INFO BISNIS - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 4.824 unit rumah yang dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari. Acara ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus mendukung program perumahan rakyat, dengan target peningkatan market share KPR menjadi 84 persen tahun ini.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Akad Massal Serentak KPR ini merupakan wujud nyata BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat. "Pelaksanaan akad massal hari ini meningkatkan semangat kita bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perumahan merupakan sinergi dan kolaborasi positif. Ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon saat menyampaikan sambutannya pada acara Akad Massal KPR & KUR di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 31 Juli 2024.

Pada acara akad KPR massal di Perumahan Pesona Kahuripan 9, terlihat para debitur KPR subsidi sangat antusias. Acara ini melibatkan hampir 5.000 debitur dari berbagai latar belakang, termasuk TNI, Polri, PNS, serta pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel, dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Nixon mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan BP Tapera yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024. "Memasuki semester kedua, BTN tancap gas. Dari Januari hingga Juli 2024, BTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera. Hingga kemarin, BTN telah merealisasikan 20.423 unit KPR subsidi, nonsubsidi, serta KUR, dan ditutup dengan akad massal hari ini sebanyak 4.824 unit, sehingga total realisasi KPR & KUR selama Juli 2024 adalah 25.247 unit," jelas Nixon.

Nixon juga menyambut baik program dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo – Gibran untuk menurunkan backlog perumahan di Indonesia dengan membangun 3 juta unit rumah, termasuk 1 juta di perkotaan dan 2 juta di pedesaan dan pesisir. "BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi," tambah Nixon.

Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN telah memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. Realisasi KPR subsidi sampai Juni 2024 didominasi oleh kaum milenial sekitar 89 persen. Dari tahun 2020 hingga 2023, kaum milenial menyerap KPR subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp62 triliun. Hingga Juni 2024, angka tersebut naik menjadi 465.621 unit atau senilai Rp68,5 triliun, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp78 triliun hingga akhir tahun. KPR untuk wanita juga signifikan, dengan komposisi mencapai 32,5 persen, atau 173.476 unit senilai sekitar Rp25 triliun sejak tahun 2020.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mohammad Zainal Fatah, mengapresiasi akad massal serentak yang dilaksanakan BTN. "Ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan pemenuhan perumahan tetap dilakukan. Ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi gap perumahan yang ada," tutur Zainal.

Sesmen BUMN, Rabin Hattari, yang turut hadir, menyatakan Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan. "Kami memastikan agar pembiayaannya tepat sasaran dan suku bunga bisa lebih rendah melalui kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintah lainnya," ujar Rabin.

Selain fokus pada KPR, BTN juga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan penyaluran kredit modal usaha yang mencapai sekitar Rp2,84 triliun hingga Juni 2024, tumbuh sekitar 33,3 persen YoY. Dari total kredit modal usaha, Rp797,8 miliar disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp2,04 triliun untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Hingga Juni 2024, pertumbuhan KUR BTN mencapai 17,2 persen YoY dan KUMKM melonjak 40,8 persen YoY.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, BTN telah melakukan transformasi dan digitalisasi proses kredit UMKM, meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses kredit. "BTN mendukung UMKM agar terus tumbuh berkembang dan naik kelas dengan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran," tutup Nixon.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan meminta masyarakat untuk selalu waspada perihal penipuan yang mengatasnamakan lembaga layanan kesehatan tersebut.

Penipuan di antaranya dilakukan melalui saluran telepon. Modus penipuan tersebut ialah dengan mengatakan kartu BPJS Kesehatan korban telah non-aktif sehingga harus membayar sejumlah uang untuk mengaktifkannya kembali.

"Kami menekankan kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah kepada Tempo secara tertulis, Senin, 5 Juli 2024.

Dirinya juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya perihal modus-modus penipuan yang dilakukan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memverifikasi hal tersebut langsung pada kanal-kanal resmi milik BPJS.

"Selain itu juga kami mendorong pentingnya bagi masyarakat untuk tidak langsung percaya dan mencari kebenaran informasi melalui akun resmi BPJS Kesehatan," kata dia.

Untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kata dia, masyarakat bisa mengakses BPJS Kesehatan Care Center 165 atau mengunjungi laman resmi di www.bpjs-kesehatan.go.id.

Masyarakat juga bisa mengakses akun resmi media sosial BPJS Kesehatan yanga terdapat di Facebook, Twiter, TikTok dan YouTube. "Melalui imbauan ini, kami berharap masyarakat dapat terhindar dari upaya penipuan yang merugikan," tambahnya.

Adapun sebelumnya, penipuan mengatasnamakan lembaga layanan kesehatan tersebut viral di media sosial X. Diketahui penipuan yang dilakukan melauli saluran telepon tersebut, mulai terjadi di awal tahun 2024. Namun, dalam pantauan Tempo, hal tersebut masih marak terjadi hingga kini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan meminta masyarakat untuk selalu waspada perihal penipuan yang mengatasnamakan lembaga layanan kesehatan tersebut.

Penipuan di antaranya dilakukan melalui saluran telepon. Modus penipuan tersebut ialah dengan mengatakan kartu BPJS Kesehatan korban telah non-aktif sehingga harus membayar sejumlah uang untuk mengaktifkannya kembali.

"Kami menekankan kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah kepada Tempo secara tertulis, Senin, 5 Juli 2024.

Dirinya juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya perihal modus-modus penipuan yang dilakukan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memverifikasi hal tersebut langsung pada kanal-kanal resmi milik BPJS.

"Selain itu juga kami mendorong pentingnya bagi masyarakat untuk tidak langsung percaya dan mencari kebenaran informasi melalui akun resmi BPJS Kesehatan," kata dia.

Untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kata dia, masyarakat bisa mengakses BPJS Kesehatan Care Center 165 atau mengunjungi laman resmi di www.bpjs-kesehatan.go.id.

Masyarakat juga bisa mengakses akun resmi media sosial BPJS Kesehatan yanga terdapat di Facebook, Twiter, TikTok dan YouTube. "Melalui imbauan ini, kami berharap masyarakat dapat terhindar dari upaya penipuan yang merugikan," tambahnya.

Adapun sebelumnya, penipuan mengatasnamakan lembaga layanan kesehatan tersebut viral di media sosial X. Diketahui penipuan yang dilakukan melauli saluran telepon tersebut, mulai terjadi di awal tahun 2024. Namun, dalam pantauan Tempo, hal tersebut masih marak terjadi hingga kini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan meminta masyarakat untuk selalu waspada perihal penipuan yang mengatasnamakan lembaga layanan kesehatan tersebut.

Penipuan di antaranya dilakukan melalui saluran telepon. Modus penipuan tersebut ialah dengan mengatakan kartu BPJS Kesehatan korban telah non-aktif sehingga harus membayar sejumlah uang untuk mengaktifkannya kembali.

"Kami menekankan kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah kepada Tempo secara tertulis, Senin, 5 Juli 2024.

Dirinya juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya perihal modus-modus penipuan yang dilakukan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memverifikasi hal tersebut langsung pada kanal-kanal resmi milik BPJS.

"Selain itu juga kami mendorong pentingnya bagi masyarakat untuk tidak langsung percaya dan mencari kebenaran informasi melalui akun resmi BPJS Kesehatan," kata dia.

Untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kata dia, masyarakat bisa mengakses BPJS Kesehatan Care Center 165 atau mengunjungi laman resmi di www.bpjs-kesehatan.go.id.

Masyarakat juga bisa mengakses akun resmi media sosial BPJS Kesehatan yanga terdapat di Facebook, Twiter, TikTok dan YouTube. "Melalui imbauan ini, kami berharap masyarakat dapat terhindar dari upaya penipuan yang merugikan," tambahnya.

Adapun sebelumnya, penipuan mengatasnamakan lembaga layanan kesehatan tersebut viral di media sosial X. Diketahui penipuan yang dilakukan melauli saluran telepon tersebut, mulai terjadi di awal tahun 2024. Namun, dalam pantauan Tempo, hal tersebut masih marak terjadi hingga kini.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

“Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu malam.

Berikut sederet organisasi internal Muhammadiyah yang menolak Muhammadiyah terima izin tambang:

1. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY

DP IMM DIY menyatakan Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran pengelolaan tambang. Pernyataan itu disampaikan sebelum PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mencabut aturan pemberian izin tersebut.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di atasnya dan sarat dengan kepentingan politik transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY, dirilis pada 28 Juni 2024.

Selain itu, DPD IMM DIY juga menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia dan mendesak Muhammadiyah untuk turut serta dalam upaya pemulihan lingkungan hidup. Kala itu, perkumpulan mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta ini merekomendasikan Muhammadiyah segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan.

“Yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” kata mereka.

2. Pimpinan Pusat Aisyiyah

Masukan dari DPD IMM DIY ternyata tidak diindahkan oleh PP Muhammadiyah. Penolakan kemudian juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah setelah PP Muhammadiyah menyatakan akan menerima izin tambang.

Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang. Pernyataan menolak itu akan disampaikan dalam Konsolidasi Nasional yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada 26-27 Juli 2024.

“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah,” ucap Hening Parlan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

3. Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD)

Koalisi masyarakat sipil, akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Dilansir dari rilis pers aksi, jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidak boleh terlibat dalam bisnis tambang. Pemberian izin bisnis tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam lumpur dosa ekologis karena praktik bisnis tambang saat ini dilakukan dengan ugal-ugalan dan tidak berkelanjutan.

“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang bisa jadi lebih merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah mengambil sikap, yakni bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana Ullaili dari SP Kinasih.

4. Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Trenggalek

AMM Trenggalek juga menolak keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin tambang. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat.

Menolak keras keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024,” bunyi keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Ahad 4 Agustus 2024.

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin, dalam deklarasinya meminta PP Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan izin tambang tersebut.

“Meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudharat,” kata Arifin saat memimpin deklarasi, pada Ahad, 4 Agustus 2024.

Deklarasi penolakan itu terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang tergabung dalam AMM Trenggalek.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P | MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa 1.740 Aparatur Sipil Negara atau ASNakan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September 2024. Pemindahan ini akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2030.

1. Risiko Pemindahan ASN ke IKN

Lembaga kajian kebijakan Next Policy mengungkapkan, rentannya risiko pemindahan ASN ke IKN. Direktur Eksekutif Next Policy, Grady Nagara mengatakan, potensi masalah soal sosial, kesehatan, dan ketimpangan ekonomi di sekitar IKN. Menurut dia, kebijakan dan infrastruktur pendukung, seperti rumah sakit dan layanan kesehatan, untuk mengatasi risiko ini.

“Mitigasi ini perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tingkat stres dan tidak mengganggu kinerja ASN nantinya," kata Grady pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Grady juga mencatat banyak ASN enggan pindah karena khawatir fasilitas pendidikan dan layanan publik di IKN. Menurut survei sederhana terhadap 400 ASN, mereka cemas, anak-anak mereka dapat mengakses sekolah dan layanan publik lainnya di IKN.

2. Prioritas ASN Lajang

ASN yang masih lajang akan diprioritaskan untuk pindah terlebih dulu ke IKN. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Arizal mengatakan, kebijakan ini disesuaikan dengan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN.

"Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas (rapat terbatas) kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang," kata Arizal pada Sabtu, 3 Agustus 2024. ASN yang sudah berkeluarga diminta untuk tidak membawa pasangan mereka terlebih dahulu agar proses adaptasi lebih mudah dan fasilitas hunian lebih efisien.

3. Pembangunan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN, Alimudin mengatakan, pemerintah akan memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di IKN. Ia menyatakan, pemerintah sedang membangun sejumlah sekolah berstandar internasional untuk anak-anak ASN. Beberapa sekolah yang akan dibangun antara lain Bina Bangsa School dan Jakarta International School.

Adapun tiga rumah sakit, yaitu Hermina, Abdi Waluyo dan Mayapada sedang dalam tahap pembangunan. “ASN yang pindah akan didata, anaknya usia berapa, anaknya ada berapa orang dan sebagainya. Ini bertujuan untuk penyediaan sekolah. Sekolah sudah disiapkan, bahwa itu maksimal, tentu belum. Karena pembangunan masih terus berlangsung,” katanya pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

4. Rumah Susun ASN

Alimudin menjelaskan, 21 tower rumah susun untuk hunian ASN telah rampung dibangun. Pemerintah juga melakukan pendataan lengkap terhadap ASN yang akan dipindahtugaskan, termasuk usia dan jumlah anak mereka, untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai.

"Jadi tower-tower yang dibangun oleh pekerja konstruksi yang hari ini sudah 27 ribu pekerja dan sekitar 10-20 persen adalah warga lokal yang bekerja, sudah selesai (membangun) 21 tower untuk ASN, untuk pindah," kata Alimudin dalam ASN Festival 2024, di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.

5. ASN Lajang Berbagi Tempat Tinggal di IKN

Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, ASN yang belum menikah diminta untuk berbagi unit tempat tinggal di IKN. Penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan golongan eselon.

ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan yang lain yang juga belum menikah. Jika ASN yang sudah berkeluarga, maka akan mendapat satu unit apartemen yang lebih luas, sekitar 98 meter persegi.

“Ini mengacu pada kesiapan hunian yang ada di IKN. Targetnya kurang lebih dalam waktu pendek kalau sesuai skenario terakhir akan ada 3.200-an ASN yang pindah kalau sharing unitnya. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an,” ucap Anas pada Senin, 29 Juli 2024

DANIEL A. FAJRI | NANDITO PUTRA | ANDIKA DWI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Trans Jabar Tol (JTT) bakal menaikkan tarif Tol Ciawi-Sukabumi seksi 1 (Ciawi-Cigombong) mulai Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 00.00.

Direktur Utama PT Trans Jabar Tol, Abdul Hakim Supriyadi mengatakan penyesuaian tarif tol ini mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1661/KPTS/M/2024 tanggal 12 Juli 2024. Selain itu, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

"Dengan penyesuaian tarif pada seksi 1 Ciawi-Cigombong, pengguna tol dengan kendaraan golongan I dari Simpang Susun Ciawi menuju Ciawi akan dikenakan tarif sebesar Rp 2.500," kata Hakim melalui keterangan tertulis, dikutip pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sementara itu, pengguna tol dengan kendaraan golongan II dan III dari asal dan tujuan yang sama akan dikenakan Rp 3.500. Adapun kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp 4.500.

Lebih lanjut, Hakim menuturkan, pengguna jalan golongan I dari Gerbang Tol Caringin Utama dan Caringin menuju Gerbang Tol Cigombong dikenakan tarif Rp 19 ribu. Sementara itu, kendaraan golongan II dan III dengan rute yang sama akan dikenakan Rp 28 ribu. "Sedangkan golongan IV dan V dikenakan tarif Rp 37.500. Begitu juga sebaliknya," katanya.

Seiring dengan penyesuaian tarif, Hakim mengatakan perusahaan akan terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk meningkatkan pelayanan. Sebelumnya, ia berujar, perusahaan juga telah melaksanakan giat beautifikasi serta pemenuhan standart pelayanan minimum (SPM) sebagai syarat kenaikan tarif dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

TEMPO.CO, Mataram - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) telah merilis indikator terbaru statistik terkait Inflasi dan nilai tukar petani Juli 2024 serta pariwisata dan transportasi NTB Juni 2024.

Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, memaparkan inflasi year on year (y–on–y) Provinsi NTB pada Juli 2024 sebesar 1,91 persen. ‘’Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran,’’ kata Wahyudin.

Di antaranya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,05 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,60 persen, dan kelompok rekreasi olahraga, dan budaya sebesar 2,42 persen. Inflasi NTB bulan Juli, lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,13 persen.

Untuk sektor pariwisata, pada bulan Juni 2024, jumlah tamu menginap di hotel bintang sebanyak 97.128 orang, naik 5,36 persen dibanding bulan sebelumnya. Jumlah tamu yang menginap di hotel non bintang pada periode yang sama juga naik 1,61 persen dari bulan sebelumnya, dengan total tamu 92.855 orang. Secara kumulatif sepanjang tahun 2024 ini, jumlah tamu menginap di hotel seluruh NTB sebanyak 932.312 orang, dengan 296.707 orang merupakan tamu mancanegara dan 635.605 tamu Nusantara.

Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTB untuk selalu mengupdate dan memperhatikan data yang dirilis oleh BPS. ‘’Baik data inflasi, pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Petani, pariwisata, transportasi, dan berbagai indikator statistik lainnya,’’ ujarnya.

Gita Aryadi yang pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata NTB tersebut juga menyampaikan rasa bahagianya, bisa menghadiri secara langsung rilis BPS Provinsi NTB dari awal hingga akhir secara lengkap. Seluruh data ini akan menjadi bahan rujukan pengambilan kebijakan yang sangat baik,’’ ucapnya.

Ini akan menjadi referensi membuat kebijakan yang tidak lagi berdasarkan intuisi. Tetapi berdasarkan data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Direktif saya kepada seluruh Kepala OPD, berdasarkan data-data inilah kita merumuskan dan mengambil kebijakan,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produk berkualitas tinggi (premium) bisa mengakselerasi daya konsumsi masyarakat dan permintaan pasar terhadap produk olahan industri makanan dan minuman (mamin), seperti teh, kakao, kopi, buah, dan susu.

Menurut Menperin, hal itu karena saat ini terjadi peningkatan tren menuju fase konsumen yang lebih berfokus pada konsep produk berkualitas tinggi yang diproses secara berkelanjutan (sustainable) dengan teknologi terkini."Hal ini menjadikan potensi produk premium sangat luas, didukung dengan keberagaman hayati yang dimiliki Indonesia," kata Menperin Agus di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Ia mengatakan, produk premium tersebut dapat diukur berdasarkan parameter tertentu seperti aroma, rasa, standar, dan ketentuan khusus, sehingga bisa memunculkan siklus produk berkualitas yang turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani selaku penyedia bahan baku, distributor, roaster, barista, dan konsumen.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, sebagai salah satu bentuk upaya mendorong daya konsumsi dan permintaan pasar produk olahan mamin premium yang terbuat dari kopi, kakao, buah, teh, serta susu, pihaknya menyelenggarakan pertemuan bisnis (business matching) Specialty Indonesia yang digelar pada 5-8 Agustus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Acara itu, menurut dia, diikuti oleh 44 perusahaan industri sektor makanan dan minuman, serta bertujuan mendorong perkembangan produk unggulan (specialty), dengan cara mempertemukan pelaku usaha dan para pembeli, sekaligus menarik minat masyarakat luas."Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam melakukan substitusi impor, penguasaan pasar dalam negeri, pengembangan potensi ekspor serta mendorong perkembangan produk specialty," kata dia.

Pada triwulan I 2024, sektor mamin memberikan kontribusi sebesar 39,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas, dan 6,97 persen terhadap PDB nasional. Selain itu sektor tersebut juga tumbuh 5,87 persen secara tahunan (year on year/yoy).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pendapatan BUMN pada 2023 sebesar Rp 2.933 triliun. Angka ini meningkat dari pendapatan pada 2020 sebesar Rp 1.930 triliun.

Demikian juga pada laba bersih pada 2020 hanya Rp 13 triliun menjadi Rp 327 triliun pada 2023. Sementara aset yang dimiliki Kementerian BUMN juga meningkat dari Rp 8.312 triliun pada 2020 menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023.

“Tak hanya itu, laba bersih 2023 sebesar Rp 327 triliun meningkat sebesar Rp 314 triliun dengan CAGR (compound annual growth rate) 191 persen selama 4 tahun,” kata Erick Thohir dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN di Sanur, Bali, Sabtu, 3 Agustus 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Erick Thohir mengatakan capaian itu karena dukungan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi VI terhadap BUMN. Dia menyebut Komisi VI DPR ikut andil dalam capaian BUMN yang juga memberi deviden kepada negara.

"Menuju roadmap Kementerian BUMN satu dekade berikutnya, 2024-2034, kami mengapresiasi support Komisi VI DPR sebagai mitra yang selalu berkolaborasi, sehingga BUMN semakin kuat menjadi benteng ekonomi nasional menghadapi tantangan global agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai," kata Erick Thohir.

Selain itu, Erick Thohir mengatakan institusinya telah menyelesaikan 81 proyek strategis nasional. Erick menyebut capaian itu karena ada dukungan dari DPR yang ikuti menguatkan peran BUMN.

"Dari 88 PSN Kementerian BUMN, kami sudah menyelesaikan 92 persen atau 81 proyek telah rampung. Dalam kesempatan rapat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder. Mulai dari anggota DPR, para Menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN sehingga amanah yang diberikan kepada kami mampu dijalankan dengan baik," kata Erick Thohir.

Sejak menjabat di Kementerian BUMN, Erick Thohir mengatakan DPR telah menjadi mitra yang efektif dan konstruktif sehingga program transformasi yang menjadi agenda besar BUMN bisa berjalan baik.

"Artinya, Kementerian BUMN dan DPR sudah sejalan dalam memastikan langkah-langkah penyehatan dan transformasi ekonomi ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan apresiasi kami jika lakukan kelebihan," kata Erick Thohir.

INFO BISNIS - Kendaraan listrik semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan kebutuhan akan kendaraan yang lebih efisien. Tren ini didorong oleh berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh kendaraan listrik, termasuk pengurangan emisi karbon, biaya operasional yang lebih rendah, dan dukungan pemerintah melalui insentif pajak.

Kendaraan listrik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga ekonomis dalam jangka panjang. Pengguna dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 70 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Selain itu, perawatan kendaraan listrik cenderung lebih murah karena memiliki lebih sedikit komponen yang perlu diganti atau diperbaiki secara berkala.

Dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik, bankbjbmenawarkan ProdukbjbKredit Kendaraan Bermotor (KKB) Kendaraan Listrik. Program ini memberikan fasilitas kredit bagi calon debitur yang ingin membeli mobil atau sepeda motor listrik baru dengan suku bunga kompetitif.

"Produk ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan listrik, sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung kelestarian lingkungan," ujar Widi Hartoto, Pemimpin DivisiCorporate Secretarybankbjb. Program ini berlaku mulai 19 Juli 2024 hingga 18 Juli 2025.

"Dengan suku bunga efektif sebesar 3,5 persen flat per tahun untuk mobil dan 4 persen flat per tahun untuk sepeda motor, kami berharap dapat memberikan solusi finansial yang terjangkau bagi masyarakat," kata Widi.

Selain suku bunga yang kompetitif, bankbjbjuga menawarkan jangka waktu kredit yang fleksibel. Untuk pembelian mobil, jangka waktu kredit minimum adalah 12 bulan dan maksimum 60 bulan, sedangkan untuk sepeda motor, minimum 12 bulan dan maksimum 48 bulan. Fleksibilitas ini memungkinkan calon debitur untuk menyesuaikan pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Proses pengajuan kredit di bankbjbjuga dibuat semudah mungkin. bankbjbtelah menyederhanakan prosedur pengajuan kredit agar lebih cepat dan efisien, sehingga calon debitur tidak perlu khawatir dengan birokrasi yang berbelit-belit. bankbjbjuga menyediakan layanan konsultasi untuk membantu calon debitur memahami seluruh ketentuan dan keuntungan dari Produk bjb KKB Kendaraan Listrik.

Program ini menjadi kesempatan emas untuk dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan sekaligus menikmati berbagai manfaat dari kendaraan listrik.

“Jangan lewatkan promo ini dan segera kunjungi cabang bankbjbterdekat untuk informasi lebih lanjut kunjungi laman infobjb.id/kkb," ujar Widi.

Dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, program kredit kendaraan listrik dari bankbjbdiharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Widi.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan masuknya sejumlah program inisiatif baru Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto ke dalam postur APBN 2025 tak mengubah banyak dari yang telah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya.

"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," kata Sri Mulyani, Senin, 5 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara. Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara tersebut usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan ia telah melaporkan kepada Presiden Jokowi dan Presiden terpilih untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR RI. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).

Sesuai dengan arahan, Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas dari Presiden terpilih. Salah satu program prioritas yang dimaksud adalah makan bergizi gratis.

"Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025," ucap Sri Mulyani.

Lebih jauh, ia juga memastikan soal anggaran untuk makan bergizi gratis masih tetap sebesar Rp 71 triliun. "Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya Rp 71 triliun. Mengenai detilnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya."

Adapun program makan bergizi gratis untuk anak-anak dicetuskan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Untuk menjalankan program itu, Pemerintahan Jokowi sudah menganggarkan Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

Anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis tersebut diprediksi senilai Rp 15.000. Namun dalam perjalanannya sempat dikabarkan anggaran makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp 7.500. Isu itu kemudian dibantah langsung oleh Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan anggaran satu porsi makanan bergizi gratis akan tetap Rp 15.000.