TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji keseriusannya membereskan masalah perkebunan sawit mulai dari isu pembukaan lahan sebagai deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak sampai Rp300 triliun dan 500 lebih perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU dengan lahan garapan sekitar 2,5 juta hektar.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Kementerian ATR juga menahan sementara proses pendaftaran maupun penerbitan HGU. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” katanya.

9 Langkah Penertiban dalam 100 Hari Kerja

Menurut Nusron, akan melakukan penertiban dalam 9 langkah. "Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi denganonline single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, pelaksanaan programIntegrated Line Administration and Spatial Planning(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Tunggakan Rp300 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp189 Triliun pada tahap pertama.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji keseriusannya membereskan masalah perkebunan sawit mulai dari isu pembukaan lahan sebagai deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak sampai Rp300 triliun dan 500 lebih perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU dengan lahan garapan sekitar 2,5 juta hektar.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Kementerian ATR juga menahan sementara proses pendaftaran maupun penerbitan HGU. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” katanya.

9 Langkah Penertiban dalam 100 Hari Kerja

Menurut Nusron, akan melakukan penertiban dalam 9 langkah. "Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi denganonline single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, pelaksanaan programIntegrated Line Administration and Spatial Planning(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Tunggakan Rp300 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp189 Triliun pada tahap pertama.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Usai pertemuan tertutup Bahlil mengatakan, dirinya membahas langkah meningkatkan lifting minyak dengan Prabowo. “Cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum POD (plan of development), ini akan kita lakukan,” katanya.

Bahlil juga mengatakan, Indonesia punya 4500 idle well yang harus digarap atau direaktivasi. Ia meminta Aris melakukan percepatan-percepatan dengan mengatasi kendala di lapangan. “Ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi,” katanya.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan topik soal subsidi juga dibahas dalam pertemuan Bahlil dan Prabowo siang ini. Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim pengkajian optimalisasi subsidi energi. Namun Mantan Menteri Investasi ini tidak mau banyak berkomentar. Ia menyebut masih memantapkan data supaya subsidi bisa tepat sasaran.

Prabowo beberapa kali menyampaikan fokus pemerintahannya pada swasembada pangan dan energi. Misalnya dalam pidato pelantikan pada Ahad, 20 Oktober 2024, dan Sidang Kabinet pertama pada 23 Oktober 2024."Itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat," kata Prabowo di sidang kabinet.

Ralat: Redaksi mengubah judul berita yang semula Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Kebut Swasembada Energi menjadi Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Otimalisasi Subsidi Energi. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 14.50 WIB, karena ada kekeliruan informasi. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Usai pertemuan tertutup Bahlil mengatakan, dirinya membahas langkah meningkatkan lifting minyak dengan Prabowo. “Cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum POD (plan of development), ini akan kita lakukan,” katanya.

Bahlil juga mengatakan, Indonesia punya 4500 idle well yang harus digarap atau direaktivasi. Ia meminta Aris melakukan percepatan-percepatan dengan mengatasi kendala di lapangan. “Ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi,” katanya.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan topik soal subsidi juga dibahas dalam pertemuan Bahlil dan Prabowo siang ini. Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim pengkajian optimalisasi subsidi energi. Namun Mantan Menteri Investasi ini tidak mau banyak berkomentar. Ia menyebut masih memantapkan data supaya subsidi bisa tepat sasaran.

Prabowo beberapa kali menyampaikan fokus pemerintahannya pada swasembada pangan dan energi. Misalnya dalam pidato pelantikan pada Ahad, 20 Oktober 2024, dan Sidang Kabinet pertama pada 23 Oktober 2024."Itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat," kata Prabowo di sidang kabinet.

Ralat: Redaksi mengubah judul berita yang semula Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Kebut Swasembada Energi menjadi Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Otimalisasi Subsidi Energi. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 14.50 WIB, karena ada kekeliruan informasi. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan akan menggelar aksi dukungan moral terhadap 12 kreditur luar negeri yang sedang berperkara dengan empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi VIVA, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) saat ini sedang terlilit utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada 12 kreditur luar negeri dan masuk skema PKPU.

Rencananya, LPKSM akan menggelar aksi di pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis siang. “Jadi (aksi hari ini),” kata Koordinator Lapangan Nurnanda Putra saat dihubungi pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat telah berjaga beberapa aparat kepolisian. Pada pukul 11.00, di sepanjang jalan itu tampak berkumpul aparat dengan tiga truk Korps Brimob.

Pada Jumat, 25 Oktober kemarin, LPKSM juga telah beraudiensi dengan Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Atjo yang juga hakim di pengadilan tersebut. LPKSM mengatakan perusahaan media milik Bakrie ini kerap digunakan untuk propaganda yang merugikan konsumen.

“Ini adalah alat propaganda Bakrie dalam mengelabui konsumen, iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen,” kata Ketua Umum LPKSM Gunawan saat ditemui usai audiensi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Gunawan meminta hakim pengawas, pengurus, dan unsur pengadilan yang terlibat dalam perkara PKPU empat perusahaan media Bakrie ini transparan menangani perkara ini. Dia menyebut hakim harus mengambil keputusan dengan melibatkan banyak faktor, terutama masalah yang melibatkan perusahaan Bakrie. “Ini harus transparan. Kami akan awasi terus sampai selesai perkara ini,” kata dia.

Tak hanya itu, Gunawan juga berharap proses negosiasi VIVA dengan kreditur ini berjalan sesuai dengan kepentingan konsumen. Dia juga berharap perusahaan media milik Bakrie ini dinyatakan pailit karena sering menyiarkan informasi yang mengaburkan fakta, terutama yang berkaitan dengan perusahaan Grup Bakrie. “Pailit saja, biar perusahaan ini diambil orang lain saja,” kata dia.

Gunawan juga menyinggung perusahaan Bakrie yang kerap bermasalah seperti PT Bakrie Telecom Tbk, PT Bakrie Pangripta Loka, dan PT Asuransi Jiwa Bakrie. Gunawan mengatakan ketiga perusahaan itu telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016 tanggal 15 September 2016. Gunawan mengatakan perusahaan itu dan belum menyelesaikan pembayarannya kepada konsumen sebesar Rp 500 miliar.

Selain itu, Gunawan menyebut sejumlah perusahaan Bakrie yang menunggak pajak seperti PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp 1,5 triliun, PT Bumi Resources Rp 376 miliar, dan PT Arutmin sebesar US$ 27,5. Gunawan juga mencatut fakta hukum persidangan yang disampaikan Terpidana Gayus Tambunan pada 28 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak menemukan kekurangan bayar pajak tiga perusahaan Grup Bakrie pada tahun 2007 sebesar Rp 2,1 triliun.

Tak hanya itu, LPKMS juga menyinggung tunggakan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun kepada negara yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020. Sejak 2007, Gunawan mengatakan pemerintah justru memberi dana talangan untuk ganti rugi atas bencana lumpur lapindo melalui perjanjian pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur di Sidoarjo.

Pada Kamis, 24 Oktober kemarin, Gunawan mengatakan LPKSM juga telah beraudiensi dengan Subdirektorat Hubungan Masyarakat, Direktorat Hukum dan Humas DJKN Adi Wibowo. LPKSM juga menyatakan dukungan kepada Kementerian Keuangan untuk menelusuri aset Grup Bakrie dan segera melelangnya.

Usai audiensi dengan Kementerian Keuangan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, LPKSM berencana menggelar aksi dukungan moral kepada kedua insitusi itu pada Kamis, 31 Oktober 2024. Gunawan mengatakan aksi ini akan diikuti oleh 1.500 peserta dari berbagai anggota dan pengurus LPKSM. “Ini harus dikawal, jangan sampai perusahaan bermasalah ini dibiarkan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan budget atau anggaran.

Persoalan budget ini sebelumnya telah diwanti-wanti ekonom senior, Faisal Basri, yang menyebut ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan IKN.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

Sebelumnya, Faisal Basri telah mengingatkan pemerintah ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 466 triliun untuk IKN, dengan porsi 20 persen pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 80 persen dari non-APBN. "Minimal itu dua kali lipatnya. Bahkan, tiga kali karena hitungannya nggak benar," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menyampaikan, anggaran untuk IKN tidak bisa hanya dihitung dari rencana pembangunan infrastruktur. Ada anggaran lain yang mesti disiapkan, misalnya untuk mitigasi bencana. "Ingat, di sana itu banyak sumur gas dangkal. Jika suatu saat muncul api, bisa diselesaikan. Tapi teknologinya mahal," ujar Faisal. "Itu belum dihitung."

Sebelumnya, potensi gas dangkal di IKN memang ditemukan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM periode saat itu, Rita Susilawati, mengatakan gas ditemukan saat tim mengecek kondisi bawah permukaan di IKN.

Tentang Faisal Basri

Faisal Basri lahir di Bandung, 6 November 1959, dia menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 1985. Kemudian, ia meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika pada 1988.

Dinukil dari situs Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Faisal memulai karir sebagai akademisi dari pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi sejak 1981.

Selain itu, Faisal juga mengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 1988.

Lebih lanjut, Faisal juga pernah diamanatkan menjadi Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI pada rentang waktu 1995-1998. Ia juga merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta selama tahun 1999-2003. Faisal juga turut mendirikan Institute for Development of Economics & Finance (INDEF).

Adapun dia juga pernah ambil peran di bidang pemerintahan, Faisal pernah menjadi anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN selama 1985-1987. Ia juga merupakan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI pada 2000.

Ekonom dan politikus senior dariUniversitas Indonesia,Faisal Basri, wafat pada pukul 3.50 WIB, Kamis, 5 September 2024 di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengusulkan pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya. Khususnya tekstil yang sedang terpuruk seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang dinyatakan pailit.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, mengatakan pengusaha berharap pemerintah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), salah satunya dengan memberlakukan kembali keringanan PPh 21 seperti di era pandemi covid-19. “Karena kan memang ini (industri) lagi kontraksi, tapi nanti setelah normal kembali, ya kembali ke normal,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2024.

Permohonan ini, menurut Anne, sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dua pekan yang lalu. Ia berujar, kementerian keuangan (Kemenkeu) sudah mencatat usulan dari Apindo sebelum menteri dilantik di kabinet Presiden Prabowo. Pengusaha berharap ada tindak lanjut dari permintaan mereka karena bendahara negara masih orang yang sama.

Dalam pertemuan yang digelar dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin, usulan relaksasi ini juga disampaikan. “Kami menyampaikan saja, Pak Airlangga juga noted, tapi kami lebih menyampaikannya ke Kemenkeu,” kata dia.

Apindo berharap dengan diterapkannya PPh 21 DTP, daya beli bakal meningkat, khususnya di kalangan pegawai. Anne menambahkan, usulan ini tujuannya untuk membantu pekerja, bukan untuk pengusaha. “Lebih penting untuk pekerjanya, kan PPh 21 wajib pungutnya di kita (pengusaha), tapi beban di pekerja,” ujarnya lagi.

Sebelumnya PPh 21 DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2021. Pegawai dengan kriteria tertantu yang penghasilannya dipotong pajak, mendapat insentif. Artinya, potongannya ditanggung oleh pemerintah. Peraturan ini diterapkan pada sektor usaha tertentu yang terdampak.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) telah mengumumkan hasil keuangan tidak diaudit untuk kuartal pertama yang berakhir pada 30 September 2024. Pada kuartal ketiga tahun 2024, berdasarkan perhitungan dengan earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Bukalapak masih tercatat minus Rp 168 miliar.

“EBITDA yang disesuaikan pada kuartal III-2024 masih negatif di angka minus Rp 168 miliar yang mana tidak sejalan dengan target profitabilitas di tahun 2024,” kata CEO Bukalapak Willix Halim dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Metode EBITDA ini menghitung pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Willix mengatakan secara historis, kuartal ketiga adalah kondisi terlemah dalam setahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh bisnis baik pada divisi online to offline dan juga marketplace.

Pendapatan Bukalapak pada Januari hingga September 2024 meningkat 2 persen secara yoy menjadi Rp 3.400 miliar. Karena itu, EBITDA membaik, meski masih minus Rp 68 miliar.

“Dalam tiga tahun terakhir pasar telah berubah secara signifikan, begitu pula dengan dinamika persaingan,” kata Willix.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan Bukalapak di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan rugi bersih perusahaan yang menurun pada kuartal III-2024. Bukalapak mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk BUKA mencapai Rp 597,34 miliar atau lebih kecil dari periode sebelumnya pada 2023 sebesar Rp 776,22 miliar.

Namun, Bukalapak masih mencatatkan rugi usaha Rp 1,32 triliun atau naik 2,12 persen secara tahunan dibandingkan pada 2023 sebesar Rp 1,28 triliun.

Meskipun terdapat pertumbuhan pendapatan di masa lalu, Willix mengatakan biaya operasional telah meningkat melebihi kontribusi pendapatan di berbagai segmen bisnis. “Kami telah berupaya untuk fokus pada optimalisasi operasional dan menjaga disiplin keuangan guna menghadapi tantangan ini,” kata dia.

Willix menyebut hasil perseroan di kuartal III-2024 belum berhasil membalikkan tren di beberapa lini bisnis. Kondisi ini, kata dia, tak sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Kami belum berhasil membalikkan tren ini di beberapa bisnis kami,’ kata dia.

Oleh karena itu, Willix mengatakan Bukalapak akan mengubah dalam pendekatan operasional dan segmen bisnis yang terfokus ke depan. Bukalapak telah mengevaluasi kembali prospek beberapa segmen bisnis dan memutuskan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk mencapai tujuan strategis.

Willix mengatakan berdasarkan pertimbangan itu Bukalapak memutuskan untuk berfokus pada bisnis inti yang meliputi Mitra Bukalapak, Gaming, Investment, dan sejumlah layanan di Retail.

“Restrukturisasi ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di berbagai bisnis yang akan dilaksanakan dalam dua kuartal mendatang,” kata dia.

Meski demikian, Willix mengatakan Bukalapak telah menempuh berbagai cara, tapi kerugian dan tantangan dalam tiga tahun terakhir yang dihadapi perseroan akhirnya mendorong untuk kembali fokus pada lini bisnis inti.

“Kegiatan operasional BUKA akan berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan kegiatan di segmen bisnis inti,” kata dia.

Lebih jauh, Willix menyebut Bukalapak akan fokus menjalankan dan mengembangkan segmen bisnis intinya dengan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Langkah ini untuk memberikan nilai optimal kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) telah mengumumkan hasil keuangan tidak diaudit untuk kuartal pertama yang berakhir pada 30 September 2024. Pada kuartal ketiga tahun 2024, berdasarkan perhitungan dengan earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Bukalapak masih tercatat minus Rp 168 miliar.

“EBITDA yang disesuaikan pada kuartal III-2024 masih negatif di angka minus Rp 168 miliar yang mana tidak sejalan dengan target profitabilitas di tahun 2024,” kata CEO Bukalapak Willix Halim dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Metode EBITDA ini menghitung pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Willix mengatakan secara historis, kuartal ketiga adalah kondisi terlemah dalam setahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh bisnis baik pada divisi online to offline dan juga marketplace.

Pendapatan Bukalapak pada Januari hingga September 2024 meningkat 2 persen secara yoy menjadi Rp 3.400 miliar. Karena itu, EBITDA membaik, meski masih minus Rp 68 miliar.

“Dalam tiga tahun terakhir pasar telah berubah secara signifikan, begitu pula dengan dinamika persaingan,” kata Willix.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan Bukalapak di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan rugi bersih perusahaan yang menurun pada kuartal III-2024. Bukalapak mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk BUKA mencapai Rp 597,34 miliar atau lebih kecil dari periode sebelumnya pada 2023 sebesar Rp 776,22 miliar.

Namun, Bukalapak masih mencatatkan rugi usaha Rp 1,32 triliun atau naik 2,12 persen secara tahunan dibandingkan pada 2023 sebesar Rp 1,28 triliun.

Meskipun terdapat pertumbuhan pendapatan di masa lalu, Willix mengatakan biaya operasional telah meningkat melebihi kontribusi pendapatan di berbagai segmen bisnis. “Kami telah berupaya untuk fokus pada optimalisasi operasional dan menjaga disiplin keuangan guna menghadapi tantangan ini,” kata dia.

Willix menyebut hasil perseroan di kuartal III-2024 belum berhasil membalikkan tren di beberapa lini bisnis. Kondisi ini, kata dia, tak sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Kami belum berhasil membalikkan tren ini di beberapa bisnis kami,’ kata dia.

Oleh karena itu, Willix mengatakan Bukalapak akan mengubah dalam pendekatan operasional dan segmen bisnis yang terfokus ke depan. Bukalapak telah mengevaluasi kembali prospek beberapa segmen bisnis dan memutuskan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk mencapai tujuan strategis.

Willix mengatakan berdasarkan pertimbangan itu Bukalapak memutuskan untuk berfokus pada bisnis inti yang meliputi Mitra Bukalapak, Gaming, Investment, dan sejumlah layanan di Retail.

“Restrukturisasi ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di berbagai bisnis yang akan dilaksanakan dalam dua kuartal mendatang,” kata dia.

Meski demikian, Willix mengatakan Bukalapak telah menempuh berbagai cara, tapi kerugian dan tantangan dalam tiga tahun terakhir yang dihadapi perseroan akhirnya mendorong untuk kembali fokus pada lini bisnis inti.

“Kegiatan operasional BUKA akan berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan kegiatan di segmen bisnis inti,” kata dia.

Lebih jauh, Willix menyebut Bukalapak akan fokus menjalankan dan mengembangkan segmen bisnis intinya dengan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Langkah ini untuk memberikan nilai optimal kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Usai pertemuan tertutup Bahlil mengatakan, dirinya membahas langkah meningkatkan lifting minyak dengan Prabowo. “Cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum POD (plan of development), ini akan kita lakukan,” katanya.

Bahlil juga mengatakan, Indonesia punya 4500 idle well yang harus digarap atau direaktivasi. Ia meminta Aris melakukan percepatan-percepatan dengan mengatasi kendala di lapangan. “Ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi,” katanya.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan topik soal subsidi juga dibahas dalam pertemuan Bahlil dan Prabowo siang ini. Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim pengkajian optimalisasi subsidi energi. Namun Mantan Menteri Investasi ini tidak mau banyak berkomentar. Ia menyebut masih memantapkan data supaya subsidi bisa tepat sasaran.

Prabowo beberapa kali menyampaikan fokus pemerintahannya pada swasembada pangan dan energi. Misalnya dalam pidato pelantikan pada Ahad, 20 Oktober 2024, dan Sidang Kabinet pertama pada 23 Oktober 2024."Itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat," kata Prabowo di sidang kabinet.

Ralat: Redaksi mengubah judul berita yang semula Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Kebut Swasembada Energi menjadi Prabowo Tunjuk Bahlil Sebagai Ketua Tim Pengkajian Otimalisasi Subsidi Energi. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 14.50 WIB, karena ada kekeliruan informasi. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam mencatat laba periode berjalan senilai Rp2,23 triliun selama sembilan bulan pertama 2024. Angka ini menurun dari jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp2,8 triliun.

Meski begitu, Direktur Utama Antam, Nico Kanter mengatakan perusahaannya tetap bisa menjaga stabilitas di tengah berbagai tantangan global. Antam, kata dia, menerapkan pengelolaan perusahaan yang cermat untuk mempertahankan kinerja yang positif di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan nilai positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan,” kata Nico dalam keterangan resminya, Rabu, 30 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada triwulan ketiga 2024 ini, BUMN pertambangan ini memperoleh laba kotor sebesar Rp4,10 triliun dengan laba usaha sebesar Rp1,86 triliun. Antam juga mengalami penurunan beban usaha sebesar 19 persen menjadi Rp2,24 triliun dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Dari sisi keuangan perusahaan, Antam membukukan kenaikan aset dari Rp35,50 triliun pada sembilan bulan pertama 2023 menjadi Rp40,98 triliun pada periode yang sama tahun ini. Total liabilitas mengalami penurunan tiga persen dari Rp10,60 triliun.

Nico mengungkapkan optimalisasi kinerja produksi dan penjualan tercatat positif. Peningkatan permintaan dalam negeri dan strategi pemasaran, kata dia, mendorong kinerja penjualan komoditas emas yang signifikan pada periode ini.

“Antam mencatat peningkatan penjualan 40 persen menjadi Rp43,20 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30,90 triliun,” katanya.

Hingga September 2024, Antam tercatat meningkatkan pangsa pasar domestik melalui produk segmen emas yang berkontribusi 83 persen dari total penjualannya. Nilai penjualan produk segmen emas mencapai Rp35,70 triliun. Antam telah menjual 28.567 kilogram emas hingga September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, tengah gelisah lantaran ledakan di kawasan industri penghiliran nikel itu masih terjadi. Ketua SBIPE IMIP, Henry Foord Jebss, mengatakan tidak ada rasa aman bagi mereka dalam bekerja.

Apalagi kemarin, belum sampai sepekan dua ledakan terjadi di dua perusahaan. Insiden ledakan pertama terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Dua peristiwa itu terjadi, bahkan saat Henry dan rekan-rekannya belum bisa melupakan insiden ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 24 Desember 2023, yang menewaskan 21 pekerja. “Kami menilai tidak ada itikad, baik dari perusahaan maupun negara, untuk melindungi pekerja di IMIP,” ujar Henry ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Henry mengatakan serikat pekerja sudah kerap melayangkan tuntutan kepada perusahaan. Mereka menuntut agar semua perusahaan yang beroperasi di IMIP mesti diidentifikasi. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja juga mesti ditingkatkan. Namun, menurut dia, tuntutan itu tidak digubris. “Itu yang membuat kami kecewa ke perusahaan dan negara,” kata Henry. “Mereka bicara dampak hilirisasi tapi di sini buruh menjadi korban hilirisasi. Kami berdarah-darah.”

Media Relations Head PT IMIP, Dedy Kurniawan, membenarkan terjadinya kecelakaan kerja di PT DSI dan PT ZTEN kemarin. Dedy juga mengkonfirmasi ada seorang karyawan meninggal akibat insiden di PT DSI. Sementara ihwal insiden di PT ZTEN kemarin, Dedy membantah bila peristiwa itu berupa ledakan pabrik. Menurut dia, insiden itu terkait dengan operasional tungku PT ZTEN saat proses tapping. “Saat proses tapping ada sebagian kecil cairan keluar dari jalur, dan terkena percikan air. Akibatnya, terjadi beberapa kali letupan dan kepulan asap tebal,” ujar Dedy melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dedy mengatakan perusahaan masih terus melakukan investigasi penyebab insiden di PT ZTEN. Pernyataan serupa juga ia sampaikan ketika menanggapi insiden di PT DSI.