TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 5 Juli 2024 dimulai dari wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.

Disusul, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengeluarkan lima butir pernyataan sikap Kemenkes atas pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof. Budi Santoso, di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berikutnya, harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau harga emas Antam hari ini, Jumat, 5 Juli 2024 naik Rp 5.000 dibandingkan harga pada perdagangan kemarin. Harga emas Antam per gram hari ini dicatat pada level Rp Rp 1.383.000.

Terakhir, pemerintah berencana membentuk family office atau kantor keluarga bagi para hartawan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kantor keluarga merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha, namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia....

<!--more-->

1. Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Serikat Pekerja: Terkait Robotisasi

Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Pengurus serikat pekerja menjelaskan alasan rencana pemutusan kerja muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang.

"Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. 5 Poin Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair Prof Budi Santoso

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengeluarkan lima butir pernyataan sikap Kemenkes atas pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof. Budi Santoso, di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Prof Budi dalam pernyataannya mengaitkan pemecatan yang dia alami dengan sikap pribadinya menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing di Indonesia.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG pada Rabu, 3 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai....

<!--more-->

3. Suharso Monoarfa Yakin pembangunan IKN Sesuai Target di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Optimisme saya IKN tetap jalan,” ujarnya setelah rapat dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Meski pemerintah memiliki program seperti makan bergizi gratis, yang juga memakai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, Suharso menjamin pembangunan IKN tidak terhambat.

Lagi pula menurut dia, ibu kota baru tidak selamanya menggunakan kas negara. Ia yakin pembangunannya bisa dengan partisipasi publik atau melalui investor swasta. “Kota kan tidak hanya akan diisi oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 5.000 ke Rp 1.383.000 per gram

Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau harga emas Antam hari ini, Jumat, 5 Juli 2024 naik Rp 5.000 dibandingkan harga pada perdagangan kemarin. Harga emas Antam per gram hari ini dicatat pada level Rp Rp 1.383.000. Pada Kamis kemarin, harga emas Antam berada di level Rp 1.378.000 per gram.

Harga jual kembali atau buyback emas Antam hari ini pun naik Rp 3.000 menjadi Rp 1.251.000 per gram. Harga buyback emas harus merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) 22. Besarannya 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk yang tidak memegang NPWP.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office....

<!--more-->

5. Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso Monoarfa: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

Pemerintah berencana membentuk family office atau kantor keluarga bagi para hartawan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kantor keluarga merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha, namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak.

Menurut Suharso Monoarfa, pemerintah selama ini sudah menyambut baik orang kaya yang ingin menyimpan hartanya di Indonesia, namun tidak perlu ada iming-iming insentif pajak. “Orang kaya tinggal di tempat kita itu terbuka,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Ia berujar pemerintah harus berhemat dalam memberikan insentif fiskal, karena negara sedang dihadapkan dengan tantangan menaikan rasio pajak dan pendapatan. Dibanding menawarkan insentif, menurut dia, lebih baik diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Seperti misalanya dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus ketua satuan tugas (satgas) judi online, Hadi Tjahjanto, mengatakan penyidik di badan reserse kriminal atau Bareskrim Polri sudah menerima daftar rekening yang terindikasi judi daring. Penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan pembekuan.

Rekening yang dimaksud merupakan hasil laporan dari Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). “Apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai keputusan pengadilan akan kita ambil,” ujar Hadi dalam konferensi pers serah terima aset eks BLBI dipantau daring, Jumat 5 Juli 2024.

Satgas akan mengumumkan progresnya setelah masa kerja yang ditentukan selesai. Ia mengatakan terus berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim.

Menurut dia pemerintah sungguh-sungguh dalam menangani masalah judi daring termasuk kaitannya dengan pinjaman online (pinjol). Karena banyak korban pinjol kalah perjudian online. “Yang akhirnya kita lihat sendiri, mereka putus asa, ini adalah pekerjaan serius dan akan kita laksanakan secara serius,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan kerja timnya. Hingga kemarin, satgas terus melakukan kegiatan distribusi nama-nama yang terlibat perjudian di kementerian dan lembaga berdasarkan permintaan masing-masing. Ada beberapa pemerintah daerah yang juga meminta hal serupa. Satgas akan memberikan daftar siapa saja yang tersangkut di lingkaran Pemda.

Sebelumnya PPATK mencatat nilai transaksi judi online pada kuartal pertama 2024 telah mencapai Rp 600 triliun. Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan jika penanganannya tidak serius data menunjukan akan semakin besar. “Ada potensi naik melihat data Q1 2024,” ujarnya pada 15 Juni 2024.

Meski terlihat tren penurunan, Natsir mengatakan perlu mewaspadai pola-pola baru karena permintaan atau demand yang cukup besar. Ia yakin judi online berhasil dihambat dengan sinergitas antar lembaga yang semakin kuat saat ini.

Judi online menjadi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terbanyak diterima PPATK yakni 32,1 persen, lalu disusul penipuan berada sebesar 25,7 persen, tindak pidana lain sebesar 12,3 persen serta korupsi 7 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus ketua satuan tugas (satgas) judi online, Hadi Tjahjanto, mengatakan penyidik di badan reserse kriminal atau Bareskrim Polri sudah menerima daftar rekening yang terindikasi judi daring. Penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan pembekuan.

Rekening yang dimaksud merupakan hasil laporan dari Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). “Apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai keputusan pengadilan akan kita ambil,” ujar Hadi dalam konferensi pers serah terima aset eks BLBI dipantau daring, Jumat 5 Juli 2024.

Satgas akan mengumumkan progresnya setelah masa kerja yang ditentukan selesai. Ia mengatakan terus berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim.

Menurut dia pemerintah sungguh-sungguh dalam menangani masalah judi daring termasuk kaitannya dengan pinjaman online (pinjol). Karena banyak korban pinjol kalah perjudian online. “Yang akhirnya kita lihat sendiri, mereka putus asa, ini adalah pekerjaan serius dan akan kita laksanakan secara serius,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan kerja timnya. Hingga kemarin, satgas terus melakukan kegiatan distribusi nama-nama yang terlibat perjudian di kementerian dan lembaga berdasarkan permintaan masing-masing. Ada beberapa pemerintah daerah yang juga meminta hal serupa. Satgas akan memberikan daftar siapa saja yang tersangkut di lingkaran Pemda.

Sebelumnya PPATK mencatat nilai transaksi judi online pada kuartal pertama 2024 telah mencapai Rp 600 triliun. Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan jika penanganannya tidak serius data menunjukan akan semakin besar. “Ada potensi naik melihat data Q1 2024,” ujarnya pada 15 Juni 2024.

Meski terlihat tren penurunan, Natsir mengatakan perlu mewaspadai pola-pola baru karena permintaan atau demand yang cukup besar. Ia yakin judi online berhasil dihambat dengan sinergitas antar lembaga yang semakin kuat saat ini.

Judi online menjadi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terbanyak diterima PPATK yakni 32,1 persen, lalu disusul penipuan berada sebesar 25,7 persen, tindak pidana lain sebesar 12,3 persen serta korupsi 7 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi meneken pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.UU tersebut memfasilitasi hak ibu pascamelahirkan, hak untuk memperoleh pendampingan suami, serta hak tumbuh kembang anak.

Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diteken Jokowi di Jakarta, 2 Juli 2024, itu memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pascamelahirkan maksimal selama enam bulan.

Pasal 4 ayat 3 memuat hak cuti paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jikasang ibu mengalami kondisi khusus, seperti masalah kesehatan, komplikasi pascapersalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan.

Ibu hamil juga berhak memperoleh waktu istirahat selama 1,5 bulan dari pekerjaannya jika mengalami keguguran.

Selama masa cuti tersebut, Pasal 5 ayat 2 mewajibkan pemberi kerja untuk memenuhi hak upah ibu melahirkan secara penuh untuk tiga bulan pertama, satu bulan keempat, serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.

Pada Pasal 6 dimuat hak suami untuk mendampingi istri di masa persalinan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja.

Suami juga berhak atas cuti selama dua hari untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran kandungan. Selain itu, suami juga berhak diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri atau anak dengan alasan istri mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pascapersalinan, anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, serta istri atau anak meninggal dunia dalam proses persalinan.

Hak anak dalam UU tersebut diatur pada Pasal 11, di antaranya memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, memperoleh air susu ibu eksklusif hingga enam bulan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun.

Ketentuan itu juga menjamin hak gizi anak sejak lahir sampai usia dua tahun, memperoleh pelayanan kesehatan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan kebutuhan fisik serta mental.

Sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah diatur dalam Pasal 13 berupa alokasi sumber pendanaan untuk kesejahteraan ibu dan anak, menjamin pendampingan ibu dengan kerentanan khusus, antara lain berhadapan dengan hukum, sedang berada di lembaga pemasyarakatan, penampungan, situasi bencana dan konflik, serta orang tua dengan disabilitas atau gangguan jiwa, maupun pengidap HIV/AIDS.

UU KIA merupakan inisiatif DPR yang terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal dalam upaya mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

"UU ini akan menguatkan pelaksanaan kebijakan dan program fase seribu hari pertama kehidupan, menjadikannya lebih sinergis dan komprehensif," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga.

Hak Cuti untuk Suami

Ibu yang baru melahirkan biasanya membutuhkan waktu pemulihan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka yang bekerja umumnya mengambil cuti selama 3 bulan.Kehadiran suami dan kepala keluarga sangat penting bagi wanita dalam situasi seperti ini.

Untuk itu, Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Adapun salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan waktu cuti yang diberikan bervariasi, sekitar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

Meski begitu, durasi cuti ini tengah dibahas bersama pemangku kepentingan terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN.

Sebelumnya, cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus karena yang diatur hanya cuti melahirkan bagi perempuan ASN.

Hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan atau biasa disebut cuti ayah sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional.

Dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat hal itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar menilai cuti pada saat dan pascakelahiran istri merupakan langkah positif untuk mendorong peran aktif ayah merawat dan mengasuh anak.

Hal ini juga dapat mengurangi stigma negatif patriarki yang melekat pada ayah. Poin positifnya tidak hanya meringankan beban ibu, tetapi juga meningkatkan kedekatan emosional pada anak.

Secara ekonomi, tidak semua ASN bisa membayar pembantu harian pada saat istri melahirkan.

Soal kekhawatiran bahwa ASN yang libur terlalu lama akan merusak kinerja organisasi juga tidak sepenuhnya benar. Ada metode kerja baru yang lebih fleksibel dan sudah banyak diterapkan di banyak negara.

Seorang ayah juga tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dari rumah dengan waktu yang lebih fleksibel atau tidak mengikuti jam kerja pada umumnya.

Oleh karena itu, cuti ayah bagi ASN ini harus disertai peraturan perundang-undangan. Sebab, banyak riset menunjukkan bahwa produktivitas kerja juga berkaitan dengan kebahagiaan.

Berikutnya: Peran setara antara suami dan istri <!--more-->

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Politik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eko Novi Ariyanti, mengapresiasi dan mendorong cuti ayah karenasaat ini peran domestik masih dibebankan kepada perempuan.

"Perlu adanya pembagian peran yang setara dalam pengasuhan anak karena dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Pembagian peran pengasuhan akan menjadi contoh bagi anak ke depan," kata Eko kepada ANTARA.

Bukan hanya anak yang mendapatkan manfaat dari pengasuhan ini, suami ketika terlibat dalam pengasuhan anak akan menciptakan kedekatan dan interaksi yang lebih baik dalam keluarga.

Pembagian peran pengasuhan bersama ini, juga akan meningkatkan kualitas keluarga. Perempuan juga bisa mengaktualisasi diri mereka, berperan di sektor publik seperti mempunyai usaha sendiri, yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi keluarga atau mampu berperan aktif dalam suatu organisasi.

Selain itu, cuti ayah ini juga terkait dengan isu ekonomi perawatan (care economy) yang memiliki keterkaitan secara signifikan terhadap upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Adapun cuti ayah berbayar ini telah juga dibahas oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) yang telah memiliki kerangka 5R (recognize, reduce, redistribute, reward, represent, recognize).

Durasi cuti ayah sekitar 15--60 hari bisa dilakukan dan bisa diambil fleksibel sesuai kebutuhan dari keluarga tersebut (masih dalam 1.000 hari pertama kehidupan), dan dibutuhkan proses konsultasi bersama di internal tempat kerja (Pemerintah maupun dunia usaha) maupun pekerja laki-laki.

Ini mendukung upaya Pemerintah bahwa SDM adalah urusan utama sehingga dukungan cuti pengasuhan ayah ini akan membuat perempuan bisa tetap kembali bekerja dengan tenang dan tetap produktif setelah cuti melahirkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) digeledah Bareskrim Polri, Kamis, 4 Juli 2024. Penggeledahan dilakukan buntut dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan utama tenaga surya (PJUTS). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi hal ini.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan Bareskrim mencari informasi untuk melengkapi data yang sudah ada. Data itu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.

"Semua berlangsung kondusif dan lancar. Untuk substansi, bisa diklarifikasi ke Bareskrim," kata Agus Cahyono kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 5 Juli 2024. "Kami terus mendukung Kepolisian dan APH (aparat penegak hukum) lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM."

Penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal EBTKE dilakukan sejak Kamis pagi. Pantauan Tempo, penyidik baru keluar dari gedung kantor tersebut pada Kamis malam, pukul 20.44. Ada lebih dari 8 penyidik yang melakukan penggeledahan. Mereka tampak membawa kontak kontainer dan koper dari gedung Ditjen EBTKE.

"Ini penggeledahan pertama," ujar Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Ahmad Sulaiman di lokasi penggeledahan, Kamis, 4 Juli 2024.

Berdasarkan penelusuran di laman Kementerian ESDM, PJUTS merupakan salah satu langkah pemerintah untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi bersih yang minim emisi dan ramah lingkungan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Dengan adanya pemasangan PJUTS ini, pemerintah daerah juga dapat menghemat pengeluaran daerah untuk pajak penerangan jalan. Pada Desember 2023, Kementerian ESDM menyerahkan PJUTS ke empat pemerintah kabupaten/kota, yakni Pemkot Batam, Pemkab Pati, Bojonegoro dan Tuban.

Lebih lanjut, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Arief Adiharsa menilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp64 miliar. Mengutip Antara, Arief mengatakan pihaknya sedang mengusut dugaan korupsi proyek PJUTS di Kementerian ESDM tahun 2020 dengan nilai kontrak Rp108 miliar.

Proyek tersebut, kata dia, merupakan proyek nasional berlokasi di banyak titik di seluruh Indonesia, yang dibagi menjadi wilayah barat, tengah dan timur. "Status saat ini sudah penyidikan adalah yang di wilayah tengah," ujar Arief, Kamis, 4 Juli 2024.

JIHAN RISTIYANTI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji harga rendah dua komoditas cabai dan bawang merah usai mengecek Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Kepala negara menyoroti produksi petani lokal di Sulawesi Selatan sangat baik.

“Tadi saya lihat bawang merah Rp 30 ribu, cabai Rp 30 ribu, dan yang lain-lainnya semuanya lebih murah dari yang di Jawa,” kata Jokowi usai tinjau pompa air di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, pada Jumat, 5 Juli 2024. “Setelah saya tanya, ternyata memang di sini ada produksi sendiri.”

Panel Harga Bapanas pada Jumat pagi menunjukkan harga pedagang eceran bawang merah per kilogram di Jawa Barat Rp 42.220, Jawa Tengah Rp 36.280, DIY Yogyakarta Rp 34.171, dan di Jawa Timur Rp 34.570. Harga rata-rata nasional harga bawang merah di tingkat pedagang eceran memang mengalami tren menurun, 0,98 persen, menjadi Rp 36.460 per kilogram.

Jokowi tidak menyebutkan cabai jenis apa yang dicek seharga Rp 30 ribu. Panel Harga Bapanas pada Jumat pagi, menyebutkan rata-rata nasional harga eceran cabai rawit merah naik signifikan 2,33 persen menjadi Rp 48.820 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting turun 0,37 persen menjadi Rp 45.750 per kilogram.

Usai tinjau pompa air di Desa Layoa, Jokowi sempat disinggung oleh wartawan lokal mengenai swasembada pangan. Eks Gubernur Jakarta itu menyebut proses panjang perlu ditempuh untuk swasembada pangan.

“Kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang nggak menentu. dulu kan sudah swasembada pangan. kemudian turun lagi karena ada El Nino, La Nina saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara,” kata Jokowi.

Jokowi bertolak ke Sulawesi Selatan pada Kamis, 5 Juli 2024. Eks Gubernur Jakarta ini kemarin mengunjungi sejumlah titik di Kabupaten Bone sebelum ke RSUD Kabupaten Sinjai.

Hari ini, Jokowi mengawali kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melawat ke Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba. Jokowi juga akan meninjau pemberian pompa kepada para petani di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng. Kemudian, Jokowi akan meresmikan Bendungan Pamukkulu, Takalar.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk family officeatau kantor keluarga bagi para hartawan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kantor keluarga merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha, namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak.

Menurut Suharso, pemerintah selama ini sudah menyambut baik orang kaya yang ingin menyimpan hartanya di Indonesia, namun tidak perlu ada iming-iming insentif pajak. “Orang kaya tinggal di tempat kita itu terbuka,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Ia berujar pemerintah harus berhemat dalam memberikan insentif fiskal, karena negara sedang dihadapkan dengan tantangan menaikan rasio pajak dan pendapatan. Dibanding menawarkan insentif, menurut dia, lebih baik diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Seperti misalanya dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis.

Rencana family office seharusnya tidak dengan janji insentif, hanya untuk menarik orang kaya datang berbondong-bondong ke Indonesia. Dengan menjanjikan kemudahan berusaha, Suharso mengatakan itu sudah menjadi kartu hijau. Pengusaha menurut dia justru lebih mau menyumbang pajak dari keuntungan mereka. “Orang kaya itu enggak perlu dikasih insentif pajak,” ujarnya.

Family office adalah sebuah lembaga atau perusahaan bisnis yang mengelola dan mengurus keuangan keluarga kaya. Tujuan utama dari family office adalah untuk menyediakan layanan keuangan dan investasi yang terpusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Pemerintah meyakini family office akan menarik investor kaya menaruh uangnya di Indonesia.

Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hartawan yang meletakkan kekayaannya di Indonesia tidak akan dipajaki. “Mereka tidak akan dikenakan pajak, tapi nanti hasil investasinya, itu yang dipajaki,” kata Luhut, seperti dikutip dari laman resmi instagramnya, Kamis 4 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk family officeatau kantor keluarga bagi para hartawan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kantor keluarga merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha, namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak.

Menurut Suharso, pemerintah selama ini sudah menyambut baik orang kaya yang ingin menyimpan hartanya di Indonesia, namun tidak perlu ada iming-iming insentif pajak. “Orang kaya tinggal di tempat kita itu terbuka,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Ia berujar pemerintah harus berhemat dalam memberikan insentif fiskal, karena negara sedang dihadapkan dengan tantangan menaikan rasio pajak dan pendapatan. Dibanding menawarkan insentif, menurut dia, lebih baik diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Seperti misalanya dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis.

Rencana family office seharusnya tidak dengan janji insentif, hanya untuk menarik orang kaya datang berbondong-bondong ke Indonesia. Dengan menjanjikan kemudahan berusaha, Suharso mengatakan itu sudah menjadi kartu hijau. Pengusaha menurut dia justru lebih mau menyumbang pajak dari keuntungan mereka. “Orang kaya itu enggak perlu dikasih insentif pajak,” ujarnya.

Family office adalah sebuah lembaga atau perusahaan bisnis yang mengelola dan mengurus keuangan keluarga kaya. Tujuan utama dari family office adalah untuk menyediakan layanan keuangan dan investasi yang terpusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Pemerintah meyakini family office akan menarik investor kaya menaruh uangnya di Indonesia.

Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hartawan yang meletakkan kekayaannya di Indonesia tidak akan dipajaki. “Mereka tidak akan dikenakan pajak, tapi nanti hasil investasinya, itu yang dipajaki,” kata Luhut, seperti dikutip dari laman resmi instagramnya, Kamis 4 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kondisi industri tekstil yang sedang terpukul, Kementerian Perindustruan (Kemenperin) lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Diklat ini merupakan respons terhadap Industri tekstil yang belakangan lesu. “Meskipun industri TPT sedang menghadapi tantangan, bukan berarti kita harus pesimis,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.

Kepala BPSDMI, Masrokhan, mengajak seluruh pelaku industri berkomitmen mengembangkan sumber daya industri yang unggul. Menurut dia, hal ini penting untuk menyambut bonus demografi. Pengembangan SDM itu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diklat-diklat bagi para tenaga kerja. “Bonus demografi ini harus dioptimalkan dengan baik, salah satunya dengan menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten,” kata dia.

Masrokhan mencontohkan, Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta di bawah BPSDMI telah menyelenggarakan diklat berkolaborasi dengan PT Globalindo Intimates, sebuah perusahaan pakaian dalam wanita. Melalui diklat ini, dia berharap para peserta dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan mampu mengisi peluang kerja di industri TPT. “Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri tersebut,” kata dia.

Industri TPT dalam negeri belakangan memang lesu ditandai dengan masifnya gelombang pemutusan hubungan lerja (PHK). Selain itu, satu per satu perusahaan diketahui gulung tikar akibat menurunnya pendapatan. Senjakala industri TPT ini antara lain disebabkan oleh banjir produk tekstil impor, terutama dari Cina.

Untuk membendung banjir impor, pemerintah berencana memberlakukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebut akan mengenakan bea masuk produk impor dari Cina sebesar 200 persen.

HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kondisi industri tekstil yang sedang terpukul, Kementerian Perindustruan (Kemenperin) lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Diklat ini merupakan respons terhadap Industri tekstil yang belakangan lesu. “Meskipun industri TPT sedang menghadapi tantangan, bukan berarti kita harus pesimis,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.

Kepala BPSDMI, Masrokhan, mengajak seluruh pelaku industri berkomitmen mengembangkan sumber daya industri yang unggul. Menurut dia, hal ini penting untuk menyambut bonus demografi. Pengembangan SDM itu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diklat-diklat bagi para tenaga kerja. “Bonus demografi ini harus dioptimalkan dengan baik, salah satunya dengan menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten,” kata dia.

Masrokhan mencontohkan, Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta di bawah BPSDMI telah menyelenggarakan diklat berkolaborasi dengan PT Globalindo Intimates, sebuah perusahaan pakaian dalam wanita. Melalui diklat ini, dia berharap para peserta dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan mampu mengisi peluang kerja di industri TPT. “Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri tersebut,” kata dia.

Industri TPT dalam negeri belakangan memang lesu ditandai dengan masifnya gelombang pemutusan hubungan lerja (PHK). Selain itu, satu per satu perusahaan diketahui gulung tikar akibat menurunnya pendapatan. Senjakala industri TPT ini antara lain disebabkan oleh banjir produk tekstil impor, terutama dari Cina.

Untuk membendung banjir impor, pemerintah berencana memberlakukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebut akan mengenakan bea masuk produk impor dari Cina sebesar 200 persen.

HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Di atas lahan seluas6.916 m2, proyek gedung Kedutaan Besar India bakal dibangun di Jalan HR. Rasuna Said Kav S-1 RT.008, RW. 003, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Proyek pembangunan itu bakal terdiri dari empat lantai gedung Kanselir Utama, Kantor ASEAN Office dan konsular. Lalu, empat lantai gedung Jawaharlal Nehru Indian Culture Centre (JNICC) dan 18 lantai gedung untuk tempat tinggal dan konsuler.

Proyek pembangunan gedung kedutaan itu tak berjalan mulus. Saat ini, proyek yang digarap PT Waskita Karya ini tengah diprotes warga hingga digugat perdata Rp 3 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat Tempo menyambangi kawasan pembangunan pada Rabu, 3 Juli lalu, tak tampak ada aktivitas apapun yang berlangsung.

Lokasi proyek pembangunan diapit dua markas kedutaan besar negara lain, yaitu Singapura dan Belanda. Dari depan, tak terlihat ada pekerja yang beraktivitas. Hanya ada satucraneyang tak beroperasi menjulang ke langit begitu saja.

Tempo mencoba melihat aktivitas di dalam proyek dari lantai 25 salah satu gedung di sekitar kawasan tersebut. Sekitar pukul 16.00 ketika itu, tak nampak ada aktivitas papaun di proyek yang telah di-groundbreakingsejak November tahun lalu itu. Beberapa alat berat tampak terparkir di dalam bagian pinggir proyek. Berdasarkan pantauan Tempo terlihat di sana ada dua orang yang tampak mondar-mandir.

Tempo menghubungi SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita untuk meminta konfirmasi atas berhentinya aktivitas proyek ini di tengah penolakan warga dan gugatan di pengadilan. Namun, Ermy belum merepons pesan Tempo.

Dalam rilis 30 November 2023, Waskita Karya menyatakan telah melakukan groundbreaking gedung dan kawasan pusat kebudayaan Kedutaan Besar India untuk Indonesia di Jakarta ini. Gedung baru Kedutaan Besar tertinggi di Jakarta ini bernilai Rp 334 miliar.

Dalam rilis tersebut, Ermy Puspa menyatakan bersyukur atas kontrak baru yang diraih Perseroan. ”Kami bersyukur atas kepercayaan Pemerintah India yang telah menunjuk Waskita untuk mengerjakan gedung Kedutaan Besar India. Perseroan berkomitmen untuk mengerjakan sesuai target waktu dan mutu,” ucapnya.

Selain itu, Ermy memastikan untuk menyelesaikan dengan kualitas yang terbaik serta menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan prinsip Zero Fatality, Zero Accident, Zero Rework dan Zero Waste saat berlangsungnya pembangunan proyek.

Dalam rilis tersebut juga disebutkan bahwa saat ini Perseroan sudah kembali kepada core business-nya sebagai kontraktor murni. Perseroan juga sangat selektif dalam memilih proyek baru terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran bulanan serta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi sehingga proyek – proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan.

Saat ini Waskita dipercaya untuk mengerjakan lebih dari 90 proyek yang sedang berjalan dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk didalamnya 8 proyek IKN dengan NKB sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp13 triliun sebagai sumber EBITDA baru.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Doing Good Index (DGI) 2024 merekam adanya fenomena masifnya digitalisasi dalam organisasi sosial di Asia, termasuk di Indonesia, yang rentan terhadap serangan siber. Kerentanan ini disebut menjadi salah satu indikator ketidaksiapan organisasi sosial menghadapi era digital.

Direktur Penelitian Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS), Annelotte Walsh, mengatakan ada 95 persen organisasi sosial di Asia sudah memanfaatkan teknologi digital untuk melayani masyarakat. Tiga cara utama yang paling banyak digunakan melalui telepon sebanyak 69 persen, pesan singkat 63 persen, dan video panggilan 57 persen.

Selain itu, dia menyebut ada tiga negara di Asia yang organisasi sosialnya memanfaatkan teknologi digital untuk acara atau rapat virtual, yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia.

Kemudian, organisasi sosial itu yang memanfaat teknologi digital untuk penyusunan laporan keuangan ada 80 persen, penyimpanan data keuangan ada 90 persen, dan penyimpanan jenis data lainnya, seperti data donor, proyek, penerima manfaat 75 persen.

“Penggunaan alat digital untuk tugas administratif, penjangkauan komunitas, dan penggalangan dana juga semakin populer,” kata Annelotte saat acara peluncuran sekaligus diskusi publik Laporan Doing Good Index (DGI) seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 4 Juli 2024.

Annelotte menambahkan, organisasi sosial di Asia kekurangan sumber daya dalam memanfaatkan teknologi digital ini. Laporan Doing Good Index 2024 ini menemukan minimnya dukungan pendanaan dan investasi bagi organisasi sosial dalam mengembangkan teknologi digital untuk operasional kerja.

Dia menyebut hampir setengah dari organisasi di Asia melaporkan bahwa donor mereka tak mendanai biaya teknologi digital. Padahal, dukungan pendanaan tersebut sangat penting bagi organisasi untuk merespons lanskap digital yang berubah dengan cepat.

“Minimnya dukungan ini membuat sektor sosial di Asia tidak siap menghadapi perubahan teknologi di tengah pesatnya digitalisasi di kawasan ini. Kami percaya sektor swasta maupun filantropi dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan teknologi digital bagi sektor sosial,” kata dia.

Annelotte menilai dukungan pendanaan operasional serta donasi untuk organisasi sosial dalam bentuk keahlian dan perangkat digital dapat membantu berinvestasi dalam mengembangkan kapasitas. Langkah ini dinilai akan memaksimalkan dukungan pelayanan organisasi sosial dalam membantu masyarakat.

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) meluncurkan laporan Doing Good Index (DGI) 2024 yang bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, Co-Evolve II, Dompet Dhuafa dan Human Initiative di Jakarta, pada Kamis siang, 7 Juli hari ini. Doing Good Index atau Indeks Berbuat Baik merupakan kajian 2 tahunan yang menggambarkan peta kebijakan, praktik institusi, dan lanskap sektor sosial di 17 negara Asia, termasuk di Indonesia. Kajian ini melibatkan 2.183 organisasi sebagai responden dan 140 panel ahli. Pelaksanaan riset DGI 2024 di Indonesia dilakukan berkolaborasi dengan PIRAC dan melibatkan 202 organisasi dan 11 pakar.

DGI mengkaji empat sub-indeks yang dinilai bisa memperkuat atau melemahkan inisiatif sosial, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan pajak dan fiskal, kebijakan procurement (pengadaan barang dan jasa), serta ekosistem sektor sosial. Selain komponen di atas, DGI 2024 juga secara khusus mengkaji digitalisasi sektor sosial.

Pesat Digitalisasi Sektor Sosial di Indonesia

Peneliti Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), Hamid Abidin, mengatakan sektor sosial di Indonesia juga mengalami digitalisasi secara pesat. Laporan DGI 2024 mengungkapkan bahwa pengelola organisasi sosial di tanah air memiliki akses internet yang andal dan cepat di tempat kerja sebanyak 75 persen, menggunakan perangkat komputer atau tablet ada 69 persen.

Selain itu, organisasi sosial yang sudah mempromosikan profil dan karyanya di website sebanyak 74 persen, media sosial ada 94 persen, serta bulletin digital ada 53 persen. Mereka juga meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memberikan layanan secara online ada 55 persen, mengintegrasikannya dengan operasional organisasi ada 57 persen, mengembangkan kolaborasi ada 69 persen, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan diseminasi informasi ada 75 persen.

“Sebagian besar organisasi, 98 persen, melakukannya dengan menggunakan basic software dan hanya 43 persen yang menggunakan advance software,” kata dia.

Sebanyak 66 Persen Organisasi Sosial Alami Serangan Digital

Dalam Doing Good Index (DGI) 2024 ini juga menyinggung serangan siber yang sedang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDSN). Dalam laporan ini, ada 66 persen organisasi yang mendapat serangan siber dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini dinilai lebih rentan karena hanya 31 persen organisasi yang memiliki rencana keamanan siber.

Seperti kasus serangan siber ke Pusat Data Nasional, serangan siber juga menyasar sektor sosial di Indonesia. Laporan DGI 2024 mengungkapkan bahwa sebagian besar (66%) organisasi yang disurvei mengalami serangan keamanan siber dalam 2 tahun terakhir.

Selain itu, Hamid menyebut organisasi sosial ini juga minim mengantisipasi dan mitigasi dalam menghadapi serangan siber. Dalam penggunaan antivirus spyware/malware software hanya ada 47 persen, pelatihan staf ada 32 persen, dan sewa konsultan atau vendor hanya 12 persen.

"Meski sudah sering menjadi korban serangan siber, nampaknya kesadaran pengurus atau staf organisasi sosial terhadap keamanan siber masih rendah. Terbukti belum banyak organisasi sosial yang mengalokasikan sumber daya untuk mengantisipasi hal tersebut. Minimnya sumber dana dan keahlian membuat mereka pasif dan pasrah menerima resikonya". kata Hamid.

Mengacu pada Laporan DGI 2024, Hamid menyebut ada tiga tantangan utama yang dihadapi organisasi sosial dalam pemanfaatan teknologi digital, termasuk dalam menghadapi serangan siber. Temuan DGI 2024 menunjukkan ada 71 persen organisasi yang dananya yang terbatas, rendahnya keahlian staf ada 57 persen, serta minimnya dukungan dari donatur ada 51 persen.

Oleh karena itu, Hamid menyebut mesti ada upaya untuk menyadarkan dan mendorong semua pihak untuk membantu mengantisipasi tantangan organisasi sosial ini. Dukungan itu bisa berupa membantu perangkat keras, lunak, meningkatkan kapasitas staf organisasi, konektivitas internet, dan menyiapkan organisasi yang siap menghadapi serangan siber.

"Karena itu, kita perlu menyadarkan dan mendorong sektor swasta, filantropi maupun pemerintah untuk membantu mengatasi tantangan dihadapi Orsos dalam melakukan digitalisasi terhadap operasional dan layanannya. Selain memperkuat profesionalisme dan efektivitas kerja orsos, dukungan ini juga membuat masyarakat sebagai penerima manfaat bisa terlayani dengan baik" kata dia.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, Riza Imaduddin Abdali, juga menyoroti beberapa kebijakan terkait filantropi dan inisiatif sosial yang sudah usang dan tidak bisa merespon perkembangan digitalisasi sektor sosial. Ia mencontohkan kegiatan penggalangan donasi yang sebagian besar dilakukan secara digital menjadi terhambat dan tidak bisa dikembangkan secara optimal karena diatur oleh regulasi yang sudah tak relevan, yakni Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Riza menilai pemerintah tidak punya kesadaran dan sense of urgency untuk merevisi regulasi ini padahal filantropi tengah berkembang pesat di Indonesia. Apalagi, Riza menyebut penggalangan dan penyaluran donasi juga kerap digelar sepanjang tahun merespons bencana yang terjadi.

Riza mendesak agar regulasi ini segera direvisi agar bisa mendorong kemajuan sektor filantropi, khususnya dalam penggalangan donasi. "Kita tidak bisa bicara tentang pengembangan filantropi digital atau ancaman siber terhadap sektor sosial dan filantropi, sementara kerangka hukumnya sudah usang dan sulit untuk diterapkan," katanya.