TEMPO.CO, Jakarta - Nama pengusaha sawit Indonesia, Martias Fangiono, muncul dalam proyek swasembada tebu yang digagas Presiden Jokowi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Program yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) ini tengah digarap pemerintah dengan total lahan seluas 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta.

Dengan adanya proyek swasembada tebu ini, maka ratusan ribu hektare hutan di Papua Selatan akan dibabat habis untuk diratakan dengan tanah, demi membuka lahan pertanian baru. Bahkan, proyek tebu Jokowi itu membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke.

Megaproyek pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol ini menjadi sorotan karena Presiden Jokowi pernah menghadiri agenda tanam tebu perdana di dalam konsesi PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring pada 23 Juli 2024. Saat itu, Jokowi didampingi oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah pendiri korporasi sawit First Resources, Martias Fangiono dan anaknya Wirastuty Fangiono.

Menurut laporan Koran Tempo berjudul “Kongsi Sepuluh Raja Gula di Food Estate Merauke,” Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante menduga First Resources tak hanya mendapatkan konsesi lahan tebu dan pabrik bioetanol melalui PT Global Papua Abadi, tapi juga empat perusahaan lain. Empat perusahaan itu adalah PT Andalan Manis Nusantara, PT Semesta Gula Nusantara, PT Borneo Citra Persada, dan PT Dutamas Resources International.

Kelima perusahaan yang diduga terafiliasi dengan First Resources itu juga diduga bekerja sama dengan korporasi raksasa lain untuk membangun konsorsium kebun tebu di Merauke. Lantas, siapa sebenarnya Martias Fangiono yang babat hutan Papua untuk proyek tebu Jokowi?

Profil Martias Fangiono

Martias Fangiono adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang mendirikan perusahaan sawit terkemuka pada masanya, yakni PT Surya Dumai Industri Tbk. Namun saat ini, Surya Dumai Industri telah dinyatakan bangkrut dan delisting dari bursa efek Indonesia.

Melansir dari Interaktif Tempo, kebangkrutan perusahaan Martias Fangiono itu berawal dari tahun 2007. Saat itu, Martias terjerat kasus rasuah terkait pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman satu setengah tahun penjara dan denda Rp 346 miliar kepada Martias.

Meski begitu, tak lama setelah PT Surya Dumai Industri delisting dari bursa efek Indonesia, anak Martias Fangiono yakni Ciliandra Fangiono, menawarkan saham perdana perusahaan First Resources ke publik atau IPO. Pengusaha muda lulusan Cambridge University, Inggris itu mencatatkan saham First Resources di bursa efek Singapura.

Dalam lampiran bukti dokumen Greenpeace, First Resources merupakan anak perusahaan (spin-off) dari PT Surya Dumai Industri Tbk. First Resources juga diduga memiliki sejumlah perusahaan bayangan untuk mengelola sawit di Indonesia.

Beberapa perusahaan bayangan First Resources adalah PT Ciliandry Anky Abadi (CAA), PT Fangiono Agro Plantation atau yang berubah nama menjadi FAP Agri, dan berbagai anak perusahaan lainnya. Hal ini diketahui dari PT CAA dan FAP Agri yang memiliki alamat kantor yang sama dengan First Resources di Indonesia selama bertahun-tahun.

Melansir dari laman EntiTree, Martias Fangiono diketahui memiliki tujuh anak dari dua istri. Kedua istrinya adalah Irawaty Fangiono dan Silvia Caroline. Sementara itu, anak-anak Fangiono adalah Wiras Anky, Wirastuty, Wirashery, Wirasneny, Ciliandra, Cik Sigih, dan Cilandrew Fangiono.

Ciliandra Fangiono maupun saudara-saudaranya merupakan pemegang saham pengendali di First Resources. Adapun PT CAA dimiliki seorang wanita yang diidentifikasi sebagai istri kedua Martias dan dua anak mereka. Sementara kepemilikan saham mayoritas FAP Agri adalah Wirastuty Fangiono, yang terungkap saat IPO pada 2020 lalu.

Wirastuty juga merupakan pemegang saham utama di First Resources. Dia turut hadir bersama sang ayah, Martias Fangiono, saat Jokowi melakukan penanaman tebu pertama di Distrik Tanah Miring pada Juli lalu.

Sementara mengenai dugaan First Resources memiliki hubungan dengan sejumlah perusahaan di megaproyek perkebunan tebu di Merauke, perusahaan milik Ciliandra tersebut membantah tuduhan itu. Melalui balasan surat elektronik permohonan wawancara Tempo kepada Corporate Communication First Resources, perusahaan memastikan tidak terhubung dengan korporasi-korporasi yang sedang membangun perkebunan tebu di Merauke.

“Kami ingin mengklarifikasi bahwa nama-nama PT yang disebutkan dalam e-mail Anda tidak memiliki hubungan dengan First Resources,” tulis mereka pada 20 September 2024. First Resources juga menjelaskan bahwa aktivitas utama perusahaan mereka bergerak di sektor kelapa sawit. Wilayah kerjanya meliputi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat

Avit Hidayat dan Moh Khory Alfarizi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

“Indonesia ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw trial. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” kata Jokowi dalam sambutannya dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin 23 September 2024.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelterPT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan smelter PTFI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Tony menyatakan dengan beroperasinya smelter PTFI di Gresik menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu-hilir terbesar di dunia. "Dan ini adalah bagian program hilirisasi Pak Presiden dan untuk supply kebutuhan tembaga untuk EV dan transisi energi," kata Tony.

Sebelumnya, pada Senin pagi, 23 September 2024, Jokowi juga meresmikan smelter tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kapasitas pengolahan pabrik ini mencapai 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun.

Apa itu Smelter?

Dilansir dari Koran Tempo edisi 9 Juni 2023, istilah smelter muncul dari sebuah proses yang dinamakan smelting atau proses ekstraksi bijih logam murni yang ditambang dari bumi. Smelter merupakan fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam, seperti nikel, timah, tembaga, emas dan perak. Proses ini juga meliputi pembersihan logam dari sisa-sisa kotoran.

Smelter kini menjadi fasilitas wajib yang dapat meleburkan bijih logam menjadi logam murni atau produk logam yang menghasilkan nilai lebih. Cara kerja smelter sangat bergantung pada jenis logam yang diproses. Semakin rendah tingkat keaktifannya, semakin mudah proses peleburannya. Selain itu, smelter saat ini dinilai membantu perusahaan beroperasi dengan optimal dan produktif.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan mineral logam untuk membangun smelter atau fasilitas pengolahan bijih mineral.

Selain kebutuhan dari industri pertambangan mineral logam itu sendiri, smelter juga memiliki nilai ekonomis. Melalui proses smelting, otomatis hasil tambang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Adanya smelter baru juga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Namun, proses smelting ini merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Sebab, pekerja harus berkontak langsung dengan suhu tinggi yang dapat membahayakan keselamatannya. Selain itu, bijih yang diolah juga mengandung zat berbahaya. Belum lagi alat-alat berat yang digunakan pun menyimpan potensi risiko besar karena untuk mengoperasikannya harus sangat berhati-hati.

Untuk itulah para pekerja smelter sebelumnya harus sudah pernah mengikuti training keselamatan kerja. Selain itu, mereka juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar agar keselamatan dan kesehatan mereka terjaga. Perusahaan pun wajib memiliki sistem pengecekan dan pemeliharaan yang dijalankan secara teratur.

Selain menerapkan sistem pengecekan dan pemeliharaan serta membekali pekerja dengan APD, perusahaan juga wajib memberikan proteksi tambahan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan asuransi sebagai bentuk penerapan K3.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MICHELLE GABRIELA | KORAN TEMPO | IDRIS BOUFAKAR | DANAR TRIVASYA FIKRI

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kubu Ketua Umum Arjsad Rasjid akan mengumumkan langkah hukum terkait dengan pelanggaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam Munaslub ini, Arsjad Rasjid digantikan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum. Konferensi pers ini akan berlangsung pada Rabu, 25 September 2024 di Menara Kadin pukul 15.00 WIB.

“Berdasarkan investigasi Dewan Pengurus Kadin Indonesia terkait Munaslub ilegal pada 14 September 2024, ditemukan pelanggaran terhadap AD/ART Kadin. Sebagai organisasi yang menjunjung AD/ART, Kadin akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat,” kata pengurus Kadin dalam undangan yang diterima Tempo pada Selasa malam, 24 September 2024.

Pengurus Kadin menyebut langkah hukum penting dilakukan lantaran asosiasi ini merupakan satu-satunya wadah pengusaha berkumpul yang diakui pemerintah. Kadin diakui berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. “Dewan Pengurus Kadin akan merilis pernyataan terkait hasil investigasi dan tindakan hukum. Rekan media diundang untuk hadir dalam konferensi pers,” kata mereka.

Sementara itu, pendukung Anindya Bakrie dalam Munaslub Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, menyatakan pihaknya siap melawan Arsjad Rasjid jika kisruh dualisme kepemimpinan di organisasi itu berlanjut ke meja hijau. Pihaknya mengaku siap untuk beradu data yang paling akurat di pengadilan. “Ya, fight saja,” ujar Jayabaya pada Tempo, Kamis, 19 September 2024. "Di pengadilan nanti tinggal kita lihat, siapa yang datanya yang akurat, siapa yang bukan."

Meski demikian, Jayabaya menegaskan pihaknya akan berusaha melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pengurus Kadin daerah yang lain. Dirinya juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan negosiasi dengan pihak Arsjad Rasjid untuk menemukan jalan keluar. “Tapi sebaiknya kita musyawarah mufakat dulu untuk menemukan jalan yang terbaik,” ungkap Jayabaya.

Ia menyadari bahwa jika perkara ini sampai ke pengadilan dapat memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Jayabaya berharap perkara ini dapat selesai tanpa perlu menempuh jalur hukum. “Iya, lama kan bisa bulanan tahunan. Oleh karena itu, kita usahakan musyawarah mufakat dulu,” tegasnya.

Oyuki Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistyo mengatakan telah ajukan izin kelayakan konsumsi susu ikan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ia menyatakan pengajuan itu telah dilakukan pemerintah beberapa bulan lalu.

"Bukan belum, BPOM ini (susu ikan) sebetulnya sudah diajukan beberapa bulan yang lalu, sekarang berproses di sana, kemarin sudah kita dorong bersama," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, pada Selasa 24 September 2024.

Dia mengharapkan izin kelayakan konsumsi susu ikan segera diterbitkan oleh BPOM. "Semoga penerbitan ini segera diizinkan," kata dia.

Sebelumnya, susu ikan diwacanakan sebagai produk protein dalam mendukung program makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto diisukan akan memanfaatkan susu ikan sebagai alternatif susu hewani dalam menjalankan program tersebut.

Sementara itu, founder Berikan Protein Yogie Arry mengatakan, tak bisa dibandingkan mana yang lebih baik antara kandungan protein pada susu ikan dan susu sapi. Alasannya sumbernya berbeda dan proses pengelolaan keduanya berbeda. "Sebenarnya tidak bisa dibandingkan apple to apple," kata Yogie seusai berdiskusi soal “Apa Itu Susu Ikan?” di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Selasa, 17 September 2024.

Dia menjelaskan, antara produk susu ikan maupun susu sapi, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ini. "Cuma yang membedakan adalah kalau susu sapi itu jelas dari laktosa, tapi kalau susu ikan ini memang tidak mengandung laktosa," tutur dia, kepada wartawan.

Sehingga, kata Yogi, bagi orang-orang yang intoleran terhadap laktosa dari susu sapi, Yogie menjelaskan, maka alternatifnya bisa mengkonsumsi susu ikan. Menurut dia, kandungan utama dari susu ikan adalah meningkatkan hormon pertumbuhan, serta dapat mencegah stunting.

"Kalau bicara soal stunting itu lebih banyak ke arah pertumbuhan. Asam amino dari susu ikan yang tertinggi adalah leusin dan lisin. Jadi ini dua asam amino yang penting bagi pertumbuhan. Yang membedakannya adalah leusin dan lisin ikan paling tinggi," ucap dia.

Ikhsan Reliubun berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mendarat menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85. Ia juga mengatakan, pembangunan Bandara IKN ini berjalan baik.

“Ya mulus banget sih turunnya.Landingmulus,” kata Jokowi usai mendarat, pada 24 September 2024, seperti dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Bandara IKN memiliki dimensi landasan pacu 2.200 x 30 meter dengan dimensishoulder7.5 meter dan dimensitaxiway153 meter x 23 meter. Awalnya, bandara ini diniatkan untuk tamu Very Very Important Person atau VVIP HUT RI ke-79 IKN.

Setelah mendarat di IKN, Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, untuk merubah status bandara VVIP di IKN diganti menjadi komersial.

“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial,” ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan alasan perubahan status Bandara IKN tersebut menjadi komersial. Ia menyampaikan, jika diubah menjadi bandara komersial, maka akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat untuk masyarakat tersebut dapat berupa pelayanan penerbangan haji hingga umrah.

“Supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Budi Karya dan Jokowi telah mendiskusikan perubahan status Bandara IKN yang akan berganti menjadi bandara komersial. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memaksimalkan fungsi bandara dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini (Bandara VVIP) digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP,” ujar Budi Karya, seperti dikutipAntara, pada 1 Agustus 2024.

Budi Karya menegaskan, perubahan status ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi bandara, sehingga tidak hanya melayani tamu penting, tetapi juga masyarakat luas.

"Supaya apa? Supaya, satu distribusi pergerakan itu lebih merata, yang kedua juga secara ekonomis maksimalisasi daripada utilisasi bandara itu lebih maksimal," ujarnya.

Budi menekankan, perubahan status bandara tersebut bukan untuk tujuan komersialisasi, melainkan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum.

“Menurut saya, agar bandara itu lebih maksimal, pada jumlah pergerakannya dan untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VVIP,” ujar Budi.

Kendati demikian, perubahan status Bandara IKN memerlukan revisi Peraturan Presiden (Perpres). Pasalnya, perpres saat ini menetapkan bandara tersebut berstatus VVIP.

Setelah diubah menjadi publik, Jokowi juga mengungkapkan kemungkinan kapasitas bandara bisa ditambah.

“Ya nanti kalau Perpresnya sudah saya tandatangani, berarti mulai setelah itu,” kata Jokowi.

Jokowi memperkirakan kapasitas awal Bandara Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang hingga Desember 2024 mendatang. Sementara itu, untuk target jangka panjang mencapai 7 juta penumpang per tahun setelah Bandara IKN dioperasikan penuh sebagai bandara komersial.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyebutkan potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia belum sepenuhnya dieksekusi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut saat ini hanya 0,3 persen pemanfaatan EBT yang dilakukan dari total potensi energi yang ada.

“EBT kita saat ini baru dipakai 0,3 persen diantara 3,4 TeraWatt potensinya,” kata Eniya dalam paparannya pada acara kumparan Green Initiative Conference 2024 pada Selasa, 24 September 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Ia juga menyinggung potensi energi terbarukan dari sektor laut yang implementasinya masih nol alias belum terealisasi sama sekali. Padahal ada potensi sebesar 63 GW yang seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan penelitian energi laut untuk wilayah Indonesia timur.

Potensi EBT yang besar ini menurut Eniya seharusnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta memenuhi target pencapaian bauran EBT. Bahkan menurutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga terus memberikan perhatian penuh untuk peluang pemanfaatan EBT.

“Potensi dan pemanfaatan EBT menjadi perhatian dari pak Menteri ESDM, beliau selalu menanyakan berapa banyak EBT kita,” ujar Eniya.

Agara pemanfaatan EBT ini dapat direalisasikan secara lebih baik, Eniya mengatakan perlu adanya investasi yang berkualitas. Menurutnya investasi di sektor energi terbarukan masih banyak ketinggalan dibanding sektor-sektor lainnya. Padahal hingga tahun 2030 saja, Eniya mengklaim membutuhkan investasi hingga US$ 15,9 miliar.

“Tentu saja saat ini untuk investasi kita memerlukan investasi US$ 15,9 miliar sampai dengan tahun 2030, ini yang masih banyak ketinggalan,” ucapnya.

Menurut pemerintah saat ini Cina merupakan mitra dagang terbesar sekaligus sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi mengakuisi 106.675 saham MNC Pictures. Nilai total transaksi RAAM di emiten milik Hary Tanoe tersebut senilai Rp 511.021.500.000 atau bila dibulatkan sekitar Rp 511 miliar.

“Para pemegang saham MNCP lainnya, telah sepakat memberikan persetujuan untuk melepaskan hak dalam mengambil bagian terlebih dahulu atas saham-saham baru yang diterbitkan tersebut,” kata manajemen RAAM dalam keterangan tertulis di laman keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Selasa, 24 September 2024.

Dengan transaksi itu, RAAM mengempit 10 persen saham MNC Pictures. Adapun MNC Pictures merupakan anak perusahaan dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN). Setelah transaksi, saham MSIN di MNC Pictures berubah menjadi 89,99 persen.

Lagkah emiten milik Raam Punjabi ini dilakukan untuk menggabungkan keahlian akan memungkinkan perseroan dan MNCP untuk memperkuat pembuatan dan distribusi konten. Hal itu dilakukan lewat semua platform media yakni TV free-to-air (FTA), Pay TV, media sosial, over the top (OTT), dan bioskop.

Selain itu, manajemen menyebutkan kerja sama dapat mensinergikan keahlian dan pengalaman masing-masing sebagai dua rumah produksi terkemuka. “Dengan mensinergikan sumber keahlian dan pengalaman, Perseroan dan MNCP akan meningkatkan kualitas di masing-masing produksi kontennya."

Sebagai bagian dari MNC Media & Entertainment, MNCP akan menawarkan peluang monetisasi tambahan untuk konten RAAM di free-to-air, Pay TV, OTT, dan media sosial. Sebaliknya, bioskop Platinum Cineplex yang dimiliki oleh anak usaha RAAM di Indonesia akan memberikan MNCP lebih banyak kesempatan untuk memonetisasi film-filmnya melalui distribusi karya sinematografi.

Langkah ini jadi kerja sama lanjutan antar emiten milik Raam Punjabi dan Hary Tanoe. Sebelumnya, pada 12 September lalu MSIN resmi mengakuisisi 619,42 juta saham RAAM dengan nilai sekitar Rp 309,71 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin. Akibatnya, jumlahnya terus bertambah dan berdampak pada membengkaknya penggunaan anggaran.

Tito mengatakan pegawai honor daerah ada yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya bidan. “Tapi yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses, mereka begitu menang yang didukung dijadikan tenaga honorer,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 24 September 2024.

Akibatnya, dia menambahkan, banyak yang pekerjaannya kurang maksimal seperti datang ke kantor pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Tiap wilayah menurut dia memiliki kebutuhan tenaga pegawai yang berbeda dan perlu diatur kuota khusus agar jumlahnya tak makin banyak.

Pemda menurut dia perlu memotong model rekrutmen pegawai semacam ini. Musababnya, tiap berganti kepala daerah atau terpilih pemimpin baru, tim sukses yang lama masih tetap ada. “Diberhentikan mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat kepala daerah yang baru nambah lagi,” ujarnya.

Strategi mengurangi rekrutmen honorer di kantor pemerintahan daerah menurut dia dapat dilakukan dengan beralih ke digitalisasi. Pemda menurut dia juga perlu mendorong masyarakat tidak hanya menjadi pegawai negeri, tapi juga wiraswasta dan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah. “Buat ekosistem agar sistem private sector-nya hidup, karena kalau swasta hidup pendapatan akan meningkat,” ujarnya.

Jika Pendapatan Asli Daerah atau PAD meningkat, maka fiskal daerah tersebut bakal kuat dengan sendirinya. Sehingga saat ada goncangan yang menerpa fiskal negara, pendanaan di daerah tetap terus berjalan. Tito berharap pemerintah daerah ke depan lebih kreatif dalam hal pemenuhan anggaran karena selama ini masih banyak yang mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama dengan delapan bank akan meluncurkan lembaga baru, Central Counterparty (CCP), pada 30 September 2024. Lembaga hasil kerja sama BI, delapan bank dalam negeri, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ini membuka kemungkinan bagi bank-bank lain yang ingin bergabung sebagai anggota.

CCP merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) sekaligus diharapkan mampu memitigasi berbagai risiko dalam transaksi PUVA, sehingga memikat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Pembentukannya dilakukan secara konsorsium yang bersifat terbuka. “Dilakukan secara konsorsium dengan delapan bank, ada BI dan ada bursa. Tetapi ini bersifat terbuka,” kata Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat saat taklimat media di gedung BI, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 September 2024.

BI bersama BEI, KPEI, dan delapan bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata telah menandatangani Perjanjian Antar Pemegang Saham (PAPS) untuk pembentukan CCP pada 12 Agustus lalu. Sebelumnya, nota kesepahaman telah diteken oleh 11 entitas tersebut pada 18 Maret.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan sebagai otoritas yang berwenang atas KPEI dalam fungsinya sebagai lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal, serta selaku otoritas sektor perbankan yang akan menjadi anggota CCP.

Donny menjelaskan bahwa kesebelas entitas yang terlibat akan menjadi pemilik CCP. “Kalau misalnya nanti ada bank lain juga mau masuk ke sini, silakan. Nanti keanggotaan CCP tentunya terbuka lebih luas lagi kepada bank, bukan hanya terbatas di sini. Ini hanya pemiliknya,” ujar Donny.

Ia mengungkap bahwa sejak awal, BI menilai jika CCP perlu didirikan dengan adanya kepemilikan bank. Sebab, jika bank-bank tidak merasa memiliki CCP, maka ditakutkan komitmen mereka untuk melakukan kliring akan lambat.

Bank-bank yang diajak diskusi dan ditawarkan bergabung dengan BI dalam CCP pun telah disaring, menurut Donny. Kedelapan bank itu dinilai memiliki volume transaksi pasar yang besar, kesiapan yang matang, infrastruktur yang memadai, komitmen, serta manajemen risiko yang baik.

Lebih lanjut, Donny menjelaskan CCP akan berfokus pada pelaku bank hingga 2025. Kemudian, pelaku CCP akan diperluas untuk mencakup non-bank mulai 2026 hingga 2030. Target-target selanjutnya adalah penguatan status CCP sehingga diakui di negara-negara lain.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengubah status Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi komersial. Akibatnya, Bandara IKN akan beroperasi untuk publik yang tidak lagi sebagai bandara VVIP.

“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial,” kata Jokowi, pada 24 September 2024, seperti tertulis dalamAntara.

Jokowi menyampaikan, jika diubah menjadi Bandara IKN diubah menjadi komersial, maka akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti menggunakan untuk penerbangan haji sampai umrah.

“Supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara VVIP untuk Mendukung IKN. Namun, saat ini, Bandara IKN akan diubah statusnya menjadi komersial. Pasalnya, bandara VVIP dan bandara komersial memiliki perbedaan dalam melaksanakan sistem operasionalnya.

Bandara VVIP

Status Bandara IKN sebagai bandara VVIP tercantum dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2023. Berdasarkan Perpres tersebut, Bandara IKN dioperasikan sebagai bentuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas IKN.

“Bandar Udara VVIP yang selanjutnya disebut bandara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN,” bunyi Pasal 2 Perpres Nomor 31 Tahun 2023, seperti tercatat dalamjdih.maritim.go.id.

Bandara VVIP dibangun dan diberikan statusnya kepada Bandara IKN untuk melayani pihak-pihak berkepentingan ketika mengunjungi IKN. Bandara ini hanya dikhususkan oleh beberapa golongan tertentu, tidak ditujukan untuk publik secara umum.

Kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas, tata letak fasilitas, dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan bandara VVIP ditetapkan oleh Menhub. Mengacu Pasal 7 Perpres Nomor 31 Tahun 2023, pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

Bandara Komersial

Berbeda dengan bandara VVIP, bandara komersial adalah lokasi milik publik tempat berlangsungnya operasi penerbangan. Penerbangan komersial merupakan angkutan penumpang dan barang oleh perusahaan dari jenis pesawat komersial. Merujukfhukum.unpatti.ac.id, ada beberapa penggolongan penerbangan komersial, yaitu:

1. Penerbangan berjadwal, seperti Citilink, Lion Air, Garuda Indonesia, dan Air Japan.
2. Penerbanga tidak berjadwal, seperti Airfast Service, Gatari Hutama Air Service, dan Dirgantara Air Service.
3. Operasi penerbangan tidak untuk pengangkutan penumpang, barang, atau surat, tetapi operasi penerbangan lainnya..

Syarat-syarat penerbangan komersial diatur dalam undang-undang nasional setiap negara dan secara internasional melalui International Civil Aviation Organization (ICAO). Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh Bandara IKN yang akan berubah status sebagai bandara komersial.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowiakan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu, 25 September 2024. Ada groundbreaking pembangunan yang diklaim hasil dari investasi asing.

"Peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 24 September 2024.

Humas Otorita IKN, melalui keterangan tertulis, menyebut bahwa groundbreaking kali merupakan tahap ke-8 selama pembangunan calon Ibu Kota baru. Groundbreaking ini akan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

Investasi swasta luar negeri masuk pertama kali melalui sektor mix use yaitu Delonix Bravo Investment dari Cina yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan. Sementara, dua perusahaan akan bermitra dengan investor internasional Australian Independent School untuk membangun Sekolah Internasional serta PT Magnum Investment Nusantara di kawasan hunian dan komersial.

Untuk investor dalam negeri ada groundbreaking dua perusahaan dalam negeri yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun Hotel Bintang 3. Serta PT Plataran Boga Rasa yang akan disebut akan membangun venue.

"Suasana antusias dan atmosfer yang positif menyelimuti persiapan groundbreaking ini," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.

Sebelumnya diketahui pada groundbreaking tahap ketujuh telah dilangsungkan pada pekan lalu, di antaranya proyek Nusantara Mall and Duty Free. Jokowi juga sudah membuka Swissotel Nusantara yang dibangun sejak tahun lalu.