TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan Kamis, 24 Oktober 2024. Aksi tersebut akan dilakukan di depan Istana Negara sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum bergerak menuju Istana Negara, massa akan terlebih dahulu berkumpul di Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) maupun di depan pintu Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas seberang Balai Kota Provinsi Jakarta. Ribuan buruh disebut akan ikut turun ke jalan menyuarakan kenaikan upah, dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menuntut kenaikan upah minimum tahun 2015 sebesar 8 - 10 persen dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” kata Ketua Umum Said Iqbal dalam keterangan resminya pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah buka suara terkait nasib Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK), Indah Anggoro Putri, UMP akan diketok pada tanggal 21 November mendatang.

“UMP tanggal 21 kan. Paling lambat ditetapkan oleh Gubernur tanggal 21 November,” ujar Indah ketika ditemui di Gedung Kemnaker, Selasa, 22 Oktober 2024.

Indah tidak bisa memastikan ada atau tidaknya kenaikan dari upah minimum tersebut. Menurutnya, besaran upah minimum nantinya akan bergantung pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan keluar pada tanggal 6 November. Data tersebut menyangkut soal pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang menjadi salah satu komponen perhitungan upah minimum.

“Kita lihat data dari BPS, akan tiba tanggal 6 November,” ujarnya.

Terkait dengan tuntutan kenaikan upah minimum, Indah menyebut hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang bersurat secara langsung ke Kemnaker untuk meminta kenaikan upah minimum. Permintaan tersebut, kata indah, selama ini hanya disampaikan di hadapan media. Namun ia menyebut, Dewan Pengupahan Nasional sudah ada permintaan untuk menaikkan komponen indeks tertentu atau alpha dalam metode perhitungan upah minimum.

INFO NASIONAL – Pegadaian kembali mengundi pemenang Badai Emas Periode II yang berlangsung di The Gade Tower Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Senior Vice President (SVP) Divisi Pemasaran PT Pegadaian, Yudi Sadono, mengatakan, Badai Emas Pegadaian merupakan wujud apresiasi perseroan kepada seluruh nasabah setia yang senantiasa menggunakan produk dan layanan Pegadaian hingga saat ini.

Senior Vice President (SVP) Divisi Pemasaran PT Pegadaian Yudi Sadono (kedua kiri) serta pihak Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial DKI Jakarta (Dinsos), dan Notaris saat pengundian pemenang Badai Emas Periode II yang berlangsung di The Gade Tower Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dok. Pegadaian

“Program Badai Emas ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang telah nasabah berikan kepada kami, tetapi juga sebagai bentuk terima kasih atas kesetiaan dan dedikasi kepada PT Pegadaian,” ujar Yudi.

Tahapan pengundian hingga pengumuman pemenang Badai Emas Pegadaian Periode II disaksikan dan disahkan pihak Kementerian Sosial, dinas sosial, dan notaris guna menjamin keabsahan dan transparansi proses pengundian. Pada Badai Emas Pegadaian dan Syariah Periode II ini, terdapat 627.944 nasabah yang berpartisipasi dengan total 62.805.928 kupon dan tiket.

Pegadaian melakukan pengundian dengan metode acak menggunakan aplikasi yang memiliki jaminan legalitas dan memastikan keadilan bagi seluruh partisipan. Adapun para pemenang Badai Emas Pegadaian periode II tahun 2024 memperoleh hadiah-hadiah sebagai berikut:

• 100 Tabungan Emas @ 1,23 gram.
• 20 voucher belanja emas di Galeri 24 @ Rp12,3 juta.
• 3 grand prize emas 24 karat @ 123 gram.

Sementara itu, pemenang Badai Emas Pegadaian Syariah periode II 2024 memperoleh hadiah berupa:

• 100 Tabungan Emas @ 1 gram.
• 20 emas 24 karat dari Galeri 24 @ 2 gram.
• 3 grand prize paket umroh Senilai 35 juta.

Pengumuman pemenang Badai Emas Pegadaian periode II tahun 2024 dapat dilihat pada akun Instagram @sahabatpegadaian atau website sahabat.pegadaian.co.id.

Pegadaian pun masih membuka kesempatan terakhir bagi nasabah yang belum beruntung di Badai Emas Pegadaian periode II 2024. Nasabah dapat meningkatkan transaksi, mengumpulkan poin, dan menukar kupon undian untuk Badai Emas Pegadaian periode III mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Pegadaian akan melaksanakan pengundian periode III pada Januari 2025.

Nasabah bisa mengumpulkan poin melalui transaksi gadai/pembiayaan dan pembayaran non-tunai EDC maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital. Nasabah akan mendapatkan 10 poin untuk minimal transaksi sebesar Rp100 ribu, berlaku kelipatan untuk pengajuan pinjaman dan tidak berlaku kelipatan untuk transaksi pembayaran. Poin yang diperoleh dapat ditukarkan menjadi kupon undian dengan ketentuan 10 poin = 1 kupon undian.

Untuk Badai Emas Pegadaian Syariah, nasabah bisa mendapatkan 1 tiket hadiah dengan melakukan transaksi gadai/pembiayaan produk syariah dan top up Tabungan Emas Syariah minimal senilai Rp100 ribu.

Pegadaian pun akan menanggung seluruh biaya dan pajak hadiah. Nasabah diimbau untuk waspada terhadap penipuan dan hanya mengikuti informasi resmi melalui situs Sahabat Pegadaian dan Instagram @sahabatpegadaian. (*)

INFO NASIONAL – Pegadaian kembali mengundi pemenang Badai Emas Periode II yang berlangsung di The Gade Tower Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Senior Vice President (SVP) Divisi Pemasaran PT Pegadaian, Yudi Sadono, mengatakan, Badai Emas Pegadaian merupakan wujud apresiasi perseroan kepada seluruh nasabah setia yang senantiasa menggunakan produk dan layanan Pegadaian hingga saat ini.

Senior Vice President (SVP) Divisi Pemasaran PT Pegadaian Yudi Sadono (kedua kiri) serta pihak Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial DKI Jakarta (Dinsos), dan Notaris saat pengundian pemenang Badai Emas Periode II yang berlangsung di The Gade Tower Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dok. Pegadaian

“Program Badai Emas ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang telah nasabah berikan kepada kami, tetapi juga sebagai bentuk terima kasih atas kesetiaan dan dedikasi kepada PT Pegadaian,” ujar Yudi.

Tahapan pengundian hingga pengumuman pemenang Badai Emas Pegadaian Periode II disaksikan dan disahkan pihak Kementerian Sosial, dinas sosial, dan notaris guna menjamin keabsahan dan transparansi proses pengundian. Pada Badai Emas Pegadaian dan Syariah Periode II ini, terdapat 627.944 nasabah yang berpartisipasi dengan total 62.805.928 kupon dan tiket.

Pegadaian melakukan pengundian dengan metode acak menggunakan aplikasi yang memiliki jaminan legalitas dan memastikan keadilan bagi seluruh partisipan. Adapun para pemenang Badai Emas Pegadaian periode II tahun 2024 memperoleh hadiah-hadiah sebagai berikut:

• 100 Tabungan Emas @ 1,23 gram.
• 20 voucher belanja emas di Galeri 24 @ Rp12,3 juta.
• 3 grand prize emas 24 karat @ 123 gram.

Sementara itu, pemenang Badai Emas Pegadaian Syariah periode II 2024 memperoleh hadiah berupa:

• 100 Tabungan Emas @ 1 gram.
• 20 emas 24 karat dari Galeri 24 @ 2 gram.
• 3 grand prize paket umroh Senilai 35 juta.

Pengumuman pemenang Badai Emas Pegadaian periode II tahun 2024 dapat dilihat pada akun Instagram @sahabatpegadaian atau website sahabat.pegadaian.co.id.

Pegadaian pun masih membuka kesempatan terakhir bagi nasabah yang belum beruntung di Badai Emas Pegadaian periode II 2024. Nasabah dapat meningkatkan transaksi, mengumpulkan poin, dan menukar kupon undian untuk Badai Emas Pegadaian periode III mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Pegadaian akan melaksanakan pengundian periode III pada Januari 2025.

Nasabah bisa mengumpulkan poin melalui transaksi gadai/pembiayaan dan pembayaran non-tunai EDC maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital. Nasabah akan mendapatkan 10 poin untuk minimal transaksi sebesar Rp100 ribu, berlaku kelipatan untuk pengajuan pinjaman dan tidak berlaku kelipatan untuk transaksi pembayaran. Poin yang diperoleh dapat ditukarkan menjadi kupon undian dengan ketentuan 10 poin = 1 kupon undian.

Untuk Badai Emas Pegadaian Syariah, nasabah bisa mendapatkan 1 tiket hadiah dengan melakukan transaksi gadai/pembiayaan produk syariah dan top up Tabungan Emas Syariah minimal senilai Rp100 ribu.

Pegadaian pun akan menanggung seluruh biaya dan pajak hadiah. Nasabah diimbau untuk waspada terhadap penipuan dan hanya mengikuti informasi resmi melalui situs Sahabat Pegadaian dan Instagram @sahabatpegadaian. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta mengumumkan kepengurusan baru tahap kedua. Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Novyan Bakrie mengatakan pengumuman pengurus Kadin kali ini masih sekitar 90 persen dari keseluruhan pengurus.

“Tidak gampang membuat kabinet Kadin,” ujar Anindya Bakrie dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Meski demikian, Anin mengatakan optimistis bahwa kepengurusan Kadin ke depan dapat mengarungi berbagai harapan dan peluang. “Kita akan optimistis dan tetap waspada,” kata dia.

Adapun, kepengurusan Kadin tahap kedua ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin, Erwin Aksa. Ia menyebut, penyusunan struktur kepengurusan Kadin ini baru selesai jam 3 dini hari ini.

Ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini, salah satunya adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono). Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin.

“Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana," ujar Erwin Aksa.

Dalam pengumuman kepengurusan kali ini, nama Arsjad Rasjid tak lagi disebut oleh Erwin Aksa. Namun, namanya masih masuk dalam struktur kepengurusan.

Berikut struktur kepengurusan terbaru Kadin versi Munaslub Jakarta:

Dewan Kehormatan:

Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:

1. Aburizal Bakrie

2. Mohammad S. Hidayat

3. Suryo Bambang Sulisto

4. Adi Putra Tahir

Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua Dewan Penasehat:

1. Sharif Cicip Sutardjo
2. Edhie Baskoro Yudhoyono
3. Wisnu Wardhana

Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

Wakil Ketua Dewan Usaha:

1. Abdul Latief
2. Fuad Hasan Masyhur
3. Rachmat Gobel
4. Dato Sri Tahir

Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M.

Selanjutnya baca: Susunan dewan pengurus Kadin<!--more-->

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum (WKU) Wilayah

1. WKU Wilayah Sumatera 1: Ivan Batubara
2. WKU Wilayah Sumatera 2: John Kennedy Aritonang
3. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
4. WKU Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
5. WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku Utara: Amirullah Abbas
6. WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
9. WKU Wilayah Papua: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
4. WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
5. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
6. WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
7. WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
8. WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
9. WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
10. WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
11. WKU Bidang Vokasi: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

1. WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
2. WKU Bidang Pertanian: (dalam keterangan tertulis TBD)
3. WKU Bidang Peternakan: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
2. WKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Bernardino M. Vega
3. WKU Bidang Kemitraan Luar Negeri: Wandi Wanandi
4. WKU Bidang Hubungan Multilateral: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur: Carmelita Hartoto

1. WKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisateia Sastrawinata
2. WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
3. WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
4. WKU Bidang Rekayasa Industri: Affifuddin Suhaeli Kalla
5. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana
6. WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Jusman
7. WKU Bidang Perhubungan: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Investasi: Eka Satria
2. WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
3. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
4. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Aryo Djojohadikusumo
5. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
6. WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
8. WKU Bidang Kewirausahaan: (dalam keterangan tertulis TBD)
9. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani
3. Sutara
4. WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
5. WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
6. WKU Bidang Haji, Umroh, dan Wisata Halal: Muhammad Khairnadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid

1. WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
2. WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
3. WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
4. WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
5. WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kamdani

1. WKU Bidang Kebudayaan: TBD
2. WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
3. WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
4. WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
5. WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
6. WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
2. WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
3. WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan

1. Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
2. Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
3. Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A Habibie
4. Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
5. Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu satelit komunikasi buatan Boeing, Intelsat 33e, hancur di luar angkasa. Angkatan Antariksa Amerika Serikat (US Space Force) saat ini melacak 20 potongan puing yang adalah pecahan satelit tersebut. Operator satelit di Negeri Abang Sam, International Telecommunications Satellite alias Intelsat, sempat melaporkan bahwa satelitnya mengalami ‘anomali’ pada Sabtu, 19 Oktober lalu, sebelum akhirnya mengonfirmasi hilang kontak, dua hari setelahnya.

“Kami sedang berkoordinasi dengan produsen satelit, Boeing, dan badan pemerintah untuk menganalisis data dan pengamatan,” kata Intelsat, dikutip dari The Verge, Rabu, 23 Oktober 2024.

Perusahaan juga membentuk dewan menganalisis penyebab kerusakan satelit tersebut. Hancurnya satelit ini terjadi pada waktu yang kurang tepat bagi Boeing. Kejadian ini menyusul serangkaian masalah pada misi Starliner, wahana antariksa Boeing. Produsen produk aviasi ini juga sedang dibebani dakwaan penipuan ihwal kecelakaan pesawat 737 Max.

Bagian dari angkatan antariksa, US Space Forces-Space (S4S), telah mengonfirmasi bahwa Intelsat 33E (dengan nomor #41748, 2016-053B) terindikasi rusak di orbit geostasioner (GEO), pada pukul 4.30 UTC, Sabtu, 19 Oktober 2024.

“Saat ini (kami) melacak sekitar 20 puing—analisis sedang berlangsung. S4S tidak mengamati ancaman langsung dan terus melakukan penilaian rutin untuk mendukung keselamatan dan keberlanjutan domain luar angkasa,” begitu bunyi pernyataan S4S, yang dikutip The Verge.

Perusahaan pelacak satelit ExoAnalytic Solutions malah menyebut ada 57 puing yang terpantau dari satelit tersebut. Sebagai informasi, Intelsat 33e diluncurkan pada 2016 untuk menyokong komunikasi di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Satelit ini sempat mengalami masalah propulsi sesaat setelah diluncurkan, sehingga mencapai orbit lebih lambat dari yang diperkirakan. Masalah propulsi lainnya terjadi pada 2017. Kejadian ini mengurangi 3,5 tahun masa hidup satelit yang normalnya bisa mencapai 15 tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan terjadinya pertumbuhan sebesar 9,01 persen pada pendapatan di tahun 2025 atau diperkirakan menyentuh angka Rp1,78 triliun. Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2024 yang diadakan secara luring maupun daring pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Rapat yang dihadiri oleh 93 Pemegang Saham atau 100 persen dari jumlah pemegang saham pemilik hak suara itu membahas Pelaksanaan Rencana Kerja Pembaruan Sistem Perdagangan dan Sistem Terdampak dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan Tahun Buku 2025. Kedua agenda dalam RUPSLB tersebut yang disetujui oleh Pemegang Saham.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan perhitungan peningkatan pendapatan yang termaktub dalam RKAT 2025 tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi berdasarkan kondisi makro ekonomi. “Yaitu tren penurunan inflasi dan suku bunga global serta adanya potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal,” bunyi pernyataan tertulis resmi yang diterima Tempo Rabu, 23 Oktober 2024.

Diketahui bahwa per 18 Oktober 2024 total jumlah investor di pasar modal tercatat mengalami penambahan lebih dari 2 juta investor baru mencapai 14,2 juta atau naik 16 persen dari tahun sebelumnya. Melahirkan optimistis investasi di pasar saham yang dinilai masih terjaga seiring dengan stabilitas partisipasi investor ritel dan peningkatan partisipasi investor institusi.

Selain itu, di antara poin-poin asumsi yang mendasari RKAT 2025 BEI, salah satunya adalah Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) pada tahun 2025 yang diperkirakan dapat mencapai Rp13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari. "Tentu saja asumsi ini berdasarkan asumsi adanya tren penurunan inflasi dan suku bunga global, di mana The Fed telah menurunkan (suku bunga) 50 basis poin, dan diharapkan di tahun depan akan menurunkan lagi,” tutur Iman Rachman, mengutip dari Antara, Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain itu, Iman menambahkan, asumsi lain yang menjadi landasan penetapan proyeksi-proyeksi dalam RKAT 2025 terkait kebijakan ekonomi pemerintahan baru berupa target Gross Domestic Product (GDP) sebesar 8 persen.

Adapun, jumlah Pencatatan Efek pada tahun 2025 juga ditargetkan menjadi 407 Efek yang terdiri dari pencatatan efek saham, emisi obligasi, dan pencatatan efek lainnya meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Efek Beragun Aset (EBA), serta emisi Waran Terstruktur.

Optimistis menyongsong tahun 2025, BEI berniat untuk berfokus dalam pengembangan sejumlah RK yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, meningkatkan pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, hingga penyempurnaan teknologi yang digunakan oleh BEI.

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan terjadinya pertumbuhan sebesar 9,01 persen pada pendapatan di tahun 2025 atau diperkirakan menyentuh angka Rp1,78 triliun. Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2024 yang diadakan secara luring maupun daring pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Rapat yang dihadiri oleh 93 Pemegang Saham atau 100 persen dari jumlah pemegang saham pemilik hak suara itu membahas Pelaksanaan Rencana Kerja Pembaruan Sistem Perdagangan dan Sistem Terdampak dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan Tahun Buku 2025. Kedua agenda dalam RUPSLB tersebut yang disetujui oleh Pemegang Saham.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan perhitungan peningkatan pendapatan yang termaktub dalam RKAT 2025 tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi berdasarkan kondisi makro ekonomi. “Yaitu tren penurunan inflasi dan suku bunga global serta adanya potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal,” bunyi pernyataan tertulis resmi yang diterima Tempo Rabu, 23 Oktober 2024.

Diketahui bahwa per 18 Oktober 2024 total jumlah investor di pasar modal tercatat mengalami penambahan lebih dari 2 juta investor baru mencapai 14,2 juta atau naik 16 persen dari tahun sebelumnya. Melahirkan optimistis investasi di pasar saham yang dinilai masih terjaga seiring dengan stabilitas partisipasi investor ritel dan peningkatan partisipasi investor institusi.

Selain itu, di antara poin-poin asumsi yang mendasari RKAT 2025 BEI, salah satunya adalah Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) pada tahun 2025 yang diperkirakan dapat mencapai Rp13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari. "Tentu saja asumsi ini berdasarkan asumsi adanya tren penurunan inflasi dan suku bunga global, di mana The Fed telah menurunkan (suku bunga) 50 basis poin, dan diharapkan di tahun depan akan menurunkan lagi,” tutur Iman Rachman, mengutip dari Antara, Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain itu, Iman menambahkan, asumsi lain yang menjadi landasan penetapan proyeksi-proyeksi dalam RKAT 2025 terkait kebijakan ekonomi pemerintahan baru berupa target Gross Domestic Product (GDP) sebesar 8 persen.

Adapun, jumlah Pencatatan Efek pada tahun 2025 juga ditargetkan menjadi 407 Efek yang terdiri dari pencatatan efek saham, emisi obligasi, dan pencatatan efek lainnya meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Efek Beragun Aset (EBA), serta emisi Waran Terstruktur.

Optimistis menyongsong tahun 2025, BEI berniat untuk berfokus dalam pengembangan sejumlah RK yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, meningkatkan pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, hingga penyempurnaan teknologi yang digunakan oleh BEI.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membagi kementerian menjadi empat kelompok. Pembagian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan JDIH Sekretariat Kabinet, Perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. Perpres diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama dan berlaku sejak itu juga.

Perpres tersebut memiliki 102 pasal yang menjelaskan kedudukan, fungsi, tugas, hingga susunan organisasi. Adapun empat kelompok kementerian itu yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, dan Kementerian Kelompok III. Seluruh kementerian berjumlah 48 yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Kementerian Koordinator itu terdiri dari:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Kementerian Kelompok I

Sementara itu, Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian kelompok I adalah yang menangani urusan pemerintahan secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 disebut. Di antaranya:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan

Kementerian Kelompok II

Kelompok Kementerian II yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, demikian Pasal 3 ayat 3 terdiri dari:

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Hak Asasi Manusia
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
8. Kementerian Kebudayaan; Kementerian Kesehatan.
9. Kementerian Sosial
10. Kementerian Ketenagakerjaan
11. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
12. Kementerian Perindustrian
13. Kementerian Perdagangan
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Kementerian Pekerjaan Umum
16. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
17. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
18. Kementerian Transmigrasi.
19. Kementerian Perhubungan
20. Kementerian Komunikasi dan Digital
21. Kementerian Pertanian
22. Kementerian Kehutanan
23. Kementerian Kelautan dan Perikanan
24. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Kelompok III

Sedangkan, Kementerian Kelompok III yaitu yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di antaranya:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
   Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Kementerian Koperasi
7. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Kementerian Pariwisata
9. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Pemuda dan Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan, pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim,sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungiTempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Untuk bisa membuahkan hasil, Khudori mengatakanfood estatememerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman,food estatememerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

Dikutip dariKoran Tempoedisi 30 Agustus 2024 Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahanfood estatedi Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstensifikasi food estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan proyek jalan tol bakal berlanjut di era Presiden pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, ia berujar, pemerintahan Prabowo hanya perlu menghubungkan ruas tol yang sudah dikerjakan di era Presiden Jokowi.

“Ini akan terus kami lakukan, yang selama ini juga sudah panjang sekali, ribuan kilometer sudah terbangun,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024. “Akan kami lanjutkan karena itu penting.”

Bahkan, AHY mengatakan Prabowo Subianto tidak hanya akan membangun jalan tol. Namun, bakal membangun jalan-jalan feeder ke pusat produksi karena dinilai sama-sama penting. Menurutnya, kehadiran infrastruktur ini bakal membantu wilayah kabupaten/kota mendapat nilai ekonomi yang optimal.

“Hadirnya jalan tol juga harus ada pendukungnya agar hasil produksi bisa lebih cepat dan efisien untuk didistribusikan,” tutur Ketua Umum Partai Demokrat ini. “Manusia, barang dan jasa juga harus bisa lebih cepat bergerak dari satu tempat ke tempat lain.”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden Jokowi telah merampungkan 2.432 kilometer jalan tol. Menyoal keberlanjutan proyek jalan bebas hambatan di tanah air, eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintahan baru.

Basuki berujar, salah satu pekerjaan rumah atau PR yang ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang adalah proyek Tol Trans Sumatera. “Kita harus selesaikan lima tahun ke depan, menyambungkan Tol Trans Sumatera. Insyaallah bisa. Tidak terlalu banyak,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur masih perlu dilakukan untuk wilayah Indonesia bagian timur.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengatakan bahwa generasi muda atau Gen Z menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangannya. Jika tidak mampu mengatasi tantangan ini, kalangan muda bisa terjebak dalam jeratan pinjamanonlineatau pinjol

Wahyudi merinci bahwa salah satu tantangannya adalah soal literasi atau edukasi soal keuangan. Menurutnya, saat ini pemahaman anak muda terkait keuangan masih sangat rendah. Oleh karena itu, Wahyudi menekankan agar generasi muda dapat mengedukasi diri sendiri untuk punya kesadaran atas perencanaan keuangan.

"Memang yang paling penting adalah edukasi gitu kan, kalau tidak mereka bisa terjebak ke pinjol akhirnya gali lubang tutup lubang," tuturnya dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Selain tantangan finansial, generasi muda juga sering dihadapkan pada tekanan sosial, seperti keinginan mengikuti teman yang bepergian ke luar negeri untuk menonton konser. Padahal, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan bukan untuk kebutuhan mendesak.

"Pokoknya karena temannya nonton konser Coldplay di Thailand, di Singapura ya berangkat, dengan cara pinjol atau dengan gadai barang gitu ya," imbuhnya.

Wahyudi juga melihat bahwa generasi muda saat ini cenderung memiliki ketertarikan besar untuk mencoba hal-hal baru. Karena keinginan tersebut, mereka kerap membandingkan diri dengan orang lain di sekitarnya, yang kemudian memicu fenomena FOMO (fear of missing out).

Karena itu, agar generasi muda saat ini tidak mudah untuk menggunakan jasa pinjol dalam menghadapi tantangan keuangannya, Wahyudi menekankan agar dilakukan pengetatan regulasi. Regulasi tersebut seharusnya menetapkan batasan jelas mengenai tujuan penggunaan pinjol, agar layanan ini tidak disalahgunakan.

"Sampai diatur pada level penggunaannya, ini untuk apa segala macam. Karena kan kredit-kredit yang lain rata-rata semuanya udah spesifik peruntukannya," kata Wahyudi.

Sebagai informasi, hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024. Sementara itu, 66 persen Gen Z menyatakan tak pernah mengakses layanan pinjol yang meliputi Kredivo, Dana, Akulaku, Easy Cash, dan lain-lain.

“Artinya satu dari tiga Gen Z mengakses pinjol. Alasan paling dominan untuk membeli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam press conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan berdasarkan hasil survei, ada 61 persen Gen Z menggunakan hasil pinjol ini untuk membeli barang konsumsi (gadget, peralatan rumah tangga, dll); 35 persen Gen Z berbelanja (baju, sepatu, dll) di toko online atau offline dari hasil pinjol; 27 persen untuk modal usaha; 23 persen Gen Z menggunakan pinjol untuk nongkrong dan liburan (ngopi, ongkos transportasi, makanan, maupun belanja saat liburan). Selain itu, ada juga 18 persen Gen Z yang menggunakan pinjol untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 13 persen untuk membayar cicilan yang sudah ada, dan 5 persen untuk biaya pendidikan.

“Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup Gen Z yang gemar mendokumentasikan aktivitas mereka saat menonton konser atau liburan, kemudian mengunggah ke media sosial,” kata dia.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam tulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk 2025, dengan anggaran yang meningkat menjadi Rp 121 triliun, naik dari sebelumnya Rp 113 triliun. Program quick win ini dirancang sebagai inisiatif yang dapat dicapai dalam waktu satu tahun.

Kenaikan anggaran untuk PHTC ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan, sebagai hasil pembahasan dalam rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun akan dialokasikan untuk penanganan tuberkulosis (TBC).

Daftar program quick win yang disahkan DPR

Berikut adalah rincian program unggulan Prabowo-Gibran beserta alokasi anggarannya yang telah disetujui oleh DPR RI:

- Program Makan Siang Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

- Pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk cek tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik, dengan anggaran Rp 3,2 triliun.

- Peningkatan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D ke tipe C, serta pengadaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan anggaran Rp 1,8 triliun.

- Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di 22 ribu sekolah, dengan anggaran Rp 20 triliun.

- Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, dengan anggaran Rp 4 triliun.

- Pembangunan lumbung pangan nasional melalui intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan pembuatan sawah baru seluas 150 ribu hektare, dengan dukungan sarana dan prasarana, yang dialokasikan Rp 15 triliun.

Ketua Banggar DPR: kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja

“Kita harapkan program quick win presiden terpilih mempercepat kualitas SDM (sumber daya manusia) yang masih tertinggal. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ujar Said.

Banggar DPR RI juga sepakat untuk memberikan keleluasaan dalam realokasi anggaran untuk kebutuhan kementerian dan lembaga baru, karena penyusunan tersebut merupakan wewenang konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih.

Analis: mempengaruhi emiten dan sektor saham

Para analis memprediksi bahwa program quick win akan mempengaruhi beberapa emiten dan sektor saham. Program-program tersebut, dengan total biaya mencapai Rp121 triliun, direncanakan untuk dilaksanakan setelah pelantikan hingga 2025.

Kiswoyo Adi Joe, Kepala Investasi di Nawasena Abhipraya Investama, berpendapat bahwa sektor yang paling cepat merasakan dampak dari program quick win Prabowo Subianto adalah emiten produsen susu dan peternakan. Menurutnya, program yang terkait dengan pangan akan lebih cepat terealisasi. “Sektor konsumen ini kan kebutuhannya besar. Program makan bergizi gratis sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik,” kata Kiswoyo saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Salah satu program quick win Prabowo Subianto adalah program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 71 triliun, yang akan mencakup 15,42 juta orang di 514 kabupaten/kota.

Kiswoyo Adi Joe memperkirakan bahwa emiten seperti PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT Garudafood (GOOD), dan PT Indofood Sukses Makmur (ICPB) akan terdampak oleh program ini. Kiswoyo memproyeksikan bahwa harga saham ICPB akan mencapai level 13.000 dan ULTJ di angka 2.000 pada akhir 2024.

Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup tes tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik, dengan anggaran Rp 3,2 triliun, juga diperkirakan berdampak pada emiten di sektor kesehatan dan laboratorium. Pemerintah mendatang berkomitmen menurunkan angka tuberkulosis (TBC) menjadi 272 per 100.000 penduduk.

Sementara itu, analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, berpendapat bahwa banyak saham yang telah ter-price in atau mengalami kenaikan harga karena terafiliasi dengan program Prabowo-Gibran, bahkan sebelum kabinet baru dilantik pada 20 Oktober 2024. “Sebagian sudah sejak lama ter-price in,” kata Nafan pada Rabu.

SUKMA KANTHI NURANI | NABILA AZZAHRA A | MELYNDA DWI PUSPITA | HAMMAM IZZUDDIN