TEMPO.co Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut.

Jumlah tersebut merupakan sisa dari 71 perusahaan yang menjadi pemohon sejak dibuka pendaftaran pada 15-28 Maret 2024. Menurut Gustaaf beberapa perusahaan mengundurkan diri dan ada yang tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo seperti dikutip dari majalah Tempo edisi Ahad, 29 September 2024 lalu, terdapat nama-nama besar seperti calon kepala daerah, pengusaha nasional, hingga bekas menteri yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan dalam daftar itu. Salah satunya, yang telah terkonfirmasi, adalah Yusril Ihza Mahendra.

Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kabinet Gotong Royong (pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz) dan Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla) itu tertulis dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Perlu diketahui bahwa Pendiri Partai Bulan Bintang ini juga merupakan Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Kendati demikian, tidak hanya Yusril Ihza. Terdapat nama besar lain yang menghiasi akta dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Berikut tiga di antaranya yang tercatat dalam penelusuran Tempo.

Dede Supriyadi Arief

Nama Dede Supriyadi Arief terasosiasi tidak hanya satu, melainkan dengan empat dari 66 perusahaan di dalam daftar pemohon. Empat perusahaan tersebut adalah PT Atlantis Indonesia Raya, PT Zayan Tambang Raya, PT Samudra Zayan Raya, dan PT Zeinzio Nusantara.

Dede merupakan kandidat Bupati Lebak, Banten yang disokong Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional dalam kompetisi pemilihan kepala daerah mendatang. Adapun, Tempo telah mendatangi rumah Dede di Billy Moon pada Kamis, 26 September 2024 dan menemui penjaga rumahnya untuk dititipi surat permohonan klarifikasi. Namun, kabarnya Dede belum juga memberikan tanggapan maupun keterangan ihwal keterlibatannya dengan ekspor pasir laut.

Selanjutnya: Dua nama lainnya diduga ikut ajukan izin konsensi pengelolaan sedimen laut

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan ada 350 ribu orang yang masih menganggur di Jakarta dan 53 ribu orang yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pramono mengatakan fenomena itu, ia dapati saat bertemu dengan masyarakat selama masa kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

Menanggapi masalah itu, Pramono mengatakan akan menggelar job fair di tiap kecamatan. “Masalah ini harus ditangani. Ada job fair 3 bulan sekali di tiap kecamatan,” kata Pramono saat menyampaikan visi dan misi dalam debat Pilgub Jakarta seperti yang Tempo pantau melalui YouTube KPU Provinsi Jakarta pada Ahad, 6 Oktober 2024.

Selain job fair, Pramono mengatakan dirinya bersama Rano Karno akan menggelar pelatihan kerja yang terintegrasi. Selain itu, pelatihan ini juga tersertifikasi. “Tersedia pelatihan bersertifikat dan balai pelatihan kerja yang modern,” kata dia.

Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur melakoni debat perdana pada Ahad ini di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta, pukul 19.00. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berdebat tentang Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global.

KPU bakal menggelar debat sebanyak tiga kali yang bekerja sama dengan televisi penyelenggara. Para pasangan calon baik dari gubernur maupun wakil gubernur akan hadir bersama.

Durasi debat dijadwalkan berlangsung sekitar 150 menit dengan masing-masing pelaksanaan selama 120 menit dan 30 menit untuk jeda iklan.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, mengatakan adu gagasan ini akan terbagi ke dalam enam segmen. "Debat dibagi menjadi enam segmen, kira-kira seperti itu. Jadi memang segmentasinya memang sama dengan debat Pilpres," kata Astri pada Sabtu, 5 Oktober 2024

Untuk segmen pertama, kata Astri, KPU akan melakukan pembukaan dan pembacaan tata tertib pelaksanaan debat. Pada kesempatan yang sama, setiap paslon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program.

Kemudian, di segmen kedua dan ketiga, para paslon akan memberikan pendalaman visi, misi, dan program, dengan dipandu oleh moderator. Selanjutnya, segmen keempat dan kelima, para paslon akan diberikan kesempatan untuk menjawab dan saling lempar pertanyaan yang dilayangkan oleh lawan debatnya.

Seluruh rangkaian debat akan ditutup di segmen keenam. Pada segmen ini, para paslon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup mereka.

Setelah resmi ditetapkan sebagai cagub dan cawagub Jakarta dan mendapatkan nomor urut, paslon Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah memasuki masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024 atau empat hari sebelum pemungutan suara.

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial seperti TikTok kini jadi saluran anak muda untuk mengakses berita. Temuan terbaru Pew Research Center menunjukkan empat dari sepuluh kalangan dewasa di Amerika Serikat saat ini mendapat berita dari TikTok.

Riset bertajuk “More Americans - especially young adults - are regularly getting news on TikTok” itu mensurvei sebanyak 10.658 warga AS usia 18 tahun ke atas pada 15 Juli hingga 4 Agustus 2024. Riset menunjukkan, 17 persen orang dewasa di AS mengatakan secara reguler mendapatkan berita dari platform video pendek tersebut.

Jumlah ini berkembang pesat dari riset serupa yang dilakukan pada 2020, bahwa hanya 3 persen responden yang mengakses berita dari TikTok. Bahkan, temuan itu menunjukkan, 52 persen pengguna rutinnya secara reguler mendapatkan informasi dari TikTok.

Pengguna TikTok mengalami pertumbuhan paling pesat dalam aspek mengakses berita dari platform itu sendiri. Tumbuh 30 persen sejak 2020.

Sementara beberapa platform seperti Instagram hanya tumbuh 12 persen, Twitter stagnan di angka 59 persen, bahkan Facebook mengalami penurunan dari 54 persen pada 2020 menjadi 48 persen pada 2024.

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Akademisi sekaligus pengamat media massa, Ignatius Haryanto, mengungkapkan belum menemukan riset serupa di Indonesia. Namun, menurutnya kondisi semacam itu tidak bisa dihindari.

“Saat ini konsumsi media sosial di Indonesia kan sangat tinggi, rata-rata mungkin bisa enam jam per hari. Sehingga kemungkinan besar mendapat berita dari media sosial dahulu,” kata Ignatius saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Berdasarkan laporan “Digital 2024: Indonesia” yang dirilis We Are Social, warganet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 7 jam 38 menit dalam sehari untuk berselancar di internet. 3 jam 11 menit di antaranya digunakan untuk mengakses media sosial.

Menurutnya, tren itu jelas berpengaruh pada bisnis media massa. Hal ini sekaligus membuat media massa di Indonesia memiliki tugas besar untuk memperbaiki strategi di media sosial.

Ignatius berpendapat, setiap media perlu meningkatkan engagement dan strategi distribusi konten di media sosial. Tujuannya, agar warganet bisa mendapatkan informasi yang utuh dari pemberitaan di portal-portal media.

Pasalnya, kata dia, informasi yang beredar di media sosial acapkali tidak terverifikasi. Sehingga, para pengguna internet di Indonesia rentan terpapar misinformasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Buku Mojok Aditia Purnomo menyatakan penjualan buku bajakan di e-commerce tidak akan selesai tanpa penegakan regulasi dari pemerintah. Ia menyebut, masalah penjualan buku bajakan adalah persoalan lama yang telah disorot oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Namun, hingga saat ini, Adit menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah maupun marketplace untuk menyelesaikan masalah ini.

“Setiap tahun kami menggelar kampanye Anti Pembajakan Buku. Di awal tahun ini, kami sudah mengajukan audiensi kepada pemerintah agar difasilitasi untuk bertemu dengan pihak marketplace tapi masih belum ada tindak lanjut,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Ia menjelaskan selama ini pihaknya hanya dapat melakukan perlawanan mandiri melalui kampanye-kampanye "Anti Pembajakan Buku" serta melaporkan akun-akun penjual online nakal yang menjual buku bajakan secara berkala.

“Biasanya abis kami laporkan, produknya itu dihapus sama penjualnya. Setelah itu nanti di-upload lagi. Gitu mainnya. Jadi ya mau nggak mau kita sendiri yang harus rutin mengawasi,” ujarnya.

Hingga saat ini, Adit mengaku belum menemukan langkah konkret dari marketplace untuk menindak penjual-penjual buku bajakan ini. “Dibiarin aja (oleh marketplace). Kadang kalau pejualnya kita report, mereka yang turunkan produknya sendiri tanpa menunggu diturunkan aplikasi,” akunya.

Menurutnya, permasalahan buku bajakan di marketplace ini tidak akan selesai tanpa campur tangan pemerintah. Sebab, meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai Hak Cipta, tapi penegakan peraturan ini masih belum maksimal.

“Penegakannya ini yang kami dorong. Kita bikin audiensi bersama pihak marketplace lalu bersama-sama membuat regulasi agar kedepannya penjualan buku bajakan secara online maupun offline tidak terjadi lagi. Misalnya dengan sanksi, pemblokiran identitas agar tidak bisa berjualan di marketplace, kita ada usulan seperti itu,” kata dia.

Padahal, ia mengatakan nominal kerugian yang dirasakan oleh penerbit maupun penulis buku yang dibajak tidak main-main. Oleh karena itu, ia menyesalkan belum adanya tindak lanjut pemerintah untuk menangani persoalan ini.

"Misalnya di satu marketplace terjual 500 buku, kita kalkulasi per-bukunya Rp70.000. Itu sudah berapa? Itu baru satu toko, belum yang lainnya," ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah konkrit dengan melakukan audiensi dengan penerbit, marketplace, dan stakeholder lainnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Buku Mojok Aditia Purnomo menyatakan penjualan buku bajakan di e-commerce tidak akan selesai tanpa penegakan regulasi dari pemerintah. Ia menyebut, masalah penjualan buku bajakan adalah persoalan lama yang telah disorot oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Namun, hingga saat ini, Adit menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah maupun marketplace untuk menyelesaikan masalah ini.

“Setiap tahun kami menggelar kampanye Anti Pembajakan Buku. Di awal tahun ini, kami sudah mengajukan audiensi kepada pemerintah agar difasilitasi untuk bertemu dengan pihak marketplace tapi masih belum ada tindak lanjut,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Ia menjelaskan selama ini pihaknya hanya dapat melakukan perlawanan mandiri melalui kampanye-kampanye "Anti Pembajakan Buku" serta melaporkan akun-akun penjual online nakal yang menjual buku bajakan secara berkala.

“Biasanya abis kami laporkan, produknya itu dihapus sama penjualnya. Setelah itu nanti di-upload lagi. Gitu mainnya. Jadi ya mau nggak mau kita sendiri yang harus rutin mengawasi,” ujarnya.

Hingga saat ini, Adit mengaku belum menemukan langkah konkret dari marketplace untuk menindak penjual-penjual buku bajakan ini. “Dibiarin aja (oleh marketplace). Kadang kalau pejualnya kita report, mereka yang turunkan produknya sendiri tanpa menunggu diturunkan aplikasi,” akunya.

Menurutnya, permasalahan buku bajakan di marketplace ini tidak akan selesai tanpa campur tangan pemerintah. Sebab, meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai Hak Cipta, tapi penegakan peraturan ini masih belum maksimal.

“Penegakannya ini yang kami dorong. Kita bikin audiensi bersama pihak marketplace lalu bersama-sama membuat regulasi agar kedepannya penjualan buku bajakan secara online maupun offline tidak terjadi lagi. Misalnya dengan sanksi, pemblokiran identitas agar tidak bisa berjualan di marketplace, kita ada usulan seperti itu,” kata dia.

Padahal, ia mengatakan nominal kerugian yang dirasakan oleh penerbit maupun penulis buku yang dibajak tidak main-main. Oleh karena itu, ia menyesalkan belum adanya tindak lanjut pemerintah untuk menangani persoalan ini.

"Misalnya di satu marketplace terjual 500 buku, kita kalkulasi per-bukunya Rp70.000. Itu sudah berapa? Itu baru satu toko, belum yang lainnya," ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah konkrit dengan melakukan audiensi dengan penerbit, marketplace, dan stakeholder lainnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau Garuda Indonesia membuka kesempatan khusus bagi para perempuan berkewarganegaraan Indonesia untuk bergabung menjadi awak kabin pesawat. Periode registrasi lowongan kerja dengan penempatan di Makassar dan Manado ini hanya dibuka untuk lima hari sejak Kamis, 3 Oktober hingga besok, 7 Oktober 2024.

Berdasarkan laman resminya, terdapat beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi pelamar. Selain berjenis kelamin perempuan dan memiliki kewarganegaraan Indonesia, pelamar juga diharuskan berstatus lajang atau belum pernah menikah. Selain itu, harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang sangat baik serta belum pernah memiliki pengalaman menjadi awak kabin sebelumnya.

Pelamar diharuskan untuk memiliki kemampuaan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan lancar (nilai plus bagi pelamar yang memiliki keterampilan bahasa asing lainnya). Untuk ketentuan umum yang terakhir, pelamar harus memiliki orientasi pada pelayanan, berkomitmen, dan sudah berpengalaman dalam interaksi tatap muka.

Di samping ketentuan umum, terdapat ketentuan khusus yang juga menjadi pertimbangan Garuda Indonesia dalam menilai calon awak kabinnya. Di antaranya adalah memiliki gelar sarjana dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 26 tahun.

Dari segi penampilan, tinggi badan pelamar juga diperhitungkan dalam proses seleksi. Peserta, setidaknya memiliki tinggi badan 160 cm dengan berat badan dan postur tubuh yang proporsional.

Pelamar juga tidak diperbolehkan mengenakan kacamata selama proses seleksi dan pelatihan berlangsung. Bagi pelamar yang memiliki gangguan mata dengan batas maksimal minus sebanyak 5,00 dan lensa silinder 2,00 disarankan untuk menggunakan lensa kontak. Peserta juga diminta untuk bersedia mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi penerimaan awak kabin.

Di samping persyaratan umum dan khusus, pelamar juga diminta menyiapkan beberapa dokumen pelengkap ketika mendaftar. Di antaranya, surat lamaran dan daftar riwayat hidup, Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi ijazah S1, sertifikat vaksin COVID-19 dosis 1-3, resep kacamata dari dokter mata (Ophthalmologist), dan tiga foto profesional berwarna berupa; foto full-length seukuran kartu pos, foto tampak samping, dan foto close-up ukuran 4x6 masing-masing satu buah.

Adapun aturan berpakaian yang disiapkan, pelamar harus mengenakan pakaian yang sopan berupa kemeja lengan pendek berwarna terang dipadukan dengan rok selutut berwarna gelap, sepatu berhak tinggi dengan ujung tertutup dan tanpa tali di pergelangan kaki. Terakhir, peserta yang melamar diminta mengenakan riasan alami.

Sebagai informasi tambahan, Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada dibawah lima tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai mainbrand saat in mengoperasikan sebanyak 142 pesawat, sedangkan Citilink mengoperasikan sebanyak 68 armada.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal deflasi yang menurut BPS sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut. Ia mengatakan, deflasi maupun inflasi sebaiknya harus sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," kata Presiden Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024. sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Presiden menanggapi deflasi atau harga-harga turun yang terjadi selama lima bulan mulai Mei sebagaimana laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Jokowi meminta agar terjadinya deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi, apakah karena penurunan harga barang atau memang daya beli masyarakat yang berkurang.

"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," katanya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 sebesar 1,84 persen yang dinilainya sudah baik.

"Kita saat ini kalau terakhir inflasi year-on-year itu kira-kira 1,8, baik, tetapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," tutur Presiden.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini deflasi yang telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.

Hal itu karena deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat lalu.

Ia mengatakan belanja masyarakat, terutama kelompok menengah bawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.

BPS mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024. Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Apindo Khawatir Deflasi Kurangi Tingkat Konsumsi Masyarakat

Deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun membuat kalangan pengusaha waswas. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengaku gelisah kondisi ini bakal berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat.

“Yang kami khwatirkan adalah ini semua berpengaruh juga kepada daya beli. Ini yang sebenarnya menjadi kunci utama,” ujar Shinta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pengaruhnya daya beli menurut dia, penting dicermati karena konsumsi domestik selama ini menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi RI. Hal ini tercermin dalam indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur. Demand atau permintaan selama ini memegang peranan penting, dan demand domestik jauh lebih besar dibanding internasional.

Meski begitu, Shinta berpendapat perkembangan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi deflasi saja. Menjaga inflasi rendah dengan mengatur volatilitas harga pengan juga penting lewat intervensi pemerintah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terus memberikan pendampingan bagi sarjana pertanian dan petani millenial untuk membangun pertanian modern di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah bertransformasi dari sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern yang memanfaatkan teknologi canggih dan mekanisasi pertanian."Kami diminta oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun pertanian modern, dan sekarang kita tengah memulai pekerjaan di beberapa wilayah seperti Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan yang nantinya akan menjadi lumbung pangan Indonesia," kata Andi Amran dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2024.

Mentan menargetkan 500 ribu hektare lahan sawah baru di Kalimantan Tengah, dengan satu kali panen diproyeksikan menghasilkan 5 ton gabah kering per hektare, atau 10 ton per hektare dalam setahun. Dengan demikian, Kalimantan Tengah diharapkan mampu menghasilkan 5 juta ton beras per tahun.

Menurutnya, jika seluruh proyek cetak sawah ini berjalan lancar, defisit beras nasional dapat diatasi hanya dari produksi Kalimantan Tengah."Strategi kita adalah menyetop impor beras, mencapai swasembada, dan bahkan melakukan ekspor beras ke depan. Harapannya, dalam tiga tahun ke depan, kita bisa mencapai target ini," tuturnya.

Dalam menopang pelaksanaan pertanian modern, Kementan melibatkan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yang tengah mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kemendikbud serta alumni Polbangtan PEPI.

Terkait hal itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan pertanian di Kapuas."Kehadiran mereka bertujuan agar dapat secara langsung mempraktikkan pertanian modern, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, serta bertukar pengalaman dengan petani lokal," ujar Idha.

Idha menyebutkan bahwa konsep pertanian modern ini, petani milenial ikut di dalamnya, dalam penggunaan dan pengelolaan alat mesin pertanian."Menteri Pertanian menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia telah berhasil melakukan perluasan areal tanam serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, khususnya padi," tuturnya.

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mengawal program Pertanian Modern Kementerian Pertanian yang tengah berjalan di wilayah tersebut. Kepala BPPSDMP memberikan arahan dan motivasi kepada para alumni dan petani milenial agar dapat berperan aktif dalam pengembangan pertanian modern. Selain itu, dilakukan pula diskusi terkait kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) melakukan penyesuaian aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) agar lebih fleksibel. Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyatakan, penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan kemudahan manfaat bagi Kontraktor Kerja Sama (KKS) dalam menjalankan manfaat bisnis migas di Indonesia.

“Simplifikasi ini semata-mata bukan untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan persetujuan bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke cost recovery dari sebelumnya gross split maupun sebaliknya,” ujar Ariana dikutip dari siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM Sabtu, 5 Oktober 2024.

Ariana mengklaim penyesuaian aturan ini memberikan skema gross split baru yang lebih sederhana dan layak bagi kontraktor. Inti perbaikan skema bagi hasil gross split ini adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75-95 persen bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, mengarahkan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

“Implementasi kebijakan baru ini berlaku bagi kontraktor yang perjanjiannya ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan,” jelasnya.

Adapun ia menjelaskan syarat-syarat peralihan skema yang baru yakni, pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana Batubara dan shale oil atau gas dapat beralih ke skema gross split baru. Arianya menyatakan, hal ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim yang akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik,

Yang kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari pemerintah.

“Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke skema cost recovery,” ungkap Ariana.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor atau blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru. Namun, ia enggan menyebutkannya.

"Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai profil risiko kontraktor masing-masing. Yang penting kita memperbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya ," tegas Ariana.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditandatangai sejak 12 Agustus 2026. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah beberapa kali disesuaikan. Selain itu, telah ditetapkan juga Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) melakukan penyesuaian aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) agar lebih fleksibel. Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menyatakan, penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan kemudahan manfaat bagi Kontraktor Kerja Sama (KKS) dalam menjalankan manfaat bisnis migas di Indonesia.

“Simplifikasi ini semata-mata bukan untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan persetujuan bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke cost recovery dari sebelumnya gross split maupun sebaliknya,” ujar Ariana dikutip dari siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM Sabtu, 5 Oktober 2024.

Ariana mengklaim penyesuaian aturan ini memberikan skema gross split baru yang lebih sederhana dan layak bagi kontraktor. Inti perbaikan skema bagi hasil gross split ini adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75-95 persen bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, mengarahkan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

“Implementasi kebijakan baru ini berlaku bagi kontraktor yang perjanjiannya ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan,” jelasnya.

Adapun ia menjelaskan syarat-syarat peralihan skema yang baru yakni, pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana Batubara dan shale oil atau gas dapat beralih ke skema gross split baru. Arianya menyatakan, hal ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim yang akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik,

Yang kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari pemerintah.

“Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke skema cost recovery,” ungkap Ariana.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor atau blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru. Namun, ia enggan menyebutkannya.

"Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai profil risiko kontraktor masing-masing. Yang penting kita memperbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya ," tegas Ariana.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditandatangai sejak 12 Agustus 2026. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah beberapa kali disesuaikan. Selain itu, telah ditetapkan juga Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak generasi muda memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak sebagai bagian dari perencanaan masa depan untuk menghindari penipuan. “Literasi keuangan yang baik dan inklusi keuangan yang bijak akan menjadikan generasi muda cerdas mengelola keuangan, terhindar dari kejahatan keuangan dan dapat menjadi agen literasi di tengah-tengah masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, lewat keterangan tertulis, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Friderica mengatakan literasi keuangan bagi Gen Z menjadi penting karena jumlah mereka mendominasi populasi Indonesia yaitu 27,94 persen dari total penduduk. Friderica juga mengatakan Gen Z juga dihadapkan dengan berbagai fenomena sosial seperti takut tertinggal soal sesuatu yang sedang tren, atau takut terhadap opini orang lain yang biasanya dikenal dengan istilah-istilah semacam you only live once (YOLO), fear of missing out (FOMO), dan fear of other people opinion (FOPO).

“Cenderung mengarahkan generasi muda ke pola hidup konsumtif dan bisa berdampak pada pengelolaan keuangan yang tidak bijaksana,” kata Friderica.

Selain itu, Friderica mengatakan Gen Z juga dihadapkan dengan fenomena doom spending. Yakni, kondisi seseorang berbelanja impulsif tanpa mempertimbangkan penting atau tidaknya suatu barang. Fenomena serupa yang marak adalah instant gratification yang merupakan perilaku untuk mendapatkan keinginan tanpa mencoba melakukan penundaan. Fenomena tersebut perlu diimbangi dengan perilaku delayed gratification yaitu menunda pemenuhan kesenangan saat ini untuk masa depan yang lebih baik.

“Generasi muda diimbau lebih bijak menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Kemampuan membedakan antara need and want juga harus dimiliki agar terhindar dari pola hidup konsumtif," kata Friderica.

OJK menggelar acara Like IT series kedua di Kota Balikpapan dengan mengusung tema “Gencarkan Investasi bagi Generasi Muda Menuju Indonesia Maju". Like It merupakan kolaborasi OJK bersama Kemenkeu RI dan Bank Indonesia serta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi keuangan dan memupuk budaya berinvestasi melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Rangkaian acara Like It 2024 akan berlangsung dalam 3 (tiga) seri dan diselenggarakan secara bergantian oleh anggota FK-PPPK.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG tercatat merosot 2,61 persen di level 7.496,091 pada pekan perdagangan 30 September hingga 4 Oktober 2024, dibanding pekan sebelumnya. Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai pergerakan IHSG pekan depan masih limited downside atau melemah pada harga saham terbatas.

"Pekan depan mulai limited downside menurut saya. Support pun di level 7.460 dan level resistance terdekat ada di level 7.633," katanya.

Pekan depan, kata dia, secara domestik IHSG akan menantikan sentimen dari Debat Pilgub Jakarta yang digelar Minggu, 6 Oktober 2024 malam. Nafan menilai Jakarta menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia. Sehingga, komitmen-komitmen calon gubernur menjadi sesuatu yang dinantikan pasar

"Kita menantikan komitmen politik, dalam rangka penerapan kebijakan yang pro-job, pro-growth, pro-poor, pro-development, dan pro-stability. Itu yang paling penting," kata Nafan kepada Tempo, Minggu, 6 Oktober 2024.

Selain itu, pasar juga masih menanti data-data makro ekonomi yang akan dirilis dekat-dekat ini. Salah satunya, kata Nafan, adalah data terkait cadangan devisa atau mata uang asing yang dikelola oleh Bank Indonesia.

Dari sisi eksternal, menurutnya pasar juga sedang menanti rilisnya indeks harga konsumen (CPI) Amerika Serikat yang digunkan untuk mengukur inflasi. Data terakhir menunjukkan CPI AS berada di angka 2,5 persen.

"Ini akan mendekati 2 persen. Mudah-mudahan seperti itu, karena ini menunjukkan peluang The Fed untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya di November dan Desember terbuka lebar," ujar Nafan.

Di sisi lain, pada rentang Oktober hingga Desember, ia meninjau rata-rata delapan tahun belakangan berdasarkan data Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia performanya mayoritas positif. Sehingga, ia terus menanti bagaimana pergerakan IHSG pada Oktober ini. Nafan menilai, kondisi pasar saat ini diperkirakan menjadi waktu yang tepat bagi para investor untuk buy on weakness atau strategi perdagangan yang dilakukan ketika harga saham turun.