TEMPO.CO, Cikarang - Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor mengekspose temuan barang impor ilegal senilai Rp 46.188.205.400 di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satgas akan memusnahkan barang-barang impor ilegal itu.

Temuan satgas yang diekspose hari ini terdiri dari 1.883 balpres pakaian bekas impor temuan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri dan 3.044 balpres pakaian bekas impor temuan Bea Cukai Tanjung Priok. Selain itu, Bea Cukai Cikarang menemukan 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 371 alas kaki, 6.578 pcs alat elektronik, dan 5.896 pcs garmen pakaian jadi dan aksesoris. Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga menemukan tekstil dan produk tekstil atau TPT sejumlah 20.000 rol.

"Keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers.

Zulhas menuturkan, impor ilegal yang ditrmukan Satgas hari ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Dia mengaku akan menyampaikan temuan Satgas ini kepada Presiden Jokowi.

Kepada para importir ilegal yang memasukkan barang-barang itu, Zulhas menyatakan akan mengenakan sanksi administratif. Namun bila dalam proses penindakan ada temuan tindak pidana, Satgas akan menyerahkannya kepada kepolisian dan kejaksaa. Zulhas tak merinci jenis sanksi administratif yang dimaksud.

Satgas importasi ilegal dibentuk pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024. Satgas itu terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan khsuusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, hingga Kejaksaan.

TEMPO.CO, Cikarang - Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor mengekspose temuan barang impor ilegal senilai Rp 46.188.205.400 di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satgas akan memusnahkan barang-barang impor ilegal itu.

Temuan satgas yang diekspose hari ini terdiri dari 1.883 balpres pakaian bekas impor temuan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri dan 3.044 balpres pakaian bekas impor temuan Bea Cukai Tanjung Priok. Selain itu, Bea Cukai Cikarang menemukan 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 371 alas kaki, 6.578 pcs alat elektronik, dan 5.896 pcs garmen pakaian jadi dan aksesoris. Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga menemukan tekstil dan produk tekstil atau TPT sejumlah 20.000 rol.

"Keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers.

Zulhas menuturkan, impor ilegal yang ditrmukan Satgas hari ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Dia mengaku akan menyampaikan temuan Satgas ini kepada Presiden Jokowi.

Kepada para importir ilegal yang memasukkan barang-barang itu, Zulhas menyatakan akan mengenakan sanksi administratif. Namun bila dalam proses penindakan ada temuan tindak pidana, Satgas akan menyerahkannya kepada kepolisian dan kejaksaa. Zulhas tak merinci jenis sanksi administratif yang dimaksud.

Satgas importasi ilegal dibentuk pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024. Satgas itu terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan khsuusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, hingga Kejaksaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya, Waskita Karya keluar dari daftar hitam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bisa ikut kembali dalam tender proyek.

"PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dapat kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD, maupun proyek-proyek swasta," kata pengacara Waskita Karya, Hendi Gandasmiri, dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia yang dikutip Selasa, 6 Agustus 2024.

Putusan terhadap perkara Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT terkait Keputusan Penetapan Penundaan atas Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut ditetapkan pada 31 Juli 2024. Di antaranya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada 28 Mei 2024.

"Majelis hakim menetapkan penayangan sanksi daftar hitam Waskita Karya agar diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id," kata Hendi.

Dia menambahkan, penetapan penundaan tersebut berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara aga dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pun, biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara.

Hendi menegaskan, keputusan majelis hakim PTUN ini membawa impak positif bagi perseroan. Dampaknya, kata dia sangat signifikan karena menjadikan Waskita Karya bisa kembali mengikuti proses tender proyek pemerintah maupun swasta.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk."

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan besaran nilai ambang batas ataupassing gradeseleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2024

Berdasarkan Kepmenpan RB yang diteken pada Senin, 29 Juli 2024 itu, disebutkan bahwa SKD terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Jumlah keseluruhan soalSKDyang diujikan ada 110 butir soal, dengan rincian 30 butir soal TWK, 35 butir soal TIU, dan 45 butir soal TKP.

Pembobotan nilai untuk materi soal TIU dan TWK sebesar 5 untuk jawaban benar, sedangkan salah atau jawaban kosong bernilai 0. Sementara untuk materi soal TKP memiliki bobot nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5, serta tidak dijawab bernilai 0.

Kemudian, besaran nilai kumulatif paling tinggi SKD adalah 550 meliputi 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP.

Adapun nilai ambang batas SKD untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra atau putri Kalimantan sebagai berikut:

• TWK: 65.
• TIU: 80.
• TKP: 166.

“Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi,” bunyi Diktum Kesebelas Kepmenpan RB Nomor 321 Tahun 2024.

Sementara itu, nilai ambang batas bagi peserta kebutuhan khusus putra atau putri lulusan terbaik dengan predikat dengan pujian/cumlaudedan diaspora, yaitu:

• Nilai kumulatif SKD paling rendah: 311.
• TIU: 85.

Berikutnya, nilai ambang batas bagi peserta kebutuhan khusus penyandang disabilitas, putra atau putri Papua, dan putra atau putri daerah tertinggal meliputi:

• Nilai kumulatif SKD paling rendah: 286.
• TIU: 60.

Penentuan Hasil Kelulusan SKD

Selain menentukan nilai ambang batas, Kemenpan RB juga telah mengatur tata cara penetapan hasil kelulusan SKD. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan PegawaiAparatur Sipil Negara.

“Instansi pemerintah dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD,” tulis Pasal 31 ayat (5) Permenpan RB tersebut.

Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhipassing grade.

Apabila terdapat pelamar yang mendapatkan nilai SKD sama dan berada pada batas tiga kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD dilakukan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, hingga TWK.

“Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas tiga kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB (seleksi kompetensi bidang),” bunyi Pasal 31 ayat (7) Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pertemuan itu berlangsung selama lebih kurang satu jam pada pukul 9.30 hingga 10.30 WIB.Sri Mulyani, yang keluar dari pintu depan Istana Negara mengatakan bahwa dia hanya menemani Presiden Jokowi. “Kami menerima peer review-nya BPK,” ucap Bendahara Negara tersebut.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini enggan mengelaborasi pernyataan lebih lanjut. Sri Mulyani juga tidak berkenan menjawab pertanyaan lain seperti penerimaan negara dari cukai imbas PP Kesehatan hingga penyusunan RAPBN tahun 2024. “Nanti aja."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, peer review BPK dilaksanakan setiap lima tahun. Pada tahun 2024, BPK akan direviu oleh Lembaga pemeriksa/Supreme Audit Institution (SAI) Jerman sebagai koordinator serta SAI Swiss dan SAI Austria.

Peer review akan menilai sistem pengendalian mutu BPK yang terkait dengan kode etik, sumber daya manusia, dan bidang Teknologi Informasi (TI). Sebagai tahap awal proses peer review, Swiss Federal Audit Office (SFAO) menggunakan ITSA sebagai metodenya. Selanjutnya SFAO akan menilai lebih jauh atas perkembangan TI di BPK.

Tidak ada keterangan yang diberikan oleh BPK usai pertemuan dengan Jokowi. Ketua BPK Isma Yatun tidak melalui pintu depan Istana Negara. Tempo belum bisa menghubungi BPK soal Peer Review yang diserahkan kepada Pemerintah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar tentang usulan dibukanya kasino internasional di Bali mencuat dalam dua hari ini. Isu ini dipicu pernyataan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, yang mengusulkan agar di Bali dapat dibangun kasino bertaraf internasional.

Pernyataan itu memicu kontroversi dari pihak pemerintah, karena kasino bertentangan dengan undang-undang yang melarang semua bentuk perjudian.

Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan, kasino yang dibuka di Bali diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu dan kaya. "Ide pembangunan kasino nantinya berupa kawasan, seperti ITDC, yang dibangun di kawasan miskin di Bali seperti di Kabupaten Karangasem, Buleleng, bisa juga di Jembrana atau Bangli sehingga pemerataan ekonomi bisa terjadi," ujarnya seperti dikutip Antara, Senin, 5 Agustus 2024.

Ia menambahkan, dengan kasino dibangun dalam kawasan tertentu, sekaligus agar dampak buruk terhadap adat dapat dikontrol.

"Harapan saya, nanti di kasino itu 50 persen manajemennya adalah orang Bali sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri," ujarnya sembari mengatakan penghasilan yang didapat dari kasino bisa dipakai untuk pelestarian budaya dan mengelola sampah.*

Namun ide itu langsung ditolakKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.“Pertama, langsung saja tegas tidak ada rencana seperti itu,” ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam jumpa pers mingguan yang digelar, di Jakarta, Senin.

Senada, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, kegiatan judi yang ada dalam kasino merupakan tindakan melanggar hukum dan dilarang keras dihadirkan di Indonesia.

“Judi kasino pasti tidak (dibangun) karena secara undang-undang juga jelas itu sesuatu yang dilarang. Kita negara hukum jadi itu tidak bisa,” ujar Nia menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut, terkait adanya usulan pembangunan kasino di Pulau Dewata, sampai saat ini belum memungkinkan dan tidak bisa direalisasikan karena judi dilarang dalam KUHP.

"Usulan itu (pembangunan kasino) belum memungkinkan karena KUHP masih berlaku," kata Tjok Pemayun ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, sebelumnya dalam suatu sosialisasi dan diskusi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), ada juga pertanyaan terkait pembangunan kasino, dan dinyatakan belum dimungkinkan untuk diwujudkan.

"Yang jelas memang kita ini basic (dasarnya) budaya, sehingga pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya. Bukan masalah tolak apa, ini pariwisata budaya," ujarnya pula.

Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan usulan Ketua Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih.

Kasino dari Zaman bang Ali sampai Judi Buntut

Di masa Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), Jakarta mempunyai pusat perjudian seperti di Ancol dan kawasan Kota. Alasan Bang Ali waktu itu, pelegalan judi untuk mengumpulkan dana pembangunan. Meskipun mendapat banyak penentangan, kebijakan itu terus berlanjut karena waktu itu pemerintah belum melarang judi.

Ragam judi di zaman Bang Ali mulai kasino, loto, greyhound sampai taruhan pacuan kuda. Pemerintahan Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Undang-Undang 7 tahun 1974 yang melarang perjudian.

Namun pada tahun 1970-sampai 1990-an, pemerintah melalui Departemen Sosial juga mengadakan Undian Berhadiah dengan berbagai nama silih berganti mulai dari Undian Harapan, Porkas, sampai Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) yang diundi setiap hari Rabu. Undian ini dimaksudkan pemerintah untuk menggalang dana bagi sosial dan olahraga.

Dampak dari undian berhadiah ini adalah muncul banyak judi buntut di hampir seluruh wilayah Indonesia. Para penjudi membeli kupon ilegal dengan menebak dua sampai empat nomor terakhir undian berhadiah. Setelah SDSB dihentikan, sempat marak Togel atau Toto Gelap Singapura yaitu judi menebak nomor buntut untian toto di Singapura.

ANTARA | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, mengatakan salah satu cara mengurangi emisi gas rumah kaca adalah memperbaiki kualitas bahan bakar minyak atau BBM.

Dia menjelaskan harga BBM di Indonesia menempati posisi teratas dalam golongan termurah. Pertama Indonesia, diikuti Arab Saudi dan Rusia yang mempunyai BBM paling murah di dunia. Namun beda Indonesia dengan dua negara tersebut terliihat dari kualitas bahan BBM.

"Bedanya dua negara lain, Arab Saudi dan Rusia dengan Indonesia dari sisi BBM apa? Mereka adalah oil super power, we are not," kata dia dalam diskusi "Tekan Emisi Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Hotel Ashley, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2024.

Rachmat mengatakan, pemerintah telah memerintahkan produksi kendaraan roda empat di Indonesia sejak April 2018, adalah mobil dengan standar Euro 4. Kemudian diesel yang dijual sejak 2 April 2022 sudah standar Euro 4.

Namun yang harus diperhatikan lebih jauh adalah standar pemakaian BBM dari kendaraan tersebut. "Standarnya bukan hanya oktan, yang sering muncul RON (Research Octan Number) 90, 92, bukan itu, tapi sulfurnya," kata dia.

BBM dengan kandungan sulfur 50 part per million (ppm) atau setara Euro 4. Sementara untuk Euro 5 dan Euro 6 dengan sulfur 10 ppm.

"Kalau sulfurnya tinggi, alat yang digunakan untuk mengurangi emisi atau polusi itu jadi tidak bisa berfungsi dengan baik," ujar anak buah Menteri Luhut Pandjaitan tersebut. Sehingga penyediaan untuk mengurangi gas rumah kaca atau polusi di udara adalah penyediaan BBM bermutu. "Jadi ini perlu disediakan."

Sejauh ini, Rachmat menerangkan, BBM yang disediakan saat ini masih buruk, jauh dari standar Euro yang dipakai di dunia. Padahal, seharusnya standar emisi gas buang kendaraan roda empat atau Euro 4, angka oktan 91 dan 50 sulfur. Sementara untuk solar, angka oktannya 51 dan kandungan sulfur BBM 50.

Rachmat mengatakan, Kemenko Marves dalam melihat isu lingkungan dari sisi transisi energi melalui penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan hal sangat penting dan mendesak. "Kita akan usahakan ini bisa diimulai, prosesnya butuh waktu berapa tahun juga biar selesai seluruh Indonesia," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap mencabut izin usaha sejumlah bank di Indonesia sepanjang 2024 karena kolaps."Pada tahun 2014 sebanyak 14 bank di Indonesia kolaps dan dicabut izin usahanya. Ke-14 bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan persnya di Makassar, Senin, 5 Agustus 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023 hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.Sementara itu, Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat beberapa sanksi penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK) selama periode 2024.

Pada Juli 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus kepada 2 Manajer Investasi dan 1 Emiten sebesar Rp475.000.000.Selanjutnya selama 2024, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 83 pihak yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp57.175.000.

Selain itu, terdapat 14 perintah tertulis, 1 pencabutan izin usaha manajer investasi, 1 percabutan izin orang perseorangan, dan 5 peringatan tertulis.Serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp49.809.990.000, kepada 561 pelaku jasa keuangan di pasar modal.

Sanksi ini ada 66 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas selain keterlambatan.

TEMPO.CO, Jakarta -Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah tak ingin menghapus dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, melainkan meningkatkan kualitasnya.

“Enggak ada wacana itu (menaikkan harga BBM). Pertalite dihapus enggak? Enggak. Pertalite ingin kami naikkan kualitasnya. Ini yang sedang kami pikirkan,” katanya dalam diskusi INdonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Agustus 2024.

Untuk skemanya, Rachmat menuturkan kemungkinan tetap satu harga namun mencoba menurunkan volume subsidi, dengan mengurangi jumlah orang yang disubsidi. “Karena kami sudah tahu, banyak sekali yang cerita kan, BBM tidak tepat sasaran, bocor, segala macam,” ujarnya.

Rachmat mengatakan pada dasarnya subsidi berarti membantu orang yang tak mampu, menjadi mampu membeli sehingga menambah daya beli. Sementara semakin kaya seseorang, semakin kaya pula energi yang dibutuhkannya.

“Saya kasih contoh. Kalau dia naik motor kira-kira dapat subsidi, misalnya Rp 1 karena kan tangkinya lebih kecil. Bensin itu subsidinya sekitar Rp 1.800 perak, anggaplah Rp 2.000 per liter. Solar itu Rp 7.700 anggaplah Rp 8.000. Jadi kalau orang pakai motor, pakai bensin, dia dapat Rp 1 perak. Kalau dia naik (mobil) Agya, dia dapat Rp 4 perak. Kenapa? Karena dia tangkinya lebih besar, dan kilometer per liternya lebih kecil daripada motor,” tutur Rachmat.

Artinya, kata dia, pengendara mobil lebih besar mendapatkan subsidi ketimbang pengendara sepeda motor. Hal itu, menurut Rachmat, tak sesuai dengan target penerapan BBM subsidi. “Harusnya, enggak dong. Harusnya motor yang lebih dapat. Nah, yang menarik lagi solar karena orang yang naik mobil solar itu dapat Rp 11-13 perak,” katanya.

Sebab itu, Rachmat mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah itu melalui peraturan perundang-undangan, mengingat polusi udara dianggap kian memburuk. “Jadi polusi ini perlu kami handle, tapi perlu memastikan juga apalagi memakai APBN,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. “Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024 dan meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Deputi Kemenko Marves menyebut salah satu cara mengurangi emisi gas rumah kaca adalah memperbaiki kualitas bahan bakar minyak atau BBM.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan jumlah alokasi anggaran khusus untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta semua pihak bersabar karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tengah disusun.

“Kan APBN-nya sedang disusun, jadi nanti ya. Untuk beberapa final kebijakan-kebijakan substansial, baik dari penerimaan negara dan belanja, nanti dituangkan ke dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024, yang dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Untuk diketahui, realisasi anggaran pembangunan IKN per 31 Mei 2024 telah mencapai Rp 5,5 triliun. Angka itu naik Rp 700 miliar dari realisasi akhir April, yaitu sebesar Rp 4,8 triliun.

Ada pun nilai realisasi Mei setara dengan 13,7 persen dari total pagu pada APBN 2024 yang sebesar Rp 40 triliun. “Kalau tahun ini, Rp 5,5 triliun sudah dibelanjakan hingga Mei dan pagu tahun ini yang cukup signifikan, sebesar Rp 40 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Anggaran itu digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar Rp 3,4 triliun dari pagu Rp 36,7 triliun. Dana tersebut digelontorkan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator dan kementerian lain, gedung Otorita IKN (OIKN), tower rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, rumah sakit, jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara very very important person (VVIP).

Kemudian, realisasi anggaran pembangunan klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk perencanaan, koordinasi, dan persiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga negara (K/L); aktivitas pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional Otorita IKN.

Sementara total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN selama tiga tahun mencapai Rp 72,5 triliun yang terdiri dari alokasi dana APBN 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, APBN 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan pagu APBN 2024 sebesar Rp 40 triliun.

Prabowo Optimis APBN Bisa Biayai IKN

Sebelumnya, Prabowo meyakini APBN mampu membiayai pembangunan IKN dan program perbaikan gizi, meliputi makan bergizi gratis (dulu dikenal sebagai makan siang gratis dan bagi-bagi susu gratis) serta bantuan gizi untuk ibu hamil.

Pembangunan IKN setidaknya membutuhkan biaya hingga Rp 466 triliun, sedangkan untuk implementasi program perbaikan gizi juga memerlukan biaya sekitar Rp 400 triliun per tahun. “Kelihatannya Rp 440 triliun besar, tetapi Indonesia mampu. Sekarang saja, APBN kita untuk bantuan sosial (bansos) mendekati Rp 500 triliun, lalu anggaran untuk pendidikan Rp 600 triliun. Jadi, yang saya tanya, kalau kita kasih makan ke anak-anak kita boleh tergolong bantuan sosial atau tidak, yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak kasih makan di sekolah,” ujar Prabowo dalam acara dialog di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024.

Terkait IKN, Prabowo juga optimis bahwa Indonesia mampu. “Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur mendekati Rp 300 triliun, kalau tidak salah dalam APBN sekarang 12 miliar dolar (Amerika Serikat). Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it,” kata Prabowo.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam tulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah pagi ini Selasa, 6 Agustus 2024 dibuka di level Rp 16.180 per US$, merujuk data RTI. Rupiah sempat melemah 18 poin dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Hingga pukul 10.05 WIB, nilai tukar rupiah terpantau bergerak di rentang Rp 16.169 hingga Rp 16.207 per US$.

Sementara itu, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini masih akan ditutup menguat. Sebagaimana kemarin ditutup menguat tipis 11 poin ke level Rp 16.189 per US$. "Mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 16.140-Rp16.210," kata dia dalam analisis rutinnya.

Ibrahim mengatakan, serangkaian pembacaan data ekonomi AS mengecewakan. Utamanya pada aktivitas manufaktur dan pasar tenaga kerja. "(Sehingga) mendorong kekhawatiran bahwa ekonomi terbesar di dunia itu melambat lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya," katanya.

Prospek ekonomi yang lebih lemah, kata Ibrahim juga membuat para pedagang memperkirakan potensi pemotongan suku bunga lebih dalam oleh The Fed. Baru-baru ini, bank sentral AS itu mengisyaratkan kemungkinan pemotongan suku bunga pada bulan September mendatang.

The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada September. Selain itu, juga diperkirakan menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin di akhir tahun.

Di samping itu, data Purchasing Managers' Index (PMI) swasta menunjukkan sektor jasa Cina tumbuh lebih besar dari yang diharapkan pada bulan Juli. Hal ini, kata Ibrahim menunjukkan beberapa aspek ekonomi tetap tangguh meskipun terjadi penurunan aktivitas manufaktur.

Ibrahim mengatakan, data PMI membantu meningkatkan sentimen terhadap Cina yang selama ini menjadi titik lemah utama bagi komoditas. "Pembacaan tersebut membantu sedikit meningkatkan sentimen terhadap Cina setelah pembacaan yang suram pada sektor manufaktur minggu lalu."

Sedangkan sentimen dari dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 yang baru diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Senin kemarin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II adalah 5,05 persen secara tahunan, tumbuh lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun 2023, yakni 5,17 persen.

Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen. Sepanjang semester pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,08 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2024 akan mencapai kisaran 5 persen secara tahunan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang mulai meningkat.

Bila dilihat dari sumbernya, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada kuartal kedua 2024. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,67 persen, perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,63 persen, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,5 persen.