Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan PT Asuransi Jiwasraya harus mengembalikan dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek warisan Presiden ke-7 Indonesia Jokowi itu.

Hanya saja, Prabowo akan melakukan sejumlah penyesuaian. Sebab, AHY menuturkan, pemerintah memiliki prioritas pembangunan lain di seluruh tanah air.

“Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas,” kata AHY di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024 dikutip dari rekaman suara yang diterima Tempo dari staf AHY. “Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran.”

AHY mengatakan Prabowo menginstruksikan agar pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pembangunan pun akan diprioritaskan pada fasilitas untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan IKN. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.

Namun, menurut Dody, pemerintah akan lebih lebih memprioritaskan program swasembada pangan. Ia mengatakan ketersediaan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara, Indonesia perlu Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk lantaran situasi geopolitik makin memanas. Ia khawatir perang bisa meletus kapan saja.

"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama," kata Dody di kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Sukoharjo - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan sederet strategi untuk melaksanakan tiga program utama Kementerian Perdagangan selama lima tahun mendatang. Ia menekankan agar para pelaku UMKM dalam negeri memiliki daya saing sehingga tidak akan kalah bersaing dengan produk impor.

Ditemui seusai kunjungan kerja ke UMKM eksportir furnitur, PT Mulya Abadi Indocarpentry yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis, 31 Oktober 2024, Budi menegaskan kembali tiga program utama Kementerian Perdagangan itu, mulai dari pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, hingga UMKM Go Global.

Ia mengatakan dalam program pertama yaitu pengamanan pasar dalam negeri, terkait dengan bagaimana kebutuhan pasar Indonesia yang besar ini justru dipenuhi dengan barang-barang dalam negeri.

"Caranya gimana, ya kita harus punya daya saing. Kita kalah dengan barang impor karena barang impor itu mempunyai kualitas lebih bagus. Jadi jangan hanya karena di dalam negeri terus daya saing kita rendah, Jadi yang pertama kita harus punya daya saing," ujar dia.

Lalu pada program kedua yang berkaitan dengan upaya perluasan pasar ekspor, Budi mengatakan saat ini pemerintah segera menyelesaikan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Kanada, Peru, dan Rusia. Ia berharap prosesnya akan selesai dalam waktu tiga bulan ke depan.

"Tujuannya adalah untuk memperluas akses pasar kita. Ya kita banyak perundingan yang akan dilakukan," katanya.

Adapun program ketiga, berkaitan dengan peningkatan UMKM bisa ekspor atau UMKM Go Global. "Ketika kita menargetkan ekspor ke suatu negara itu target ekspornya berapa kemudian di dalamnya target ekspor untuk UMKM sendiri berapa," kata dia.

Ia menyebut program UMKM Go Global adalah dalam rangka memajukan UMKM ini karena dari rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini haru 3,47 persen. Sedangkan untuk menjadi negara maju, syarat persentase kewirausahaan adalah sekitar 10 persen hingga 12 persen.

"Nah kami dari sektor perdagangan yang dilakukan adalah bagaimana UKM-UKM ini yang sudah siap ekspor bisa ekspor dan kita bisa lakukan pemasaran di luar negeri," ungkap dia.

Ia mengatakan Indonesia saat ini memiliki lebih dari 40 perwakilan perdagangan di luar negeri yang memiliki tugas antara lain untuk memasarkan produk-produk indonesia, khususnya produk UMKM.

"Salah satunya furnitur, ini kan jadi salah satu produk andalan kita. Nanti juga ada permintaan supaya tahun depan fokus ke rotan. Jadi nanti kita akan melakukan pendampingan desain untuk membuat prototype produk khusus dari rotan. Kemudian nanti kita buat pameran secara internasional, sehingga produk rotan barometernya hanya di indonesia terjaga,” katanya.

Ia menambahkan dengan tinjauan di UMKM tersebut bisa mengetahui kendala ekspor rotan di Sukoharjo. Ia meyakini banyaknya syarat jualan ekspor bisa semuanya dipenuhi UMKM dengan meningkatkan kualitas produk.

“Kita minta masukan kendalanya apa tadi usulan rotan susah ekspor, bagaimana jualannya. Walaupun hanya kita yang punya rotan. Kalau negara lain lihat rotan kita jelek, kan ndak mau beli,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Pertemuan itu dilakukan di gedung Kemenko Perekonomian.

Menurut Suahasil, pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dan 2025. Hal ini berkaitan dengan upaya transisi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) setelah bertambahnya jumlah K/L di pemerintahan Prabowo Subianto.

“(Bahas) APBN 2024 dan 2025, persiapan pelaksanannya, smooth transition,” ucap Suahasil kepada wartawan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Hal serupa juga dikatakan oleh Anwar Sanusi. Anwar menyebutkan, pertemuan membahas soal alokasi anggaran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Hal tersebut setelah adanya perubahan dan pemecahan nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih.

“Membahas tentang informasi anggaran di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, jadi itu saja,” ujarnya.

Anwar menyebut, skema pembagian anggaran untuk kementerian dan lembaga masih belum dibahas secara mendetail. Namun untuk kerja kerja kementerian dan lembaga di sisa tahun 2024, kata Anwar, akan menggunakan anggaran yang sudah ada sesuai dengan nomenklatur yang lama sebelum adanya perubahan.

“Kalau tahun anggaran yang sekarang kan tentunya dengan nomenklatur yang lama diselesaikan. Baru kita bicara anggaran tahun 2025 itu dengan nomenklatur yang baru,” ucap Anwar.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan belum ada penambahan anggaran untuk penambahan kantor kementerian baru. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih mengatur struktur organisasi dan anggaran untuk penambahan kantor baru masih sesuai porsi yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap mendukung apabila para menteri menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan resmi.

"Tentu kami mendukung penggunaan mobil produksi dalam negeri oleh para menteri, karena kita harus memperkuat produksi domestik," kata Erick dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Namun, Erick menekankan bahwa perlu ada tahapan dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pendataan untuk menentukan jumlah produksi yang diperlukan.

"Harus bertahap, tidak bisa langsung hari ini. Line produksi perlu didata terlebih dahulu. Tentu Dirut Pindad yang lebih paham. Yang pasti, saya mendukung," ungkap Erick.

Erick belum mengonfirmasi apakah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan mobil dinas dari PT Pindad. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa pihaknya mendukung penggunaan kendaraan buatan dalam negeri oleh para menteri sebagai bagian dari program pemerintah.

Erick juga menyebutkan bahwa PT Pindad telah mempersiapkan produksi sekitar 4.600 unit Maung yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk dua tahun mendatang.

"Alokasi produksi nantinya akan diprioritaskan sesuai pesanan. Jika ada tambahan untuk kementerian, silakan dikonfirmasi ke Dirut Pindad agar proyeksi line produksi dapat dikelola dengan baik," tambah Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyediakan mobil Maung dari PT Pindad sebagai kendaraan dinas untuk menteri dan pejabat eselon I, dan Presiden juga berencana mengurangi penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas pada masa pemerintahannya.

Klarifikasi Kemenkeu

Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengenai mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) yang disebut akan dijadikan kendaraan dinas untuk menteri dan pejabat eselon I.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024, Senin, 28 Oktober 2024, dan bukan sebagai rencana resmi, melainkan sebagai contoh untuk mendukung industri dalam negeri.

Deni menekankan pentingnya klarifikasi ini agar publik memahami konteks sebenarnya dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

Sebelumnya, Anggito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memfasilitasi para menteri dan pejabat eselon I dengan kendaraan dinas berupa mobil Maung produksi PT Pindad.

"Minggu depan saya akan memakai mobil Maung, mobilnya Pindad," ucap Anggito di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, Presiden Prabowo ingin mengurangi penggunaan kendaraan dinas impor di era pemerintahannya. "Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa minggu depan tidak ada lagi mobil impor untuk eselon I dan menteri, luar biasa," kata Anggito.

Anggito juga menambahkan bahwa mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang juga menjabat sebagai Direktur PT Pindad, dan menggunakan sekitar 70 persen komponen dalam negeri.

"Jika ingin melihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, yang juga Direktur Utama Pindad, menyampaikan bahwa ia merancang mobil dengan 70 persen komponen buatan dalam negeri," tambahnya.

Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 yang dirancang PT Pindad untuk mendukung operasi di medan sulit dan pertempuran jarak dekat. Berdasarkan informasi dari situs resmi Pindad, Maung didesain dengan manuver gesit dan keandalan tinggi untuk mendukung mobilitas di berbagai medan operasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap mendukung apabila para menteri menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan resmi.

"Tentu kami mendukung penggunaan mobil produksi dalam negeri oleh para menteri, karena kita harus memperkuat produksi domestik," kata Erick dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Namun, Erick menekankan bahwa perlu ada tahapan dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pendataan untuk menentukan jumlah produksi yang diperlukan.

"Harus bertahap, tidak bisa langsung hari ini. Line produksi perlu didata terlebih dahulu. Tentu Dirut Pindad yang lebih paham. Yang pasti, saya mendukung," ungkap Erick.

Erick belum mengonfirmasi apakah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan mobil dinas dari PT Pindad. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa pihaknya mendukung penggunaan kendaraan buatan dalam negeri oleh para menteri sebagai bagian dari program pemerintah.

Erick juga menyebutkan bahwa PT Pindad telah mempersiapkan produksi sekitar 4.600 unit Maung yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk dua tahun mendatang.

"Alokasi produksi nantinya akan diprioritaskan sesuai pesanan. Jika ada tambahan untuk kementerian, silakan dikonfirmasi ke Dirut Pindad agar proyeksi line produksi dapat dikelola dengan baik," tambah Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyediakan mobil Maung dari PT Pindad sebagai kendaraan dinas untuk menteri dan pejabat eselon I, dan Presiden juga berencana mengurangi penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas pada masa pemerintahannya.

Klarifikasi Kemenkeu

Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengenai mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) yang disebut akan dijadikan kendaraan dinas untuk menteri dan pejabat eselon I.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024, Senin, 28 Oktober 2024, dan bukan sebagai rencana resmi, melainkan sebagai contoh untuk mendukung industri dalam negeri.

Deni menekankan pentingnya klarifikasi ini agar publik memahami konteks sebenarnya dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

Sebelumnya, Anggito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memfasilitasi para menteri dan pejabat eselon I dengan kendaraan dinas berupa mobil Maung produksi PT Pindad.

"Minggu depan saya akan memakai mobil Maung, mobilnya Pindad," ucap Anggito di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, Presiden Prabowo ingin mengurangi penggunaan kendaraan dinas impor di era pemerintahannya. "Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa minggu depan tidak ada lagi mobil impor untuk eselon I dan menteri, luar biasa," kata Anggito.

Anggito juga menambahkan bahwa mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang juga menjabat sebagai Direktur PT Pindad, dan menggunakan sekitar 70 persen komponen dalam negeri.

"Jika ingin melihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, yang juga Direktur Utama Pindad, menyampaikan bahwa ia merancang mobil dengan 70 persen komponen buatan dalam negeri," tambahnya.

Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 yang dirancang PT Pindad untuk mendukung operasi di medan sulit dan pertempuran jarak dekat. Berdasarkan informasi dari situs resmi Pindad, Maung didesain dengan manuver gesit dan keandalan tinggi untuk mendukung mobilitas di berbagai medan operasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan penyidik kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat kasus judi online. Penyidikan ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi Bareskrim Polri.

Namun ia belum membeberkan profil pegawai tersebut. “Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” ucap Trunoyudo, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Soal pengungkapan kasus judi daring, ia menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah berkomitmen untuk memberantasnya di Tanah Air. Kapolri juga telah menginstruksikan ke kepada seluruh jajaran kepolisian beberapa waktu lalu untuk mendukung misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum atas pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Ia juga menginstruksikan jajarannya lainnya agar kooperatif apabila dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

"Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami," ucap Meutya dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan ruang digital Indonesia harus bersih dari judi online melalui tugas-tugas yang dikerjakan oleh Kementerian Komdigi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan judi online harus diberantas karena merusak nilai bangsa.

"Kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden," ujar Meutya.

INFO BISNIS - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tidak saja mempelopori perdagangan karbon di IDX Carbon pada tahun 2023, namun secara konsisten mengampanyekan serta mendukung kegiatan-kegiatan netral karbon yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Carbon neutral event adalah kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon. Atau emisi yang dikeluarkan dikompensasi dengan pembelian kredit karbon sehingga menjadi netral karbon. Pertamina NRE sebagai penjual kredit karbon telah memperdagangkan kredit karbon ke sejumlah penyelenggara acara atau kegiatan.

Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi mengatakan, “Kami berharap kampanye carbon neutral event ini dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk turut mendukung upaya penurunan emisi karbon secara konkret, yaitu salah satunya mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan acara dengan membeli kredit karbon.”

Hingga periode Oktober 2024, Pertamina NRE telah mendukung penyediaan kredit karbon untuk mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam sejumlah acara atau kegiatan , antara lain Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Pameran ESG yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Bina Medika, program Pertamina Goes to Campus (PGTC) di Universitas Riau (Unri), Indonesia Millenial and Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Times, serta peluncuran program BBM Satu Harga di empat provinsi di Indonesia.

Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Artinya, dengan membeli kredit karbon dari Pertamina NRE maka turut mendukung pengembangan energi panas bumi yang merupakan energi hijau.

Dicky menambahkan bahwa komitmen Pertamina NRE untuk menerapkan prinsip berkelanjutan diwujudkan di seluruh aspek bisnis perusahaan.

“Dalam setiap kegiatan, kami akan bantu hitung potensi emisi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan oleh peserta kegiatan, penggunaan listrik, air, gas hingga limbah yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara. untuk selanjutnya , emisi yang telah dihitung tersebut dikompensasi dengan sejumlah unit kredit karbon yang kami sediakan untuk di offset,” katanya.

Kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 Jawa Barat menjadi salah satu contoh penerapan carbon neutral event yang didukung Pertamina NRE. Melalui konsep ini, seluruh emisi karbon yang dihasilkan dari acara tersebut dihitung secara cermat, mulai dari penggunaan energi, transportasi, hingga konsumsi barang yang berpotensi menghasilkan emisi. Setelah itu, total emisi tersebut dikompensasikan melalui pembelian kredit karbon.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa pihaknya mendorong dekarbonisasi dalam berbagai aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan upaya Pertamina mengejar target Net Zero Emission 2060.

"Salah satu strategi Pertamina dalam mendukung tercapainya NZE adalah melalui inisiatif carbon neutral dan perdagangan karbon. Kami berharap, carbon neutral event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk melakukan dekarbonisasi yang lebih masif," ujar Fadjar.

Ke depan, Pertamina NRE akan menambah volume kredit karbon dari sumber energi bersih yang lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Aksi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan bertandang ke Kementerian Perindustrian pada Senin, 28 Oktober 2024. Kunjungan ini dilakukan menyusul kabar pailitnya PT Sritex.

Iwan mengiyakan pertanyaan wartawan terkait Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan pengaturan Impor telah mengganggu operasional industri tekstil di Indonesia secara menyeluruh.

“Begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu semuanya.Lihat saja pelaku tekstil ini. Banyak yang kena dan terdisrupsi terlalu dalam. Jadi sangat signifikan,” kata Iwan ketika ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan.

Apa Saja Isi Permendag 8?

Pada awal 2024, Kemendag telah melakukan sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo menjelaskan ada 11 komoditas yang mengalami perubahan ketentuan barang yang dilarang/larangan atau dibatasi/pembatasan (lartas) dari aturan sebelumnya, yakni elektronik, obat tradisional, kosmetik, perbekalan rumah tangga, alas kaki hingga katup.

Arif menyebut perubahan ketentuan impor itu adalah pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ketentuannya harus mengajukan perizinan impor (PI) dan laporan surveyor (LS) ke Kemendag, namun, dalam Permendag Nomor 8 menjadi barang bebas impor.

"Kemudian relaksasi yang kami berikan apabila semula PI berupa pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sekarang menjadi tanpa pertek. Selain itu, bila di Permendag 36 semula hanya dapat diimpor importir yang usahanya dijual kembali atau API-U menjadi bisa diimpor, baik importir produsen (API-P) atau importir APIP-P," kata Arif dalam sosialisasi daring di channel YouTube Dirgen Daglu pada Selasa, 21 Mei 2024.

Bos Sritex Sebut Operasional Berjalan Lancar

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan tekstil tersebut tetap berlangsung normal, meski Pengadilan Niaga Kota Semarang telah memutuskan status pailit pada 23 Oktober lalu.

“Operasional kami berjalan normal,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, sekitar 50.000 karyawan Sritex tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan ini. Menurutnya, seluruh pihak di perusahaan, mulai dari direksi hingga karyawan, harus memupuk semangat yang kuat agar bisa bertahan di tengah situasi sulit ini.

“Kita harus punya spirit, terutama saat ini spirit-lah yang harus kita kuatkan,” imbuhnya.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Perindustrian, Iwan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merancang strategi untuk menyelamatkan perusahaan. Menteri Perindustrian, jelas Iwan, memberikan arahan agar operasional Sritex terus berjalan meski dalam kondisi pailit.

“Arahan dari Pak Menteri, operasional harus tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Manajemen Sritex mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit tersebut. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

“Kami menghormati putusan hukum ini dan akan berupaya secepat mungkin melakukan konsolidasi internal serta dengan seluruh stakeholder,” kata Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan empat kementerian—Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan—untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi pekerja Sritex di tengah kondisi perusahaan yang dinyatakan pailit.

MICHELLE GABRIELA | OYUK IVANI SIAGIAN | DESTY LUTHFIANI

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Jubir Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selain iPhone 16, produk elektronik keluaran Google yakni Google Pixel juga dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Febri menyebut, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh produk Google itu.

“Sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan,” ujar Febri di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis, 31 Oktober 2024.

Kemenperin mencatat, sebanyak 22.000 unit produk Google Pixel telah masuk Indonesia sepanjang tahun 2024. Febri menyebut, produk Google Pixel ini masuk ke Indonesia melalui jalur barang bawaan penumpang dari luar negeri.

“Itu boleh masuk berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 46/2021. Nah, yang tidak boleh, kalau sudah masuk Indonesia lalu diperjualbelikan,” ujar Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Kemenperin juga akan menonaktifkan international mobile equipment identity (IMEI) produk Google Pixel yang terbukti diperjualbelikan. Ia berujar, aturan ini tidak hanya berlaku pada merek Apple dan Google saja, tetapi juga merek-mereka alat telekomunikasi yang lain.

“Merek apapun, tidak hanya Apple maupun Google, selama tidak ada TKDN atau bisa memenuhi melanisme masuk melalui Pasal 35 PP 46 Tahun 2021, maka IMEI-nya akan kami nonaktifkan,” kata dia.

Febri mengatakan, saat ini Kemenperin akan memantau kegiatan jual beli produk Google Pixel dan iPhone 16, baik secara luring maupun daring. Kemenperin, kata dia, akan bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga lain untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang memperjualbelikan produk ilegal itu.

“Kami akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kominfo untuk menindak para penjual produk elektronik tersebut, karena itu adalah kegiatan ilegal,” ucapnya.

Febri pun mengimbau, agar masyarakat tidak tergiur untuk membeli produk elektronik yang tidak memiliki izin resmi. Sebab, hal ini akan merugikan konsumen karena tidak adanya asuransi untuk produk-produk yang ilegal.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan bahwa OJK tetap meminta PT Asuransi Jiwasraya untuk melunasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini untuk melakukan pengembalian dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

“Kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis, termasuk yang menolak (restrukturisasi),” kata Iwan ketika dihubungi via pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Iwan menyebutkan, OJK telah meminta Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban terhadap semua polis, baik yang menerima maupun yang menolak restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

“OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Iwan.

OJK, kata Iwan, terus memonitor perkembangan dari kasus Jiwasraya. OJK ingin memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal. Terbaru, OJK mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024 kepada Jiwasraya imbas tidak juga melunasi kewajibannya terhadap nasabah.

“Karena tidak dilakukan (pelunasan), maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yg berlaku. Terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” ujarnya.

Imbas dari sanksi PKU tersebut, Jiwasraya dilarang oleh OJK untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi. Larangan tersebut terhitung sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan bahwa OJK tetap meminta PT Asuransi Jiwasraya untuk melunasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini untuk melakukan pengembalian dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

“Kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis, termasuk yang menolak (restrukturisasi),” kata Iwan ketika dihubungi via pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Iwan menyebutkan, OJK telah meminta Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban terhadap semua polis, baik yang menerima maupun yang menolak restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

“OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Iwan.

OJK, kata Iwan, terus memonitor perkembangan dari kasus Jiwasraya. OJK ingin memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal. Terbaru, OJK mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024 kepada Jiwasraya imbas tidak juga melunasi kewajibannya terhadap nasabah.

“Karena tidak dilakukan (pelunasan), maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yg berlaku. Terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” ujarnya.

Imbas dari sanksi PKU tersebut, Jiwasraya dilarang oleh OJK untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi. Larangan tersebut terhitung sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.