TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menyinggung tiga fenomena di kalangan generasi Z yang berdampak negatif saat menggunakan layanan keuangan digital. Ketiganya yakni you only live once (YOLO), fear of missing out (FOMO), dan fear of other peoples opinion (FOPO).

“Selain pemahaman terkait risiko, adik mahasiswa harus memahami kebutuhan keuangannya sendiri. Jangan ikut gaya dan tren YOLO. Dapat uang sedikit langsung digunakan untuk belanja,” kata Fawzi dalam acara Festival Literasi Finansial di Universitas Bengkulu, Jumat, 27 September 2024.

Fawzi melanjutkan fenomena FOMO juga jamak dijumpai di kalangan generasi Z. FOMO atau takut ketinggalan suatu hal, menurutnya, merujuk pada keputusan anak muda menggunakan layanan keuangan digital hanya untuk ikut tren. Padahal, kata dia, sebenarnya layanan keuangan digital itu belum tentu dibutuhkan.

Selain itu, ia menyinggung fenomena FOPO yang merujuk kepada keputusan anak muda mencoba layanan keuangan digital atau tidak menggunakannya hanya karena takut mendengar kritikan orang lain. “Ini yang harus kita hindari,” katanya.

Selanjutnya, ia mewanti-wanti generasi Z untuk terus memahami modus penawaran layanan keuangan digital. Ia berpesan agar selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan beragam tawaran yang beredar dengan cara memastikan layanan itu memiliki izin resmi dari pihak berwenang seperti OJK.

Menurutnya, saat ini marak beredar kasus yang merugikan pengguna layanan keuangan digital akibat kurangnya pemahaman literasi keuangan. Literasi keuangan, kata dia, merupakan kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi secara efektif. Seperti kebiasaan menabung, investasi, mengelola keuangan dan utang, serta merencanakan keuangan untuk masa mendatang.

Dalam paparannya, Fawzi menunjukkan bahwa saat ini generasi Z jumlahnya mencapai 75 juta jiwa. Setara 27 persen populasi Indonesia. Generasi ini juga yang mendominasi adaptasi dan penggunaan internet saat ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan bahan bakar minyak (BBM) Biosolar campuran B40 dapat menghemat devisa negara hingga Rp404,32 triliun, yang biasanya digunakan untuk membeli solar impor.

"Kesiapan (BBM) B40 sih sudah karena kita sekarang (BBM) B35. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan adalah Rp404,32 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Green Initiative Conference 2024, di Jakarta, Selasa.

Untuk jenis B35 yang sudah diterapkan, Pemerintah mencatat saat ini telah mengalokasikan biodiesel tersebut sebesar 13,4 juta kiloliter. B40 direncanakan bakal menggantikan B35 mulai 2025.B40 merupakan BBM dengan campuran bahan bakar komposisi 40 persen minyak kelapa sawit dan 60 persen solar.

Airlangga memaparkan, selama tahun 2018-2024, volume biodiesel yang tersalurkan sebesar 63,04 juta kiloliter.

Program tersebut, dapat membantu memenuhi komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 538 juta ton CO2 dari sektor energi, atau sebesar 12,5 persen dari skenariobusiness as usual(BAU) pada 2030.

Penerapan B40, menurut Airlangga, mampu mempercepat transisi energi Indonesia untuk mencapai emisi nol karbon atau net zero emission (NZE). Ia juga menilai Indonesia sudah siap untuk menerapkan biodiesel B40 tahun depan.

"Kesiapan (BBM) B40 sih sudah siap, karena kita sekarang (BBM) B35," katanya.

Pemberlakuan B40 akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut. Namun, ia memastikan bahwa pasokan CPO akan tetap mencukupi untuk kebutuhan B40.

"Cukup, (CPO) cukup. Sekarang kan (sudah biodiesel) B35," ujar Airlangga.

Guna mencukupi pasokan kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor CPO. Hal ini berimbas pada harga minyak sawit CPO di pasar global yang mulai naik.

Akan Terjadi Deforestasi

Untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo-Gibran tersebut, pemerintah memerlukan CPO sebanyak 19,32 juta hektare. Karena produksi dalam negeri 18,1 juta ton, maka tahun depan diperlukan tambahan 1,2 juta ton.

Koran Tempo edisi 2 Mei 2024 menulis, untuk menambah produksi pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan izin pembukaan kebun sawit baru yang artinya sama dengan izin pembukaan hutan atau deforestasi.

Yayasan Auriga Nusantara, LSM lingkungan hidup, menyatakan jika target B50 dilaksanakan, maka diperlukan pasikan CPO 20,6 juta ton. “Jika menerapkan B50 mulai 2025 hingga 2042, kebutuhan perluasan kebun sawit mencapai 5,3 juta hektare.

Pembukaan hutan itu setara dengan penghilangan 342,5 juta setara CO2. Jumlah itu hampir setara dengan target pemerintah menurunkan emisi di sektor energi.

TEMPO.CO, Jakarta - Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie yang meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) bisa terancam pailit. Alasannya, keempat perusahaan itu telah ditetapkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 20 September 2024.

Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2024. Sebanyak 12 kreditur menagih hutang sebesar Rp8,79 triliun kepada keempat perusahaan keluarga Bakrie.

“Kami sangat berharap proses PKPU ini dapat dijalankan secara transparan dan fair sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada custodian bank VIVA, sehingga rencana perdamaian yang kami usulkan dapat mengakomodir semua kepentingan,” kata Direktur PT Visi Media Asia Tbk (Viva) Neil Tobing dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 September 2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan PKPU, perusahaan memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Majelis juga akan memberikan putusan homologasi yang berisi jangka waktu pembayaran utang. Apabila dalam jangka waktu tersebut juga tak sanggup membayar, majelis bisa menyatakan perusahaan itu pailit.

“Sebagai para termohon PKPU menghormati putusan tersebut dan secara intensif akan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak di tengah-tengah industri media yang saat ini penuh tantangan namun memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan,” kata Niel.

Kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Andryan, mengatakan empat perusahaan milik keluarga Bakrie itu mengakui telah berhutang kepada kliennya. Dia menyebut pengakuan ini juga tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

“Para debitur PKPU telah mengakui berhutang kepada klien kami,” kata Marx Adryan saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, pada Selasa, 24 September 2024.

Tak hanya itu, Marx Andryan mengatakan tak ada alasan bagi tim pengurus untuk menolak tagihan kliennya kepada para perusahaan itu. Dia menyebut pengakuan dalam hukum tak bisa dibantah. “Pengakuan adalah bukti paling sempurna serta tak dapat dibantah,” kata dia.

Selanjutnya baca: Rincian tagihan 12 kreditur ke 4 perusahaan keluarga Bakrie<!--more-->

Dalam perkara nomor 13/Pdt- Sus/PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis juga telah mengangkat empat pengurus dalam perkara ini, yaitu Alfin Sulaiman, Verry Sitorus, Martin Patrick Nagel, dan Bosni Gondo Wibowo. Tim pengurus ini telah menetapkan daftar piutang dari empat perusahaan milik keluarga Bakrie.

Dalam Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan oleh PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. PT Laras Nugraha Cipta mendaftarkan gugatan ini pada Jumat, 12 Januari 2024. Adapun, rincian tagihan dari 12 kreditur ke empat perusahaan milik keluarga Bakrie itu sebagai berikut:

1. Arkkan Opportunities Fund Ltd: Rp 1.278.843.139.042
2. Best Investments (Delaware) LLC: Rp 1.147.395.510.383
3. Credit Suisse AG, Singapore Branch: Rp 3.501.971.590.271
4. CVI AA Lux Securities Sarl: Rp 28.398.050.589
5. CVI CHVF Lux Securities Sarl: Rp 12.621.361.411
6. CVIC Lux Securities: Rp 425.970.584.568
7. CVIC EMCVF Lux Securities Trading Sarl: Rp 420.711.686.398
8. CVI CVF II Lux Securities Trading Sarl: Rp 37.864.045.022
9. CVIC Lux Securities Trading Sarl: Rp 126.213.491.144
10. EOC Lux Securities Sarl: Rp 286.848.905.123
11. The Varde Fund X (master), LP: Rp 764.930.351.967
12. TOR Asia Credit Master Fund LP: Rp 764.930.351.967

Pada 22 Juli 2024, Hakim Pengawas Kadarisman Al Riskandar telah menetapkan seluruh tagihan kreditur ini.

Meski gugatan ini telah menggelinding sejak Januari 2024, tapi hingga September 2024 perkara ini belum juga rampung. Neil menyebut VIVA optimis skema restrukturisasi utang melalui PKPU ini dapat diterima dan memberi kepastian untuk para kreditur. Usai ini, Neil mengatakan perusahaannya akan fokus melanjutkan transformasi bisnis.

“Fokus untuk melanjutkan proses transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media, baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi internet yang terus meningkat mendorong VIVA Group terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis TV FTA melalui ANTV dan tvOne di masa depan,” kata dia.

Neil mengatakan sampai dengan saat ini seluruh kegiatan operasional perusahaan, baik VIVA maupun MDIA, ANTV, dan tvOne, tetap berjalan normal. “Sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), VIVA dan MDIA telah menyampaikan informasi ini kepada publik melalui BEI,” kata dia.

TEMPO.CO, Serang - Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok untuk 2025. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, M. Aflah Farobi, menjelaskan sedang mempelajari bagaimana HJE akan berdampak pada pengendalian konsumsi dan besar penerimaan negara.

“HJE-nya sedang kita kaji, nanti apakah berpengaruh kepada pengendalian konsumsi maupun penerimaan seberapa besar,” kata Aflah di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Aflah mengatakan untuk memutuskan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT), Bea Cukai mempertimbangkan empat hal. Faktor pertama, industri itu sendiri termasuk para petani tembakau. Pertimbangan kedua adalah faktor kesehatan dan pengendalian konsumsi. Faktor ketiga adalah penerimaan negara, dan keempat adalah peredaran di ritel.

Belum ada hitung-hitungan yang pasti mengenai harga jual eceran. Namun, Aflah menjelaskan, saat ini terdapat jarak antara harga jual eceran dengan harga jual kepada konsumen yang sedang dikaji oleh Ditjen Bea Cukai.

“Kalau HJE itu, kan, harga jual eceran. Seharusnya mendekati dengan faktanya berapa. Ini yang sedang kita kaji adalah gap-nya itu seberapa,” kata dia saat ditemui wartawan. “Kalau gap-nya sudah terlalu jauh, ya harus kita dekatkan dengan harga jual eceran di masyarakat. Apakah ini nanti berpengaruh terhadap penerimaan, ini juga sedang kita hitung.”

Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk menunda kenaikan cukai hasil tembakau yang seharusnya diberlakukan tahun depan. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengabarkan penundaan tersebut awal pekan ini. “Posisi pemerintah untuk kebijakan cukai hasil tembakau 2025 belum akan dilaksanakan,” tuturnya saat konferensi pers Senin, 23 September 2024.

Pada 10 September 2024, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan kenaikan cukai rokok sebesar 5 persen pada 2025 dan 2026. Jumlah itu lebih rendah dibanding kenaikan pada 2023 dan 2024, yang rata-rata mencapai 10 persen.

Meski membatalkan rencana kenaikan, pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menurunkan konsumsi rokok. Askolani mengatakan pemerintah berencana menaikkan harga jual rokok di tingkat industri. “Kami akan review dulu dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Askolani.

Vindry Florentin dan Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Tangerang - Sebanyak 11 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menerima 34 penghargaan dunia Airport Service Quality (ASQ Awards) dari Airport Council International (ACI). ACI merupakan organisasi kebandarudaraan dunia yang menaungi 2.110 bandara di 169 negara.

"Jumlah penghargaan yang diterima pada tahun ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah, tahun lalu jumlah yang diterima sebanyak 19 penghargaan," ujar Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi, dalam keterangan tertulis diterima Tempo, Jumat 27 September 2024.

Faik mengatakan ASQ Awards merupakan apresiasi dari para penumpang pesawat dan industri aviasi global atas pelayanan terbaik yang diberikan bandara-bandara InJourney Airports.Penghargaan ini, ujar Faik, semakin memacu bandara-bandara InJourney Airports untuk selalu meningkatkan standar pelayanan dan pengalaman kepada penumpang pesawat dan pengunjung bandara.

“Penghargaan ini semakin memacu kami dalam meningkatkan standar pelayanan secara berkelanjutan dengan menghadirkan infrastruktur terbaik di bandara (Premises), didukung kolaborasi erat di ekosistem aviasi (Process), dengan kapasitas global yang dimiliki SDM (People) dan beragam inovasi teknologi serta digitalisasi (Enabler),” kata Faik.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh ACI kepada InJourney Airports, dalam ajang ACI World’s Customer Experience Summit and Exhibition yang digelar di Atlanta, Amerika Serikat, pada Kamis, 26 September 2024 waktu Indonesia. ASQ Awards dari ACI mengakui keunggulan bandara-bandara di dunia dalam menghadirkan customer experience terbaik kepada pengguna jasa bandara, berdasarkan survei yang dilakukan pada titik keberangkatan dan kedatangan di bandara.

Adapun penghargaan-penghargaan itu diberikan sejalan dengan pelayanan terbaik 11 bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni 6 penghargaan bagi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, 5 penghargaan bagi Bandara Internasional Yogyakarta, kemudian masing-masing 4 penghargaan bagi Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan Bandara Supadio Pontianak.

Sementara, bandara yang meraih 2 penghargaan adalah Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kemudian, bandara yang meraih 1 penghargaan yakni Bandara Juanda Surabaya, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Pattimura Ambon.

Fasilitas Bandara Berbasis Digital

Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi InJourney Airports Ferry Kusnowo mengatakan saat ini telah diperkenalkan berbagai fasilitas layanan berbasis digital di bandara InJourney Airports.

“Implementasi teknologi dan digitalisasi untuk pelayanan bagi penumpang pesawat telah diterapkan secara berkelanjutan di bandara-bandara InJourney Airports. Kami tengah mempersiapkan fasilitas berbasis teknologi lainnya untuk menghadirkan seamless journey experience di setiap titik layanan di bandara bagi penumpang pesawat,” ujar Ferry.

Sejumlah fasilitas berbasis teknologi yang sudah ada di bandara InJourney Airports antara lain self bag drop yang memungkinkan pesawat dapat secara cepat mendaftarkan bagasinya melalui mesin self check in baggage, lalu kemudian dapat langsung menuju konter khusus guna memproses bagasi terdaftar tersebut untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Saat ini self bag drop dapat digunakan di Bandara Soekarno-Hatta dan menyusul di bandara-bandara lainnya.

Daftar 11 Bandara InJourney Airports dengan 34 Penghargaan

1. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

- Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

- Director General's Roll of Excellence

2. Bandara Internasional Yogyakarta

- Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

3. Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan

- Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

4. Bandara Adi Soemarmo Solo

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

5. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

- ACI World Director General's Roll of Excellence

- Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

6. Bandara Supadio Pontianak

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Cleanest Airprot in Asia-Pacific.

7. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

- Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

8. Bandara Depati Amir Pangkalpinang

- Best Airport under 2 Million Passengers in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

9. Bandara Juanda Surabaya

- Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia-Pacific

10. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

11. Bandara Pattimura Ambon

- Best Airport Under 2 Million Passengers in Asia-Pacific

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan BI menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) per 1 Januari 2026.

“Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR ini diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunakan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu Indonesia Overnight Index Average (IndONIA),” kata Erwin di Jakarta, Jumat, 27 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

JIBOR adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah di Indonesia, untuk tenor di atas overnight.

Pengumuman tersebut akan menjadi rujukan dalam penyesuaian (contractual triggers) penghitungan dan penggunaan fallback untuk kontrak keuangan yang menggunakan JIBOR.

Fallback adalah klausul yang mengatur mengenai sekiranya terdapat adanya perubahan aturan kesepakatan di sepanjang masa kontrak, maka akan ada mekanisme atau kesepakatan lanjutan untuk mengakomodir perubahan dari kesepakatan awal.

Sejalan dengan agenda benchmark rate reform yang telah berjalan di pasar keuangan global, berbagai otoritas, lembaga, dan asosiasi pelaku pasar di berbagai negara telah menindaklanjuti reformasi penguatan acuan suku bunga, melalui peralihan dari penggunaan Interbank Offered Rate (IBOR) yang bersifat quotation-based, menjadi acuan suku bunga yang lebih kredibel menggunakan acuan transaksi yang terjadi di pasar (transaction-based).

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia selaku pengelola (administrator) dari JIBOR telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR pada seluruh tenor, yakni tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Mendukung pengumuman rencana penghentian publikasi JIBOR itu, National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) telah mempublikasikan panduan transisi JIBOR hari ini. Panduan Transisi JIBOR bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan transisi bagi pelaku pasar serta seluruh stakeholders untuk mendukung kelancaran transisi JIBOR.

Dalam buku panduan tersebut, antara lain NWGBR merekomendasikan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berdasarkan transaksi yaitu, IndONIA.

NWGBR beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), memiliki fungsi untuk memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform dan rekomendasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik.

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah sembilan tahun negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa(IEU-CEPA) tidak menemukan kesepakatan. Salah satu sebabnya, regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menghambat ekspor pertanian Indonesia terutama sawit karena diduga ditanam dengan cara menggunduli hutan.

"Ada beberapa hal terkaitpolicyyang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kataDirektur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, Rabu, 25 September 2024.

TEMPO.CO, Solo - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) menggelar promo tiket kereta api (KA) bertajuk KAI Birthday Bash dalam rangka memperingati HUT ke-79 KAI. Pelanggan mendapatkan diskon dan bisa membayar hanya 79 persen dari harga tiket KA.

Manager Humas Daerah Operasi atau Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengemukakan promo itu berlaku untuk pembelian tiket KA pada Jumat hingga Minggu, 27-29 September 2024, untuk keberangkatan perjalanan kereta api mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

“Masyarakat hanya perlu membayar tiket sebesar 79 persen dari harga normalnya, sehingga dapat menghemat 21 persen," ujar Krisbiyantoro kepada wartawan di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 27 September 2024.

Ia menambahkan diskon berlaku untuk beberapa KA jarak jauh dengan berbagai rute dan kelas seperti luxury, eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Untuk pembelian tiket kereta api dapat dilakukan di semua saluran penjualan tiket resmi KAI, kecuali loket dan loket boks.

“Diskon ini terdapat pada berbagai perjalanan kereta api dengan tujuan ke Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lainnya.” kata dia.

Adapun kereta api keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta yang memberlakukan Promo KAI Birthday Bash tersebut yaitu KA Argo Lawu (kelas eksekutif dan luxury), KA Argo Dwipangga (kelas eksekutif dan luxury), KA Sancaka (kelas ekonomi dan eksekutif), KA Joglosemarkerto (kelas ekonomi dan eksekutif), KA Lodaya (kelas eksekutif dan ekonomi), KA Gajahwong (kelas ekonomi dan eksekutif), KA Senja Utama Yogyakarta (kelas ekonomi dan eksekutif), KA Jayakarta (kelas ekonomi), dan KA Banyubiru (kelas bisnis dan eksekutif).

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan tiket perjalanan KA lebih murah,” ungkap dia.

Promo ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dalam momen HUT KAI ke-79. Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan untuk promo tiket KA tersebut. Di antaranya promo tiket KA KAI Birthday Bash tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan diskon lainnya.

Ketentuan lain, yaitu tiket dengan tarif diskon tersebut dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku, selama kuota masih tersedia dan tiket dengan tarif diskon dapat dibeli selama masih tersedia.

"KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya. Semoga dengan hadirnya Promo KAI Birthday Bash ini, dapat mendekatkan transportasi kereta api di hati masyarakat Indonesia sebagai transportasi pilihan utama dalam bermobilisasinya," ucap Krisbiyantoro.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada tahun 2025 disambut gembira Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), sedangkan pemerhati kesehatan menyayangkannya karena membuat jumlah perokok berpeluang terus bertambah.

"Kami menyampaikan rasa terima kasih karena pemerintah tidak jadi mengerek tarif CHT (cukai hasil tembakau) pada 2025," kataKetua umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Ia mengatakan keputusan pemerintah tersebut akan membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli rokok legal.

Namun demikian, GAPPRI juga meminta pemerintah agar harga jual eceran rokok tidak berubah di tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menurut dia, salah satu pertimbangan pemerintah tidak menaikkan CHT pada 2025 yakni munculnya fenomena downtrading rokok sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yang nilai rata-ratanya di atas 10 persen setiap tahun, sehingga kenaikan totalnya di atas 65 persen.

Fenomena ini ditandai oleh para konsumen yang beralih mengkonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal.

Henry Najoan menyatakan, berdasarkan kondisi pasar rokok legal yang terancam oleh tekanan kebijakan non-fiskal dan fiskal, pabrik anggota GAPPRI berupaya untuk bertahan dengan tenaga kerja dan kelangsungan industri, serta turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan CHT yang memerlukan kebijakan mitigasi.

"Kami mendorong adanya keseimbangan antara fungsi pengendalian dan fungsi penerimaan ke depan," ujarnya.

Oleh karena itu, GAPPRI menyampaikan empat usulan kepada Menteri Keuangan yakni tarif CHT untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik guna menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Mereka juga mengusulkan harga jual eceran tahun 2025 tidak naik untuk menyesuaikan dengan daya beli yang semakin rendah.

Selain itu, tidak dinaikkannya PPN pada tahun 2025 bisa menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat.

Selain itu Operasi Gempur Rokok Ilegal perlu terus ditingkatkan sampai ke produsen rokok ilegal secara extra ordinary dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) terkait.

"Empat usulan kami dimaksudkan lebih berpihak melindungi rokok legal yang sudah merekrut banyak tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita dan sebagian besar pabrik berbahan baku dalam negeri," katanya.

Harga Rokok Terlalu Murah

Harga rokok yang dianggap masih terlalu murah menjadikan Indonesia menempati posisi kedua di dunia untuk minat perokok laki-laki dewasa (58,4 persen) dan urutan ke-23 tertinggi secara keseluruhan (31,0 persen).

Karena itu, menurut Direktur Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Roosita Meilani Dewi, adalah penting menaikkan cukai yang merata guna mengurangi dampak negatif konsumsi rokok.

“Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif multiplier effect dan eksternalitas negatif, sehingga diusulkan untuk menaikkan cukai rokok minimal 25 persen per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok, mengingat UU Cukai menetapkan rata-rata cukai rokok hingga 57 persen namun belum pernah diimplementasikan sepenuhnya," katanya, Sabtu, 21 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan usaha untuk menjalankan transisi energi dan penggunaan energi terbarukan malah menimbulkan paradoks. Menurut hasil temuan FWI, pemroduksian salah satu biomassa yaitu wood pellet di Gorontalo harus mengorbankan hutan alam untuk ditebangi.

“Kami identifikasi (produksi wood pellet) sebagai deforestasi terencana di Gorontalo,” kata juru kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga dalam agenda Diskusi FWI bertajuk Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi di Gorontalo pada Kamis, 26 September 2024.

Pengerjaan proyek produksi wood pellet di Gorontalo ini dilakukan setelah keluarnya Izin Pemanfaatan Hutan Hak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Izin ini berawal dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut yang dialihkan menjadi Hak Pemanfaatan Hutan. Padahal, lahan yang digunakan tersebut merupakan Hutan Alam, bukan Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Hutan Tanaman Energi (HTE).

“Ini paradoks ketika izin ini diterbitkan, kita punya agenda transisi energi mengurangi emisi dari sektor FOLU (Net Sink 2030), tapi justru implementasi di lapangannya justru malah ditebang hutan alamnya,” ucap Anggi.

Padahal menurut Anggi, produksi wood pellet seharusnya bukan lewat penebangan pohon secara besar-besaran di hutan. Hal itu dianggapnya malah melenceng dari konsep awal transisi energi itu sendiri karena bukannya dilakukan di lahan HTI ataupun HTE, namun malah membajak Hutan Alam di Gotontalo.

“Harusnya ini (wood pellet) berasal dari hutan tanaman, hasil dari rehabilitasi,” ujarnya.

Proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu proyek bioenergi terbesar di Indonesia. Menurut data FWI, terdapat total 4 izin operasi dengan total luas lahan mencapai 282.100 hektar untuk proyek wood pellet ini. Sebagai informasi, total luas hutan di Gorontalo hanya tersisa 693.795 hektar atau 57 persen dari total luas wilayah daratan di Gorontalo.

Proyek ini dijalankan oleh PT Biomassa Jaya Abadi yang mendapatkan suplai kayu dari dua konsensi utama, yaitu PT Inti Global Laksana (IGL) serta PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Dua konsesi lainnya dijalankan oleh PT Gema Nusantara Jaya (GNJ) serta PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan menyuplai untuk PT Gorontalo Panel Lestari.

Belakangan di Gorontalo disebut juga ada rencana penerbitan enam izin baru lagi untuk produksi wood pellet yang akan menggunakan sekitar 180 ribu hektar lahan di Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara. Anggi juga menyebut ada rencana produksi wood pellet di wilayah lain seperti di Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, NTB, Maluku Utara dan terakhir di Pulau Buru, Maluku.

TEMPO.CO, Jakarta - Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan usaha untuk menjalankan transisi energi dan penggunaan energi terbarukan malah menimbulkan paradoks. Menurut hasil temuan FWI, pemroduksian salah satu biomassa yaitu wood pellet di Gorontalo harus mengorbankan hutan alam untuk ditebangi.

“Kami identifikasi (produksi wood pellet) sebagai deforestasi terencana di Gorontalo,” kata juru kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga dalam agenda Diskusi FWI bertajuk Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi di Gorontalo pada Kamis, 26 September 2024.

Pengerjaan proyek produksi wood pellet di Gorontalo ini dilakukan setelah keluarnya Izin Pemanfaatan Hutan Hak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Izin ini berawal dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut yang dialihkan menjadi Hak Pemanfaatan Hutan. Padahal, lahan yang digunakan tersebut merupakan Hutan Alam, bukan Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Hutan Tanaman Energi (HTE).

“Ini paradoks ketika izin ini diterbitkan, kita punya agenda transisi energi mengurangi emisi dari sektor FOLU (Net Sink 2030), tapi justru implementasi di lapangannya justru malah ditebang hutan alamnya,” ucap Anggi.

Padahal menurut Anggi, produksi wood pellet seharusnya bukan lewat penebangan pohon secara besar-besaran di hutan. Hal itu dianggapnya malah melenceng dari konsep awal transisi energi itu sendiri karena bukannya dilakukan di lahan HTI ataupun HTE, namun malah membajak Hutan Alam di Gotontalo.

“Harusnya ini (wood pellet) berasal dari hutan tanaman, hasil dari rehabilitasi,” ujarnya.

Proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu proyek bioenergi terbesar di Indonesia. Menurut data FWI, terdapat total 4 izin operasi dengan total luas lahan mencapai 282.100 hektar untuk proyek wood pellet ini. Sebagai informasi, total luas hutan di Gorontalo hanya tersisa 693.795 hektar atau 57 persen dari total luas wilayah daratan di Gorontalo.

Proyek ini dijalankan oleh PT Biomassa Jaya Abadi yang mendapatkan suplai kayu dari dua konsensi utama, yaitu PT Inti Global Laksana (IGL) serta PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Dua konsesi lainnya dijalankan oleh PT Gema Nusantara Jaya (GNJ) serta PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan menyuplai untuk PT Gorontalo Panel Lestari.

Belakangan di Gorontalo disebut juga ada rencana penerbitan enam izin baru lagi untuk produksi wood pellet yang akan menggunakan sekitar 180 ribu hektar lahan di Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara. Anggi juga menyebut ada rencana produksi wood pellet di wilayah lain seperti di Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, NTB, Maluku Utara dan terakhir di Pulau Buru, Maluku.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, membeberkan alasan kesepakatan pengelolaan blok tambang Merbuk dan Kenari untuk dikelola oleh PT Timah (Persero) Tbk.

Didit menyatakan hal tersebut juga untuk mengembalikan kedaulatan negara setelah aset cadangan timah negara tersebut dijarah penambang ilegal.

Ia menyebutkan, hingga saat ini, aktivitas penambangan timah ilegal di Blok Merbuk dan Kenari yang merupakan lahan eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Koba Tin yang terletak di Koba Kabupaten Bangka Tengah itu masih terus berlangsung. Lahan tambang itu, kata Didit, terus dijarah penambang ilegal dengan mendapat dukungan dari oknum-oknum aparat.

Oleh sebab itu Didit menyambut baik adanya kesepakatan PT Timah mengelola tambang Blok Merbuk dan Kenari. Sebab, perusahaan pelat merah itu sudah punya sejarah memiliki saham 25 persen di PT Koba Tin.

"Kalau diserahkan ke swasta, mohon maaf saya tidak setuju. Kalau itu terjadi selesai sudah. Habis semua. Kita dari DPRD sepakat bahwa take over pengelolaan wilayah Merbuk Kenari diserahkan ke PT Timah," ujar Didit dalam rapat dengar pendapat percepatan legalitas Merbuk Kenari yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bangka Belitung, Kamis, 26 September 2024.

Menurut dia, masalah legalitas Blok Merbuk dan Kenari harus diselesaikan mengingat kawasan tersebut terus dilakukan penambangan secara ilegal dan masif. "Tidak bisa dipungkiri jika ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan ini tidak legal. Makanya kita bersama Dirut PT Timah dan Sekda akan bertemu dengan Dirjen Minerba ESDM menyelesaikan persoalan ini," ujar dia.

Didit membeberkan bahwa banyak manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah jika PT Timah yang mengelola kawasan Merbuk dan Kenari. Sejumlah manfaat itu di antaranya pendapatan daerah yang pasti, terjaminnya penanganan lingkungan, adanya kegiatan pascatambang hingga bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Untuk itu kita minta PT Timah segera berkoordinasi dengan Kapolda Bangka Belitung untuk pengamanan. Aktivitas tambang ilegal tersebut harus ditindak," ujar dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Bangka Belitung dari Fraksi Gerindra, Pahlevi Sjahrun, mengatakan PT Timah harus teliti dalam melakukan kajian komprehensif terkait Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan studi kelayakan karena kawasan tersebut memiliki risiko tinggi.

"Kawasan Blok Merbuk dan Kenari berada di tengah kota dekat dengan pemukiman dan aset negara yakni pasar. Harus berhati-hati karena ada risiko lingkungan dan sosial di mana masyarakat rawan protes. Kita tidak mau ketika tambang ini malah menimbulkan konflik," ujar dia.

Sebagai pemegang mandat dari pemerintah, kata Pahlevi, PT Timah harus bertanggung jawab terhadap apa pun yang terjadi di kawasan tersebut. Apalagi aktivitas ilegal yang terjadi saat ini telah membuat kerugian bagi daerah karena kehilangan setoran pajak air permukaan hingga royalti.

"Kawasan itu kepentingannya sudah banyak sekali. Jangan-jangan PT timah antara takut dan mau. Mau timahnya tidak lari kemana-mana, tapi di sisi lain mungkin takut ada siapa di situ. Kita berharap PT timah tidak diberikan jalan sendiri. Ini perlu dikawal. Kalau PT timah sendiri, tidak akan mampu," ujar dia.

Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Nur Adi Kuncoro, mengatakan pada prinsipnya pihaknya sudah memenuhi persyaratan administrasi terhadap IUP Merbuk dan Kenari tersebut. Hanya saja, kata dia, kelanjutan proses tersebut saat ini masih berada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

"Seandainya kita sudah mendapatkan persetujuan IUP eksplorasi itu, kita akan melakukan pengeboran di wilayah tersebut. Kita akan hitung berapa jumlah sumber daya dan cadangan timah yang adalah di wilayah seluas 258 hektar tersebut," ujar dia.

Selain itu, kata Nur Adi Kuncoro, PT Timah masih harus mengurus izin lingkungan, AMDAL dan melakukan kajian studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) yang didalamnya termuat teknologi alat produksi apa yang akan digunakan.

"FS perlu persetujuan Minerba. Setelah kami mendapatkan persetujuan, baru kami menindaklanjuti IUP ini menjadi IUP operasi produksi. Jadi ini adalah langkah yang harus kami lakukan sesuai regulasi. Kita bahkan sudah membayar Kompensasi Data Informasi (KDI) sebesar Rp 193 juta," ujar Nur.