TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan meterai elektronik atau e-meterai pada dokumen seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 yang dipersyaratkan adalah bersifat wajib.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN (Aparatur Sipil Negara) Tahun 2024 untuk PPPK Guru yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dokumen yang dipersyaratkan bermeterai wajib menggunakan meterai elektronik,” seperti dikutip dari buku petunjuk pendaftaran tersebut. Lantas, di mana saja kanal penjualan resmi e-meterai?

Link Beli e-Meterai untuk Daftar Seleksi PPPK 2024

Sebelumnya, dalam siaran pers Nomor: 26/PR-PERURI/VIII/2024, pada Senin, 19 Agustus 2024, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) bersama BKN meluncurkan situs resmi penjualan e-meterai untuk seleksi CASN 2024, termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK, yaitu meterai-elektronik.com.

Selain itu, melalui unggahan di akun Instagram @peruri.digital, Peruri memberikan alternatif layanan penjualane-meterairesmi untuk dokumen rekrutmen CPNS dan PPPK 2024. Berikut daftarlinkatau tautannya:

-Gerai kantor Pos Indonesia.

-Aplikasi e-MET (Momofin).

-Sobatmeterai.

-Situs e-meterai.live.

-Situs skillacademy.com/e-meterai.

-Situs emeterai.posfin.id.

-Situs meterai.app.

-Situs meteraionline.id.

-Situs emeterai.emsigner.com

Cara Beli e-Meterai untuk Daftar Seleksi PPPK 2024

Adapun langkah-langkah membeli e-meterai di laman meterai-elektronik.com untuk dibubuhkan pada dokumen seleksi calon PPPK 2024 yang mempersyaratkan sebagai berikut:

-Akses situs meterai-elektronik.com.

-Tekan tombol Daftar Sekarang di halaman utama situs.

-Masukkan nomor ponsel aktif, nama lengkap, serta buat dan konfirmasi kata sandi.

-Klik tombol captcha, lalu ketuk tombol Lanjutkan.

-Selanjutnya, masuk akun (login) denganmenggunakan nomor ponsel dan kata sandi yang telah didaftarkan.

-Pilih opsi Beli e-Meterai.

-Pilih jumlah keping meterai elektronik yang ingin dibeli.

-Lanjutkan ke sesi pembayaran dengan tambahan biaya layanan sebesar Rp2.500 per keping e-meterai.

Untuk diketahui, pendaftaran seleksi calonPPPKperiode pertama telah dibuka sejak Selasa, 1 Oktober hingga Minggu, 20 Oktober 2024.

Jadwal itu sebagaimana tercantum di dalam Surat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Seleksi periode pertama ditujukan kepada pelamar prioritas yang terdiri dari guru prioritas pertama (P1) 2021 dan lulusan sarjana terapan atau diploma empat (D4) bidan pendidik 2023, eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II), serta tenaga non-ASN yang tercatat di basis data BKN.

Selain itu, pemerintah juga berencana membuka rekrutmen calon PPPK periode kedua pada 17 November hingga 31 Desember 2024.

Pendaftaran pada periode kedua dikhususkan kepada tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pesan untuk calon menteri baru pengganti dirinya. Ia mengatakan, Kementerian PUPR merupakan kementerian teknis yang memiliki pakem Sidlacom. Sidlacom merupakan singkatan dari Survey, Investigation and Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Management.

“Setiap pekerjaan harus melalui Sidlacom tersebut supaya pekerjaan dapat selesai dengan baik,” kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat sore, 18 Oktober 2024.

Meskipun tidak menyampaikan siapa pengganti dirinya, Basuki meyakini menteri baru bisa memenuhi kriteria tersebut. “Saya yakin Bapak Menteri PUPR sudah familiar dengan Sidlacom. Latar belakang beliau adalah pekerja lapangan,” ujar Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

Tak cuma pesan untuk calon menteri, sebelumnya Basuki juga menyampaikan rekomendasi keberlanjutan proyek infrastruktur kepada pemerintahan periode 2024-2029. Ia berujar, salah satu pekerjaan rumah atau PR yang ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah proyek Tol Trans Sumatera.

“Kita harus selesaikan lima tahun ke depan, menyambungkan Tol Trans Sumatera. Insyaallah bisa. Tidak terlalu banyak,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur masih perlu dilakukan untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Sebagai informasi, Basuki pensiun seiring habisnya periode pemerintahan Presiden Jokowi pada Ahad, 20 Oktober 2024. Selanjutnya, kursi kepala negara bakal diisi pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto yang bakal dilantik pada hari yang sama.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Kalau dilihat kan memang banyak kasus yang mana penegakan hukum masih cukup lemah, jadi tax collection (pemungutan pajak) juga masih rendah, jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu dikuatkan,” kata Ekonom LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Ia menyatakan selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran pajak, seperti yang tertuang dalam Program Kerja Asta Cita ke-7 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu misi yang tertuang dalam Asta Cita tersebut adalah reformasi tata kelola pemerintahan dengan mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.

Riefky menuturkan untuk meningkatkan pendapatan negara juga dapat dilakukan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal, sehingga bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak, terutama dari pajak penghasilan.

Ia mengatakan kini sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pekerja informal di sektor jasa maupun perdagangan.

Hal tersebut mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap pajak, apalagi di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

“Sekarang daya beli kelas menengah menurun, ini kan pasti potensi kontribusi pajaknya juga menurun, dan semakin besar penduduk yang bekerja di sektor informal juga potensi untuk berkontribusi terhadap penerimaan fiskal juga semakin turun,” jelasnya.

Selanjutnya: Selain itu, Riefky juga meminta pemerintahan mendatang untuk....

<!--more-->

Selain itu, Riefky juga meminta pemerintahan mendatang untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas sektor industri dan manufaktur agar dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara.

Ia menyampaikan mengenakan lebih banyak jenis pajak terhadap sektor-sektor tersebut justru bukanlah kunci untuk meningkatkan kontribusi mereka.

“Kalaupun mau dinaikkan (penerimaan pajaknya), memang perlu langkah yang lebih konsekuen dan lebih gradual (bertahap) untuk tidak menimbulkan unintended consequences (konsekuensi yang tidak diinginkan) di perekonomian,” ujarnya.

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Riefky mengatakan, praktik pemisahan antara Kementerian Keuangan dan lembaga penerimaan telah dilakukan secara efektif di banyak negara.

Meskipun begitu, ia menyoroti sejumlah tantangan bagi pemerintahan mendatang dalam melakukan praktik tersebut, salah satunya mempersiapkan transisi pemisahan kedua institusi tersebut.

“Yang mungkin juga menjadi isu adalah sinkronisasi fiskal dari sisi belanja dan penerimaan. Ini kan dulu di bawah satu kementerian, lalu dipisah, nah ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana nanti sinkronisasinya,” imbuhnya.

Rencana pendirian Badan Penerimaan Negara yang baru dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23 persen merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang diusung oleh Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Angka tersebut menurut Celios melonjak sebesar Rp 389,4 milliar. Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya hanya Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” bunyi laporan tersebut.

Estimasi perhitungan sederhana ini sendiri baru memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut. Belum termasuk estimasi hitungan anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja infraktruktur membangun gedung kementerian yang baru. Artinya, potensi pembengkakan Aangaran Pendapatan dan Belanja (APBN) bisa lebih besar lagi.

Sebelumnya Prabowo diketahui telah memanggil 108 nama ke kediamannya di Kertanegara untuk nantinya dapat mengisi posisi Menteri, Wakil Menteri, maupun Kepala Badan dalam pemerintahan. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam dua hari, mulai dari Senin, 14 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024.

Eks Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, masih belum mau memberikan jawaban soal kemungkinan dirinya kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono purna tugas. Ia segera melepas jabatan menteri seiring habisnya periode pemerintahan Presiden Jokowi pada Ahad, 20 Oktober 2024. Basuki Hadimuljono telah menjabat Menteri PUPR selama dua periode sejak 2014.

Beberapa hari terakhir, Basuki Hadimuljono pun pamit kepada para pihak di lingkungan Kementerian PUPR, termasuk kepada wartawan. Basuki Hadimuljono mengaku momen perpisahan ini menjadi hari-hari berat menjelang pensiun.

“Dua-tiga hari ini, hari yang sulit saya lalui. Tapi saya tahu, saya harus hadapi,” kata Basuki Hadimuljono dalam acara media gathering di halaman Kementerian PUPR, Jumat sore, 18 Oktober 2024.

Basuki Hadimuljono berujar, selalu ada perpisahan dari setiap pertemuan. “Ada mulai, ada akhir, seperti sore ini terakhir kita bertemu di halaman PUPR,” tutur Basuki Hadimuljono. Meskipun, ia berharap momentum Jumat sore ini menjadi hal terakhir.

Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang kerap memberitakan PUPR. Termasuk wartawan yang selalu mencegat dirinya di lobi Kementerian PUPR setiap hari Jumat, usai ia menunaikan salat Jumat di Masjid PUPR.

Kendati merasa akrab dengan media, Basuki Hadimuljono mengklaim melarang anak buahnya untuk memesan advertorial atau berita iklan yang ditujukan untuk membuat citra positif. Sebagai informasi untuk media, Basuki Hadimuljono mengaku dia meminta untuk melaporkan capaian kinerja. Alasannya, sebagai Menteri PUPR, ia membelanjakan uang negara.

“Kami membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Jadi, itu yang harus saya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Basuki Hadimuljono.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memasuki masa purnatugas pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dia akan digantikan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, yang bakal dilantik bersama Gibran Rakabuming Raka.Kendati masa pemerintahan Jokowi di periode kedua akan berakhir, ternyata terdapat beberapa targetnya yang belum terpenuhi. Apa saja?

Daftar Target Jokowi yang Gagal Terealisasi

Melansir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024, berikut daftar target Jokowi yang belum tercapai dan realisasinya:

1. Angka Kemiskinan

Jokowi mematok tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga menjadi 6-7 persen pada 2024. Adapun perbaikan level kemiskinan tersebut termasuk ke dalam sasaran makro pembangunan di pemerintahannya.

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin masih di angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang pada Maret 2024. Persentase itu disebut berkurang 0,33 persen poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun lalu, atau berkurang sebanyak 0,68 juta jiwa.

2. Tingkat Pengangguran

Kemudian, Jokowi juga berharap agar tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun hingga menjadi 3,6-4,3 persen pada 2024. Akan tetapi, BPS melaporkan persentase TPT menembus 4,82 persen, atau terdapat sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja pada Februari 2024.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 5,7-6 persen per tahun. Adapun langkah-langkah strategis yang diberlakukan untuk mencapainya adalah melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Faktanya, BPS menyebut ekonomi Indonesia semester I 2024 terhadap semester II 2023 hanya tumbuh sebesar 5,08 persen. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada 2022 berada di level 5,31 persen, jauh lebih tinggi daripada capaian pada 2021 yang hanya sampai di angka 3,7 persen.

4. Rasio Pajak

Dari sisi rasio pajak, Jokowi menginginkan peningkatan rasio pajak menjadi 10,7-12,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Pada 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio pajak hanya 10,21 persen dari PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 10,39 persen.

Selain itu, mengacu pada Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, rasio pajak ditargetkan sebesar 10-10,2 persen pada 2024. Target tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang tertera dalam dokumen RPJPN 2020-2024.

5. Rasio Gini

Jokowi juga mengharapkan penurunan rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk hingga di angka 0,360-0,374. Rasio gini bernilai 0 artinya pemerataan semakin baik, sebaliknya, indeks gini yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan semakin buruk.

Pada Maret 2024, BPS melaporkan bahwa rasio gini di Indonesia adalah sebesar 0,379. Angka tersebut hanya menurun 0,009 poin bila dibandingkan dengangini ratiopada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 0,388.

Daftar Target Jokowi yang Bisa Terealisasi

Sementara itu, target Jokowi yang berhasil dicapai meliputi:

1. Tingkat Inflasi

Dalam dokumen RPJPN 2020-2024, Jokowi menginginkan level inflasi bertahan di angka 2,7 persen pada 2024. Adapun BPS menyebut inflasiyear-on-yearpada September 2024 sebesar 1,84 persen, sehingga lebih rendah dari batas maksimum yang ditetapkan.

2. Pertumbuhan Investasi

Selanjutnya, Jokowi juga menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 6,6-7 persen per tahun selama masa jabatannya di periode kedua. Dukungan yang diberikan untuk merealisasikan pertumbuhan investasi tersebut utamanya berasal dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi.

Faktanya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sebesar 15,24 persen atau Rp 431,48 triliun sepanjang triwulan III 2024. Angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2023.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyebut penyaluran program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR hingga pertengahan Oktober 2024 ini hampir mencapai 80 persen dari target tahun 2024.

“Sampai 15 Oktober, total penyaluran KUR sebesar Rp 231,8 triliun atau 77,29 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp 300 triliun dengan lebih dari 4 juta debitur,” kata Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPb Kementerian Keuangan, Darta, dalam forum pertemuan di Yogyakarta,, 18 Oktober 2024.

Darta menambahkan program KUR yang sasaran utamanya meningkatkan akses pembiayaan UMKM tanpa agunan yang cukup ini, proporsi penyalurannya di tahun 2024 terbagi menjadi beberapa kategori, yakni sebesar 68,95 persen untuk KUR Mikro, 30,62 persen untuk KUR Kecil, dan sisa penyaluran untuk KUR Super Mikro dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Penyaluran KUR berfokus terutama sektor-sektor produktif, dengan distribusi terbesar ke sektor perdagangan sebesar 42,7 persen, pertanian 33,2 persen, dan jasa 15,5 persen,” kata dia.
Saat ini, kata Darta, suku bunga KUR dipertahankan agar tetap kompetitif, yaitu 6 persen per tahun dan 3 persen untuk program khusus.

“Kami berharap upaya itu dapat makin mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.

Darta mengklaim, sejak pertama kali diluncurkan pada 2007, suku bunga KUR telah mengalami penurunan signifikan. Dari semula suku bunga sebesar 24 persen pada KUR Mikro lalu turun mencapai 6 persen periode 2020-2022.

“Semua dana KUR berasal dari lembaga keuangan penyalur, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga untuk menutup selisih antara suku bunga pasar dan KUR,” kata dia.

Adapun Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra dalam forum itu menuturkan, dukungan pada sektor UMKM kini tak semata berhenti pada KUR. Namun ada juga pembiayaan Ultra Mikro atau UMi yang menyasar pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau perbankan formal.

Hingga 12 Oktober 2024, PIP mengklaim telah menyalurkan pembiayaan total senilai Rp 43,25 triliun melalui program UMi, yang menjangkau lebih dari 11,18 juta debitur dengan dukungan dari 91 lembaga penyalur.

“Penyaluran pembiayaan UMi sudah mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan Pulau Jawa mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp 26,28 triliun untuk 7,06 juta debitur,” kata Ismed.

Adapun Sumatera menempati posisi kedua dengan penyaluran senilai Rp 10,5 triliun kepada 2,51 juta debitur, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan Rp 2,41 triliun dan 613,9 ribu debitur. Sedangkan wilayah Sulawesi menerima Rp 2,86 triliun untuk 708,3 ribu debitur.

“Untuk Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing mendapatkan Rp 974 miliar dan Rp 173,4 miliar dari Pembiayaan UMi ini,” kata Ismed.

TEMPO.CO, Jakarta - Acara puncak Indonesia Entrepreneur Challenge (IEC) 2024, kompetisi tahunan bagi para pelaku usaha, akan dilaksanakan di Hotel Westin-Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam ini, 18 Oktober 2024. Tempo Group, sebagai penyelenggara acara, akan menganugerahkan penghargaan bagi 30 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam berbagai kategori

Ketua Dewan Juri IEC 2024, Wahyu Dhyatmika, mengatakan pelaku usaha yang mengikuti kompetisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, kompetisi yang telah digelar untuk kedua kalinya ini diikuti oleh 62.808 pelaku usaha level UKM. Mereka berasal dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah pendaftar tersebut naik dari tahun lalu yaknk sebesar 58.444.

“Jumlah peserta terus bertambah dan kualitas UMKM yang ikut kompetisi juga membaik,” ucap Wahyu saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

Mengaku senang dengan perkembangan ini, Wahyu mengatakan bukan berarti penguatan UMKM di Indonesia sudah di jalan yang benar. “Ada banyak hal yang bisa diperbaiki dari UMKM,” ucapnya. Wahyu mengatakan, masih banyak UMKM masih belum naik kelas dan omzet usahanya masih terbatas.

Penguatan kapasitas UMKM dan pelibatan mereka dalam ekosistem bisnis yang lebih luas, Wahyu mengatakan merupakan sebuah keharusan agar UMKM tumbuh.

Sejak tahun pertama, IEC memiliki tujuan utama menyediakan benchmarking service sehingga UMKM tahu di level mana mereka saat ini berada. Dengan gelaran ini, mereka juga dapat berefleksi dan mengidentifikasi ruang untuk bertumbuh lebih baik.

Selain itu, Wahyu mengatakan IEC ingin mendorong kolaborasi lintas sektor antara pentahelix pemangku kepentingan. Hal ini agar UMKM mampu tumbuh makin besar, tidak hanya jadi jargon kampanye belaka.

IEC juga menyasar ketersediaan data yang lebih akurat soal UMKM. Data ini mencakup dampak program pemerintah dan intervensi lain terhadap UMKM, kondisi demografi psikografi pelaku UMKM di berbagai daerah, dan data usaha mereka. “Agar ke depan ada satu sumber yg akurat soal UMKM kita,” ucap Wahyu.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman menjadi calon kuat untuk mengisi posisi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Maman telah menemui Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki terkait transisi pemerintahan.

Ditemui di kantor Menkop UKM, Maman tidak banyak memberikan keterangan terkait hal-hal yang dibahasnya dalam pertemuan itu. "Begini, saya pikir teman-teman wartawan tunggu aja dulu kurang lebih dua-tiga hari ke depan, baru nanti kita ini, ok," ucap Maman pada Jumat, 18 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, ada harapan besar dari presiden terpilih Prabowo Subianto terkait optimalisasi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Menurutnya, rencanan pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM dilakukan agar masing-masing lembaga bisa fokus mengurusi bidangnya tersendiri. Koperasi bisa fokus mengurusi koperasi, dan sektor UMKM bisa fokus kepada sektor UMKM yang menaungi sekitar 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia.

"Dan perintah dari Pak Prabowo kita meneruskan apa yang memang sudah dibangun, dijalankan, di pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini Kang Teten (Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki), prinsipnya begitu," ucap Maman. Lantas seperti apa sosok Maman Abdurrahman yang menjadi calon kuat Menteri UMKM? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Profil Maman Abdurrahman

Maman Abdurrahman adalah politikus dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat. Dia berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat dan lahir pada 10 September 1980. Maman sempat menempuh pendidikan dasar di Jakarta. Setelah itu, Maman kembali ke Pontianak untuk melanjutkan pendidikan menengahnya.

Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi di Universitas Trisakti dan meraih gelar di bidang Teknik Perminyakan pada 2008. Selama masa kuliah, Maman aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan dedikasinya.

Melansir dari laman resmi Trisakti, usai menyelesaikan pendidikannya Maman memulai karier dengan menjadi insinyur lapangan Premier Oil Indonesia hingga 2012. Pada 2010, dia ditunjuk menjadi Manajer Pengembangan Bisnis PT Luas Biru Utama hingga 2013 silam.

Disamping kariernya di bidang perminyakan, Maman juga bergabung dengan Partai Golkar untuk memulai karier politiknya. Ia juga pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Sosial pada 2018, serta menjadi Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR RI (2018-2019).

Dalam perjalanan politiknya, Maman pernah menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI. Dia lalu diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Selain di Golkar, Maman juga aktif di berbagai organisasi. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPP AMPI (2011-2016), Ketua DPP KNPI (2012-2015) dan Ketua DPP GM-FKPPI dua periode, yakni 2012-2016 dan 2016-2021. Maman juga pernah mengisi posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (2016–2019) dan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat (2020–2025).

Pemilihan Maman sebagai Menteri UMKM tampaknya sejalan dengan rekam jejak dan latar belakang pendidikannya. Hal ini diperkuat oleh sinyal positif dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut Maman sebagai calon menteri dalam rapat bersama Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia.

Prabowo pun meminta Maman untuk mengambil peran penting dalam mengembangkan sektor UMKM, yang saat ini menopang 92 persen perekonomian masyarakat Indonesia. “Ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya untuk bisa mengamankan 92 persen sektor UMKM ini, yang terbagi dari mikro, kecil, dan menengah,” ungkap Maman setelah bertemu Prabowo di kediamannya di Jakarta pada 14 Oktober 2024.

Jika Maman resmi dilantik sebagai Menteri UMKM, ia dihadapkan pada tantangan besar, termasuk persaingan global yang semakin ketat dan perkembangan digital yang pesat. Kebutuhan akan inovasi di sektor ini pun menjadi perhatian utama.

Antara | Rr. Ariyani Yakti Widyastuti | Putri Safira Pitaloka berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menegaskan, setiap pedagang harus menerima pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak pembayaran untuk menerima pembayaran dengan rupiah.

“Pada prinsipnya, uang tunai dan non-tunai itu kan cara bayar tapi tetap dalam bentuk rupiah,” kata Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Doni menyinggung hal tersebut karena saat ini ada pedagang yang telah memanfaatkan sistem pembayaran digital atau non-tunai, namun justru menolak jika pembeli membayar dengan uang tunai. Ia menegaskan, meski BI terus mendorong digitalisasi tapi setiap merchant wajib tetap menerima uang rupiah berbentuk tunai.

Ia juga menyampaikan bahwa BI masih terus mencetak uang kertas berkualitas. Bahkan, kata dia, pada 2024 jumlah cetakannya meningkat sekitar 6-7 persen. “Jadi merchant itu tetap diwajibkan menerima uang cash,” ujarnya.

Hingga saat ini, skema pembayaran non-tunai, khususnya QRIS, memang mengalami pertumbuhan pesat. BI melaporkan pada triwulan III 2024, transaksi menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan hingga RP 209,6 persen secara year on year (yoy). Sementara itu, jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Selain itu, BI juga mencatat QRIS telah menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Dia menyebut secara volume transaksi, QRIS telah digunakan sebanyak 4,08 miliar kali hingga Oktober ini. Selanjutnya, nilai transaksi menggunakan QRIS hingga Oktober telah mencapai Rp 188,36 triliun. BI menyebut belum pernah ada metode pembayaran yang mengalami peningkatan sebesar QRIS.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansjah, menilai mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat distribusi wisatawan hanya terpusat di daerah tertentu. Menurutnya, hal ini membuat perkembangan wisata terhambat.

“Seandainya tiket domestik murah, penyebaran bagus. Mereka yang datang ke Indonesia sekalian datang ke beberapa kota,” kata Budijanto saat ditemui Tempo di Kantor Asita, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2024.

Ia menambahkan, mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat wisatawan asing terpusat di beberapa daerah tertentu saja. Jika sudah di Bali, kata dia, wisatawan cukup berat untuk melanjutkan terbang ke destinasi wisata di pulau lain.

Menurut Budijanto, masalah harga tiket pesawat domestik menjadi salah satu pembahasan saat ia ikut rapat bersama Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Sebetulnya saat ini, mayoritas maskapai penerbangan sudah bangkit dari keterpurukan di masa pandemi. Sayangnya, menurut Budi, harga tiket tak kunjung kembali seperti sebelum wabah melanda pada 2020.

Lebih lanjut, Budijanto menilai salah satu aspek yang membuat harga tiket pesawat semakin mahal adalah mekanisme double tax. Menurutnya harga tiket pesawat sudah dikenakan pajak saat dijual oleh maskapai. “Saat agen travel menjualnya nanti juga dikenakan pajak tambahan. Jadi gimana enggak mahal,” keluhnya.

Selain itu, ia berharap pasar industri penerbangan Indonesia lebih terbuka lagi. Lebih banyak maskapai yang ada, menurutnya, dapat membuat harga lebih bersaing. “Kita tahu sekarang dunia penerbangan Indonesia pemainnya sedikit ya, duopoli,” katanya.

Untuk itu, Budijanto berharap ada gebrakan di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa harga tiket pesawat sudah mulai mengalami penurunan. “Tiket (pesawat) sekarang sudah mulai berangsur turun,” katanya saat ditemui di kantor Kementerian Parekraf, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Sandiaga mengatakan telah mengontak direktur utama maskapai Garuda Indonesia beberapa waktu lalu. Penurunan harga tiket, kata dia, sejauh ini berlaku untuk beberapa jenis tiket pesawat dan di waktu-waktu tertentu.

Hanin Marwah berkontribusi pada penulisan artikel ini.