64 emiten senilai Rp 91,39 triliun. Dengan pencatatan ini, maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 588 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp 458,16 triliun dan US$ 60,1188 juta, yang diterbitkan oleh 132 emiten.

Selain itu, Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 194 seri dengan nilai nominal Rp 6.273,24 triliun dan US$ 502,10 juta. Selain itu, di BEI telah tercatat sebanyak 9 emisi EBA dengan nilai Rp 2,93 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku. Jokowi mengklaim bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan hanya keputusan pribadi presiden, tetapi merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat yang diwakili oleh anggota DPR di Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa proyek IKN bukanlah proyek pribadi dirinya, untuk menghindari kesalahpahaman publik.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024, sebagaimana dikutip dari video yang dirilis Sekretariat Presiden. Bagaimana faktanya?

Rencana awal pembangunan IKN

Melansir dari djkn.kemenkeu.go.ud, gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta pertama kali disampaikan Presiden Sukarno pada 17 Juli 1957, yang memilih Palangkaraya sebagai IKN karena lokasinya strategis di tengah Indonesia dan memiliki wilayah luas. Namun, rencana tersebut tidak terwujud, dan Sukarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai IKN melalui UU Nomor 10 tahun 1964.

Pada era Orde Baru pada 1990-an, wacana pemindahan IKN ke Jonggol muncul, dan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu ini kembali mengemuka akibat kemacetan dan banjir di Jakarta, dengan beberapa opsi pemindahan dipertimbangkan.

Pemindahan IKN baru diproses serius oleh Jokowi, yang pada 29 April 2019 memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar pulau Jawa, dan rencana tersebut dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi didorong oleh beberapa alasan penting. Pertama, untuk menghadapi tantangan masa depan dan mendukung transformasi ekonomi sejalan dengan Visi Indonesia 2045, di mana Indonesia diharapkan masuk 5 besar ekonomi dunia. IKN diharapkan mendorong hilirisasi industri dan reformasi birokrasi.

Kedua, pemindahan IKN bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama di kawasan timur Indonesia, mengatasi dominasi Jakarta yang menyebabkan ketimpangan pembangunan.

Ketiga, kondisi Jakarta yang tidak lagi ideal sebagai IKN, dengan masalah kepadatan, kemacetan, dan lingkungan, menjadi alasan kuat untuk pemindahan. Meskipun terdapat pro-kontra, keputusan ini diambil melalui proses demokrasi dan harus didukung untuk kebaikan bangsa.

UU IKN Dikebut

Komisi II DPR RI sepakat membawa revisi UU Ibu Kota Negara (UU IKN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengambilan keputusan untuk mengesahkan revisi itu dilakukan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasionl, dan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.

Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, pekan lalu menyatakan komisinya akan segera membawa revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang.

“Ya, secepatnya,” ujar Saan kepada Tempo saat ditemui di kompleks DPR pada Rabu, 20 September 2023

Sebelumnya, pemerintah menyerahkan dokumen revisi UU IKN kepada DPR pada Senin, 21 Agustus 2023. Revisi ini memuat sembilan pokok perubahan untuk memastikan pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana.

Adapun sembilan pokok perubahan itu, seperti Otorita IKN, pengelolaan tanah, pengelolaan anggaran, pimpinan tinggi Pratama Otorita IKN, area pemukiman, penyelenggaraan perumahan, tata ruang, pelibatan DPR sebagai pengawas IKN, jaminan keberlanjutan IKN.

Sementara itu, Saan menepis anggapan bahwa Komisi II tertutup dan tidak banyak merespons publik tentang revisi UU IKN ini. Komisi II DPR, kata Saan, ketika rapat selalu terbuka dengan masyarakat.

Revisi UU IKN ini sempat menuai kritik karena dinilai tidak memaksa. Sejumlah pengamat menilai revisi ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan elit pemerintahan saja.

Para pengamat pun menilai Presiden Jokowi seperti memaksakan agar proyek IKN berjalan sesuai jadwal. Padahal, saat ini masyarakat dinilai tengah sengsara akibat kondisi ekonomi yang tak menentu.

Tanda Tanya Investor Asing

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berdalih investor asing belum masuk karena pembangunan tahap pertama belum rampung.

Bahlil mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan menanyakan kapan bisa mulai berinvestasi di IKN. "Tapi, kami katakan bahwa setelah 17 Agustus, baru kami lihat," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan adanya ratusan investor yang telah menunggu untuk berinvestasi dalam proyek ibu kota baru tersebut, tetapi ia menekankan pentingnya memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik di San Francisco pada November 2023.

Di lain kesempatan, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu mengutamakan investor lokal dalam pembangunan IKN, terutama pada tahap pertama, di mana investasi dari penanam modal dalam negeri akan didahulukan.

Dana yang digelontorkan untuk IKN

Menkeu Sri Mulyani menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara.

"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk infrastruktur dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.

Dia kemudian menjelaskan realisasi sementara—karena masih perlu diaudit—anggaran dari APBN 2023 untuk IKN. Realisasi sementaranya adalah Rp 26,7 triliun, terdiri dari klaster infrastruktur sebesar Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun, serta klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun.

Meskipun demikian, Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan jumlah alokasi anggaran khusus untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta semua pihak bersabar karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tengah disusun.

MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | ADIL AL HASAN | KARUNIA PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI

TEMPO.CO, Jakarta - Transaksi rata-rata di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23-27 September 2024 mencapai Rp 16,36 triliun. Naik 9,6 persen dari pekan sebelumnya yang berada di angka Rp 14,92 triliun.

Sekretaris perusahaan PT BEI, Valentina Simon, mengatakan rata-rata frekuensi transaksi harian bursa selama sepekan mengalami peningkatan 5,33 persen menjadi 1,33 juta kali transaksi dari 1,26 juta kali transaksi pada pekan yang lalu.

“Sedangkan rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami perubahan sebesar 14,72 persen menjadi 23,94 miliar lembar saham dari 28,07 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” papar Valentina lewat keterangan resminya, Jumat, 27 September 2024.

Selain itu, kapitalisasi pasar bursa juga mengalami perubahan sebesar 1,02 persen menjadi Rp 12.875 triliun dari Rp 13.007 triliun pada pekan lalu. Kemudian, perubahan tipis juga dialami oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 0,60 persen menjadi berada pada level 7.696,916 dari 7.743,004 pada pekan lalu.

Pergerakan investor asing pada Jumat mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 493,27 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 52,74 triliun.

Selanjutnya, pada Jumat ini juga terdapat pencatatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk di BEI. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah AA-(idn) (double A minus) dengan Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2024 adalah 108 emisi dari 64 emiten senilai Rp 91,39 triliun. Dengan pencatatan ini, maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 588 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp 458,16 triliun dan US$ 60,1188 juta, yang diterbitkan oleh 132 emiten.

Selain itu, Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 194 seri dengan nilai nominal Rp 6.273,24 triliun dan US$ 502,10 juta. Selain itu, di BEI telah tercatat sebanyak 9 emisi EBA dengan nilai Rp 2,93 triliun.

INFO BISNIS – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) namun UMKM juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. UMKM menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut karena memiliki kontribusi sebesar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen dari tenaga kerja di Indonesia.

“Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan,” kata Direktur Utama BRI Sunarso, belum lama ini. Namun, lanjut dia, jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60 persen dari PDB. “Maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM,” ujar Sunarso.

Selain menaikkelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting. “Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikkelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting.”

Dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, kemudian pembinaan, pemberdayaan bisa dilakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik.

Menurut Sunarso, formalisasi UMKM menjadi penting dan dapat memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio. “Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik,” ujar Sunarso.

Sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster. “BRI membina 3.600 Desa Brilian jadi Desa kita Survei apa potensinya kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata kita kembangkan pariwisata, Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya,” kata Sunarso. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Memindahkan saldo antardompet digital (e-wallet) dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, termasuk ShopeePay ke GoPay dan sebaliknya. Dengan begitu, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan elektronik secara singkat, seperti membayar tagihan atau berbelanja die-commerce.

Namun, untuk melakukan pengisian saldo atautop updi dompet digital, ada berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan diketahui oleh pengguna.

Pastikan akun ShopeePay yang digunakan telah ditingkatkan (upgrade) ke versi premium, yaitu ShopeePay Plus, supaya saldo yang disimpan dapat mencapai limit Rp20 juta.

Begitu pula sebaliknya, akun GoPay yang akan digunakan untuk transfer saldo harus dalam tahap GoPay Plus, agar pengguna bisa menyimpan saldo hingga Rp20 juta. Lantas, bagaimana cara transferShopeePayke GoPay dan sebaliknya?

Cara Transfer ShopeePay ke GoPay

Pengguna dompet digital ShopeePay dapat mengirimkan saldo melalui aplikasi ShopeePay dane-commerceShopee. Berikut langkah-langkah untuk mengirimkan saldo dari Shopee ke GoPay:

-Buka aplikasi Shopee.

-Pilih fitur ShopeePay.

-Pilih opsi Transfer ke Rekening Bank.

-Ketuk menu Transfer Instan ke Rekening Baru.

-Pilih bank BCA.

-Masukkan kode bank 70001 diikuti dengan nomor akun virtual GoPay, misalnya 7000108123456789.

-Masukkan nominal saldo yang ingin dikirimkan, minimal Rp10.000.

-Pengguna tidak dikenakan biaya transfer saldo ShopeePay ke GoPay untuk 100 kali transaksi per bulan.

-Apabila melebihi kuota gratis atau transaksi ke-101 dan seterusnya, maka akan dikenakan biaya admin sebesar Rp2.000 per transaksi.

-Pastikan nomor penerima sudah, lalu masukkan 6 digit PIN ShopeePay.

-Periksa aplikasi GoPay untuk memastikan saldo telah masuk.

Sementara itu, tata cara untuk transfer ShopeePay ke GoPay via aplikasi ShopeePay adalah sebagai berikut:

-Akses aplikasi ShopeePay yang telah terpasang di ponsel.

-Masuk akun (login) menggunakan nomor virtual akun ShopeePay dan kode OTP yang dikirimkan ke WhatsApp.

-Verifikasi akun dengan memasukkan kode OTP kembali yang dikirimkan ke surel (email).

-Tekan menu Transfer di halaman beranda aplikasi ShopeePay.

-Pilih opsi Virtual Account.

-Tekan tombol Tambah Virtual Account Baru.

-Pilih nama Bank BCA.

-Masukkan kode bank 70001 diikuti dengan nomor akun virtual GoPay, misalnya 7000108xxxxxxxxxx.

-Aktifkan atau nonaktifkan penyimpanan nomor rekening virtual.

-Masukkan nominal saldo yang ingin ditransfer, minimal Rp10.000. Namun, apabila akun ShopeePay terhubung dengan akun SeaBank, maka nominal transfer yang dapat dikirim minimal Rp5.000.

-Pengguna tidak akan dikenai biaya admin untuk transfer ShopeePay ke GoPay.

Cara Transfer GoPay ke ShopeePay

Adapun untuk mengirimkan saldoGoPayke Shopee, penggunae-walletGoPay dapat memanfaatkan fitur yang terdapat di aplikasi Gojek dan GoPay. Berikut langkah-langkah untuktop upsaldo ShopeePay via aplikasi Gojek:

-Buka aplikasi Gojek.

-Tekan tombol Bayar.

-Pilih menu Transfer Bank.

-Tekan tombol Transfer Instan ke Rekening Baru.

-Pilih PermataBank.

-Masukkan kode bank 706 diikuti dengan nomor akun virtual ShopeePay, misalnya 70608123456789.

-Ketuk tombol Verifikasi.

-Pastikan muncul keterangan ShopeePay dan inisial nama pemilik akun, lalu klik tombol Lanjut.

-Tidak ada batas minimal saldo yang dapat dikirimkan.

-Pengguna akan dikenai biaya admin sebesar Rp2.500 per transaksi.

-Tekan tombol Konfirmasi, lalu masukkan 6 digit PIN Gojek.

-Periksa aplikasi Shopee atau ShopeePay untuk melihat apakah saldo sudah masuk atau tidak.

Sementara itu, tata cara untuk transfer GoPay ke ShopeePay melalui aplikasi GoPay sebagai berikut:

-Akses aplikasi GoPay.

-Pilih menu Transfer Gratis di halaman utama aplikasi.

-Tekan opsi E-wallet.

-Pilih ShopeePay.

-Masukkan nomor tujuan atau hubungkan kontak ponsel ke aplikasi GoPay untuk memudahkan pencarian.

-Masukkan nominal saldo minimal Rp10.000.

-Pengguna akan dikenakan biaya admin sebesar Rp1.000 oleh pihak GoPay.

-Selain itu, saldo yang dikirimkan akan dipotong oleh pihak ShopeePay sebesar Rp1.000 untuk metode transfer selain SeaBank dengan nominal saldo kurang dari Rp100.000.

-Misalnya, A akan transfer GoPay ke ShopeePay sebesar Rp50.000, maka saldo GoPay yang terpotong adalah Rp 51.000 (Rp50.000 untuk ditransfer dan Rp 1.000 biaya admin GoPay). Kemudian, saldo yang akan diterima di akun ShopeePay sebesar Rp49.000 (Rp50.000 dikurangi biaya admin ShopeePay Rp1.000).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan dualisme dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tak seharusnya terjadi. Bahlil menyebut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Novyan Bakrie bersahabat.

“Mereka berdua sahabat sebenarnya, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil dalam sebuah video yang diterimaTempopada Jumat, 27 September 2024.

Dalam video tersebut, Bahlil juga mengatakan Kadin Indonesia hanya satu. Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat, 27 September 2024.

“Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

Di akhir video itu, Bahlil juga mengajak Arsjad dan Anindya untuk menyatakan kalau Kadin tak boleh ada dualisme.

Dua orang sumberTempodi internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Kemarin, Anindya menanggapi kubu Arsjad yang meminta pengadilan membatalkan kepengurusannya. Dia mengatakan, permintaan itu sah-sah saja.

“Sekarang kalau misalnya tentu ada pihak-pihak yang tidak puas dan itu saya rasa sah-sah saja, wajar-wajar saja dan sudah ada ranahnya,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Anindya mengatakan, Munaslub merupakan forum dan lembaga tertinggi Kadin Indonesia yang diusung oleh asosiasi dan Kadin-Kadin Provinsi. Menurut dia, mereka telah membentuk Steering Committee dan Organizing Committee dan membuahkan hasil yang sudah terlihat.

“Yang pasti dari kami di Kadin, kami fokus berpikir ke depan. Dan tentu ada tim sendiri untuk mengurus segala macam hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan persepsi,” katanya.

Han Revandaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan dualisme dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tak seharusnya terjadi. Bahlil menyebut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Novyan Bakrie bersahabat.

“Mereka berdua sahabat sebenarnya, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil dalam sebuah video yang diterimaTempopada Jumat, 27 September 2024.

Dalam video tersebut, Bahlil juga mengatakan Kadin Indonesia hanya satu. Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat, 27 September 2024.

“Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

Di akhir video itu, Bahlil juga mengajak Arsjad dan Anindya untuk menyatakan kalau Kadin tak boleh ada dualisme.

Dua orang sumberTempodi internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Kemarin, Anindya menanggapi kubu Arsjad yang meminta pengadilan membatalkan kepengurusannya. Dia mengatakan, permintaan itu sah-sah saja.

“Sekarang kalau misalnya tentu ada pihak-pihak yang tidak puas dan itu saya rasa sah-sah saja, wajar-wajar saja dan sudah ada ranahnya,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Anindya mengatakan, Munaslub merupakan forum dan lembaga tertinggi Kadin Indonesia yang diusung oleh asosiasi dan Kadin-Kadin Provinsi. Menurut dia, mereka telah membentuk Steering Committee dan Organizing Committee dan membuahkan hasil yang sudah terlihat.

“Yang pasti dari kami di Kadin, kami fokus berpikir ke depan. Dan tentu ada tim sendiri untuk mengurus segala macam hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan persepsi,” katanya.

Han Revandaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.