TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan kode respons cepat atauquick response(QR) dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai berlaku Oktober 2024.

Masyarakat yang merasa berhak dapat mendaftarkan kendaraannya agar bisa membeli solar atau pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero).

Pendaftaran kode QRPertaminaitu berlaku bagi kendaraan bermotor roda empat, sedangkan kendaraan bermotor roda dua belum diwajibkan. Lantas, bagaimana cara mendapatkan kode QR Pertamina?

Syarat Daftar Kode QR Pertamina Pembelian BBM Bersubsidi

Melansir lamanmypertamina.id,berikut beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses registrasi kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk masing-masing jenis kendaraan:

1. Kendaraan Pribadi

-Foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

-Pasfoto.

-Foto surat tanda nomor kendaraan (STNK) depan dan belakang.

-Foto kendaraan tampak semua.

-Foto kendaraan dengan memperlihatkan nomor polisi (nopol) atau pelat kendaraan.

2. Kendaraan Komersial Barang

-Foto e-KTP.

-Pasfoto.

-Foto STNK depan dan belakang.

-Foto surat uji kendaraan bermotor atau KIR.

-Foto kendaraan tampak semua.

-Foto kendaraan dengan memperlihatkan nopol.

3. Kendaraan Komersial Penumpang

-Foto e-KTP.

-Pasfoto.

-Foto STNK depan dan belakang.

-Foto surat KIR.

-Foto kendaraan tampak semua.

-Foto kendaraan dengan memperlihatkan nopol.

4. Kendaraan Layanan Umum

-Foto e-KTP.

-Pasfoto.

-Foto STNK depan dan belakang.

-Foto surat KIR.

-Foto kendaraan tampak semua.

-Foto kendaraan dengan memperlihatkan nopol.

5. Non-kendaraan (nelayan serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM)

-Foto e-KTP.

-Pasfoto.

-Foto surat rekomendasi dari dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) atau Dinas Koperasi dan UKM.

6. Kendaraan Perusahaan

-Foto nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan.

-Foto STNK depan dan belakang.

-Foto kendaraan tampak samping dengan memperlihatkan nopol.

Cara Daftar Kode QR Pertamina Pembelian BBM Bersubsidi

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar kode QR agar bisa membeliBBM bersubsidiPertamina sebagai berikut:

Daftar Akun Subsidi Tepat mypertamina.id

1. Siapkan perangkat yang memiliki peramban (browser) jenis Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari versi terbaru yang terhubung ke internet.
2. Kunjungi laman subsiditepat.mypertamina.id.
3. Tekan tombol Daftar Akun Baru di halaman beranda.
4. Centang bagian yang menyatakan bahwa pendaftar memahami penjelasan mengenai kode QR Pertamina.
5. Tekan tombol Daftar Sekarang.
6. Masukkan nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat surel (email).
7. Buat dan ulangi kata sandi.
8. Ketuk tombol Buat Akun.
9. Tekan tautan yang dikirimkan keemailuntuk aktivasi akun.

Daftar Kode QR Pertamina Pembelian BBM Bersubsidi

1. Masuk akun (login) di situs subsiditepat.mypertamina.id menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan.
2. Isi data diri pada formulir pendaftaran.
3. Unggah foto e-KTP dan pasfoto.
4. Masukkan kata sandi yang digunakan bila ada perubahan ada. Pastikan untuk mencatat dan mengingat kata sandi tersebut.
5. Apabila data sudah terisi, maka tekan tombol Selanjutnya.
6. Isi data kontak dan alamat secara lengkap, lalu klik Selanjutnya.
7. Pilih jenis BBM bersubsidi, yaitu solar atau pertalite.
8. Pilih jenis pelanggan.
9. Pada bagian isian data kendaraan, unggah foto STNK dan foto kendaraan.
10. Masukkan data pengguna kendaraan yang didaftarkan.
11. Data kendaraan, instansi, dan pengguna kendaraan boleh lebih dari satu atau jumlah kendaraan yang dimiliki.
12. Untuk tipe pelanggan non-kendaraan, lengkapi formulir pendaftaran dan unggah foto surat rekomendasi.
13. Masukkan kata sandi untuk klaim penggunaan BBM bersubsidi, lalu klik Selanjutnya.
14. Centang bagian kotak persetujuan privasi, lalu klik Daftar Pengguna BBM Subsidi.
15. Tunggu proses konfirmasi dari pihak Pertamina selama tujuh hari kerja.
16. Apabila pendaftaran diterima, maka pelanggan akan mendapatkan kode QR yang dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi Pertamina solar atau pertalite.

TEMPO.CO, Jakarta - Selama 10 tahun terakhir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 374 triliun. Pada hari ini, serah terima BMN kembali dilakukan dengan nilai total Rp 19,26 triliun.

Agenda kali ini juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pidatonya, bendahara negara itu memuji kiprah Basuki Hadimuljono selama satu dekade. “Menteri PUPR ini, tadi saya sampaikan, seperti Sinterklas, bagi-bagi barang milik negara,” ujar Sri Mulyani dalam seremonial serah terima BMN di auditorium kantor Kementerian PUPR, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani juga sempat berkelakar bahwa angka triliunan terlihat kecil bagi Kementerian PUPR. Tadi kan disampaikan hari ini hibah BMN hanya Rp 19,26 triliun. Hanya Rp19,26 triliun, kayanya triliun itu kecil kalau buat Pak Bas,” kata Sri Mulyani lagi.

Dari total BMN yang dibagi hari ini, sebesar Rp 5,8 triliun yang diserahkan kepada kementerian dan lembaga, dan Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah yayasan, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah, memaparkan barang milik negara yang diserahkan hari ini terdiri dari bangun dan dan infrastruktur, seperti BMN bidang sumber daya air berupa pembangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya dan bangunan gedung kantor dengan total nilai sebesar Rp 113,99 miliar.

Selanjutnya, infrastruktur bidang Bina Marga berupa downgrade jalan nasional, hasil pelaksanaan instruksi presiden tentang jalan daerah dan jembatan gantung dengan nilai sebesar Rp 2,79 miliar. Untuk Cipta Karya berupa jaringan air minum, ada pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas negara, dan peningkatan kualitas pemukiman umum dengan nilai total sebesar Rp 9,53 triliun.

Sedangkan untuk bidang perumahan, Kementerian PUPR menyerahkan rumah susun, PSU jalan, dan lain-lain dengan total nilai Rp 6,82 triliun. Dari seluruh BMN yang dihibahkan hari ini, Fatah mengatakan, 84 persennya mencakup bidang Cipta Karya dan Perumahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani dua Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Kepulauan Riau dan Banten, Tangerang pada 7 Oktober lalu. Dua KEK yang baru diresmikan Jokowi tersebut diharapkan menarik investasi sekitar Rp 25,7 triliun.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, mengatakan setiap kawasan ekonomi memiliki fokus pengembangan yang spesifik. “Diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis, 10 Oktober 2024.

KEK BSD, Banten merupakan kawasan edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024. Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024.

Kawasan Ekonomi Khusus BSD sebelumnya diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW), anak perusahaan PT Bumi Serpong Damai (BSD). Kawasan ini memiliki area sebesar 59,68 hektare, dengan target realisasi investasi sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh. KEK ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang.

KEK BSD akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya Monash University, kampus di bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi. Dengan target 100 start-ups, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

Sementara itu, KEK Batam Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, diusulkan PT Karunia Praja Pesona.Target realisasi investasinya hingga Rp 6,91 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 105.406 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan KEK kesehatan ini bekerja sama dengan Apollo Hospital, rumah sakit asal India selaku investor utama. Tujuannya untuk pembangunan layanan kesehatan berstandar internasional dan peningkatan medical-tourism, yang ditargetkan akan rampung dan beroperasi di tahun 2026.

Airlangga sempat mengeluhkan banyak warga RI yang memilih berobat ke negara tetangga. Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, diharapkan akan terjadi penghematan devisa hingga Rp 500 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani dua Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Kepulauan Riau dan Banten, Tangerang pada 7 Oktober lalu. Dua KEK yang baru diresmikan Jokowi tersebut diharapkan menarik investasi sekitar Rp 25,7 triliun.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, mengatakan setiap kawasan ekonomi memiliki fokus pengembangan yang spesifik. “Diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis, 10 Oktober 2024.

KEK BSD, Banten merupakan kawasan edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024. Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024.

Kawasan Ekonomi Khusus BSD sebelumnya diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW), anak perusahaan PT Bumi Serpong Damai (BSD). Kawasan ini memiliki area sebesar 59,68 hektare, dengan target realisasi investasi sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh. KEK ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang.

KEK BSD akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya Monash University, kampus di bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi. Dengan target 100 start-ups, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

Sementara itu, KEK Batam Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, diusulkan PT Karunia Praja Pesona.Target realisasi investasinya hingga Rp 6,91 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 105.406 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan KEK kesehatan ini bekerja sama dengan Apollo Hospital, rumah sakit asal India selaku investor utama. Tujuannya untuk pembangunan layanan kesehatan berstandar internasional dan peningkatan medical-tourism, yang ditargetkan akan rampung dan beroperasi di tahun 2026.

Airlangga sempat mengeluhkan banyak warga RI yang memilih berobat ke negara tetangga. Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, diharapkan akan terjadi penghematan devisa hingga Rp 500 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan temuan tambang tembaga baru oleh Indonesian Mining Association (IMA) berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Terlebih menurutnya, harga tembaga saat ini sedang mengalami tren kenaikan.

Diketahui, London Metal Exchange (LME) mencatat harga tembaga berada di angka US$ 9.675 per ton pada hari ini, Kamis, 10 Oktober 2024. Angka tersebut turun 0,69 persen dalam penutupan perdagangan kemarin.

Meski demikian, harga tembaga tampak mengalami tren kenaikan dan sempat menyentuh level US$ 10.000 per ton selama dua kali pada tahun ini. Hal tersebut dipengaruhi antusiasme investor baru setelah pengumuman paket stimulus Cina yang bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor manufakturnya. Pergeseran positif dalam sentimen juga tercermin dari menurunnya tingkat stok tembaga di Shanghai.

Selain meningkatkan pendapatan negara, dengan adanya potensi penambahan cadangan tembaga ini, menurut Bahlil juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing. Kendati demikian, Bahlil mengatakan belum mengetahui terkait penemuan tambang tembaga baru tersebut. "Kita bisa mengelola dalam negeri, dan kemudian sekarang harga tembaga naik terus. Jadi saya pikir okelah," ujarnya.

Kemudian, menurut Bahlil hasil dari tambahan calon tambang tembaga baru itu lebih baik diolah melalui pabrik pemurnian atau smelter katoda tembaga dalam negeri. Di antaranya adalah PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengungkapkan bahwa Indonesia akan memiliki tiga cadangan tembaga baru yang diperkirakan mulai beroperasi dalam lima tahun ke depan.

Ia menyatakan, beroperasinya tambang tembaga baru tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi smelter konsentrat tembaga di dalam negeri, serta memberikan potensi bagi Indonesia untuk menjadi salah satu produsen katoda tembaga terbesar di dunia.

Dia mengungkapkan, tiga cadangan baru itu sudah mencapai tahap eksplorasi akhir. Adapun, ketiga tambang itu ada di Tambang Tujuh Bukit Banyuwangi, Tambang Sumbawa Timur Mining Sumbawa, dan Tambang Gorontalo Mineral Sulawesi. "Kalau ketiga itu beroperasi dalam rentang berapa tahun yang akan datang, ini akan menambah produksi Indonesia," kata Rachmat dikutip dari situs resmi IMA pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Rachmat menyatakan, penambahan cadangan tembaga ini akan menguntungkan Indonesia, mengingat data yang dimilikinya menunjukkan bahwa produksi katoda tembaga di negara lain mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Rachmat juga menambahkan bahwa jika ketiga tambang tersebut mulai beroperasi, produksi katoda tembaga Indonesia dapat mencapai lebih dari 2 juta ton per tahun.

TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebutkan peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran semakin memperkuat pola-pola yang mendukung Indonesia menjadi negara oligarki. Hal ini berkaitan dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan 61 persen anggota DPR merupakan pebisnis atau pengusaha.

“Masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo dan absennya oposisi yang kuat bisa memperparah kecenderungan oligarki di Indonesia,” ujar Achmad ketika dihubungi pada Rabu, 09 Oktober 2024.

Menurutnya, pola oligarki terbentuk ketika kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi berkelindan. Di mana pengusaha memiliki akses langsung dan signifikan terhadap pembuatan kebijakan.Menurut Achmad, dengan kondisi saat ini, Indonesia semakin menuju ke bentuk negara oligarki.

“Dalam situasi seperti ini, ada kekhawatiran kebijakan ekonomi akan lebih condong menguntungkan kelompok tertentu, terutama kelompok bisnis yang memiliki akses ke lingkaran kekuasaan,” kata Achmad.

Ia berpandangan, jika semua partai politik Indonesia di parlemen menjadi bagian dari pemerintahan tanpa adanya oposisi yang kuat, ruang untuk aspirasi rakyat bisa semakin menyempit dan proses demokrasi yang sehat akan terganggu. Kondisi ini bisa berbahaya karena mengurangi ruang bagi masyarakat luas untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi yang adil dan berimbang.

“Ketika pengusaha memiliki pengaruh besar terhadap pembuat kebijakan, ada risiko bahwa regulasi yang diberlakukan tidak lagi mencerminkan kepentingan umum, melainkan kepentingan segelintir elite bisnis,” ujarnya.

Praktik ini menurutnya dapat memperlebar ketimpangan ekonomi karena kebijakan yang dibuat lebih fokus pada kepentingan bisnis besar daripada masyarakat itu sendiri. Industri-industri yang dekat dengan penguasa bisa mendapatkan keuntungan khusus, seperti keringanan pajak, kontrak pemerintah, atau perlindungan dari persaingan, yang pada akhirnya menciptakan distorsi dalam pasar.

Ketiadaan oposisi yang efektif, kata Achmad, juga menambah risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang tidak diawasi cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan pemborosan anggaran. Hal ini juga membuka ruang bagi keputusan ekonomi yang keliru, tidak efektif, atau bahkan merugikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) memperluas dukungannya untuk proyek-proyek infrastruktur Indonesia seperti kereta cepat dan tembok laut raksasa atau giant sea wall. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut dia, posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN pertumbuhan ekonominya yang “kuat dan stabil” seharusnya menjadi “alasan kuat” bagi AIIB untuk meningkatkan dukungan mereka.

Beberapa proyek prioritas yang menurutnya bisa didukung pembiayaannya oleh AIIB antara lain perpanjangan kereta cepat (high-speed train) yang melewati Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Selain itu, terdapat proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Jawa, proyek konektivitas di bagian selatan Pulau Jawa, serta beberapa proyek transisi energi.

Perpanjangan kereta cepat dan pembangunan giant sea wall merupakan beberapa proyek besar yang akan terlaksana di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Konektivitas di selatan Pulau Jawa menawarkan peluang ekonomi baru yang perlu mendapat perhatian,” ujar Airlangga, seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian.

Airlangga mengatakan AIIB berkomitmen mengembangkan konektivitas dalam arti luas, termasuk di bidang digital dan kelistrikan. Mengingat Indonesia rawan bencana alam, AIIB juga disebut menawarkan proyek infrastruktur untuk memitigasi hal tersebut, contohnya seperti proyek pengendalian banjir.

Saat ini, terdapat 14 proyek di Indonesia yang dibiayai oleh AIIB dan ada tujuh proyek lainnya yang masih menunggu persetujuan pembiayaan. Di antara tujuh proyek itu antara lain proyek jalan tol, jembatan, perumahan, listrik tenaga angin, hingga pengolahan sampah, yang tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Airlangga menyampaikan kepada Jin Liqun komitmen ASEAN untuk memperkuat konektivitas di bidang kelistrikan melalui ASEAN Power Grid, juga proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kalimantan Utara yang disebut menjadi bagian dari inisiatif tersebut. Ia juga menyinggung konektivitas listrik di Sumatra dan Jawa-Kalimantan.

Menteri itu lantas mendorong AIIB untuk membuka kantor di Indonesia. Alasannya, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN dan disebut memiliki proyek infrastruktur terbesar dibandingkan semua negara ASEAN, juga banyak bekerja sama dengan AIIB, “Jadi sudah sepantasnya AIIB membuka kantor perwakilan di Indonesia,” kata dia.

AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang berkantor pusat di Beijing, Cina. Bank tersebut saat ini memiliki 109 anggota – termasuk Indonesia yang bergabung pada 2016 – serta 16 calon anggota dari seluruh dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar banyak mengenai isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024. Berjumpa selama satu jam dengan Jokowi, Sri Mulyani bilang akan menyampaikan poin utama persamuhan hari ini dalam jumpa pers beberapa hari ke depan.

Bendahara negara hanya mengatakan bahwa dia melapor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebelum berganti pemerintahan ke Prabowo Subianto. “Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum pergantian presiden, tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024,” kata Sri Mulyani.

Per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp 153,7 triliun. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp 183,2 triliun.

Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp 665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 562,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 161,8 triliun.

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu tambahan anggaran belanja sebesar Rp300 triliun pada APBN 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Tambahan itu diperlukan untuk mewujudkan misi Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dan sebagai awalnya ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 - 5,9 persen.

“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo dalam kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun.

Kemudian, penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp 16 ribu per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$ 82 per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Ilona Esterinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 10 Oktober 2024 dimulai dengan syarat dan ketentuan mencairkan saldo jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian informasi mengenai sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja dengan tenggat hingga 15 Oktober 2024.

Selain itu berita tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Syarat dan Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang memberikan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia, salah satunya melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).

JHT adalah program yang dirancang untuk memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta ketika mereka memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dana ini juga bisa dicairkan oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelum masuk ke tata cara pencairan saldo JHT, penting untuk memahami syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar dana dapat dicairkan. Berikut beberapa situasi yang memungkinkan pencairan saldo JHT:

1. Pensiun (Usia 56 Tahun ke Atas)

Peserta yang sudah mencapai usia 56 tahun berhak mencairkan saldo JHT secara penuh.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Daftar Lowongan Kerja BUMN dengan Tenggat Pendaftaran 15 Oktober 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Oktober 2024 ini. Bagi Anda yang tengah mencari pekerjaan, baik yang sudah berpengalaman ataupun lulusan baru (freshgraduate), bisa menyimak informasi lengkapnya berikut ini.

1. PT Paragon Technology and Innovation

Sekarang, PT Paragon Technology and Innovation membuka kesempatan bagi para pelamar untuk bergabung dalam posisi operator produksi, cleaning service, teknisi, safety, health, and environtment administrator, serta workplace management administrator.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Jokowi Tiba-tiba Panggil Sri Mulyani ke Istana, Bahas APBN?

Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sri Mulyani tiba di pintu depan Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB.

Bendahara Negara itu tidak mau banyak komentar dan melemparkan senyum ketika ditanya materi yang akan dibahas bersama Jokowi. “(Soal) APBN,” kata Sri Mulyani merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Belum ada keterangan lebih lanjut baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Istana mengenai pertemuan Jokowi - Sri Mulyani pada siang ini.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menyebut ada 11 juta lapangan kerja baru terbuka dalam tiga tahun terakhir, seiring dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, bendahara negara itu tidak menjabarkan lebih lanjut statistik yang ia kutip. Sebelumnya, Sri Mulyani berbicara tentang isu ramainya terjadi pemecatan massal dalam setahun terakhir.

Meski demikian, ia menjelaskan, masih terdapat pembukaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, ia mengatakan kondisi perekonomian perlu dipandang secara keseluruhan. “Upamanya terjadinya PHK di satu tempat, tapi di sisi lain ada job creation. Menurut statistik, 11 juta lebih dalam tiga tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka,” kata menteri itu saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Tadjuddin Noer Effendi, pakar ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada, mengatakan penting untuk membedakan antara angkatan kerja dan lapangan kerja. “Kalau hanya angkatan kerja dikatakan bertambah 11 juta, itu kan belum tentu bekerja,” kata dia kepada Tempo pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Mengutip penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS), ada beberapa konsep dasar yang mereka gunakan dalam statistik, yaitu penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, penduduk bekerja, dan penduduk pengangguran.

Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Adapun, angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja (untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan) dan pengangguran.

Sedangkan, bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang pada periode rujukan tidak bekerja maupun menganggur. Mereka terdiri dari angkatan kerja potensial, orang yang menginginkan pekerjaan tapi tidak mencari dan tidak bersedia, dan orang yang tidak ingin bekerja.

Konsep bekerja yang dimaksud adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam.

Lebih lanjut, Tadjuddin mengatakan angka 11 juta lapangan kerja yang disebut Sri Mulyani perlu dibagi menjadi sektor formal dan informal. Menurut definisi BPS, pekerja formal adalah pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap. Sedangkan, pekerja informal adalah pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Kalau informal memang banyak sekali terjadi, karena orang di sektor informal itu keluar-masuk,” kata dia. “Jadi yang 11 juta kata Bu Sri Mulyani, di mana mereka bekerja? Itu harus ada penjelasan. Kalau tidak, itu menyesatkan, seolah-olah lapangan kerja formal.”

Sri Mulyani memang sempat menyinggung sektor informal dalam penjelasannya. Ia mencontohkan GoJek, platform ojek daring yang mempekerjakan individu sebagai sopir dengan status mitra. “Another thing adalah munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital, seperti GoJek dan yang lain-lain,” kata dia.

Jika ditelisik lebih jauh, angka 11 juta lapangan kerja yang dimaksud Sri Mulyani mungkin merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Sakernas dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, dengan sampel sebanyak 7.500 blok sensus (BS) atau 75.000 rumah tangga.

Sri Mulyani mengatakan terbukanya 11 juta lapangan kerja itu terjadi dalam tiga tahun terakhir, yang berarti sejak 2021. Menurut hitungan Tempo, angka 11 juta lapangan kerja dapat diraih dengan mengurangi jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 dengan 2021.

Menurut Sakernas, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta orang. Sementara, jumlah yang tercatat bekerja pada Februari 2021 sebanyak 131,06 juta orang. Jika dihitung, selisih dari kedua angka tersebut sama dengan tambahan 11,12 juta orang yang bekerja dalam tiga tahun terakhir.

Mengacu pada definisi BPS sebelumnya, penduduk yang bekerja memiliki arti luas. Termasuk dalam angka tersebut ialah pekerja formal berstatus buruh/karyawan/pegawai hingga pekerja informal yang berusaha sendiri, bahkan mereka yang bekerja tanpa dibayar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa proses pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN di Cikarang, Jawa Barat sudah 90 persen menuju penyelesaian. “Kalau di Cikarang sudah hampir 90 persen, fisik ya,” katanya ketika ditemui di Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Budi Arie, pemerintah hanya tinggal memastikan aspek-aspek keamanan digital atau cyber security PDN Cikarang terpenuhi. PDN tersebut akan menjadi yang pertama dibangun di wilayah Cikarang.

Budi Arie menerangkan, PDN di Cikarang merupakan satu dari tiga PDN terbaru yang tengah dibangun pemerintah. Dua PDN lainnya berlokasi di Batam, Kepulauan Riau dan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tiga PDN tersebut, kata Budi Arie, akan diresmikan di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Mengingat, hari pelantikan resmi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan tidak sampai dua pekan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Enggak enggak, setelah (pelantikan) lah. Iya, di zaman pemerintahan baru,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan skema pembiayaan pembangunan PDN Cikarang dilakukan dengan menggunakan pinjaman dari pemerintah Prancis.

Hadi juga mengungkapkan PDN Cikarang diproyeksikan baru bisa dioperasikan pada 2026 mendatang. "PDN Cikarang direncanakan beroperasi pada awal 2026," kata Hadi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informastika (Ditjen Aptika) Kementerian Kominfo, fungsi PDN adalah sebagai fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, serta pengolahan dan pemulihan data. Pembangunan PDN sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 yang ditargetkan menjadi digital nations.

Saat ini pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Layanan PDNS dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah guna mulai melakukan proses migrasi data center dari instansi pemerintah secara bertahap.

Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tidak ingin buru-buru menerapkan pengetatan bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Pasalnya, mekanisme tersebut akan berdampak pada beberapa kelompok masyarakat, termasuk petani dan nelayan.

"Kan tidak boleh terburu-buru, karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan petani. Kita lagi uji coba terus," ujarnya saat Peninjauan pameran alat berat dalam rangka memperingati hari jadi pertambangan dan energi ke-79 di Monumen Nasional, Kamis 10 Oktober 2024.

Bahlil menyebutkan bahwa Kementerian ESDM saat ini sedang menyelesaikan aturan terkait penerapan subsidi BBM. Ia mengungkapkan bahwa regulasi tersebut sudah mendekati tahap finalisasi. "Apakah nantinya di zaman Pak Jokowi atau Pak Prabowo, itu cuma persoalan waktu saja," katanya.

Sebelumnya, dikutip dari Antara pemerintah tampak maju mundur dalam menerapkan pengetatan BBM bersubsidi ini. Awalnya, pengambilan keputusan untuk pembelian Solar dan Pertalite akan dilaksanakan sebelum 17 Agustus 2024, kemudian diundur 1 September dan akhirnya jadi 1 Oktober.

Namun, Bahlil menyatakan bahwa pengetatan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran tidak dapat diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 sesuai rencana, karena persiapan yang belum memadai. “Feeling saya belum,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat, 20 September.

Selanjutnya, menurut bahlil, formulasi kebijakan yang dikeluarkan itu nantinya harus didistribusikan secara adil ke tingkat petani dan nelayan. Bahlil mengatakan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya peraturan Menteri (Permen).

Ia juga menjelaskan ke depannya, regulasi mengenai pembelian BBM bersubsidi akan diatur melalui Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM), bukan lagi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang dalam proses revisi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan bahwa aturan tersebut awalnya direncanakan untuk diterapkan pada 17 Agustus 2024, namun harus ditunda karena masih dalam tahap finalisasi.

Rachmat menegaskan bahwa aturan baru ini tidak bertujuan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi. Sebaliknya, langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.