TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat perdana dengan tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu). Rapat dilaksanakan bersama trio wakil menteri yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu.

Menyitir laman resmi instagramnya Sri Mulyani tampak menerima laporan lima tahunan yang sudah disusun bersama wakil menteri sebelumnya. Bendahara negara juga mengatakan komposisi struktur pimpinan Kementerian Keuangan sebagai 'old and new', dari rezim sebelumnya atau Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo.

Sri Mulyani bersama Suahasil dan Thomas sebelumnya sudah menjadi menteri dan wamen yang ditunjuk kembali, sementara Anggito Abimanyu merupakan Wamenkeu baru. Saat rapat ia mengatakan tidak banyak perubahan dari Kementerian Keuangan di era Presiden Prabowo kali ini. “Tidak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun instagram @smindrawati dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.

Pada era presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang kompak ditargetkan naik. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun.

Dengan pendapatan yang naik, defisit dirancang 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara tahun ini target defisit adalah 2,29 persen dari PDB. Sebelumnya Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan Berdasarkan hitungan, dari total penerimaan negara, sekitar 45 persennya atau Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Rp 800,3 triliun berupa cicilan pokok dan Rp 552,9 triliun berupa bunga.

Selain target naik, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Kemenkeu di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Pada era presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp3.325,1 triliun.

Selain target yang naik, APBN 2025 juga menanggung beban utang yang cukup besar. Sebelumnya Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, dari total penerimaan negara, sekitar 45 persennya atau Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Utang itu terdiri dari Rp 800,3 cicilan pokok dan Rp 552,9 bunga. Karena itu, pemerintah perlu mencari cara menaikkan pendapatan negara.

INFO BISNIS – BRI kembali menggelar Bazaar UMKM BRILiaN di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat 18 oktober 2024. Kegiatan ini menjadi bentuk insiatif yang terus dilakukan BRI dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI, Muhammad Candra Utama mengatakan, Bazaar UMKM BRILiaN ini bertujuan mendorong penjualan dan memperluas pasar produk UMKM. Bazaar UMKM BRILiaN pun menjadi wadah promosi produk usaha sehingga bisa lebih dikenal keberbagai wilayah. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha.

“Kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan sejak 2021. Kali ini para pelaku usaha membawa produk unggulan yang menjadi potensi terbaik dari daerahnya, seperti buah-buahan, keripik pisang dan talas dan lainnya. Produk-produk unggulan ini harus terus didorong agar memperluas penjualan dan jangkauan pasarnya,” ujarnya.

Pelaku usaha yang ikut dalam kegiatan ini merupakan pelakuusaha binaan BRI dalam program Klasterku Hidupku dan UMKM dari program pemberdayaan Desa BRILiaN. Program ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis atau usahanya.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantupelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaanlainnya sehingga UMKM dapat tumbuh dan semakin tangguh,”katanya.

Bazaar UMKM BRILiaN juga menjadi momen untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan melalui relationship manager di segmen mikro atau biasa disebut Mantri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BRI mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui program pemberdayaandan Mantri BRI dapat melakukan kurasi kepada nasabahnyauntuk naik kelas.

“Ajang seperti ini juga menjadi ruang apresiasi untuk Mantri yang mendampingi pelaku UMKM untuk terus berpacu menjadi financial advisor terbaik bagi nasabah atau pelaku usahabinaannya,” kata Candra.

Salah satu pelaku UMKM dari Klaster Usaha Mangga Ngetos,Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Karsiati mengaku senang atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan besar bagi para UMKM untuk memperluas pemasaran dan juga menambah pendapatan usaha.

“Bazaar ini sungguh membantu kami, banyak pembeli dan dengan harga jual khusus, kami bisa dapatkeuntungan. Sekaligus, kami juga bisa memperkenalkan Mangga Ngetos dari Nganjuk. Kami berharap melalui kegiatan ini, kami dapat memiliki jaringan yang lebih luas untuk pemasaran. Bukan hanya daerah sekitar kami, tapi menyebar keseluruh Indonesia,” ujarnya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyatakan pihaknya menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun sepanjang periode semester I tahun 2024. Keuangan negara yang diselamatkan itu dibeberkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

“Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun, serta dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun,” ujar Ketua BPK Isma Yatun di hadapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Buku IHPS I Tahun 2024 telah disampaikan kepada Ketua DPR RI melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 meringkas 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024 yang terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS ini juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Adapun untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Adapun untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP, 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga disebut memeriksa empat LK badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji memperoleh opini WTP. Adapun LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

Isma menyebutkan rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK. "Untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara,” katanya.

IHPS I Tahun 2024 melaporkan pula peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,55 triliun.

BPK, kata Isma, juga memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar. "BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah."

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Kebijakan Kelistrikan Asia Tenggara EMBER, Dinita Setyawati, mengatakan pertumbuhan listrik ASEAN yang mencapai 3,6 persen pada tahun lalu masih bergantung pada energi fosil. Hal tersebut disebabkan oleh energi terbarukan di wilayah ini tidak tumbuh cukup tinggi.

Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara hingga 11 terawatt jam (TWh), menjadikannya negara dengan penggunaan PLTU usia muda terbesar di dunia.

Dinita membeberkan, bahan bakar fosil mendominasi pembangkit listrik ASEAN, mencapai 74 persen, dengan batu bara berkontribusi hingga 44 persen di antaranya pada 2023. Sementara untuk energi terbarukan, hanya menyumbang 26 persen, angka tersebut turun dari 28 persen di tahun sebelumnya.

"Tingginya ketergantungan pada energi fosil ini membuat emisi karbon ASEAN meningkat 6,6 persen menjadi 718 juta ton CO2 pada tahun lalu. Indonesia dan Vietnam merupakan penyumbang terbesar, masing-masing sebesar 14 juta ton dan 20 juta ton," ujarnya dalam keterangan tertulis dalam laporan terbaru lembaga think tank EMBER bertajuk “ASEAN's Clean Power Pathways: 2024 Insights,” diterima Tempo pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Pada laporan tersebut juga diperkirakan bahwa permintaan listrik di ASEAN akan meningkat sebesar 41 persen pada 2030. Dinita menekankan agar negara-negara di ASEAN dapat lebih cepat beralih ke energi terbarukan.

Selanjutnya, Dinita mengatakan bahwa ASEAN harus mengambil peluang untuk diversifikasi energi di saat biaya energi surya turun 55 hingga 81 persen dan angin 33 hingga 35 persen. Langkah ini tentunya menjadi solusi untuk memenuhi pertumbuhan permintaan listrik sekaligus mencapai target penanganan krisis iklim.

Pada laporan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pembangunan listrik lintas negara dalam pengembangan energi surya dan angin. Sebagai contoh, faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Semenanjung Malaysia dan Singapura mencapai puncaknya sebesar 20 persen pada bulan Januari hingga April. Hal ini sejalan dengan faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Indonesia yang mencapai 30 persen pada bulan Mei hingga Oktober.

Saat ini, dari 18 rencana jaringan listrik lintas negara, delapan jaringan sudah selesai dibangun dan memungkinkan ekspor listrik hingga 7,7 gigawatt (GW). Jaringan listrik yang menghubungkan Laos, Thailand, Malaysia, hingga Singapura menjadi tonggak penting kerja sama energi regional ASEAN. ASEAN Power Grid berikutnya yang disasar adalah jaringan listrik lintas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

“Transisi ASEAN ke energi terbarukan menjanjikan dibukanya lapangan kerja baru, ketahanan energi yang lebih kuat, dan pertumbuhan ekonomi. Upaya bersama melalui program interkoneksi dan kerja sama internasional menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi regional ini,” kata Dinita.

INFO BISNIS - Berbagai inisiatif dilakukan BRI dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui penyelenggaraan Bazar UMKM BRILiaN yang bertujuan memperluas penjualan dan jangkauan pemasaran produk UMKM. BRI kembali mengadakan kegiatan Bazar UMKM BRILiaN yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama, menyatakan bahwa Bazar UMKM BRILiaN bertujuan untuk mendorong penjualan dan memperluas pasar produk UMKM. Kegiatan bazar ini menjadiplatformyang efektif untuk mempromosikan produk-produk usaha, sehingga dapat dikenal di berbagai wilayah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

“Kegiatan Bazar UMKM BRILiaN telah menjadi program rutin kami sejak 2021. Kali ini, para pelaku usaha menghadirkan produk unggulan yang mencerminkan potensi terbaik dari daerah mereka, seperti buah-buahan segar, keripik pisang, talas, dan banyak lagi. Kami berkomitmen untuk terus mendukung produk-produk unggulan ini agar penjualan dan jangkauan pasarnya semakin meluas,” kata Muhammad Candra.

Dengan dukungan yang terus mengalir dari BRI, para pelaku UMKM di seluruh Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal mereka di pasar yang lebih luas. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. Usai mencabut izin Investree, OJK akan melibatkan Polri memburu eks CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meski demikian, Tongam menyebut penyidik saat ini masih mencari posisi Adrian. Dia menyebut akan terus mencari keberadaan dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun.

“Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” kata dia.

Dalam keterangan tertulis sebelumnya, OJK juga telah menilai telah menempuh Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap Adrian. Hasilnya, OJK menyatakan Adriyan tidak lulus dan dijatuhi sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

“Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree,” kata OJK.

Tak hanya itu, OJK juga telah memblokir rekening bank milik Adriyan. OJK juga menelusuri aset Adriyan dan pihak lain pada lembaga jasa keuangan untuk diblokir.

“Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

Karena itu, OJK juga akan memproses hukum terkait dugaan pidana di sektor jasa keuangan bersama aparat penegak hukum dalam kasus ini. Selain itu, OJK juga akan menelusuri pihak yang terlibat dalam permasalahan dan kegagalan Investree ini.

“Pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata OJK.

CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra International Tbk memiliki strategi khusus untuk berusaha tetap relevan di tengah pasar yang terus berkembang. Produsen otomotif yang berdiri sejak 1957 ini memperkirakan pasar dalam negeri akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z (gen Z) dalam jangka panjang.

Head of Brand Communications Astra, Yudha Prasetya, mengatakan pengguna otomotif saat ini mungkin lebih banyak berasal dari generasi yang lebih tua. Namun dalam waktu mendatang, ia menginginkan Astra setidaknya menjadi pilihan utama (top of mind) generasi milenial dan gen Z.

“Ada cara yang menurutguecukup praktis kalau ditanya gimana:hiregen Z,” ucap Yudha dalam Indonesia Millennial and Gen Z Summit, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Yudha menceritakan pengalaman kantornya ketika merekrut karyawan dari gen Z. Di tempatnya bekerja, ketika gen Z telah menemukan pekerjaan yang sesuai denganpassion, mereka akan bekerja dengan sangat antusias dan serius.

Para anak muda ini, kata dia, akan terus mengulik hal-hal yang sedang digelutinya. Namun, keseriusan itu memang harus menyesuaikan dengan minat mereka. Perusahaan tak bisa langsung mengatur mereka secara satu arah untuk melaksanakan berbagai pekerjaan.

“Memang pendekatannya sekarang beda. Kita enggak bisa nih gen Z dipaksa, katanya mereka lemah. Mungkin pendekatannya yang salah,” katanya.

Agar tetap relevan dengan pasar, Yudha mengatakan perusahaan justru harus mengubah cara pandang dan pendekatan. Termasuk dalam hal medium yang digunakan. Sebuah perusahaan tak bisa merasa nyaman dengan media cetak atau televisi, hanya karena target audiens mereka di sana.

Perusahaan justru harus bisa mendekatkan diri ke anak-anak muda yang akan menjadipotential customermereka di masa depan. Karena itu, Astra saat ini berusaha masuk di berbagai kanal yang terhubung dengan anak muda itu. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan media yang dekat dengan gen Z.

Yudha mengatakan, sebuah jenama atau brand saat ini tak boleh sombong hanya karena mereka besar. Mereka tak boleh terlalu percaya diri akan menjadi market leader selamanya. Selama tak mau menyesuaikan zaman, kata Yudha, jenama itu akan tergantikan jenama-jenama lain yang sebelumnya lebih kecil.

“Karena kalau ngomongin pasar, memang sekarang pasar gen Z lagi besar banget," kata Yudha. Meski daya beli belum besar, ia mengatakan pasar gen Z tetap penting untuk jangka panjang. “Ke depannya yang mau beli brand kita kalau bukan mereka,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono meminta pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa secepatnya mewujudkan berdirinya Badan Sawit Nasional. Hal itu sebagai respons dari skema kabinet gemuk di pemerintahan baru yang tercatat memiliki total 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri.

“Kita berharap tambah satu lagi, satu badan, yaitu Badan Sawit Nasional,” tutur Eddy di kantor GAPKI, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Berdasarkan keterangannya, usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah disampaikan sejak lama, bahkan jauh sebelum pemilihan umum presiden pada Februari lalu. Untuk saat ini, kajian yang rampung per 18 Oktober 2024 sudah berada di tangan pemerintah dan diharapkan akan segera direalisasikan.

“Bentuknya bisa (lembaga) baru atau peningkatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” katanya.

Ia menyatakan, pendirian lembaga tersebut nantinya bukan lagi berada di bawah kementerian, melainkan langsung dibawahi oleh presiden. Hal ini demi menghindari terlalu banyak campur tangan pihak lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memperlambat negara dalam mencapai target-target yang dipasang terkait sawit dalam negeri.

“Ini yang betul-betul kita suarakan, ada satu badan yang khusus memang mengurusi masalah sawit, sehingga kebijakannya bisa fokus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan salah satu faktor utama yang membuat pendirian Badan Sawit Nasional perlu disegerakan adalah penurunan tingkat produktivitas dan peningkatan pada aspek konsumsi di tahun ini. “Kondisi kita sekarang stagnan, kalau lihat produktivitas kita juga bukan naik tapi turun, sementara konsumsi kita naik terus, tahun ini saja sudah naik,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Sedangkan, total konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Eddy juga menerangkan bahwa rencana penerapan bauran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 di tahun 2025 dan B50 di tahun berikutnya juga dapat menjadi faktor pertimbangan lain dari pendirian Badan Sawit Nasional. Terlebih, melihat ketertinggalan Indonesia dalam aspek peremajaan sawit rakyat yang berimbas pada penurunan stok sawit di akhir Agustus tahun ini menjadi 2.450 ribu ton dari 2,513 ribu ton pada akhir Juli 2024.

Ia menyebutkan bahwa cita-cita pendirian Badan Sawit Nasional nantinya dapat menyerupai Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang memiliki wewenang penuh atas persoalan sawit dalam negeri dan juga berhak memberikan penalti jika diperlukan. "Sehingga peraturan terkait kelapa sawit ke depan bisa lebih simple dan powerful," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi. Purnomo yang lahir di Semarang, 16 Juni 1951 itu bukanlah sosok asing dalam soal energi nasional karena pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2000-2009.

Lalu seperti apa profil dan rekam jejaknya?

Jauh sebelum menjadi menteri, Purnomo mengawali kariernya sebagai seorang dosen di Fakultas Teknologi Mineral Universitas Trisakti tahun 1974. Ia juga menjalani pekerjaan sebagai konsultan sumber daya alam.

Purnomo menyelesaikan studi Master di dua kampus ternama di luar negeri, yakni Colorado School of Mines, Golden, Corolado dan University of Colorado at Boulder Main Campus. Ia lalu menyelesaikan studi doktoral di University of Colorado at Boulder Main Campus, Amerika Serikat.

Kariernya di bidang politik diawali dengan menjadi Ketua II Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri, lalu menjadi Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) pada tahun 1993-1998.

Setelah menjadi dewan komisaris, Purnomo menjabat sebagai Gubernur Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) pada 1996-1998, sampai pada tahun 2000 ia diberikan amanat untuk menjadi Menteri ESDM di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kala menjabat sebagai menteri, kinerja Purnomo dikenal sebagai sosok yang kompeten dalam menjaga dan mengelola sumber daya mineral domestik. Pengetahuan dan kinerjanya di bidang energi tersebut membuat ia kembali menjabat di posisi yang sama hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melihat rekam jejak dan pengetahuannya yang sangat erat dalam mengelola energi nasional, Purnomo Yusgiantoro diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi penasihat khusus untuk urusan energi.

Di kabinet Merah Putih, Purnomo punya pekerjaan rumah untuk mewujudkan Visi dan Misi Asta Cita Prabowo-Gibran dalam mewujudkan ketahanan energi, serta mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 8 persen.

Purnomo turut diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan kebijakan yang membantu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sehingga bisa memacu produksi minyak dan gas (migas) nasional, serta menekan kuantitas impor yang tercatat masih cukup tinggi yakni mencapai 297 juta barel.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Indef, Didin S. Damanhuri, mewanti-wanti agar Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto harus bisa menghindari kebocoran anggaran. Ia mengingatkan ruang manuver APBN saat ini sudah sangat terbatas.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah harus kreatif dalam upaya menghindari kebocoran.
“Sekarang ini menurut riset kami bukan lagi 30 persen rata-rata, tetapi sudah sekitar 40 persen kebocoran APBN,” ujar Didin dalam diskusi publik bertajuk ‘Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran’ yang berlangsung secara daring pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Prabowo sebelumnya sempat menyinggung soal banyak terjadinya kebocoran anggaran negara. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI ke-8 akhir pekan lalu, ia berkata Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, dan korupsi di Tanah Air. Hal itu yang menurutnya membahayakan masa depan anak-cucu bangsa.

“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik,” kata dia usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada 20 Oktober lalu.

Awal tahun ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan bahwa 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional (PSN) untuk stasiun pancar-terima dasar atau base transceiver station (BTS) disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dana tersebut ditilap oleh aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.

Selain itu, PPATK juga menemukan 36,81 persen total dana PSN masuk ke rekening sub-kontraktor. Dana ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi terkait kegiatan operasional pembangunan.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan anggaran APBN bocor melalui berbagai cara, seperti proyek fiktif, proyek mangkrak, markup biaya, suap, manipulasi spek proyek, duplikasi program, proyek yang tidak sesuai kebutuhan, hingga pembiayaan program tidak efisien.

“Jika ini terjadi di PSN, bisa dipastikan juga terjadi di proyek-proyek non-PSN, bahkan bisa jadi lebih parah,” kata dia kepada Tempo, Senin lalu.

Kendati demikian, ia berkata potensi kerugian negara yang paling besar bukan dari kebocoran APBN, tetapi dari korupsi kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, lingkungan hidup, serta pemerintah. Menurut dia, cara pencegahannya membutuhkan kemauan politik.

Ekonom itu lantas menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah yaitu meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menghilangkan duplikasi program, menerapkan penyusunan anggaran dan pengadaan elektronik (e-budgeting dan e-procurement) dengan benar, serta memastikan setiap proses tender dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Pemerintah juga dianjurkan memperkuat peran dan independensi Satuan Pengawas Internal, mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperberat hukuman bagi para koruptor, serta menjauhkan aparat penegak hukum dari intervensi kelompok politik dan oligarki.

Satu orang tewas dan 49 orang jatuh sakit setelah wabah E. coli terkait dengan hamburger McDonald's, kata pejabat kesehatan AS.

Wabah E. coli yang terkait dengan hamburger Quarter Pounders McDonald's yang berukuran seperempat pon telah membuat puluhan orang sakit di Amerika Serikat, termasuk satu orang yang meninggal, kata para pejabat kesehatan.

Setidaknya 49 orang jatuh sakit di 10 negara bagian, dengan sebagian besar kasus terkonsentrasi di Colorado dan Nebraska, kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Selasa.

Kebanyakan orang yang jatuh sakit melaporkan memakan hamburger seperempat pon di McDonald's sebelum jatuh sakit, kata CDC.

Otoritas kesehatan belum menentukan bahan spesifik yang mungkin menyebabkan wabah tersebut.

“McDonald’s berkolaborasi dengan mitra investigasi untuk menentukan bahan makanan apa di Quarter Pounders yang membuat orang sakit,” kata CDC dalam sebuah pernyataan.

“McDonald’s berhenti menggunakan irisan bawang bombay segar dan roti daging sapi berukuran seperempat pon di beberapa negara bagian sementara penyelidikan sedang berlangsung untuk mengidentifikasi bahan yang menyebabkan penyakit.”

Saham McDonald's anjlok sekitar 9 persen pada perdagangan setelah jam kerja.

Presiden McDonald's AS Joe Erlinger mengatakan sebagian besar negara bagian dan sebagian besar item menu tidak terpengaruh.

“Keamanan pangan sangat penting bagi saya dan semua orang di McDonald’s,” kata Erlinger dalam pernyataan video.

“Kami telah mengambil langkah-langkah untuk secara proaktif menghilangkan irisan bawang bombay, yang digunakan di Quarter Pounders, di negara bagian tertentu. Kami juga telah membuat keputusan untuk menghapus sementara Quarter Pounder dari restoran di negara bagian tertentu.”

“Kami akan terus memberi tahu Anda tentang tindakan yang kami ambil,” tambah Erlinger. “Di McDonald’s Anda dapat mengandalkan kami untuk melakukan hal yang benar.”

Berita ini menyusul tahun yang sulit bagi raksasa makanan cepat saji tersebut.

Pada Juli, jaringan toko yang berbasis di Chicago ini melaporkan penurunan pertama dalam penjualan toko yang sama secara triwulanan dalam waktu sekitar empat tahun.

Pelanggan menjauh dari gerai makanan saji tersebut karena alasan mulai dari kenaikan inflasi hingga boikot karena dukungan terhadap Israel di tengah perang di Gaza.

Chief executive officer Chris Kempczinski awal bulan ini memperingatkan bahwa 2025 tampaknya akan menjadi “tahun yang penuh tantangan” bagi perusahaan karena pelanggan berpenghasilan rendah diperkirakan akan kehabisan uang mereka hingga tahun depan.

AL JAZEERA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menekankan bahwa dampak dari penerapan bauran biodiesel B50 adalah penurunan jumlah ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Lebih jauh, hal ini dapat berpengaruh pada jumlah devisa negara berupa terjadinya penurunan.

Adapun B50 merupakan istilah campuran solar dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 50 persen.

Berdasarkan hitungan GAPKI, jika B50 diimplementasikan dengan asumsi tidak adanya perubahan pada kondisi sawit saat ini, maka akan terjadi penurunan jumlah ekspor sebanyak 6 juta ton. Jumlah ini adalah tiga kali lipat dari perkiraan penurunan ekspor apabila B40 jadi diterapkan.

“Dengan B40 saja, kalau diimplementasikan ini, ekspor kita akan turun 2 juta ton. Kemudian kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton dari rata-rata di 30 juta ton," tuturnya dalam konferensi pers yang digelar di kantor GAPKI, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurutnya, jika persediaan atau suplai sawit Indonesia terhadap dunia berkurang akan berdampak pada melonjaknya harga minyak nabati dunia. Hal ini akan berimbas pada produk sawit yang mahal dan dapat menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia.

Adapun, menurut catatan GAPKI, produksi CPO (Crude Palm Oil) bulan Agustus 2024 mencapai 3.986 ribu ton, naik 10,2 persen dibandingkan produksi bulan Juli sebesar 3.617 ribu ton. Begitu pula dengan produksi PKO (Palm Kernel Oil) yang naik menjadi 391 ribu ton dari 344 ribu ton pada bulan Juli.

Kendati demikian, Eddy meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak akan secara sembrono menerapkan program tersebut. “Saya sangat meyakini pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasikan B50, selama produksi masih stagnan seperti sekarang ini,” kata Eddy.

Ia bahkan memandang rencana pengembangan dari B35 dan B40 tersebut merupakan sesuatu yang positif. Salah satunya karena dapat menjadi peluang pemerintah untuk mengoptimalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam negeri yang saat ini masih tertinggal dari negeri tetangga.

Dari data terbaru GAPKI, stok sawit di akhir Agustus mengalami penurunan menjadi 2.450 ribu ton dari 2.513 ribu ton pada akhir Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi sebanyak 10,2 persen, tingkat konsumsi dalam negeri yang naik 1,47 persen, serta peningkatan ekspor sebesar 6,35 persen.