TEMPO.CO, Jakarta - Pemangkasan suku bunga acuan BI dari sebesar 25 basis poin mempengaruhi sejumlah sektor saham. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina merekomendasikan 3 sektor yang diproyeksi mengalami pertumbuhan setelah penetapan suku bunga acuan BI menjadi 6 persen.

“Pemangkasan suku bunga jadi awal mula untuk pasar bergerak lebih baik lagi, lebih maju lagi,” terang Martha saat ditemui wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 24 September 2024.

Martha menjelaskan, sektor yang berpotensi tumbuh adalah sektor yang menopang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Salah satunya, adalah sektor perbankan. Menurutnya, investor pemula bisa mencoba berinvestasi di beberapa bank besar di Indonesia.

“5 atau 6 bank besar itu bisa dicoba,” kata dia.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa saham emiten barang konsumsi juga menjadi sektor yang direkomendasikan. Pasalnya, pemangkasan suku bunga acuan turut menopang peningkatan konsumsi.

“Atau bisa di sektor yang memang relate dengan konsumen seperti telekomunikasi,” kata dia.

Pada perdagangan pekan lalu, riset Mirae Asset Sekuritas menunjukkan sektor keuangan berkontribusi +1,48 persen terhadap IHSG. Sementara itu, sektorconsumer non cyclicalsatau produsen barang dan jasa yang selalu dibutuhkan masyarakat tercatat menopang +0,77 persen. Ada pun, consumer cyclicals berkontribusi +0,33 persen. Di sisi lain, sektor yang mendorong pergerakan negatif bursa pada pekan lalu yakni infrastruktur, teknologi, dan basic.

Martha memprediksi, BI akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, ia memprediksi The Fed juga masih akan menurunkan suku bunga acuan setelah memangkas 50 basis poin beberapa waktu lalu.

“November sekali dan Desember sekali, 25, 25, jadi nanti totalnya dipangkas 100 basis poin sampai akhir tahun,” proyeksi Martha.

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam Press Release yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, utamanya anak-anak. Ia juga menyebut bahwa beberapa negara lain berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru memilih jalan yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dengan tidak menaikkan cukai rokok.

Tubagus juga mengkritik alasan pemerintah dalam membatalkan kenaikan cukai rokok sebagai pembenaran yang tidak tepat. “Fokus utama kebijakan harusnya adalah kesehatan publik, bukan menjaga stabilitas industri rokok,” ungkap Tubagus.

Melalui press release ini, FAKTA Indonesia juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan pembatalan kenaikan CHT dan memastikan kebijakan cukai berpihak pada kesehatan masyarakat.

“Kita butuh tindakan nyata, bukan sekedar janji,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah baru saja mengumumkan pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025. Keputusan ini disampaikan oleh Direktur jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani pada Selasa, 14 September 2024. Tidak dinaikkannya CHT oleh pemerintah dilakukan dengan alasan kekhawatiran migrasi konsumen ke rokok murah ataudowntrading.

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat per Juli 2024, Proyek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Joko Widodo di 134 titik telah merampas tanah hingga 571 ribu hektare. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai bidang, dari energi, infrastruktur, pangan, pabrik, hinggareal estate.

“Pemerintahan Jokowi menjadikan proyek pembangunan yang kental dengan kepentingan bisnis swasta termasuk swasta asing sebagai PSN,” ucap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.

Dengan memberi label PSN, Dewi menyebut Presiden Jokowi melahirkan keputusan yang mengakibatkan terjadinya perampasan tanah, penggusuran dan kriminalisasi rakyat. PSN telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Karena itu, Dewi mendesak pemerintah mengevaluasi proses perumusan regulasi PSN yang dia nilai koruptif dan manipulatif. Dia juga mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria, dan mafia tanah

Bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Aliansi Perempuan Indonesia (API), dan Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), KPA menggelar aksi bertepatan dengan Hari Tani di Jakarta dan 15 titik di daerah lain. Mereka beraliansi dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah.

“Kami Petani bersama Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah menuntut Presiden Joko Widodo agar mempertanggungjawabkan penyelewengan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia beserta seluruh kejahatan agraria yang terjadi,” kata Dewi.

Dalam aksi Hari Tani ini, para petani juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Mereka menuntut pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani.

Mereka juga menuntut pemerintah mendatang menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran. Selain itu, mereka menuntut negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan.

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar dari IPB University Bustanul Arifin memaparkan produktivitas pertanian,khususnya padi di Indonesia, melandai sejak era Presiden Soeharto. Menurut dia, Indonesia sempat hampir mencapai swasembada pada era 80-an sebelum akhirnya terngantung impor beras.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu mengatakan Indonesia kini kalah dari Vietnam soal produktivitas, sehingga tidak heran RI kini mengimpor beras dari negara tersebut. “Ada sesuatu yang salah dalam konteks ini,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Survei Ekonomi Pertanian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa, 24 September 2024.

Bustanul Arifin mengatakan setidaknya ada beberapa masalah yang menyebabkan produksi beras dalam negeri stagnan. Berdasarkan data sensus pertanian, Indonesia masih kekurangan pendampingan penyuluh pertanian. Selain itu inovasi di sektor ini juga lamban.

Sensus BPS juga memaparkan usaha tani perorangan turun. Selama satu dekade, petani yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare atau petani gurem naik jadi 2,64 juta orang. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam peningkatan kesejahteraan petani. “Mau ada ahli ekonomi pertanian setinggi langit, kesejahteraan petani masih sulit,” ujarnya.

Hasil usaha tani pun masih belum bisa meningkat signifikan. Masalahnya, menurut Bustanul Arifin, adalah pola produksi padi yang masih musiman. Sebanyak 65 persen beras Indonesia dihasilkan hanya pada periode 2 hingga 3 bulan, saat musim panen raya tiba.

Keberlanjutan lahan produksi juga masih jadi tantangan besar. Data BPS pada 2021, sebesar 89,54 persen lahan pertanian Indonesia berada pada status tidak berkelanjutan dengan faktor kapasitas produksi berkurang sangat signifikan. Musababnya, menurut Bustanul Arifin, adalah paparan pupuk kimia yang merusak kesuburan tanah.

Sebanyak 67 persen lahan pertanian, bahan organiknya lebih rendah dari 2 persen. Artinya tanah pertanian sebagian besar kurang sehat sehingga ke depan, ia berharap pemerintah menjalankan program harus menyehatkan tanah. “Pupuk kimia menjadi penyebabnya, perlu jeda, kalau terus menerus diberikan pupuk kimia maka produktivitas tidak akan bertambah,” kata Bustanul Arifin.

Adapun tahun ini, Bulog mendapatkan amanat untuk mengimpor beras sejumlah 3,6 juta ton. Sampai akhir tahun, Bulog masih harus mengimpor beras sekitar 1,2 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM masih melambat. Berdasarkan data analisis uang beredar BI yang dipublikasikan 23 September 2024, total penyaluran kredit perbankan ke UMKM pada Agustus sebesar Rp 1.379 triliun. Atau mengalami pertumbuhan 4,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Setelah tumbuh 5,1 persen yoy pada bulan sebelumnya,” demikian dipaparkan dalam analisis uang beredar BI dikutip Selasa, 24 September 2024.

Angka itu pun melambat dibanding Juni, yang tumbuh sebesar 5,6 persen yoy. Pertumbuhan kredit terus anjlok. Di awal tahun misalnya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM tumbuh 8,9 persen yoy, menguat menjadi 9,4 persen yoy pada Februari, lalu terus turun hingga saat ini.

Ketua umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan kurangnya sosialisasi dan rumitnya prosedur kredit membuat penyaluran kredit UMKM turun. Menurut dia, banyak pelaku UMKM yang belum memahami persyaratan program kredit usaha.

Pelaku usaha. menurut dia. memilih tidak masuk dalam program semisal Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena beberapa kewajiban Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) maupun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang diminta. “Kadang mereka tidak dapat sosialisasi lolos SLIK seperti apa lolos SIKP seperti apa,” ujarnya.

Lesunya kredit perbankan untuk UMKM juga diakui Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi. Ditemui di Jakarta sebelumnya, ia mengaku masalah tersebut sedang dibahas di internal OJK. “Sedang dibahas bagaimana kita sama-sama support untuk UMKM supaya target kredit UMKM tercapai,” ujarnya.

Intinya, Friderica melanjutkan, OJK berusaha mendorong peningkatan kredit UMKM namun tidak bisa dilakukan secara serampangan, karena juga mempertimbangkan kerugian perbankan. Manajemen risiko dan analisis kredit diserahkan seluruhnya ke bank untuk menentukan siapa yang layak mendapat pembiayaan.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono mengatakan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) ditengarai juga menjadi salah satu alasan penurunan kredit UMKM. “NPL UMKM yang mendekati ambang batas 5 persen mendorong bank lebih selektif dalam mengucurkan kredit,” kata dia.

Berdasarkan data OJK tingat NPL UMKM pada akhir tahun lalu berkisar 3,71 persen. Pada Juli 2024 di kisaran 4,04 persen. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan ekspor pasir laut yang dikeluarkan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar kebijakan tersebut ditunda.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut meminta agar pemerintah melakukan kajian ulang terkait manfaat dan kerugian dari kebijakan ekspor pasir laut ini. "Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda," kata Muzani, Sabtu, 21 September 2024.

Meskipun kebijakan ini mungkin memberi keuntungan ekonomi bagi negara, kata dia, potensi kerugian yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan. "Selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini," katanya.

Namun, Muzani menekankan bahwa dampak ekologis dari kebijakan ini harus diperhatikan dengan serius. Ia pun meminta agar pemerintah mendengarkan pandangan dari para ahli di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga ekologi, sebelum merealisasikan kebijakan ini.

"Kalau memungkinkan dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya," ujarnya.

Partai Gerindra juga menyoroti potensi masalah ekologi yang bisa timbul akibat kebijakan ini. Muzani mengingatkan bahwa Indonesia mungkin akan menghadapi masalah ekologi laut yang serius jika ekspor pasir laut dilanjutkan.

Meski ada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh, dampak jangka panjang terhadap lingkungan perlu menjadi pertimbangan utama. "Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan," ucapnya

Kebijakan ekspor pasir laut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis lingkungan. Banyak yang menilai ekspor pasir laut, meskipun berbasis sedimentasi, tetap memiliki dampak negatif yang serius terhadap ekosistem laut. Aktivitas penambangan pasir laut dianggap dapat merusak habitat laut, menyebabkan erosi pantai, serta mengancam kelestarian biota laut.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa izin ekspor ini hanya berlaku untuk pasir hasil sedimentasi yang terbentuk di laut, yang dianggap mengganggu alur pelayaran karena menyebabkan pendangkalan. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi pada Selasa, 17 September 2024.

Menurut Jokowi, pasir hasil sedimentasi ini memang mirip dengan pasir laut, namun secara definisi berbeda. Sedimen tersebut dianggap sebagai penghalang jalur pelayaran kapal di laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” jelasnya.

ANTARA | M. RAIHAN MUZZAKI | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah kemulusan jalan di Sumatera Utara jadi bahan sindiran dua calon gubernur Bobby Nasution dan petahana Edy Rahmayadi. Hal itu terjadi ketika keduanya menghadiri pengundian nomor urut peserta Pilkada yang diadakan KPU Sumut di Medan, Senin malam, 23 September 2024.

Bobby, yang bersama pasangannya Surya mendapat nomor urut 1, dalam sambutannya menyebut pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata. Padahal, Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun.

Dia lalu menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi tetangga yaitu Aceh dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata," katanya.

Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2, menanggapi pernyataan Bobby dengan santai.

Menurut dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yang dipimpin mertua Bobby Nasution yakni Presiden Joko Widodo.

"Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya," ujar Edy.

Mulyono adalah nama Jokowi, yang diberikan kedua orang tuanya, Widjiatno Notomihardjo dan Sudjitami Notomihardjo, saat ia lahir. Namun diganti dengan Joko Widodo, karena ia sakit-sakitan. Dalam budaya Jawa, jika seorang bayi sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat.

Akibatnya, orang tuanya memutuskan untuk mengganti nama putra sulung mereka menjadi nama yang dikenal saat ini.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dalam kategori Community Empowerment and Development pada ajang Anugerah ESG Republika 2024 yang digelar di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2024. Hadir langsung Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya BRI dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya. Emiten bersandi BBRI ini telah mencatatkan berbagai pencapaian istimewa dalam penerapan ESG.

Pada 2024, terdapat peningkatan signifikan pada peringkat ESG BRI oleh S&P dari 63 menjadi 75 yang merupakan skor tertinggi di industri perbankan Indonesia. Berkolaborasi dengan Morningstar Sustainalytics, BRI berhasil menurunkan ESG Risk Rating secara konsisten. Selama dua tahun berturut-turut, BRI mempertahankan status Low Risk dengan skor terbaru 17,8. Pengakuan ini menunjukkan komitmen BRI terhadap praktik keberlanjutan telah diakui oleh lembaga pemeringkat internasional.

Sementara itu, Republika memberikan apresiasi kepada perusahaan dan lembaga yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ESG dengan baik melalui Anugerah ESG Republika. Pendaftaran untuk penghargaan ini dibuka dari 25 Juli hingga 7 September 2024, dan dinilai oleh dewan juri yang memiliki kepakaran di bidang ESG.

Direktur Republika Nur Hasan Murtiaji, mengatakan bahwa penerapan ESG merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan bisnis, tetapi juga berperan dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Hasan menekankan bahwa ESG adalah pilar penting untuk keberlanjutan bisnis yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. "Mengimplementasikan praktik ESG berarti berkomitmen pada keberlanjutan ekonomi," ujar Hasan.

Hasan mengatakan, Anugerah ESG Republika merupakan langkah awal dalam mengarusutamakan penerapan ESG di Indonesia. “Kami berharap, penghargaan ini memotivasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan ramah lingkungan.”

Acara Anugerah ESG Republik 2024 turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Anugerah ESG Republika 2024 ini merupakan bagian dari kampanye “Sehati untuk Bumi” yang diinisiasi oleh Republika untuk mendorong lebih banyak perusahaan mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan yang berfokus pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku tak ingin mengejar realisasi pengalihan jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur di ujung pemerintahan Jokowi. Dia telah mencuatkan usulan ini bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sejak pertengahan Juli 2024 lalu.

Tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), barang tekstil jadi lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik.

“Saya kira enggak ada target. Memang Mas Agus (Gumiwang) sih maunya sekarang-sekarang, tapi masa di ujung (pemerintahan) ini, jangan dipaksakan,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Alasannya, Zulhas mengatakan, dia sudah tak boleh mengambil kebijakan strategis. Hal ini disebabkan masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Zulhas sebelumnya pernah menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan pemindahan pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Namun, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) justru menilai kenaikan harga barang yang dipicu pemindahan jalur masuk tujuh komoditas impor justru akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Walhasil, kebijakan ini menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta ini bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebetulnya boleh-boleh saja untuk tetap dipertahankan. Yang penting menurut Airlangga PLTU tersebut harus dipastikan bebas emisi untuk mencapai program net zero emission.

“Persoalan PLTU kan bukan tidak boleh daripada pembangkitnya, tetapi yang pentingnet zero emission,” ujar Airlangga dalam pidatonya di acara kumparan Green Initiative Conference 2024 pada Selasa, 24 September 2024.

Airlangga meyakini targetnet zero emissiontersebut bisa dicapai dengan penggunaan blue amonia dalam proses pembakaran di PLTU. Blue ammonia belakangan disebut-sebut sebagai solusi energi ramah lingkungan yang dapat menurunkan emisi karbon. Dilansir dari situsWorld Energy, blue amonia merupakan metode rendah karbon untuk memproduksi senyawa kimia dengan menggunakansteam methane reformation.

“Net zero emission-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur denganblue ammonia,” kata Airlangga.

Selain itu menurutnya bisa juga dilakukan teknik likuifikasi terhadap karbonnya. Karbon yang dihasilkan kemudian ditransportasikan dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. “Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan (target)net zero emission,” ucapnya.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sendiri telah mengamanatkan penghentian operasional atau pemensiunan PLTU. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya juga telah merencanakan upaya pemensiunan 13 PLTU.

Di acara yang sama, Airlangga mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menyediakan transportasi publik berbasis listrik. Hal ini menurutnya berkaitan dengan komitmen transportasi hijau yang menjadi bagian dari ekonomi hijau.

“Penerapan transportasi hijau menjadi penting, terutama transportasi publik,” kata Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa Jakarta telah berhasil menjadi percontohan yang baik terkait penyediaan transportasi massal berbasis listrik. Penggunaan bus listrik di Jakarta menurutnya merupakan langkah yang cukup progresif. Ia berharap daerah-daerah lain di Indonesia bisa mengikuti langkah tersebut.

“Bus (listrik) itu DKI (Jakarta) lebih progresif dibandingkan daerah lain, tentu saya berharap kalau daerah lain juga bisa segera mengikuti,” ujar mantan Ketua Umum Golkar tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menyediakan transportasi publik berbasis listrik. Hal ini menurutnya berkaitan dengan komitmen transportasi hijau yang menjadi bagian dari ekonomi hijau.

“Penerapan transportasi hijau menjadi penting, terutama transportasi publik,” kata Airlangga dalam acara kumparan Green Initiative Conference 2024 pada Selasa, 24 September 2024.

Airlangga menyebutkan bahwa Jakarta telah berhasil menjadi percontohan yang baik terkait penyediaan transportasi massal berbasis listrik. Penggunaan bus listrik di Jakarta menurutnya merupakan langkah yang cukup progresif. Ia berharap daerah-daerah lain di Indonesia bisa mengikuti langkah tersebut.

“Bus (listrik) itu DKI (Jakarta) lebih progresif dibandingkan daerah lain, tentu saya berharap kalau daerah lain juga bisa segera mengikuti,” ujar mantan Ketua Umum Golkar tersebut.

Airlangga sendiri menyebutkan pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik maupun berbasis baterai. Dirinya memperkirakan di tahun 2035 akan ada peningkatan kendaraan listrik di Indonesia. Ia juga menyebut pemerintah akan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi kendaraan listrik.

Dorongan untuk penggunaan kendaraan listrik ini menurut Airlangga merupakan upaya untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon hingga mendekati angka 32 persen. Dengan adanya inisiatif seperti dorongan untuk menggunakan kendaraan listrik, ia berharap Indonesia dapat mencapai penurunan emisi yang lebih tinggi lagi.

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyebutkan bahwa Pertamina akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi (BBM bersubsidi). Hal ini berlaku baik bagi penyaluran Pertalite maupun Biosolar.

“Kalau dari kami prinsip mengikuti ketetapan pemerintah,” kata Heppy ketika dihubungi pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, penyaluran Pertalite maupun Biosolar akan tetap berlangsung sesuai kuota yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Itu berarti tidak akan ada pengurangan kuota BBM bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dimana kuota untuk biosolar sebesar 17,8 juta kiloliter dan Pertalite sebesar 31,6 juta kiloliter.

“Penyaluran BBM subsidi baik Pertalite maupun Biosolar di SPBU tetap berjalan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah,” ujarnya.

Meskipun wacana pembatasan BBM bersubsidi diputuskan untuk ditunda. Heppy menyebut paralel pendaftaran QR code MyPertamina terus disosialisasikan. QR code ini direncanakan untuk digunakan sebagai syarat pengisian bahan bakar Pertalite maupun Biosolar. Saat ini, jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code telah mencapai 3,9 juta.

Sebelumnya Menteri Energi Bahlil Lahadalia menyebut pengetatan BBM bersubsidi supaya lebih tepat sasaran tidak bisa diterapkan pada 1 Oktober 2024 seperti direncanakan karena belum siap. Penundaan ini juga sebelumnya telah terjadi dimana pembatasan untuk pembelian Solar dan Pertalite awalnya ingin diterapkan sebelum 17 Agustus 2024 yang kemudian diundur 1 September dan hingga diundur kembali ke tanggal 1 Oktober.