TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mengklaim sudah mempersiapkan sejumlah mekanisme untuk memonitor risiko pelaksanaan program tiga juta rumah per tahun. Program tersebut rencananya bakal berjalan di pemerintahan Prabowo Subianto. Mekanisme yang disiapkan BTN bertujuan mencegah tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang tinggi.

Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, mengatakan BTN memiliki mekanisme internal yang kuat untuk memonitor risiko kredit untuk mencegah NPL. Baik untuk program kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi maupun non subsidi. “Kami selalu menjaga agar debitur saat ini kolektibilitasnya lancar untuk tetap di status tersebut dan tidak turun ke kolektibilitas yang lebih rendah,” kata Ramon saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024 lalu.

Selain itu, untuk konteks KPR subsidi, dengan adanya jaminan dari pemerintah maka risiko itu kredit macet dapat dicegah. Menurutnya, selama ini NPL di KPR subsidi masih berada di level rendah dan terkelola dengan baik.

Ramon juga mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk menyokong kredit, selain berasal dari APBN juga berasal dari berbagai mekanisme pendanaan luar dan dalam negeri. Menurutnya, sekuritisasi aset merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. “Selain itu, pemerintahan baru rencananya akan menggulirkan dana investasi, namun hingga belum ada informasi lebih lanjut,” kata dia.

Pemerintahan Prabowo Subiyanto mematok target membangun 3 juta hunian setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah yang dibangun. "Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar, Hashim Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. BTN merupakan mitra perbankan yang telah berdiskusi dengan Satgas Perumahan.

Ramon mengatakan saat ini, sebagai pemain dengan pangsa 80 persen pasar KPR di Indonesia, BTN berkomitmen mendukung program tersebut. Menurutnya BTN memimiliki pengalaman membantu program satu juta rumah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan siap meningkatkan kapasitas pada pemerintahan Prabowo Subianto.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) menerjunkan ratusan personel siaga dan suplai kelistrikan berlapis dalam rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroannya telah memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan dalam kondisi prima untuk acara pelantikan serta pelaksanaan pesta rakyat setelah agenda pelantikan.

"Kami telah mempersiapkan seluruh infrastruktur kelistrikan dengan sebaik-baiknya sehingga baik selama pelantikan presiden dan wakil presiden maupun pesta rakyat berjalan lancar dan tanpa kendala," kata Darmawan dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Darmawan mengatakan PLN telah menetapkan masa siaga mulai dari tanggal 15 hingga 24 Oktober 2024. Selama periode tersebut, para personel dengan peralatan lengkap bersiaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk gangguan teknis yang bisa terjadi.

“Personil dan peralatan khusus juga telah kami siagakan agar tidak ada kendala yang mengganggu proses acara penting ini," ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya Lasiran mengatakan kondisi sistem kelistrikan Jakarta berada dalam kondisi aman dengan Daya Mampu Pasok sebesar 8.919 Megawatt (MW) dan Beban Puncak di angka 5.882 MW. Sehingga, terdapat Cadangan Daya sebesar 3.037 MW atau setara 34,05 persen.

Selanjutnya: “Dengan cadangan daya yang cukup dan kesiapan seluruh personel...."

<!--more-->

“Dengan cadangan daya yang cukup dan kesiapan seluruh personel serta peralatan pendukung, kami sukses menjaga keandalan pasokan listrik selama seluruh rangkaian acara pelantikan berlangsung,” ujar Lasiran.

Dia menyebut PLN juga menerjunkan 773 personel yang bersiaga 24 jam. Sedangkan untuk peralatan yang disiagakan adalah termasuk 55 Uninterruptible Power Supply (UPS) (10.125 kVA), 7 Unit Kabel Bergerak (UKB) (6.635 meter), 9 Unit Gardu Bergerak (UGB) (7.980 kVA), 5 mobil deteksi, 3 genset (950 kVA), dan 4 crane.

“Dukungan peralatan lengkap akan mem-backup pasokan listrik di 36 lokasi krusial, seperti Istana Negara, Kompleks MPR/DPR RI, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Bandara Halim, 18 hotel tamu negara, dan 14 panggung Pesta Rakyat di Jalan Sudirman, dipantau dari 4 posko siaga,” ujar Lasiran.

Selain itu, PLN juga menyiagakan 17 unit EV Charging Mobile, terdiri dari 10 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan 7 SPKLU roda dua di Parkir Selatan SUGBK. SPKLU ini melayani 536 kendaraan listrik, termasuk 323 mobil tamu negara dan 213 motor untuk operasional TNI dan Polri.

“Kami berkomitmen untuk memastikan keandalan listrik selama acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan lancar, termasuk pesta rakyat setelahnya. Seluruh persiapan yang kami lakukan merupakan bentuk dukungan penuh PLN untuk kesuksesan peristiwa penting ini,” kata Lasiran.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk era Presiden Jokowi. Presiden ke-8 yang baru dilantik Minggu, 20 Oktober 2024 itu lantas membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian baru di luar Kementerian Pekerjaan Umum.

Prabowo juga telah mengumumkan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Minggu malam. Maruarar merupakan politikus Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo mengumumkan Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Prabowo menyatakan pelantikan anggota kabinet akan dilaksanakan Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Rencana Prabowo memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menanggapi rencana tersebut dan menyarankan Prabowo mengembangkan Kementerian Perumahan menjadi Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan. Menurut dia, pengembangan itu bakal lebih efektif dan efisien.

“Ini untuk mensinkronkan rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun, 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan,” kata Nirwono kepada Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024.

Adapun Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim, saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga berharap Kementerian Perumahan bakal diisi kalangan professional. Kalaupun politikus, ia berharap Menteri Perumahan merupakan sosok yang ahli di bidangnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto ihwal hilirisasi atau penghilirian komoditas. Dalam pidato pertama usai dilantik kemarin, Prabowo menyebut penghiliran harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran.

Aulia menilai pernyataan Prabowo hanya sebatas mengakomodir hasrat para pemilik modal. “Tidak ada semangat untuk mendorong nasionalisasi aset, seperti sumber daya alam berbasi nikel yang ada di Sulawesi Tengah yang saat ini massif beroperasi, sehingga betul-betul bisa mensejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi,” ujar Aulia.

Aktivis lingkungan Sulawesi Tengah itu mengatakan, Prabowo seharusnya tidak hanya sekadar melanjutkan penghilirian yang dimulai Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya. Namun, sudah menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya alam, seperti nikel, berbasis rakyat.

“Kalau dorongannya partisipatif rakyat, saya kira hilirisasi yang dicita-citakan bisa tercapai,” kata Aulia. Selain itu, pengelolaan dampak lingkungan bisa lebih terkontrol. “Penangannnya akan jauh lebih efisien karena partisipatif,” tuturnya.

Dalam konteks penghilirian nikel, Aulia mengingatkan ihwal persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Terlebih, persoalan nikel diamini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika menyampaikan hasil disertasinya di Universitas Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Saat itu, Bahlil menyebut penghiliran nikel belum menguntungkan warga lokal, tetapi investor dan pemerintah pusat. Industri penghiliran nikel juga masih banyak menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi presiden ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo mengatakan melalui penghiliran komoditas, Indonesia akan memperoleh nilai tambah. juga mengatakan semua komoditas harus bisa dinikmati seluruh rakyat.

“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kira bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera,” katanya.

Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto ihwal hilirisasi atau penghilirian komoditas. Dalam pidato pertama usai dilantik kemarin, Prabowo menyebut penghiliran harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran.

Aulia menilai pernyataan Prabowo hanya sebatas mengakomodir hasrat para pemilik modal. “Tidak ada semangat untuk mendorong nasionalisasi aset, seperti sumber daya alam berbasi nikel yang ada di Sulawesi Tengah yang saat ini massif beroperasi, sehingga betul-betul bisa mensejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi,” ujar Aulia.

Aktivis lingkungan Sulawesi Tengah itu mengatakan, Prabowo seharusnya tidak hanya sekadar melanjutkan penghilirian yang dimulai Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya. Namun, sudah menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya alam, seperti nikel, berbasis rakyat.

“Kalau dorongannya partisipatif rakyat, saya kira hilirisasi yang dicita-citakan bisa tercapai,” kata Aulia. Selain itu, pengelolaan dampak lingkungan bisa lebih terkontrol. “Penangannnya akan jauh lebih efisien karena partisipatif,” tuturnya.

Dalam konteks penghilirian nikel, Aulia mengingatkan ihwal persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Terlebih, persoalan nikel diamini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika menyampaikan hasil disertasinya di Universitas Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Saat itu, Bahlil menyebut penghiliran nikel belum menguntungkan warga lokal, tetapi investor dan pemerintah pusat. Industri penghiliran nikel juga masih banyak menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi presiden ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo mengatakan melalui penghiliran komoditas, Indonesia akan memperoleh nilai tambah. juga mengatakan semua komoditas harus bisa dinikmati seluruh rakyat.

“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kira bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera,” katanya.

Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melakukan rekonstruksi jalan dan jembatan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Senior Manager Representative Office 1 PT JTT, Amri Sanusi, mengatakan pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi standar minimum pelayanan (SPM).

Adapun, berikut titik lokasi pekerjaan dan jadwalnya:

• Rekonstruksi jembatan di KM 62+720 arah Jakarta lanjur 1 (Senin, 21 Oktober 2024 pukul 09.00 hingga Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 14.00)
• Rekonstruksi jalan di KM 50+590 sampai KM 50_605 arah Jakarta lajur 1 (Senin, 21 Oktober 2024 pukul 08.00 hingga Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 08.00)

“PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud,” ujar Amri melalui keterangan tertulis, Ahad malam, 20 Oktober 2024. “Kami mengimbau seluruh pengguna jalan mengantisipasi perjalanan.”

Amri juga mengingatkan pengguna jalan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, serta mengisi daya atau bahan bakar sebelum memulai perjalanan. “Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu, terutama di sekitar lokasi pekerjaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Amri mengatakan, PT Jasamarga Transjawa Tol telah menyiapkan prosedur mitigasi, seperti pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, serta menyiapkan contradlow bilsa lalu lintas padat. Ia juga memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO).

Amri juga mengatakan sosialisasi rencana kerja sudah disampaikan kepada pengguna jalan melalui media spanduk imbauan pekerjaan dan Dynamic Message Sign (DMS) di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan Cikampek. Ia berharap informasi ini bisa diterima baik oleh pengguna jalan tol.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 20 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, yang dia namai Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Disusul, ada 108 orang yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Berikutnya, Prabowo Subianto baru saja resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia akan menggantikan Joko Widodo sebagai RI-1 mulai tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya pasca dilantik, Prabowo banyak membahas permasalahan ekonomi, khususnya soal kemiskinan.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Umumkan Kabinetnya, Ini Daftar Tim Ekonomi....

<!--more-->

1. Prabowo Umumkan Kabinetnya, Ini Daftar Tim Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, yang dia namai Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

"Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Indonesia periode 2024-2029," katanya mengawali pengumuman nama-nama menteri dengan didamping Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," kata Prabowo. Tim ekonomi Presiden Prabowo terdiri atas 3 menteri koordinator dan 19 menteri. Berikut Tim Ekonomi Prabowo

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk akan menjadi beban berat APBN. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang menjadi Wakil Mendagri bersama Ribka Haluk, menyinggung kabinet dengan postur gemuk demi mengakomodasi semuanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi....

<!--more-->

3. Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi, Tapi Tak Bahas Deflasi dan Kelas Menengah

Prabowo Subianto baru saja resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia akan menggantikan Joko Widodo sebagai RI-1 mulai tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya pasca dilantik, Prabowo banyak membahas permasalahan ekonomi, khususnya soal kemiskinan.

“Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden, Ahad, 20 Oktober 2024 di kompleks Senayan, Jakarta.

Selain membahas soal kemiskinan, Prabowo juga membahas beberapa topik ekonomi lainnya. Ia sempat menyebutkan soal pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi. Di tengah keadaan politik dunia yang tidak stabil, Prabowo menilai perlu adanya kemandirian ekonomi Indonesia, terkhusus di sektor pangan dan energi.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Sebut Banyak Anggaran Bocor, Prabowo: Kolusi Pejabat dengan Pengusaha Nakal, Tidak Patriotik

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinetgemuk akan menjadi beban berat APBN.

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang menjadi Wakil Mendagri bersama Ribka Haluk, menyinggung kabinet dengan postur gemuk demi mengakomodasi semuanya.

"Makanya, kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang 'kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya, itu bisa dilakukan dengan baik," ujarnya, Kamis lalu usai pembekalan di Hambalang.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk mengawasi puluhan kementerian yang akan dia pimpin.

Hal tersebut harus dilakukan demi memastikan kabinet gemuk tersebut tidak menjadi lahan para elit untuk melakukan korupsi.

"Pemberantasan korupsi harus jadi menjadi penekanan atau titik beratnya demi pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintahannya jauh lebih baik untuk pemberantasan korupsi," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Kamis lalu.

Menurut Igor, penggemukan kabinet dipastikan akan memakan anggaran negara cukup besar. Anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan para menteri dengan cara memberikan kinerja yang berdampak kepada masyarakat.

Jika di tengah perjalanan para menteri yang telah terpilih justru tersandung kasus korupsi, maka hal tersebut akan menimbulkan kemarahan dari publik, terkhusus yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Karena hal tersebut, Igor menilai pakta integritas agar para menteri tidak melakukan korupsi harus dibentuk dalam kabinet Prabowo-Gibran

Tidak hanya dalam kabinet, Igor juga menilai Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.

Berikut Susunan Kabinet Merah Putih:

7 Menko:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
5. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

41 Menteri:

1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
2. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
3. Menteri Luar Negeri: Sugiono
4. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
5. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

6. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
7. Menteri HAM: Natalius Pigai
8. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

11. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
12. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
13. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
14. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
15. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

16. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
17. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
18. Menteri Perdagangan: Budi Santoso
19. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
20. Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo

21. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
22. Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
23. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
24. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
25. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid

26. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
27. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
28. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy

31. Menteri PAN RB: Rini Widyantini
32. Menteri BUMN: Erick Thohir
33. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
34. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
35. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

36. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
37. Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
38. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
39. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
40. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
41. Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo

5 Pejabat Setingkat Menteri:

1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
2. Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
3. Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasbi Hasan
5. Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

Berikutnya: Daftar 55 Wakil Menteri <!--more-->

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
3-4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro
5-6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk
7-9. Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Ugroseno

10. Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan
11. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii
12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej
13. Wakil menteri HAM: Mugianto MAP
14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim

15-17. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu
18-19. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq, Atit Latipulhayat
20-21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan, Stella Christie
22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono
25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer
26-27. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BPPMI: Christina Aryani, Dzulfikar Tawalla
28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esto Widya Putru
30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot
31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri hamzah
33. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga
35. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
36-37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

40. Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan
41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ossy Dermawan
42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona: Febrian Alfianto
43. Wakil Menteri PAN RB: Purwadi Arianto
44-45. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria

46. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Isyana Bagoes Oka
47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH: Diaz Faisal Malik Hendropriyono
48. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM: Todotua Pasaribu
49. Wakil Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza

51. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa
52. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene umar
53. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
54. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
55. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari

Berikutnya: Habiskan Banyak Anggaran <!--more-->

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Angka tersebut menurut Celios melonjak sebesar Rp 389,4 miliar dibanding pemerintahan Jokowi. Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” bunyi laporan tersebut.

Estimasi perhitungan sederhana ini baru memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut. Belum termasuk estimasi hitungan anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja infrastruktur membangun gedung kementerian yang baru. Artinya, potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) bisa lebih besar lagi.

Pemecahan sejumlah kementerian seperti PUPR menjadi Kemneterian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan, serta Kementerian Koperasi berdiri sendiri terpisah dari Kementerian UKM, membuat jumlah pejabat eselon akan bertambah pula.

Pada umumnya, para menteri mendapat pengawalan polisi untuk menembus kemacetan jalan raya. Jika kementerian bertambah dan jumlah wakil menteri juga membengkak, bisa dipastikan jumlah personel kepolisian yang harus mengawal mereka akan bertambah.

Pada 2015, Komisi Kepolisian Nasional mencatat ada sekitar 160 personel dan kendaraan milik polisi yang dipakai untuk mengawal pejabat di jalanan. Jumlah tersebut hanya berasal dari Polda Metro Jaya.

Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penylisan artikel ini.

Pilhan Editor: Ahmad Dhani Ingin Evaluasi LKMN Agar Pembagian Royalti kepada Musisi Lebih Transparan

TEMPO.CO, Jakarta -Musikus sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengatakan akan mengevaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar tata kelola pembagian royalti terhadap musisi bisa lebih baik. Ia menilai, selama ini pembagian royalti tidak begitu transparan.

“Dulu kan lembaga nirlaba, mungkin ada ide supaya pemerintah ikut campur dalam membagi royalti sehingga transparansi itu bisa dibuat, selama ini transparansi itu tidak ada di LMKN,” kata Dhani saat ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR RI, Ahad, 20 Oktober 2024.

Politikus Partai Gerindra berharap Menteri Kebudayaan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberbaiki sektor budaya pop, yakni film dan musik. Pasalnya, kata dia, film dan musik merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia.

Siang kemarin, Dhani juga berharap bisa bekerja sama dengan Fadli Zon, yang ia sebut akan menjadi Menteri Kebudayaan dalam membenahi industri film dan musik Indonesia. Malam harinya, Fadli Zon memang secara resmi ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Kebudayaan.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan kepada LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Dari tahun ke tahun, nilai royalti yang dikumpulkan di Indonesia terus bertambah.

Melansir, Indonesia.go.id, Ketua LMKN, Dharma Oratmangun mengatakan pada 2020 royalti yang diterima berjumlah Rp29,1 miliar. Sempat turun pada 2021 menjadi Rp19,9 miliar di 2021, namun secara berturut-turut tumbuh menjadi Rp35 miliar pada 2022 dan Rp55,2 miliar pada 2023. Dharma menargetkan pada 2024 ini mampu mengumpulkan royalti hingga Rp120 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta -Musikus sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengatakan akan mengevaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar tata kelola pembagian royalti terhadap musisi bisa lebih baik. Ia menilai, selama ini pembagian royalti tidak begitu transparan.

“Dulu kan lembaga nirlaba, mungkin ada ide supaya pemerintah ikut campur dalam membagi royalti sehingga transparansi itu bisa dibuat, selama ini transparansi itu tidak ada di LMKN,” kata Dhani saat ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR RI, Ahad, 20 Oktober 2024.

Politikus Partai Gerindra berharap Menteri Kebudayaan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberbaiki sektor budaya pop, yakni film dan musik. Pasalnya, kata dia, film dan musik merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia.

Siang kemarin, Dhani juga berharap bisa bekerja sama dengan Fadli Zon, yang ia sebut akan menjadi Menteri Kebudayaan dalam membenahi industri film dan musik Indonesia. Malam harinya, Fadli Zon memang secara resmi ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Kebudayaan.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan kepada LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Dari tahun ke tahun, nilai royalti yang dikumpulkan di Indonesia terus bertambah.

Melansir, Indonesia.go.id, Ketua LMKN, Dharma Oratmangun mengatakan pada 2020 royalti yang diterima berjumlah Rp29,1 miliar. Sempat turun pada 2021 menjadi Rp19,9 miliar di 2021, namun secara berturut-turut tumbuh menjadi Rp35 miliar pada 2022 dan Rp55,2 miliar pada 2023. Dharma menargetkan pada 2024 ini mampu mengumpulkan royalti hingga Rp120 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo menepati janjinya mewujudkan swasembada pangan. Dorongan tersebut bakal disertai pengawasan perjalanan Prabowo yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Kami optimis DPR akan membuat dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau (Prabowo) dalam lima tahun," ujarnya saat ditemui usai acara pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024.

Mantan Ketua Banggar DPR itu menyoroti ketahanan pangan Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dalam paparannya, impor pangan meroket hingga membuat defisit sebesar US$ 37 miliar atau setara dengan Rp 573 triliun (kurs Rp 15.474 hari ini). "Dalam hal ini, seluruh produk-produk sektor pertanian, impor kita dibandingkan ekspor kita defisit hampir US$ 37 miliar. Itu artinya Rp 526 triliun," ujar Said.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Said mengatakan DPR dan Pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya di bagian hulu pangan melalui program subsidi yang akan disalurkan langsung ke petani. "Beliau (Prabowo) menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan. Hal itu jadi salah satu yang disampaikan dalam pidato Prabowo setelah resmi dilantik pagi ini. Indonesia, kata Prabowo, harus bisa swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Kompleks DPR/MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, swasembada menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki oleh Indonesia. “Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ucap Presiden RI kedelapan tersebut.

Prabowo sendiri memprediksi, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan hanya dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Prabowo mengatakan, prediksi ini ia dapatkan setelah melakukan diskusi dengan beberapa ekonom. Bahkan, ia yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Vedro Imanuel G dan Annisa Febiola berkontribusi dalam tulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo-Gibran. Di kabinet baru ini, Sri Mulyani bakal ditemani tiga wakil menteri sekaligus. Mereka adalah Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, serta Anggito Abimanyu. Ia juga menunjukkan foto bersama dirinya dengan tiga calon anak buahnya tersebut di laman Instagram pribadinya.

“Berfoto bersama tiga calon Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara; Thomas Djiwandono; Anggito Abimanyu,” tulis Sri Mulyani dalam postingan terbaru di laman Instagram pribadinya, Ahad, 20 oktober 2024.

Eks Direktur Bank Dunia tersebut terlihat berfoto dengan ketiga anak buahnya tersebut. Keempatnya kompak mengenakan setelan batik bewarna coklat. Sri Mulyani menyebut, mereka berempat juga akan terus kompak menjaga dan mengelola keuangan negara dengan penuh amanah. “Kompak menjaga dan mengelola Keuangan negara dengan baik dan amanah,” tulisnya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan pada Ahad malam. Dengan begitu, Sri MUlyani resmi menyandang status menkeu tiga presiden. Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah pernah menjabat posisi Menkeu dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga era kepemimpinan Joko Widodo.

Para wamenkeu yang mendampingi Sri Mulyani ternyata juga bukan wajah yang baru di kementerian keuangan. Baik Suahasil Nazara maupun Thomas Djiwandono, keduanya merupakan duet wamenkeu dalam era pemerintahan Joko Widodo. Thomas masuk belakangan. Ia baru dilantik oleh Joko Widodo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Sementara Anggito Abimanyu merupakan eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Ia menjabat Kepala BKF Kemenkeu selama tahun 2003 sampai 2010. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan pada tahun 1999 hingga tahun 2003.