TEMPO.CO, Jakarta - Harga tanah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat pembangunan pusat pemerintahan baru itu. Jika sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Itu sebabnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyesuaikan zona nilai tanah di daerah yang akrab disapa Benuo Taka itu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Peraturan bupati mengenai tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah menjadi payung hukum penyesuaian zona nilai tanah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara Hadi Saputro di Penajam, Rabu, 18 September 2024.

Penyesuaian zona nilai tanah berdampak pada peningkatan PAD sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dokumen Peraturan Bupati tersebut sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dievaluasi. "Akhir tahun ini, kami targetkan perbup sudah bisa disahkan," ujarnya.

Perbub tersebut merupakan turunan dari aturan di atasnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat, menurut dia, dan kecamatan telah melakukan survei untuk menentukan zona nilai tanah berdasarkan harga terkini.

Sasaran survei kawasan strategis cepat tumbuh seperti kawasan industri, perumahan, permukiman dan jasa, seperti zona yang berada di sekitar Bandara Nusantara dengan harga tanah ditetapkan Rp300.000 per meter persegi.

Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu kenaikan harga tanah. Sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5.000 per meter persegi dan saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350.000 per meter persegi.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian zona nilai tanah untuk memberikan kepastian menyangkut harga tanah bagi masyarakat maupun investor karena mengacu harga pasar terkini.

Penetapan zona nilai tanah tersebut menjadi acuan harga bagi masyarakat yang hendak menjual tanah dan pembeli, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan potensi PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB ikut meningkat, kata Hadi Saputro.

Warga Tuntut Sertifikat Hak Milik

Sementara itu, warga Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, menggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Penerbangan Delta 1203 mengalami insiden yang menyebabkan banyak penumpang tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung dan telinga pada Ahad, 15 September 2024. Pesawat menuju Portland itu pun terpaksa kembali ke Salt Lake City.

Insiden tersebut terjadi setelah pesawat itu mengalami masalah tekanan kabin di tengah penerbangan. "Pesawat tidak dapat mencapai tekanan udara di atas 10.000 kaki," kata juru bicara Delta pada Ahad, seperti dilansir dari People, Selasa, 17 September 2024.

Namun, juru bicara itu tidak merinci penyebab masalah tekanan udara itu.

Pesawat Boeing 737-900 itu membawa 140 penumpang. Selama insiden itu, masker oksigen tidak digunakan. Setelah kembali ke Salt Lake City, setidaknya 10 orang yang membutuhkan perawatan langsung ditangani oleh petugas medis.

Pengalaman Mengerikan

Para penumpang mengatakan bahwa pengalaman itu sangat mengerikan. Seorang penumpang bernama Caryn Allen mengatakan bahwa dia melihat suaminya menutup kedua telinganya dengan tangan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan.

"Saya melihat sekitar satu baris di belakang saya, di seberang lorong, dan ada seorang pria yang jelas-jelas mengalami mimisan yang sangat parah, dan orang-orang berusaha menolongnya," kata dia saat diwawancara KSL TV pada Senin, 16 September.

Jaci Purser, penumpang lain dalam penerbangan itu, mengatakan, bahwa dia juga memegang telinga. "Saya menarik tangan saya ke belakang, dan ada darah di sana," kata dia.

Purser mengatakan bahwa dia merasa seperti ada sesuatu yang menusuk telinganya sebelum dia menyadari ada darah yang keluar. Dia juga merasakan telinganya berdenyut diikuti oleh sensasi menggelembung.

Purser didiagnosis mengalami gendang telinga pecah. Dia mengatakan paramedis memberinya obat tetes antibiotik untuk mencegah infeksi, steroid, dekongestan, dan semprotan hidung.

BiayaTransportasi ke RS Ditanggung

Seorang juru bicara Delta mengatakan bahwa maskapai menanggung biaya transportasi ke rumah sakit untuk penumpang.

“Kami dengan tulus meminta maaf kepada pelanggan kami atas pengalaman mereka pada penerbangan 1203 pada 15 September,” kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada media. “Awak pesawat mengikuti prosedur untuk kembali ke SLC di mana tim kami di darat mendukung pelanggan kami dengan kebutuhan mendesak mereka.”

Mereka juga mencatat bahwa pesawat itu diistirahatkan pada 15 September dan kembali beroperasi pada 16 September setelah teknisi Delta berhasil memperbaiki masalah tekanan udara. Federal Aviaton Administration atau FAA akan menginvestigasi insiden tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengklaim pemerintah tidak membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut. Yang dibuka (keran ekspornya), (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi saat menyampaikan keterangan setelah meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi menegaskan, sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. Dia menyebut sedimen sebagai benda yang menghambat alur pelayaran kapal laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi (hasil) sedimentasi,” ucapnya.

Pemerintah sesungguhnya sudah menghentikan izin perdagangan pasir laut ke luar negeri sejak 20 tahun lalu. Namun, kegiatan itu kembali dibuka melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Revisi itu termaktub dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Lantas, Apa Itu Sedimen Laut?

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 26 Tahun 2023, hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang berasal dari proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika aktivitas kelautan atau oseanografi dan terendapkan, yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.

Hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut,” bunyi Pasal 9 ayat (3) PP yang diteken Jokowi di Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023 tersebut.

Kemudian, pengelolaan hasil sedimentasi di laut dikecualikan di daerah lingkungan kerja, lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus; wilayah izin usaha pertambangan (IUP); alur pelayaran; serta zona inti kawasan konservasi perairan, kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi.

Adapun sarana yang digunakan untuk melakukan pembersihan sedimen laut adalah kapal isap. Kapal isap yang beroperasi diutamakan kapal berbendera Indonesia.

“Dalam kapal isap berbendera Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan kapal berbendera asing,” tulis Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023.

Apa Itu Pasir Laut?

Sementara itu, pasir laut merupakan bahan galian yang berada pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari sisi ekonomi pertambangan.

Pengertian itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, Keppres yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada Kamis, 23 Mei 2003 itu resmi dicabut dan diganti dengan PP Nomor 26 Tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, bahan galian golongan A adalah bahan galian strategis, sedangkan bahan galian golongan B adalah bahan galian vital.

Adapun golongan bahan galian strategis terdiri dari minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam; bitumen padat dan aspal; antrasit, batu bara, dan batu bara muda; uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel dan kobalt; serta timah. Hal itu disebutkan dalam PP Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

Kemudian, golongan bahan galian vital meliputi besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, dan titan; bauksit, tembaga, timbal, dan seng; emas, platina, perak, air raksa, dan intan; arsin, antimon, dan bismut; yttrium, ruthenium, serium, dan logam-logam langka lainnya; serta berillium, korundum, zirkon, dan kristal kuarsa.

Sementara bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan golongan B adalah nitrat-nitrat, pospat-pospat, dan garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, dan magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), dan oker; batu permata dan batu setengah permata; pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, dan bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap (fullers earth), marmer, dan batu tulis; batu kapur, dolomit, dan kalsit; serta granit, andersit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari sisi ekonomi pertambangan.

Riri Rahayu dan Oyuk Ivani Siagianberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pangarep mendatangi KPK untuk memberikan keterangan tentang kepergiannya bersama istrinya ke Amerika Serikat dengan jet pribadi, yang menjadi sorotan masyarakat sampai diduga merupakan gratifikasi karena ia anak Presiden Jokowi dan adik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu datang untuk memberikan klarifikasi atas inisiatif pribadi, bukan karena undangan atau panggilan dari komisi antirasuah.

Pahala juga memastikan pihaknya tidak pernah berkirim surat atau berkomunikasi dengan Kaesang untuk mengklarifikasi kasus dugaan gratifikasi jet pribadi.

“Jadi ini inisiatif yang bersangkutan, menurut Kedeputian Pencegahan. Jadi kami enggak pernah kirim surat untuk klarifikasi atau apapun itu,” kata Pahala di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Pahala mengatakan Kaesang telah mengisi formulir penerimaan gratifikasi sesuai dengan prosedur dan juga dimintai sejumlah keterangan tambahan serta dokumen.

“Prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo menanggapi langkah Kaesang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi sejumlah hal sebagaiwarga negara, yang mempunyai kedudukan sama di mata hukum.

"Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya itu saja," kata Jokowi saat dijumpai usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Kaesang mengatakan kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi, bukan karena panggilan ataupun undangan dari komisi antirasuah.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya," kata Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Kaesang mengatakan salah satu hal yang diklarifikasi kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ia menyebut jet pribadi itu kepunyaan temannya, dan ia hanya menumpang saat itu.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa beken-nyanebenglah,nebengpesawatnya teman saya," ujarnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi kedatangan Kaesang ke KPK untuk memberikan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

"Saya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Kaesang ke KPK dan ini akan memudahkan semuanya, termasuk memudahkan KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi," kata Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Boyamin juga berharap KPK akan segera menuntaskan analisa atas klarifikasi yang diberikan Kaesang untuk menentukan apakah fasilitas yang digunakannya adalah gratifikasi atau bukan.

Boyamin menilai, kedatangan Kaesang ke Gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apa pun dari pihak lain.

Apabila memang fasilitas tersebut dinyatakan sebagai gratifikasi oleh KPK, Boyamin berharap Kaesang mengembalikan nominal yang setara dengan fasilitas yang diterimanya kepada negara.

KPK Diminta Dalami Motif Pemberian Tumpangan Jet Pribadi pada Kaesang

Kelompon mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami motif di balik pemberian fasilitas jet pribadi kepadaKaesang. Private jet itu digunakan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono bepergian ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024.

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan, klarifikasi adalah salah satu tahapan dari penilaian status gratifikasi. “KPK memahami prosedur tersebut dan seharusnya melakukan pendalaman lebih jauh mengenai rasionalitas dan motif dari pemberian fasilitas tersebut,” kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu.

Praswad juga mempertanyakan rasionalitas sewa jet pribadi yang mencapai Rp 90 juta per orang dengan destinasi ke Amerika dan alasan nebeng yang dipakai Kaesang. “Sedangkan harga kelas bisnis dari maskapai komersial biasa/non private jet ke tujuan yang sama memiliki harga yang jauh lebih mahal,” tuturnya.

“Apabila merujuk pada referensi kasus lain yang pernah ditangani KPK, alasan yang dikemukakan untuk membantah lebih serius dengan mengatakan bahwa hal tersebut dari hasil bisnis dan utang piutang,” kata Praswad.

Lebih lanjut, Praswad mengkritik tindakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang memberikan penjelasan publik mengenai kasus ini. “Atas inisiatif sendiri, Pahala Nainggolan melakukan penjelasan ke publik seakan semua alasan yang dikemukakan Kaesang merupakan alasan rasional. Padahal Pahala bukanlah juru bicara KPK maupun pihak yang ditunjuk mewakili KPK dalam penanganan kasus.”

Defara Dhanya Paramitha berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar aturan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, yang dianggap tidak sah.

Dhaniswara menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan berdasarkan bukti yang sah, termasuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub Kadin, seperti undangan Munaslub dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dilansir dari kadin.id, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyimpangan keuangan organisasi, atau ketidakberfungsian Dewan Pengurus yang mengakibatkan ketentuan AD/ART dan keputusan Musyawarah Nasional tidak dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan Munaslub harus didahului dengan pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, di mana Dewan Pengurus diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki setiap pelanggaran setelah masing-masing surat diterbitkan.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” kata Hamdan Zoelva, kuasa hukum Arsyad Rasjid.

Dhanis menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Rapat Pengurus Harian dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian permanen dari jabatan dan pencabutan keanggotaan tanpa surat peringatan terlebih dahulu untuk anggota pengurus yang melakukan pelanggaran.

Bagi Ketua Umum Kadin Provinsi yang melanggar, sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Sementara bagi anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat dalam Munaslub, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

Dhaniswara menyatakan bahwa sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, berupa surat-surat serta dokumen terkait persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut termasuk undangan Munaslub Kadin dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Sebagai tambahan, Dewan Pengurus telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta pemerintah, sebagai pengawas Kadin Indonesia, agar melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah meminta audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta menunda proses pembuatan Keppres baru terkait Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar aturan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, yang dianggap tidak sah.

Dhaniswara menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan berdasarkan bukti yang sah, termasuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub Kadin, seperti undangan Munaslub dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dilansir dari kadin.id, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyimpangan keuangan organisasi, atau ketidakberfungsian Dewan Pengurus yang mengakibatkan ketentuan AD/ART dan keputusan Musyawarah Nasional tidak dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan Munaslub harus didahului dengan pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, di mana Dewan Pengurus diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki setiap pelanggaran setelah masing-masing surat diterbitkan.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” kata Hamdan Zoelva, kuasa hukum Arsyad Rasjid.

Dhanis menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Rapat Pengurus Harian dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian permanen dari jabatan dan pencabutan keanggotaan tanpa surat peringatan terlebih dahulu untuk anggota pengurus yang melakukan pelanggaran.

Bagi Ketua Umum Kadin Provinsi yang melanggar, sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Sementara bagi anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat dalam Munaslub, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

Dhaniswara menyatakan bahwa sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, berupa surat-surat serta dokumen terkait persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut termasuk undangan Munaslub Kadin dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Sebagai tambahan, Dewan Pengurus telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta pemerintah, sebagai pengawas Kadin Indonesia, agar melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah meminta audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta menunda proses pembuatan Keppres baru terkait Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, akhirnya menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi ihwal dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi setelah ramai dibahas publik sebulan lamanya. Dia mengatakan, kedatangannya itu bukan sebagai pejabat negara, tetapi warga negara Indonesia (WNI) yang taat hukum.

“Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif saya,” kata Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan Kaesang itu pun menuai pro dan kontra dari warganet. Beberapa pihak menilai, meski adik dari wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka tersebut bukanlah pejabat negara, tetapi dia juga menikmati fasilitas negara.

“Kenapa sih, selalu bilang ‘saya bukan pejabat negara’? Tapi lu kemana-mana suka dikawal Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden),” cuit akun X (Twitter) @rex******, Selasa, 17 September 2024. Lantas, apa saja fasilitas negara yang diterima Kaesang?

Fasilitas Negara Bagi Anak Presiden

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, anak presiden adalah keluarga presiden yang berhak mendapatkan pengamanan.

Selain anak, menantu presiden juga memperoleh pengamanan dari negara. Pengamanan bagi anak dan menantu presiden dan wakil presiden terdiri dari pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan, dan pengawalan.

Pengamanan anak presiden di dalam dan luar negeri diselenggarakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk pengamanan di dalam negeri, dilaksanakan oleh Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan dikoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Pengamanan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan perwakilan Republik Indonesia setempat,” bunyi Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 59 Tahun 2013.

Kemudian, merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, pengamanan anak presiden berupa menjamin keamanan dan keselamatan pribadi setiap saat dimanapun berada serta menjamin wilayah pengamanan wilayah di dalam dan di luar negeri.

“Segala pasukan pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tulis Pasal 11 ayat (1) Permenhan Nomor 2 Tahun 2014.

Adapun jumlah pagu anggaran yang dialokasikan hanya untuk pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Kawal dan Matan Paspampres pada 2023 mencapai Rp 608.550.000. Kemudian, total pagu anggaran untuk pemeliharaan Kendaraan Roda 4 di tahun yang sama mencapai Rp 768.528.000, sedangkan untuk Kendaraan Roda 6/10 Paspampres mencapai Rp 719.685.000.

Kaesang Pernah Naik Mobil Pelat “Sakti”

Selain mendapatkan pengamanan dan pengawalan, Kaesang pernah terlihat menumpangi mobil dengan pelat ZZH saat meninggalkan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Rabu malam, 4 September 2024. Kala itu, dia muncul setelah berhari-hari dicari ihwal penggunaan jet pribadi.

Ketika dicecar wartawan soal fasilitas jet pribadi, Kaesang hanya tertawa, lalu masuk ke dalam mobil dengan nomor polisi (nopol) atau pelat nomor B 1566 ZZH yang diduga merupakan kendaraan dinas pejabat. “Izin balik dulu ya, makasih semua,” ucapnya kepada awak pers yang telah lama menunggunya.

Melansirindonesia.go.id,ZZH merupakan pelat nomor khusus kendaraan dinas kementerian dan lembaga negara (K/L). Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri diketahui telah mengganti pelat nomor dengan akhiran RF dan QH menjadi ZZ sejak November 2023.

INFO BISNIS - Sukses hadir dan menyapa mahasiswa di Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Medan, Ellips Shine Sister hadir di Universitas Indonesia (UI) sebagai bagian dari rangkaian kampanye #RambutTetapMuda.

Ellips Shine Sister merupakan program yang berkolaborasi dengan universitas ternama di kota-kota besar Indonesia, yang bertujuan memberikan edukasi tentang pengembangan karir dengan didukung oleh penampilan menarik dan rasa percaya diri melalui perawatan kesehatan rambut.

Di beberapa kampus itulah Ellips menghadirkan sesi talkshow interaktif dan pengalaman produk yang menyenangkan untuk para mahasiswa.

LaporanMordor Intelligencemenyebutkan, pasar produk perawatan rambut di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 5,6 persen selama periode 2023-2028.

Riset internal Ellips menunjukkan bahwa hanya 41 persen perempuan Indonesia usia 15-39 tahun menggunakanhair vitamin, sedangkan 59 persen tidak menggunakan karena menganggap rambut tidak memerlukan perawatan khusus.

Oleh sebab itulah Ellips hadir untuk menjawab kebutuhan perempuan Indonesia dalam merawat dan menjaga kesehatan rambut secara praktis dan berkomitmen untuk mendorong perempuan agar lebih berani dan percaya diri dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Ellips mengajak perempuan muda Indonesia menjaga rambut dari penuaan demi meningkatkan rasa percaya diri, melalui penggunaan produk Ellips Hair Vitamin Moroccan Series.

Sebagai inovasi dari Kino untuk kategori perawatan rambut, Ellips berkomitmen untuk menghadirkan rangkaian produk inovatif yang menjawab kebutuhan konsumen dalam menjaga kesehatan dan keindahan rambut masyarakat Indonesia.

Produk Ellips Hair Vitamin Moroccan Series misalnya, iperkaya dengan Moroccan Oil (Argan Oil), Jojoba Oil, Pro Vit B5, serta Vitamin A, C, dan E, yang berperan sebagai antioksidan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan seperti rambut kering, kusam, rapuh, dan bertekstur kasar.

Formula ini juga mengandung UV dan heat protection yang menjaga rambut tetap lembut dan sehat, serta melindunginya dari kerusakan akibat faktor eksternal.

Head of Public Relations Kino Indonesia Arviane, mengatakan,”Setelah melakukan kunjungan ke berbagai kampus di kota-kota besar Indonesia, kami menyadari bahwa banyak perempuan muda, terutama mahasiswa, belum sepenuhnya memahami bahwa penampilan menarik dapat mendukung kepercayaan diri dalam pengembangan karir. Salah satu aspek penampilan yang penting adalah rambut yang sehat dan berkilau.”

Arviane menuturkan, bahwa kolaborasi dengan Universitas Indonesia bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya memiliki penampilan yang menarik, khususnya melalui perawatan rambut. Karena dengan rambut yang sehat dan indah tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga menjadi penunjang penting saat memasuki dunia profesional, di mana penampilan dapat memberikan kesan positif.

“Kami melihat bahwa pemahaman akan pentingnya merawat rambut masih kurang, padahal merawat rambut sama pentingnya dengan merawat kulit," kata Arviane.

Di kampus kuning,lebih dari 300 orang mahasiswa larut dalam kegiatan Shine Sister Goes to Campus. Pada acara ini, digelar acara talkshow tentang pentingnya merencanakan pengembangan karir yang didukung oleh rasa percaya diri dengan penampilan menarik.

Talkshow Career Planning ini dikemas secara interaktif dengan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang karir di bidang komunikasi. Para pembicara membagikan pengalaman dan perjalanan karir mereka dalam membangun potensi serta mengasahsoft skilldi industri komunikasi.

Di kesempatan yang sama, juga diumumkan Ellips Campus Ambassador yang telah terpilih melalui proses seleksi. Ellips mengumumkan Nasywa Aisya Putri Mauludin, Sabrina Salwa Anandita Chandra dan Naftali Angelina dari UI sebagai Campus Ambassador Kota Jakarta yang nantinya akan bergabung bersama Campus Ambassador dari kota-kota lainnya.

Mereka yang terpilih ini nantinya akan diberikan apresiasi berupa bantuan pendidikan untuk menunjang pengembangan karir mereka.Ellipsjuga mengajak mahasiswa untuk bergabung menjadiShine Sister Community melalui aplikasi Youniverseyakni sebuah komunitas Ellips yang beranggotakan mahasiswa dari seluruh Indonesia yang memiliki kegiatan berupa pengembangan diri dalam menghadapi dunia kerja.

Kampus UI menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Ellips melalui kegiatan tersebut. Manager Ventura Fisip UI Ricky H. Sutjipto mengatakan,”Kami merasa senang dan mengapresiasi kegiatan ini dan kami ucapkan terima kasih karena telah mempercayakan Universitas Indonesia untuk berkolaborasi dalam kampanye edukasi ini. Kami melihat acara ini memberikan pengetahuan lebih dansoft skillyang tentu berguna dan berharga untuk mahasiswa, lebih jauh untuk memberikan pemahaman bagaimana dunia profesional.”

Kegiatan di kampus UI ini sekaligus menutup rangkaian perjalanan Shines Sister goes to campus 2024 ini, dan selanjutnya fokus dalam memberdayakan Shine Sister Academy yang dimulai pada September 2024. (*)

TEMPO.CO, Jakarta -Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Kunjungan yang dilakukan ke sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa tersebut dimulai Senin, 16 September 2024.

“Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati Nusantara secara langsung dan menyaksikan progres pembangunannya,” kata Staf Khusus (Stafsus) Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw dalam keterangannya di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 16 September 2024. Lantas, bagaimana ketentuan dan cara daftarnya?

Syarat Kunjungan ke IKN

Berikut ketentuan kunjungan ke IKN untuk masyarakat umum:

-Calon pengunjung terlebih dahulu harus mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW sebelum waktu kunjungan.

-Kuota maksimal kunjungan 300 orang per hari.

-Jadwal kunjungan Senin-Minggu pukul 09.00-17.00 WITA.

-Titik parkir kendaraan pengunjung sekaligus sebagai titik kumpul awal masuk ke KIPP berada di Rest Area IKN dan Simpang Trunen (di samping RS Hermina).

-Di titik kumpul, pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran dari aplikasi IKNOW yang valid kepada petugasliaison officers(LO).

-Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan perjalanan menggunakan bus listrik atauElectric Vehicle(EV) Bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Perjalanan ditempuh dengan durasi selama 10 menit.

-Pengunjung akan turun di Halte Plaza Seremoni Barat di mana selanjutnya dapat mengunjungi Plaza Seremoni yang berada di sisi timur dan Taman Kusuma Bangsa yang terletak di bagian barat.

-Di Plaza Seremoni, pengunjung bisa menikmati berbagai fasilitas, seperti Forest Trail, Mini Amphitheater, Retail Gallery, dan Visitor Center.

-Di Taman Kusuma Bangsa, pengunjung dapat melihat sejumlahlandmarkdari kejauhan, seperti Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Plaza Seremoni.

-Pengunjung bisa kembali ke Rest Area atau Simpang Trunen menggunakan EV Bus yang melalui Halte Plaza Seremoni Barat setiap 15 menit.

-Pengunjung wajib menjaga kebersihan, dilarang merokok, tidak memasuki kawasan yang bukan area berkunjung, dan mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan.

Cara Daftar Kunjungan ke IKN

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar kuota kunjungan ke IKN:

1. Unduh aplikasi IKNOW di Google Play Store untuk ponsel Android atau App Store untuk iOS Apple.

2. Tekan menu Kunjungi Nusantara pada halaman beranda.

3. Pilih tanggal kunjungan dengan kuota yang masih tersedia.

4. Pilih jam kunjungan, lalu masukkan jumlah orang.

5. Ketuk tombol Registrasi.

6. Masukkan alamat surel (email), nomor ponsel, dan nama lengkap pada formulir kontak informasi.

7. Isi data nama peserta dan nomor induk kependudukan (NIK), lalu ketuk tombol Lanjutkan.

8. Konfirmasi pendaftaran kunjungan ke IKN dengan mencentang bagian syarat dan ketentuan.

9. Tekan tombol Kirim Pendaftaran.

10. Apabila terdapat kendala, calon pengunjung dapat menghubungi kontak IKNOW 0821-4437-6300.

Tupperware mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadila di Delaware

Tupperware mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadila di Delaware

Tupperware mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadila di Delaware