TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN, Kalimantan Timur. Terlebih, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI di ibu kota baru tersebut pada 17 Agustus mendatang.

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut Satgas saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Tol IKN akan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau. Dengan begitu, akses jalan nantinya tidak perlu lagi melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.

Basuki Hadimuljono juga mengatakan pembangunan Tol IKN yang sedang berjalan saat ini terdiri dari tiga seksi, yakni Tol 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Kemudian, Tol 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Tol 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

Dengan adanya akses Tol IKN, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan waktu tempuh perjalanan dari Kota Balikapapan menuju IKN bisa semakin dipersingkat. Menurut Jokowi, perjalanan yang biasa ditempuh selama 2 jam bisa menjadi sekitar setengah jam saja. Jokowi pun menilai perjalanan dari Jakarta menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tidak akan lagi terasa jauh.

"Sekarang dari Jakarta, kelihatan jauh sekali. Tapi bapak/ibu ke sini lagi awal Agustus, begitu jalan tol jadi, dari Balikpapan ke IKN kira-kira kalau ngebut 30 menit. Kalau nggak ngebut, 40 menit," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Nusantara Sustainability Hub, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Bahkan bila ingin menempuh perjalanan udara, Jokowi menambahkam, waktu tempuh bisa semakin singkat karena bisa turun di Nusantara Airport atau Bandara VVIP IKN. Kepala negara mengatakan bandara itu juga bisa digunakan awal Agustus atau sebelum upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. "Mendarat di Nusantara Airport, ke sini kurang lebih 15 menit," tutur Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi hijau dan sirkular menjadi visi bangsa ini dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Airlangga menyebut saat ini telah ada 152 perusahaan yang memiliki sertifikat hijau.

“Hari ini ada 152 perusahaan punya sertifikat hijau. Tentunya ke depan kita berharap akan semakin bertambah,” kata Airlangga saat berpidato dalam Green Economy Expo pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan manfaat ekonomi hijau bisa menghemat energi sebesar Rp 3,2 triliun per tahun dan menghemat air 169 miliar per tahun.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut penerapan ekonomi hijau ini dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6 persen hingga 2045, mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2-ekuivalen. “Dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut ekonomi hijau juga tak sekadar penting untuk target pertumbuhan ekonomi, tapi upaya strategis Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau berpendapatan menengah. Oleh karena itu, dia berharap Indonesia akan bisa berpendapatan tinggi dan setara dengan negara maju lainnya.

“Sangat tepat bahwa ekonomi hijau ini penting agar kita setara negara maju,” kata dia.

Oleh karena itu, Airlangga mengapresiasi kegiatan Green Economy Expo 2024 yang digelar Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini. Dia menyebut forum ini menjadi tempat pertemuan para pucuk pimpinan perusahaan dan pejabat publik untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

“Target pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen untuk menuju Indonesia emas 2045,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024....

<!--more-->

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024. Acara dengan tajuk “Green Economy Expo 2024: Advance Technology, Innovation, dan Circularity” ini berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yaswati, mengatakan acara ini merupakan upaya pemerintah dalam bertransformasi menuju ekonomi hijau dan sirkular. Dia menyebut forum ini diharapkan menjadi penampung pengembangan teknologi, inovasi, dan ekosistem sirkular.

“Untuk menjembatani pemerintah dengan pihak non-pemerintah untuk mencari solusi penerapan ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emissions di Indonesia,” kata Vivi di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024,

Vivi menjelaskan Green Economy Expo 2024 ini diharapkan menjadi katalisator untuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan industri, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk mencari solusi secara bersama-sama tentang penerapan inovasi ekonomi hijau.

“Bersama-sama mencari solusi inovatif dan mendorong ekonomi hijau,” kata dia.

Selain itu, Vivi juga menyebut acara ini juga untuk memamerkan inovasi terbaru dalam teknologi hijau dan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dari berbagai ide dan inovasi ini, Vivi menyebut akan terjadi pertukaran ide dan mempercepat adopsi teknologi.

“Dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas,” kata dia.

Vivi juga menyebut Green Economy Expo 2024 ini merupakan platform untuk mengatasi bottleneck regulasi, NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria), dan pendanaan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan. Tujuannya disebut untuk mendorong dialog konstruksi mencari solusi bersama.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi hijau dan sirkular menjadi visi bangsa ini dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Airlangga menyebut saat ini telah ada 152 perusahaan yang memiliki sertifikat hijau.

“Hari ini ada 152 perusahaan punya sertifikat hijau. Tentunya ke depan kita berharap akan semakin bertambah,” kata Airlangga saat berpidato dalam Green Economy Expo pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan manfaat ekonomi hijau bisa menghemat energi sebesar Rp 3,2 triliun per tahun dan menghemat air 169 miliar per tahun.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut penerapan ekonomi hijau ini dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6 persen hingga 2045, mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2-ekuivalen. “Dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut ekonomi hijau juga tak sekadar penting untuk target pertumbuhan ekonomi, tapi upaya strategis Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau berpendapatan menengah. Oleh karena itu, dia berharap Indonesia akan bisa berpendapatan tinggi dan setara dengan negara maju lainnya.

“Sangat tepat bahwa ekonomi hijau ini penting agar kita setara negara maju,” kata dia.

Oleh karena itu, Airlangga mengapresiasi kegiatan Green Economy Expo 2024 yang digelar Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini. Dia menyebut forum ini menjadi tempat pertemuan para pucuk pimpinan perusahaan dan pejabat publik untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

“Target pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen untuk menuju Indonesia emas 2045,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024....

<!--more-->

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024. Acara dengan tajuk “Green Economy Expo 2024: Advance Technology, Innovation, dan Circularity” ini berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yaswati, mengatakan acara ini merupakan upaya pemerintah dalam bertransformasi menuju ekonomi hijau dan sirkular. Dia menyebut forum ini diharapkan menjadi penampung pengembangan teknologi, inovasi, dan ekosistem sirkular.

“Untuk menjembatani pemerintah dengan pihak non-pemerintah untuk mencari solusi penerapan ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emissions di Indonesia,” kata Vivi di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024,

Vivi menjelaskan Green Economy Expo 2024 ini diharapkan menjadi katalisator untuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan industri, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk mencari solusi secara bersama-sama tentang penerapan inovasi ekonomi hijau.

“Bersama-sama mencari solusi inovatif dan mendorong ekonomi hijau,” kata dia.

Selain itu, Vivi juga menyebut acara ini juga untuk memamerkan inovasi terbaru dalam teknologi hijau dan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dari berbagai ide dan inovasi ini, Vivi menyebut akan terjadi pertukaran ide dan mempercepat adopsi teknologi.

“Dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas,” kata dia.

Vivi juga menyebut Green Economy Expo 2024 ini merupakan platform untuk mengatasi bottleneck regulasi, NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria), dan pendanaan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan. Tujuannya disebut untuk mendorong dialog konstruksi mencari solusi bersama.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan saat perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

Danis menuturkan, bilah sayap Garuda sudah dipasang dan selesai sekitar tiga hari lalu. Saat ini, pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi ujung kanan dan kiri.

"Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. "Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca."

Selain Kantor Presiden, Danis menuturkan proyek yang akan selesai akhir bulan ini, antara lain Kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain, seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, juga bisa difungsionalkan sebagian. "Mungkin yang (lantai) 4 belum, tapi lantai 1, 2, 3, sudah (difungsionalkan)" ujar dia.

Begitu pula dengan kesiapan gedung perkantoran lain, seperti gedung Kemenko 1. Rencananya, lantai 1 dan 2 gedung tersebut akan digunakan sebagai tempat menginap petugas upacara. Sebanyak 12 tower aparatur sipil negara atau ASN juga akan difungsikan untuk hal yang sama.

"Intinya, hunian-hunian itu atau kantor akan digunakan untuk mendukung upacara dulu. Baru setelah 17 Agustus, yang 12 tower untuk ASN," tutur Danis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah menggelar upacara 17 Agustus tahun ini secara hybrid di IKN dan Jakarta. Pertimbangan upacara tidak sepenuhnya di IKN, kata Jokowi, transisi perpindahan ibu kota.

“Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata Jokowi usai meninjau Posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Jokowi kemudian menekankan bahwa upacara di IKN secara penuh bisa digelar tahun depan. Setelah ada surat keputusan presiden mengenai perpindahan Ibu Kota Negara. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.

Adapun rencananya, upacara di IKN akan didipimpin langsung oleh Jokowi. Ia akan didampingi oleh presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Sementara, gelaran di Jakarta akan dikepalai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN, yang waktunya belum ditentukan meski Presiden Jokowi berniat berkantor di sana pada Juli ini dan menggelar Uparaca HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Nusantara.

Pemerintah masih memfinalisasi skema pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” ujar Anasseperti dikutip dari laman Kemenpan RB..

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” kata Anas.

Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” ujar Anas.

Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. “Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujar Anas.

Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif. “Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Anas.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN bergantung ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. “Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelasnya.

Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

“Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,” ujarnya.

Anas mengatakan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR. “Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” katanya.

Pejabat Eselon I Dapat 1 Aparetemen

Presiden Joko Widodo memutuskan eselon I yang akan pindah ke IKN akan menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersama keluarga. Masing-masing apartemen seluas 98 meter persegi dengan tiga buah kamar.

“Tadi diputuskan apakah 1 unit (apartemen) ini sharing (berbagi) atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga,” kata Azwar Anas.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga November 2024 diperkirakan sudah ada 47 tower/menaraatau gedung apartemen yang siap huni di IKN.

Pembangunan 47 toweritu akan selesai secara bertahap antara lain 8 unit tower di bulan Juli sebagai tahap awal, dan sisanya September hingga Oktober 2024.

Berbeda dengan eselon I, katanya, para pegawai ASN yang belum berkeluarga akan menempati 1 unit apartemen dengan tiga kamar, secara berbagi bersama rekan sesama ASN.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Banggar DPR RI dan pemerintah merevisi defisit anggaran 2025 menjadi 2,29 sampai 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), defisit anggaran ditetapkan pada rentang 2,45 sampai 2,82 persen. Keputusan ini telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.

Anggota Banggar DPR RI fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, mengatakan kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Hal ini untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

"Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan di kisaran 2,82 hingga 2,29 persen PDB yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya dalam rapat.

Sri menambahkan kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara harga dan lifting minyak bumi. "Potensi utang yang jatuh tempo pada 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata dia.

Selanjutnya baca: Postur makro fiskal <!--more-->

Berikut postur makro fiskal tahun 2025 yang telah disepakati Banggar DPR RI dan pemerintah:

Pendapatan negara: 12,3 sampai 12,36 persen dari PDB

Belanja negara: 14,59 sampai 15,18 persen dari PDB

Belanja pemerintah pusat: 10,92 sampai 11,17 persen dari PDB

Transfer ke daerah: 3,67 sampai 4,01 persen dari PDB

Keseimbangan primer: 0,14 sampai 0,61 persen dari PDB

Defisit anggaran: 2,29 sampai 2,82 persen dari PDB

Pembiayaan investasi: 0,3 sampai 0,5 persen dari PDB

Rasio utang: 37,82 sampai 38,71 persen dari PDB

Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen sampai 5,5 persen

Laju inflasi: 1,5 persen sampai 3,5 persen

Nilai tukar rupiah: Rp15.300 sampai Rp15.900

Suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun: 6,9 persen sampai 7,2 persen

Harga minyak mentah Indonesia: US$ 75 sampai US$ 85 per barel

Lifting minyak bumi: 580 ribu sampai 605 ribu barel per hari

Lifting gas bumi: 1.003 ribu sampai 1.047 ribu barel setara minyak per hari

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 senilai US$ 140,2 miliar. Posisi cadangan devisa ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 yang dilaporkan sebesar US$ 139 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan faktor-faktor pendorong meningkatnya cadangan devisa akhir Juni. "Dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, posisi cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menurut BI, prospek ekspor diperkirakan tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial juga diprediksi tetap mencatatkan surplus. "Sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal."

Erwin melanjutkan, BI juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal. "Sehingga, dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 senilai US$ 140,2 miliar. Posisi cadangan devisa ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 yang dilaporkan sebesar US$ 139 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan faktor-faktor pendorong meningkatnya cadangan devisa akhir Juni. "Dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, posisi cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menurut BI, prospek ekspor diperkirakan tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial juga diprediksi tetap mencatatkan surplus. "Sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal."

Erwin melanjutkan, BI juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal. "Sehingga, dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Cara naik Kereta Rel Listrik (KRL) pakai GoTransit cukup mudah dilakukan. Anda hanya perlu memastikan memiliki kuota dan uang di dompet digital atau e-wallet.

Dalam era digital saat ini, kemudahan akses transportasi publik semakin meningkat dalam berbagi aplikasi inovatif, salah satunya adalah fitur GoTransit dari Gojek. Agar lebih mengetahui cara naik KRL pakai GoTransit, berikut ini informasinya untuk Anda.

Cara Naik KRL Pakai GoTransit

GoTransitadalah fitur dalam aplikasi Gojek yang membantu penumpang memilih rute perjalanan dan transportasi terbaik dengan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bepergian.

Tak hanya itu, dengan GoTransit pengguna juga bisa membandingkan harga dan waktu tempuh beberapa transportasi yang akan dipilih, mendapatkan rekomendasi mode transportasi dan rute perjalanan serta memesan tiket KRL.

Fitur ini memudahkan pengguna yang tidak membawa kartu elektronik. Sebagai gantinya, pengguna bisa memesan tiket KRL menggunakan GoTransit dan membayarnya dengan e-wallet.

Saat ini, GoTransit bisa digunakan di area Jabodetabek, Yogyakarta, dan Solo yang memiliki jangkauan Commuter Line. Jika ingin naik KRL pakai GoTransit, berikut 4 caranya.

1. Unduh Aplikasi Gojek

Langkah pertama yang harus dilakukan jika ingin menggunakan GoTransit adalah mengunduh aplikasi Gojek di smartphone Anda. Jika sudah punya, Anda bisa langsung membukanya.

Sebelum itu, pastikan Anda terhubung dengan koneksi internet karena aplikasi tersebut membutuhkan jaringan untuk menggunakannya.

2. Masuk di Menu GoTransit

Setelah membuka aplikasi Gojek, masuk ke halaman utama dan cari menu GoTransit. Fitur ini biasanya terletak di halaman utama, tepatnya di samping menu Go Tagihan. Jika sudah dapat, klik menu GoTransit tersebut.

3. Pilih Stasiun

Untuk memilih stasiun, pada menu GoTransit, klik ‘buy ticket’ pada banner commuter line, lalu Anda akan diarahkan untuk memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan, kemudian tentukan waktu berangkatan yang diinginkan. Fitur ini akan menampilkan berbagai pilihan jadwalKRLyang tersedia.

4. Bayar Tiket

Terakhir, setelah menentukan jadwal yang sesuai, lanjutkan ke proses pembayaran. Anda bisa memilih metode pembayaran menggunakan Gopay atau LinkAja. Klik “pay ticket” lalu tiket KRL Anda akan berhasil dipesan.

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan mendapatkan tiket dalam bentuk kode QR. Kode ini akan digunakan untuk masuk ke area peron dan menaiki KRL.

Sesampainya di stasiun keberangkatan, cari pintu masuk yang dilengkapi dengan mesin scanner. Scan kode QR dari aplikasi Gojek di mesin tersebut untuk membuka pintu dan mengakses peron KRL

Jika sudah berhasil masuk area peron, tunggu KRL di jalur yang sesuai. Pastikan Anda naik KRL menuju stasiun tujuan dengan jadwal yang telah dipilih.

Cara Menggunakan GoTransit Lewat Fitur GoRide

Agar lebih praktis, Anda juga bisa memanfaatkan fitur GoTransit dari halaman GoRide. Dengan cara ini, aplikasi akan memberikan pilihan campuran moda transportasi, yakni dengan ojek online dan KRL.

1. Buka halaman GoRide, lalu masukkan alamat tujuan.
2. Akan muncul pilihan GoTransit dan pilih.
3. Jika sudah sesuai, bayar menggunakan GoPay.
4. Ikuti instruksi dan rute yang sudah disediakan.
5. Selesai.

Karena campuran moda transportasi ojek online dengan KRL, maka bisa menghemat pengeluaran Anda sehari-hari.

AULIA ULVA

TEMPO.CO, Jakarta - Cara naik Kereta Rel Listrik (KRL) pakai GoTransit cukup mudah dilakukan. Anda hanya perlu memastikan memiliki kuota dan uang di dompet digital atau e-wallet.

Dalam era digital saat ini, kemudahan akses transportasi publik semakin meningkat dalam berbagi aplikasi inovatif, salah satunya adalah fitur GoTransit dari Gojek. Agar lebih mengetahui cara naik KRL pakai GoTransit, berikut ini informasinya untuk Anda.

Cara Naik KRL Pakai GoTransit

GoTransitadalah fitur dalam aplikasi Gojek yang membantu penumpang memilih rute perjalanan dan transportasi terbaik dengan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bepergian.

Tak hanya itu, dengan GoTransit pengguna juga bisa membandingkan harga dan waktu tempuh beberapa transportasi yang akan dipilih, mendapatkan rekomendasi mode transportasi dan rute perjalanan serta memesan tiket KRL.

Fitur ini memudahkan pengguna yang tidak membawa kartu elektronik. Sebagai gantinya, pengguna bisa memesan tiket KRL menggunakan GoTransit dan membayarnya dengan e-wallet.

Saat ini, GoTransit bisa digunakan di area Jabodetabek, Yogyakarta, dan Solo yang memiliki jangkauan Commuter Line. Jika ingin naik KRL pakai GoTransit, berikut 4 caranya.

1. Unduh Aplikasi Gojek

Langkah pertama yang harus dilakukan jika ingin menggunakan GoTransit adalah mengunduh aplikasi Gojek di smartphone Anda. Jika sudah punya, Anda bisa langsung membukanya.

Sebelum itu, pastikan Anda terhubung dengan koneksi internet karena aplikasi tersebut membutuhkan jaringan untuk menggunakannya.

2. Masuk di Menu GoTransit

Setelah membuka aplikasi Gojek, masuk ke halaman utama dan cari menu GoTransit. Fitur ini biasanya terletak di halaman utama, tepatnya di samping menu Go Tagihan. Jika sudah dapat, klik menu GoTransit tersebut.

3. Pilih Stasiun

Untuk memilih stasiun, pada menu GoTransit, klik ‘buy ticket’ pada banner commuter line, lalu Anda akan diarahkan untuk memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan, kemudian tentukan waktu berangkatan yang diinginkan. Fitur ini akan menampilkan berbagai pilihan jadwalKRLyang tersedia.

4. Bayar Tiket

Terakhir, setelah menentukan jadwal yang sesuai, lanjutkan ke proses pembayaran. Anda bisa memilih metode pembayaran menggunakan Gopay atau LinkAja. Klik “pay ticket” lalu tiket KRL Anda akan berhasil dipesan.

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan mendapatkan tiket dalam bentuk kode QR. Kode ini akan digunakan untuk masuk ke area peron dan menaiki KRL.

Sesampainya di stasiun keberangkatan, cari pintu masuk yang dilengkapi dengan mesin scanner. Scan kode QR dari aplikasi Gojek di mesin tersebut untuk membuka pintu dan mengakses peron KRL

Jika sudah berhasil masuk area peron, tunggu KRL di jalur yang sesuai. Pastikan Anda naik KRL menuju stasiun tujuan dengan jadwal yang telah dipilih.

Cara Menggunakan GoTransit Lewat Fitur GoRide

Agar lebih praktis, Anda juga bisa memanfaatkan fitur GoTransit dari halaman GoRide. Dengan cara ini, aplikasi akan memberikan pilihan campuran moda transportasi, yakni dengan ojek online dan KRL.

1. Buka halaman GoRide, lalu masukkan alamat tujuan.
2. Akan muncul pilihan GoTransit dan pilih.
3. Jika sudah sesuai, bayar menggunakan GoPay.
4. Ikuti instruksi dan rute yang sudah disediakan.
5. Selesai.

Karena campuran moda transportasi ojek online dengan KRL, maka bisa menghemat pengeluaran Anda sehari-hari.

AULIA ULVA

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyerahkan aset untuk digunakan ke 9 kementerian dan lembaga hari ini. Penyerahan dilakukan lewat berita acara serah terima di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan pengalihan dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) dengan total nilai Rp2,77 triliun. “Hal ini merupakan kegiatan yang penting sebagai pengelolaan aset BLBI,” ujarnya dalam konferensi pers dipantau secara daring, Jumat 5 Juli 2024.

Aset berupa lahan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik dan Ombudsman RI. Adapun, lahan yang dilakukan penetapan status penggunaan dan hibah diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri hingga gedung penyimpanan.

Sejak 2021 satgas BLBI telah mengumpulkan aset melalui penagihan mencapai Rp38,2 triliun. Tugas satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan.

Untuk melanjutkan kerja, Hadi mengatakan tengah disiapkan rancangan peraturan presiden untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan obligor.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengatakan aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, NTB, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Penggunaan atau utilisasi atas aset properti melalui PSP diharapkan tidak hanya memberikan manfaat penghematan biaya bagi pemerintah. “Tapi juga mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan aset-aset properti eks BLBI,” ujarnya.

INFO NASIONAL - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi.

Adapun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Menurut Jisman, jika melihat empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) tersebut, seharusnya terjadi penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan. “Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ujarnya di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.

Sesuai regulasi tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Triwulan III Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Februari, Maret, dan April Tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp15.822,65/US$, ICP sebesar 83,83 US$/barrel, inflasi sebesar 0,38 persen dan HBA sebesar 70 US$/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

Jisman menambahkan, tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan perseroan terus melakukan langkah efisiensi serta menyajikan listrik andal dan berkualitas bagi seluruh pelanggan di tanah air. “Kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi. Kami terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang andal dan berkualitas,” ucapnya.

Selain itu, dalam upaya turut menjaga pasokan listrik yang andal guna menggerakkan perekonomian nasional, perseroan juga selalu aktif meningkatkan penjualan dan memberikan promo layanan ketenagalistrikan serta beragam insentif menarik bagi pelanggan.

"PLN berkomitmen mendukung penyediaan energi listrik yang andal dan terjangkau untuk menjaga tingkat inflasi dan daya saing industri. Di sisi lain PLN juga akan terus meningkatkan upaya efisiensi dan mengerek penjualan listrik," kata Darmawan.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di kuartal III 2024 (Juli-September) dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment. (*)