TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.

Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman.

Menurut dia, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Muliaman mengatakan, Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi yang dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman.

Menurut International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund (SWF) adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang. Sementara menurut Deutsche Bank Research, sovereign wealth funds atau state investment funds adalah kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara yang memiliki, mengelola atau mengadministrasikan dana publik dan menginvestasikannya ke dalam aset-aset yang lebih luas dan lebih beragam.

Cikal Bakal Superholding seperti Temasek

Menurut Antara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Badan Danantara akan langsung di bawah Presiden Prabowo, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

Keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokusnya, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut pembentukan superholding BUMN masih dalam tahap kajian.

"Kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana," kata Tiko di Jakarta, Senin.

Tiko menyampaikan pembentukan superholding BUMN harus dilakukan secara matang.

Menurutnya, tujuan utama superholding adalah menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara, yang pengelolaannya profesional sehingga bisa menjadi perusahaan besar dan berstandar internasional.

"Kita tahu di dunia ada seperti Temasek (Singapura), ada seperti Khazanah (Malaysia). Kita yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia yang lain," ujarnya.

Tiko menyampaikan saat ini Kementerian BUMN sedang fokus untuk menyelesaikan restrukturisasi, seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Waskita Karya (Persero).

"Kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita. Harapan kita, nanti dengan selesainya restrukturisasi-restrukturisasi ini, kita kan mau mulai mentransformasi tahap berikutnya," ujar Tiko.

Tak hanya restrukturisasi, Kementerian BUMN juga akan ikut serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.

Menurut Tiko, program-program yang diusung oleh Prabowo akan diadopsi dan diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah BUMN.

Berikutnya: Rekam Jejak Muliaman dan Djenod

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli baru saja melakukan serah terima tugas (sertigas) dari Pelaksana Tugas (Plt) Menaker sebelumnya, Airlangga Hartarto. Yassierli menyebutkan pekerjaan yang akan pertama kali dirinya lakukan dalam 100 hari kerja sebagai Menaker adalah terkait dengan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Yang pertama adalah terkait dengan UMP. Ini kami sudah bahas bersama, ini adalah memang isu yang cukup strategis,” ucap Yassierli di hadapan awak media di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Selain itu, Yassierli juga akan berfokus untuk menciptakan lapangan kerja baru. Presiden Prabowo, kata dia, ingin adanya eksplorasi peluang di sektor digitalisasi dan hilirisasi untuk dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Ini menjadi penting melihat angka pengganguran yang cukup tinggi dan adanya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Di lain sisi mungkin ada pengangguran atau ada PHK. (Namun) ada peluang untuk kita meng-create job baru,” ujar Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Yassierli juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing dari tenaga kerja Indonesia. Dirinya menjanjikan dalam 100 hari kerja akan ada terobosan baru untuk meningkatkan kemampuan maupun kompetensi pekerja lewat program-program pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Berkaitan dengan produktivitas pekerja, Yassierli juga sempat menyinggung adanya upah berbasis produktivitas. Menurut Yassierli, kesejahteraan pekerja tidak hanya berasal dari UMP saja, namun bisa juga dari upah berbasih produktivitas tersebut. Sehingga menurutnya, dimensinya cukup luas.

“Upah itu juga bukan hanya UMP. Jadi juga ada upah berbasis kepada produktivitasnya. Jadi itu sangat luas,” ucapnya.

Kemnaker, kata Yassierli, juga akan menyiapkan anak-anak Indonesia untuk siap menjadi angkatan kerja maupun tenaga kerja. Kemnaker nantinya akan berkoordinasi bahkan bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk menyiapkan hal tersebut. Salah satunya dengan kementerian bidang pendidikan untuk dapat membantu terbentuknya sekolah-sekolah vokasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli baru saja melakukan serah terima tugas (sertigas) dari Pelaksana Tugas (Plt) Menaker sebelumnya, Airlangga Hartarto. Yassierli menyebutkan pekerjaan yang akan pertama kali dirinya lakukan dalam 100 hari kerja sebagai Menaker adalah terkait dengan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Yang pertama adalah terkait dengan UMP. Ini kami sudah bahas bersama, ini adalah memang isu yang cukup strategis,” ucap Yassierli di hadapan awak media di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Selain itu, Yassierli juga akan berfokus untuk menciptakan lapangan kerja baru. Presiden Prabowo, kata dia, ingin adanya eksplorasi peluang di sektor digitalisasi dan hilirisasi untuk dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Ini menjadi penting melihat angka pengganguran yang cukup tinggi dan adanya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Di lain sisi mungkin ada pengangguran atau ada PHK. (Namun) ada peluang untuk kita meng-create job baru,” ujar Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Yassierli juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing dari tenaga kerja Indonesia. Dirinya menjanjikan dalam 100 hari kerja akan ada terobosan baru untuk meningkatkan kemampuan maupun kompetensi pekerja lewat program-program pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Berkaitan dengan produktivitas pekerja, Yassierli juga sempat menyinggung adanya upah berbasis produktivitas. Menurut Yassierli, kesejahteraan pekerja tidak hanya berasal dari UMP saja, namun bisa juga dari upah berbasih produktivitas tersebut. Sehingga menurutnya, dimensinya cukup luas.

“Upah itu juga bukan hanya UMP. Jadi juga ada upah berbasis kepada produktivitasnya. Jadi itu sangat luas,” ucapnya.

Kemnaker, kata Yassierli, juga akan menyiapkan anak-anak Indonesia untuk siap menjadi angkatan kerja maupun tenaga kerja. Kemnaker nantinya akan berkoordinasi bahkan bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk menyiapkan hal tersebut. Salah satunya dengan kementerian bidang pendidikan untuk dapat membantu terbentuknya sekolah-sekolah vokasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar mengklaim bahwa regulasi di sektor lingkungan saat ini sudah cukup modern dan relevan dengan perkembangan internasional. Karena itu, ia berpesan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melanjutkan program tersebut.

Ia mengatakan bahwa regulasi yang ada telah mencoba menyelesaikan kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan akses kelola hutan. Di antaranya dengan membuat konsep tata kelola lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau environmental governance dan juga tengah menyiapkan carbon governance.

"Dalam hal ini yang paling penting adalah pemahaman kita semua bahwa ada hubungan kausalitas antar kebijakan. Ada societal relevance dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa 22 Oktober 2024.

Politikus dari Partai Nasdem ini berujar telah menyiapkan manual, Standar Operasional Prosedur (SOP), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan lain sebagainya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ia menganggap, pelayanan ini akan lebih baik ke depannya jika diteruskan di bawah kepemimpinan dua menteri baru.

Ia juga menekankan agar memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity dan juga perubahan iklim. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi isu kunci yang sering dibahas dalam skala nasional maupun internasional.

Kemudian, Siti merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

TEMPO.CO, Jakarta - PresidenPrabowoSubianto mengangkat sejumlah tokoh nasional untuk membantu pekerjaannya. Mereka diberi jabatan sebagai Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden.

Berikut profil pembantu khusus Presiden:

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto

Yovie, 56 tahun, merupakan musisi top, pengarang lagu dan pendiri grup band Kahitna yang terus eksis selama 38 tahun ini.

Iamengatakan ingin membantu mempercepat pemberdayaan ekonomi kreatif.“Semoga bisa membantu akselerasi (percepatan) dalam pemberdayaan ekonomi kreatif. Pengalaman kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif semoga bisa memberi masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan,” kata Yovie seperti dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan penugasan yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya tidak terlalu jauh dengan bidang yang digelutinya selama 40 tahun terakhir. Dia berharap dapat memberikan saran konstruktif dan riset bersama dengan tim.

Penasihat Khusus Presiden:

1. Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.
Wiranto, 77 tahun, sudah malang melintang di percaturan politik tingkat atas sejak Orde Baru. Mantan Panglima ABRI (TNI) ini, terjun ke politik melalui Golkar sebelum mendirikan Partai Hanura.

Ia pernah menjadi Menteri Hankam di masa Orde Baru dan kemudian menjadi Menko Polkam di Masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Jokowi. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

2. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Luhut juga diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo. Pada pemerintahan Jokowi, ia menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahun 2019.

Ia juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015–2016, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Luhut mengakhiri karier militernya ketika pensiun sebagai letnan jenderal dan menjabat Komandan Kodiklatad (1997–1998). Setelah itu, ia diangkat sebagai Duta Besar RI di Singapura (1999-2000). Ia kemudian dipanggil pulang dan diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Gus Dur (2000-2001).

4. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Bambang Brodjonegoro, 58 tahun, adalah anak tokoh pendidikan Soemantri Brodjonegoro dan adik Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Brodjonegoro.

Pakar ekonomi Universitas Indonesia ini pernah menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Riset.

5. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Purnomo, 73 tahun, bukan orang baru di bidang energi. Ia menjabat Menteri ESDM pada 3 pemerintahan (2000-2009) di masa Presiden Gus Dur, Megawati dan SBY. Ia lalu menjadi Menteri Pertahanan (2009-2014).

6. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

Muhadjir, 68 tahun, merupakan tokoh Muhammadiyah, yang menjadi Menteri Pendidikan (2016-2019), kemudian Menko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (2019-2024).

7. Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih, Raja Juli Antoni, mengatakan akan bertanggung jawab terhadap potensi-potensi kebocoran anggaran di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sering, dengan retorika yang meyakinkan, mengatakan banyak kebocoran-kebocoran di kementerian-kementerian," ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan di KLHK, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Raja Juli, dengan tidak adanya kebocoran, potensi yang dimiliki oleh hutan akan menjadi landasan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sebagai menteri, ia akan melakukan transparansi data melalui transformasi digital.

"Semakin sebuah institusi dapat diaudit, dapat diakses oleh publik dengan teknologi yang paling mutakhir, tentu kebocoran itu dapat kita antisipasi," katanya.

Raja Juli resmi menjadi Menteri Kehutanan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 21 Oktober 2024. Ia juga telah melakukan serah dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa, 22 Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurut Prabowo, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" kata Prabowo.

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Inventure pada September 2024 menunjukkan adanya 14 persen kelas menengah pernah bermain judi online selama enam bulan terakhir, sedangkan 86 persen tidak. Judi online itu meliputi slot online, domino QQ, poker online, casino online, togel online, sabung ayam online, taruhan olahraga (sports betting), dan sejenisnya.

“Dampak yang dihasilkan oleh judi online tidaklah main-main,” kata Managing Partner Inventure Yuswohady dalam konferensi pers secara daring soal Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? Pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dari 14 persen ini, sebanyak 69 persen mengurangi pengeluaran untuk bermain judi online itu. Kemudian, dari jenis pengeluaran yang dikurang itu, sebanyak 79 persen memangkas pembelian rokok, ada 72 persen mengurangi uang makan, dan 72 persen uang untuk liburan.

“Ini adalah ancaman serius bagi kestabilan finansial keluarga,” kata dia.

Kemudian, ada 38 persen pemain judi online mengurangi pengeluaran untuk cicilan kendaraan, ada 21 persen mengurangi biaya sewa rumah, dan sebanyak 18 persen mengurangi biaya pendidikan.

Hasil survei serupa juga menunjukkan adanya 49 persen kelas menegah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya. Dari 49 persen itu, sebanyak 85 persen mengatakan mereka menurunkan daya beli karena kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan transportasi.

“Ini nyaris setengahnya, mereka berasal dari aspiring middle class (kelas menegah bawah),” kata Yuswohady.

Kelompok 49 persen ini, sebanyak 85 persen menurunkan daya beli karena kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan sebanyak 52 persen, dan pendapatan yang stagnan 45 persen.

Sementara itu, dari responden yang mengaku menurunkan daya beli ini, mereka juga menyebutkan telah memangkas pengeluaran rumah tangga. Hasilnya, pengeluaran untuk membership atau langganan (Netflix, Spotify, gym, dll), renovasi rumah, dan produk skincare premium.

Namun, kelompok ini juga mengaku hanya memangkas sebagain kecil pengeluaran mereka untuk membeli barang fesyen baru (baju, Sepatu, tas, dll), makan di luar (restoran, kafe, dll), dan biaya pendidikan non-formal (kursus, privat, kelas yoga, dll).

“Makan enak itu tidak dipangkas. Ini menunjukkan di Indonesia budaya kelas menegah, nongkrong menjadi penting,” kata dia.

Survei ini melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden ini juga berasal dari kelas menengah milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluarannya, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1-9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluran di atas Rp 9,6 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 22 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pelantikan pejabat yang akan membantu pemerintahannya sampai hari ketiga setelah pelantikannya, Minggu 20 Oktober 2024.

Berikutnya, para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Terakhir, hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung

Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo....

<!--more-->

3. Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo, Siapa dan Apa Tugas Mereka?

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pelantikan pejabat yang akan membantu pemerintahannya sampai hari ketiga setelah pelantikannya, Minggu 20 Oktober 2024.

Setelah melantik 108 menteri dan wakil menteri pada Senin, 21 Oktober, Prabowo giliran melantik staf khusus, penasihat khusus dan utusan khusus di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pejabat yang dilantik hari ini adalah musisi Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Selain Yovie, pelantikan juga dilakukan pada Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Gaji dan Tunjangan Baru Hakim, Kenang-kenangan dari Presiden Jokowi

Para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Peraturan Pemerintah berjudul Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung itu, menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim.

Para hakim pada awal Oktober 2024 menggelar mogok yang mereka sebut Hakim Cuti Bersama untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak berubah selama 12 tahun.

Berdasarkan salinan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024, atau 2 hari sebelum lengser.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Survei: 1 dari 3 Gen Z Akses Pinjol, Mayoritas untuk Beli Gadget Terbaru....

<!--more-->

5. Survei: 1 dari 3 Gen Z Akses Pinjol, Mayoritas untuk Beli Gadget Terbaru

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024. Sementara itu, 66 persen Gen Z menyatakan tak pernah mengkases layanan pinjol yang meliputi Kredivo, Dana, Akulaku, Easy Cash, dan lain-lain.

“Artinya 1 dari 3 Gen Z mengakses pinjol. Alasan paling dominan untuk memberli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan berdasarkan hasil survei, ada 61 persen Gen Z menggunakan hasil pinjol ini untuk membeli barang konsumsi (gadget, peralatan rumah tangga, dll); 35 persen Gen Z berbelanja (baju, sepatu, dll di toko online atau offline) dari hasil pinjol; 27 persen untuk modal usaha; 23 persen gen Z menggunakan pinjol untuk nongkrong dan liburan (ngopi, ongkos transportasi, makanan, maupun belanja saat liburan).

Selain itu, ada juga 18 persen Gen Z yang menggunakan pinjol untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 13 persen untuk membayar cicilan yang sudah ada, dan 5 persen untuk biaya pendidikan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Praktik gesek tunai atau gestun di kalangan pengguna kartu kredit jadi perhatian perbankan. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. mengingatkan agar nasabah menghindari praktik melanggar hukum yang bisa membahayakan data pribadi tersebut.

Consumer Lending Business Head Bank Damanon, Enriko Sutarto , mengungkapkan bahwa praktik gesek tunai bisa membuat nasabah menjadi korban pencurian data hingga praktik pencucian uang. Sebagai informasi, praktik gesek tunai memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu.

“Meski terlihat praktis, gestun atau gesek tunai sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah,” kata Enriko dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 22 Oktober 2024.

Ia menegaskan praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, kata dia, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurutnya, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gesek tunai atau gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas. Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

“Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara illegal,” katanya.

Sebagai alternatif, Enriko mengatakan, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

“Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah,” ungkapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Peraturan Pemerintah berjudul Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung itu, menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim.

Para hakim pada awal Oktober 2024 menggelar mogok yang mereka sebut Hakim Cuti Bersama untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak berubah selama 12 tahun.

Berdasarkan salinan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024, atau 2 hari sebelum lengser.

"Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim," demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Pada bagian menimbang PP tersebut, disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim, selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

"Besaran gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini," petikan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 44 Tahun 2024, gaji pokok hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan.

Gaji pokok terendah adalah hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun, yakni sebesar Rp2.785.700. Sementara itu, gaji pokok tertinggi adalah hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun, yaitu sebesar Rp6.373.200.

Gaji pokok tersebut meningkat jika dibandingkan PP Nomor 94 Tahun 2012. Sebelumnya, gaji pokok hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun adalah Rp2.064.100 dan hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun hanya Rp4.978.000.

Selain itu, tunjangan jabatan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 44 Tahun 2024, hakim madya muda/letnan kolonel di tingkat banding mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp38.200.000 yang sebelumnya hanya Rp27.200.000.

Sementara itu, hakim pratama di tingkat pertama Pengadilan Kelas IA Khusus mendapat tunjangan jabatan Rp19.600.000. Sebelumnya, tunjangan untuk hakim pada tingkatan tersebut hanya Rp14.000.000.

Gaji Pokok

Tunjangan

A. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer

B. Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

C. Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI) atau Dilmil Tipe A

D. Pengadilan Kelas IB atau Dilmil Tipe B

E. Pengadilan Kelas II

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024. Sementara itu, 66 persen Gen Z menyatakan tak pernah mengkases layanan pinjol yang meliputi Kredivo, Dana, Akulaku, Easy Cash, dan lain-lain.

“Artinya 1 dari 3 Gen Z mengakses pinjol. Alasan paling dominan untuk memberli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan beradasarkan hasil survei, ada 61 persen Gen Z menggunakan hasil pinjol ini untuk membeli barang konsumsi (gadjet, peralatan rumah tangga, dll); 35 persen Gen Z berbelanja (baju, sepatu, dll di toko online atau offline) dari hasil pinjol; 27 persen untuk modal usaha; 23 persen gen Z menggunakan pinjol untuk nongkrong dan liburan (ngopi, ongkos transportasi, makanan, maupun belanja saat liburan). Selain itu, ada juga 18 persen Gen Z yang menggunakan pinjol untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 13 persen untuk membayar cicilan yang sudah ada, dan 5 persen untuk biaya pendidikan.

“Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup Gen Z yang gemar mendokumentasikan aktivitas mereka saat menonton konser atau liburan, kemudian mengunggah ke media sosial,” kata dia.

Yuswohady menyebut fenomena Gen Z yang mengakses pinjol ini karena lipstick effect. Dia menyebut dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, fenomena lipstick effect ini semakin menonjol di kalangan Gen Z.

“Ketika tekanan finansial meningkat, banyak dari mereka mencari pelarian melalui pembelian barang-barang affordable luxury, seperti produk kecantikan, pakaian branded terjangkau, atau aksesoris mewah kecil,” kata dia.

Selanjutnya: Daya Beli Kelas Menengah....

<!--more-->

Daya Beli Kelas Menengah

Hasil sigi serupa juga menunjukkan adanya 49 persen kelas menegah mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya. Dari 49 persen itu, sebanyak 85 persen mengatakan mereka mengalami penurunan daya beli karena kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan transportasi.

“Ini nyaris setengahnya, mereka berasal dari aspiring middle class (kelas menegah bawah),” kata Yuswohady.

Kelompok 49 persen ini, sebanyak 85 persen mengalami penurunan daya beli karena kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan sebanyak 52 persen, dan pendapatan yang stagnan 45 persen.

Sementara itu, dari responden yang mengaku menurunkan daya beli ini, mereka juga menyebutkan telah memangkas pengeluaran rumah tangga. Juga mengurangi pengeluaran untuk membership atau langganan (Netflix, Spotify, gym, dll), renovasi rumah, dan produk skincare premium. Namun, kelompok ini juga mengaku hanya memangkas sebagian kecil pengeluaran mereka untuk membeli barang fesyen baru (baju, sepatu, tas, dll), makan di luar (restoran, kafe, dll), dan biaya pendidikan non-formal (kursus, privat, kelas yoga, dll).

“Makan enak itu tidak dipangkas. Ini menunjukkan, di Indonesia budaya kelas menengah, nongkrong menjadi penting,” kata dia.

Survei ini melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluarannya, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluran di atas Rp 9,6 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Yassierli telah resmi menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode 2024-2029. Yassierli didampingi oleh Immanuel Ebenezer Gerungan yang akan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Dalam sambutannya, Yassierli menyebutkan ketenagakerjaan tidak semata-mata soal buruh, tapi juga soal investasi.

“Kita harus melihat ketenagakerjaan ini tak hanya sebatas tempat buruh. Tapi bagaimana mencari solusi terbaik bagi para buruh, dan juga solusi tepat bagaimana investasi serta ekonomi bisa tumbuh,” kata Yassierli di ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024

Isu maupun permasalahan yang ada di sektor ketenagakerjaan, kata Yassierli, akan coba dicarikan solusi yang paling optimal. Ia mengatakan akan berdiskusi dengan para stakeholder untuk bisa merumuskan jalan keluar yang paling tepat. Yassierli menyatakan dia siap untuk bisa menyelesaikan segala tantangan tersebut.

“Kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan ini,” kata Yassierli di hadapan para awak media.

Tantangan-tantangan di sektor ketenagakerjaan tersebut salah satunya adalah soal angka pengangguran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, mengatakan tantangan tersebut sangat berat bagi dirinya. Hanya saja, ia mencoba tetap optimistis karena memiliki presiden seperti Prabowo Subianto dan menteri seperti Yassierli.

“Tugas kita di sini berat sekali, tapi selain punya Presiden yang punya keberanian, kita juga punya Menteri yang luar biasa. Jadi kami akan saling sinergi,” kata pendiri Prabowo Mania 08 tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar serah terima tugas (sertigas) Pelaksana Tugas (Plt) Menaker Airlangga Hartarto kepada Menaker periode 2024-2029 Yassierli. Sertigas juga dilakukan untuk posisi Wamenaker, dimana Wamenaker periode 2022-2024 Afriansyah Noor akan digantikan Wamenaker periode 2024-2029 Immanuel Ebenezer Gerungan.