TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Sebelumnya, hal ini terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.

"Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan, pemerintah mestinya merealisasikan pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal. Sebab, korupsi pertambangan saat ini sudah menggurita dan melibatkan banyak aktor. Namun, menurut dia, pelanggaran pengelolaan minerba ini masih terus terjadi lantaran pemerintah lamban mengambil tindakan.

"Tapi pemerintah bukannya membentuk Satgas, malah memberikan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan," ujar dia.

Sebagai informasi, keterangan soal adanya perusahaan anak dan menantu Presiden Jokowi yang meminta IUP di Halmahera itu datang dari kesaksian Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili.

Menurut dia, Abdul Gani Kasuba menggunakan kode ‘Blok Medan’ untuk pengurusan izin tambang ini. Menurut Suryanto, dirinya diajak oleh Abdul Gani Kasuba ke Medan Sumatera Utara untuk memuluskan perijinan usaha pertambangan milik Bobby Nasution. Suryanto mengaku diajak menghadiri sebuah pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara.

Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang tak bisa hadir. “Saya hanya mendampingi Pak Gubernur,” kata Suryanto.

Pertemuan ini turut dihadiri Muhaimin Syarif, Nazla Kasuba, Olivia Bachmid, dan menantu Abdul Gani Kasuba. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode Blok Medan. “Untuk Istilah ini Pak Ucu (Muhamin Syarif) yang bisa menerangkannya,” kata Suryanto.

Muhaimin Syarif adalah mantan ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Ia ditetapkan tersangka karena diduga menjadi aktor dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera.

Sementara itu, Abdul Gani Kasuba mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu.

“Kode Itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” ujar Gani sembari tidak membantah adannya pertemuan bersama salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara.

Kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terungkap setelah KPK menangkap tangan Gani di dalam Operasi di salah satu Hotel Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Dalam operasi itu, KPK menangkap 18 orang dan menyita sejumlah uang sebesar Rp725 juta.

KPK telah menetapkan 7 orang menjadi tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan yaitu Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Maluku Utara, Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, Ajudan Ramadhan Ibrahim dan dua orang kontraktor Stevi, Swasta; dan Kristian Wuisan.

Budhy Nurgianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy ditunjuk untuk memimpin tim khusus yang mengelola usaha tambang baru Muhammadiyah.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang diadakan di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam acara tersebut, Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah. Haedar Nashir menyatakan bahwa penunjukan Muhadjir Effendy didasarkan pada perannya di Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, Muhammadiyah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Prof. Muhadjir Effendy yang di Muhammadiyah membidangi bisnis dan ekonomi. Jadi beliau di sini bukan sebagai Menko PMK, ya," kata Haedar.

Usai pengumuman tersebut, Muhadjir Effendy memilih untuk bungkam ketika dimintai komentar mengenai rincian tim khusus tersebut.

"Enggak, enggak, terima kasih. Sudah cukup tadi lengkap dari Pak Haedar," ujarnya singkat.

Saat ditanya tentang langkah dan target tim pengelolaan tambang ke depan, Muhadjir juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa detail mengenai teknis pertambangan dan komunikasi dengan pemerintah akan diinformasikan setelah semuanya berjalan.

"Belum lah, wong baru diumumkan tadi masak langsung, nanti kami informasikan kalau sudah jalan," latanya.

Profil Muhadjir Effendy

Lahir di Madiun pada 29 Juli 1956, Muhadjir memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan pendidikan luar sekolah. Ia meraih gelar Sarjana Muda dari IAIN Malang pada 1978, Sarjana Pendidikan Sosial dari IKIP Malang pada 1982, gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, serta Doktor Ilmu-ilmu Sosial dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dilansir dari situs Museum Universitas Negeri Malang (UM), karier Muhadjir dimulai sebagai reporter lepas di Koran Komunikasi IKIP Malang dan berlanjut sebagai redaktur pelaksana hingga ketua redaksi di tahun 1990-an. Salah satu publikasinya adalah buku Bunga Rampai Pendidikan yang diterbitkan oleh Komunikasi IKIP Malang.

Di bidang jurnalistik, Muhadjir juga aktif sebagai wartawan di berbagai media, termasuk Mingguan Mahasiswa Surabaya dan Mimbar Universitas Brawijaya. Ia juga menjadi pendiri dan redaksi surat kabar Bestari Universitas Muhammadiyah Malang. Pengalamannya di jurnalistik terus berlanjut sebagai Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya sejak 2008 hingga 2014.

Di bidang pendidikan dan keagamaan, Muhadjir menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang pada 1980, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dari 2005 hingga 2010, dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 2015 hingga 2020.

Selain itu, ia pernah menjadi Pembantu Rektor III dan Pembantu Rektor I di Universitas Muhammadiyah Malang sebelum akhirnya menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama tiga periode, yakni 2000 hingga 2016.

Di luar akademik, Muhadjir juga aktif di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 2016 hingga 2019 dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sejak 2019.

Menurut situs Universitas Muhammadiyah Malang, Muhadjir juga merupakan dosen tetap di Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, dan pengajar di Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebagai seorang akademisi, Muhadjir juga dikenal sebagai kolumnis yang sering menulis tentang isu agama, pendidikan, sosial, politik, dan kemiliteran. Beberapa karyanya dituangkan dalam buku seperti Bala Dewa, Seperti Menyaksikan Dahlan Muda, dan Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy ditunjuk untuk memimpin tim khusus yang mengelola usaha tambang baru Muhammadiyah.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang diadakan di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam acara tersebut, Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah. Haedar Nashir menyatakan bahwa penunjukan Muhadjir Effendy didasarkan pada perannya di Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, Muhammadiyah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Prof. Muhadjir Effendy yang di Muhammadiyah membidangi bisnis dan ekonomi. Jadi beliau di sini bukan sebagai Menko PMK, ya," kata Haedar.

Usai pengumuman tersebut, Muhadjir Effendy memilih untuk bungkam ketika dimintai komentar mengenai rincian tim khusus tersebut.

"Enggak, enggak, terima kasih. Sudah cukup tadi lengkap dari Pak Haedar," ujarnya singkat.

Saat ditanya tentang langkah dan target tim pengelolaan tambang ke depan, Muhadjir juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa detail mengenai teknis pertambangan dan komunikasi dengan pemerintah akan diinformasikan setelah semuanya berjalan.

"Belum lah, wong baru diumumkan tadi masak langsung, nanti kami informasikan kalau sudah jalan," latanya.

Profil Muhadjir Effendy

Lahir di Madiun pada 29 Juli 1956, Muhadjir memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan pendidikan luar sekolah. Ia meraih gelar Sarjana Muda dari IAIN Malang pada 1978, Sarjana Pendidikan Sosial dari IKIP Malang pada 1982, gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, serta Doktor Ilmu-ilmu Sosial dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dilansir dari situs Museum Universitas Negeri Malang (UM), karier Muhadjir dimulai sebagai reporter lepas di Koran Komunikasi IKIP Malang dan berlanjut sebagai redaktur pelaksana hingga ketua redaksi di tahun 1990-an. Salah satu publikasinya adalah buku Bunga Rampai Pendidikan yang diterbitkan oleh Komunikasi IKIP Malang.

Di bidang jurnalistik, Muhadjir juga aktif sebagai wartawan di berbagai media, termasuk Mingguan Mahasiswa Surabaya dan Mimbar Universitas Brawijaya. Ia juga menjadi pendiri dan redaksi surat kabar Bestari Universitas Muhammadiyah Malang. Pengalamannya di jurnalistik terus berlanjut sebagai Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya sejak 2008 hingga 2014.

Di bidang pendidikan dan keagamaan, Muhadjir menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang pada 1980, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dari 2005 hingga 2010, dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 2015 hingga 2020.

Selain itu, ia pernah menjadi Pembantu Rektor III dan Pembantu Rektor I di Universitas Muhammadiyah Malang sebelum akhirnya menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama tiga periode, yakni 2000 hingga 2016.

Di luar akademik, Muhadjir juga aktif di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 2016 hingga 2019 dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sejak 2019.

Menurut situs Universitas Muhammadiyah Malang, Muhadjir juga merupakan dosen tetap di Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, dan pengajar di Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebagai seorang akademisi, Muhadjir juga dikenal sebagai kolumnis yang sering menulis tentang isu agama, pendidikan, sosial, politik, dan kemiliteran. Beberapa karyanya dituangkan dalam buku seperti Bala Dewa, Seperti Menyaksikan Dahlan Muda, dan Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global.IHSG dibuka melemah 53,51 poin atau 0,73 persen ke posisi 7.254,60. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 10,65 poin atau 1,16 persen ke posisi 908,71.

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada siang ini akan melaporkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024, yang diperkirakan akan melandai ke bawah 5 persen year on year (yoy) dipicu oleh melandainya konsumsi masyarakat," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Selain itu, dari dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) pada hari ini.

Dari mancanegara, pasar kembali mendapat ketidakpastian sehari setelah pengumuman suku bunga The Federal Reserve (The Fed), yang mana data pasar tenaga kerja melambat tajam.Dimulai dari klaim pengangguran yang naik signifikan ke level 249.000, atau melampaui ekspektasi proyeksi yang hanya naik 1.000 ke 236.000 klaim.

Sehari kemudian, kondisi pasar tenaga kerja yang melambat semakin dikonfirmasi dengan data pekerjaan tercatat di luar pertanian (non farm payrolls) yang hanya bertambah 114.000, atau jauh dari estimasi pasar.

Hal tersebut membawa kesimpulan pelaku pasar bahwa ancaman resesi meningkat di Amerika Serikat (AS), yang kemudian memicu kekhawatiran akan terjadinya hard landing karena The Fed dinilai lambat melakukan quantitative easing seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 lalu.

Dari Asia, fokus pelaku pasar juga tertuju terrhadap data neraca perdagangan China dan inflasi China periode Juli 2024.

Sementara itu, bursa saham AS Wall Street ambruk berjamaah pada perdagangan Jumat (02/08) pekan lalu, indeks Dow Jone turun 1,51 persen, sedangkan indeks Nasdaq melemah 2,43 persen, dan indeks S&P 500 jatuh 1,51 persen.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 1.960,80 poin atau 5,46 persen ke 33.948,89, indeks Hang Seng melemah 118,73 poin atau 0,70 persen ke 16.826,77, indeks Shanghai melemah 4,05 poin atau 0,14 ke 2.901,29, dan indeks Straits Times melemah 98,57 poin atau 2,92 persen ke 3.282,87.

TEMPO.CO, Jakarta - Berkshire Hathaway milik Warren Buffett memangkas sahamnya di raksasa teknologi Apple hampir 50 persen, menurut laporan pendapatan kuartal kedua Berkshire yang dirilis pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024.

Berkshire Hathaway mengungkapkan kepemilikannya di Apple bernilai $84,2 miliar pada akhir kuartal, turun dari 790 juta saham menjadi 400 juta saham. Penjualan besar-besaran ini penting bagi Buffett, yang dikenal memegang saham dalam jangka waktu lama

Warren Buffet jual saham tersebut mengangkat kepemilikan kas Berkshire ke rekor tertinggi sebesar $277 miliar dolar Amerika, naik $88 miliar dolar Amerika dari kuartal sebelumnya. Perusahaan tersebut menginvestasikan hasil tersebut ke dalam obligasi pemerintah jangka pendek, karena Buffett mengurangi investasinya di pasar ekuitas AS.

Berkshire berjanji menyimpan uang tunai minimal $30 miliar dolar Amerika, tetapi sering membiarkannya menumpuk ketika tidak dapat menemukan seluruh bisnis atau saham individual untuk dibeli pada harga wajar. Sejak pertengahan Juli, Berkshire juga telah menjual lebih dari $3,8 miliar dolar Amerika saham di Bank of America (BAC.N), kepemilikan saham terbesar kedua.

"Kami ingin sekali membelanjakannya, tetapi kami tidak akan membelanjakannya kecuali kami merasa bahwa kami melakukan sesuatu yang risikonya sangat kecil dan dapat menghasilkan banyak uang," kata Buffett dalam rapat tahunan Berkshire pada tanggal 4 Mei, mengacu pada uang tunai Berkshire, dikutip dari Reuters.

Buffett mengatakan, ia memperkirakan Apple akan tetap menjadi investasi saham terbesar Berkshire, tetapi penjualan masuk akal karena tarif pajak federal sebesar 21 persen atas keuntungan kemungkinan akan meningkat.

Penjualan tersebut terjadi hanya dua tahun setelah Buffett menjuluki Apple sebagai salah satu dari "empat raksasa" Berkshire, bersama dengan bisnis asuransinya, BNSF dan Berkshire Hathaway Energy. Penjualan tersebut terjadi hanya dua tahun setelah Buffett menjuluki Apple sebagai salah satu dari "empat raksasa" Berkshire, bersama dengan bisnis asuransinya, BNSF dan Berkshire Hathaway Energy.

Laba di BNSF turun 3 persen karena perusahaan kereta api menyisihkan lebih banyak uang untuk tuntutan hukum, mengimbangi biaya operasi yang lebih rendah dan pengiriman produk konsumen dan pertanian yang lebih besar. Gugatan hukum terhadap unit utilitas PacifiCorp juga membebani Berkshire Hathaway Energy, yang labanya turun 17 persen.

Banyak pemilik rumah dan bisnis menyalahkan PacifiCorp karena menyebabkan kebakaran hutan di Oregon pada tahun 2020. Perusahaan utilitas tersebut menyisihkan $2,7 miliar dolar Amerika untuk kerugian akibat kebakaran hutan hingga 30 Juni, naik dari $2,4 miliar dolar Amerika tiga bulan sebelumnya, dan mengatakan kerugian tersebut dapat bertambah secara signifikan. Saham Kelas A Berkshire ditutup pada hari Jumat di harga $641.435 dolar Amerika. Saham tersebut naik 18% tahun ini, sementara Standard & Poor's 500 (SPX) naik 12 persen.

Warren Buffett telah memimpin Berkshire sejak 1965. Wakil Ketua Greg Abel, 62, diharapkan akan menggantikannya sebagai kepala eksekutif.

LINDA LESTARI I REUTERS I CNN I FT.COM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menjadi landasan hukum perlindungan hak warga terdampak pembangunan IKN.

"Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir," kata Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin di Penajam, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Sebelumnya, pada Maret dan April 2024, sempat muncul gejolak akibat penggusuran yang dilakukan OIKN dan bank Tanah terhadap warga di sekitar IKN. Salah satunya berupa surat Badan Bank Tanah kepada warga bertanggal18 Maret 2024 yang diteken oleh Pimpinan Proyek Badan Bank Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara, Syafran Zamzami.

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, surat dari Badan Bank Tanah itu makin menguatkan fakta, lahan IKN diobral bagi investor. Badan Otorita IKN, kata dia, juga memberi ultimatum terhadap masyarakat adat Pemaluan.

“Seolah tanah adalah milik negara. Dipersempit lagi menjadi tanah adalah milik pemerintah,” katanya pada Rabu, 20 Maret 2024. “Inilah praktik yang subur saat Pemerintah Kolonial Belanda mengakuisisi tanah-tanah masyarakat dan kekayaan alam kita.”

Di bagian awal surat disebutkan, lahan di Kelurahan Riko, Pantai Lango, Gersik, Jenebora, Kecamatan Penajam dan lahan di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seluas 4.162 hektare adalah lahan yang berada di bawah Hak Pengelolaaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Sumber Tempo menyebutkan, surat peringatan itu menyasar 30 petani yang selama ini bertahun-tahun menggarap lahan yang belakangan diklaim milik Badan Bank Tanah.

Warga diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apa pun di atas HPL Badan Bank Tanah. Warga dianggap melanggar jika masih ada aktivitas di lahannya. “Dalam rangka penataan, akan segera dilakukan penertiban segala sesuatu yang ditanam di atas lahan HPL Badan Bank Tanah,” tertulis dalam surat.

Menurut Alimuddin, pembebasan lahan tidak lagi mengacu pada regulasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) karena ada hak-hak warga yang tidak terfasilitasi dalam PDSK. Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.

Hak-hak warga yang termasuk dijamin dalam peraturan presiden itu berupa tanah, bangunan dan tanam tumbuh. Semua hak warga itu terakomodir untuk diberikan penggantian kerugian.

Alimuddin mengatakan pemerintah pusat juga membentuk tim terpadu penyelesaian pembebasan lahan warga terdampak pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tim terpadu itu terdiri dari komponen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Badan Pertanahan Nasional.

Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, serta lahan milik warga yang masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

Warga terdampak pembangunan pengendali banjir di Kelurahan Sepaku misalnya terdapat sebanyak 21 kepala keluarga dengan luas lahan 2,24 hektar, sedangkan warga Kelurahan Pemaluan yang terdampak pembangunan tol seksi 6A dan 6B mencakup 55 KK dengan luas lahan 44 hektare.

Lahan yang dibebaskan tersebut merupakan aset dalam penguasaan (ADP) sehingga proses pembebasan lahan berdasarkan pada Pepres Nomor 75 Tahun 2024. "Tim terpadu dipimpin Otorita IKN. Pembayaran penggantian kerugian warga terdampak pembangunan juga dilakukan langsung oleh OIKN," kata Alimuddin.

Masalah Lahan Sebabkan Kepala OIKN Mundur

Masalah alotnya pembebasan lahan milik warga disebut-sebut jadi penyebab mundurnya Kepala dan Wakil Kepala OtoritaBambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Senin, 3 Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim tak ada masalah dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Menurut dia, masalah justru terletak di pimpinannya.

“IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya,” ujar Luhut dalam Rapat RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.

"Ya itu sesuai dengan Undang-undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara) itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

ANTARA | ADVIST KHOIRUNIKMAH | IRSYAN HASYIM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat saat berpidato dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan salah satu rangkaian “Bulan Kemerdekaan” HUT Kemerdekaan RI ke-79.

“Bapak Wakil Presiden, bapak-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan Kemerdekaan bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Jokowi, seperti dikutipAntara.

“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” ujar Jokowi.

Pernyataan Presiden yang tidak menjelaskan bentuk kesalahan yang dimaksud, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) menyatakan siap mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sebagai salah satu pilar penting dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan. Pemerintah mencanangkan program Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 mendatang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroannya telah menyusun rencana jangka pendek dan panjang untuk mengurangi emisi karbon dalam mewujudkan program pemerintah itu. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi CCS.

“PLN memegang peranan penting dalam transisi energi Indonesia ke energi bersih. Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif dan berkomitmen untuk menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060,” kata Darmawan seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 3 Agustus 2024.

Darmawan menyebut sebagai perusahaan yang menerapkan teknologi CCS sektor kelistrikan di Indonesia, PLN telah menggandeng berbagai mitra internasional dalam studi pengembangan teknologi CCS di lima pembangkit listrik. Dia mengatakan tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar dan membutuhkan kolaborasi antarkomunitas global.

"Kami telah menggandeng berbagai mitra internasional untuk melakukan studi implementasi CCS di 4 PLTU dan 1 PLTGU milik kami," ujar Darmawan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon telah menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menerapkan teknologi CCS sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi. Dia mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam menerapkan teknologi CCS.

"Kami sadar pentingnya kematangan untuk teknologi CCS, jadi kami akan terus melakukan banyak hal untuk mencapai target tersebut," ujar Luhut pada acara Internasional & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu kemarin seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 3 Agustus 2024.

Luhut mengatakan implementasi ini tidak saja penting dalam upaya mereduksi emisi karbon secara masif, tapi Indonesia ingin menjadi pelopor CCS. Dia berharap langkah ini akan mampu menciptakan ekonomi sirkular lewat penciptaan lapangan kerja baru.

”Inisiatif CCS didorong oleh Indonesia dan negara-negara tetangga untuk mengurangi emisi dan melindungi bumi. Lebih dari itu, Indonesia ingin menjadi pelopor CCS cross-border, mengubah investasi menjadi pendapatan, pekerjaan, dan inovasi, serta menciptakan kemakmuran dan keberlanjutan,” kata Luhut.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, Ego Syahrial, mengatakan bahwa pemerintah telah merancang peta jalan transisi energi menuju NZE. Dalam proses ini, teknologi seperti CCS berperan penting dalam mereduksi ketergantungan akan bahan bakar fosil dan menggantikannya dengan EBT.

"Teknologi inovatif rendah emisi karbon seperti CCS dan CCUS dapat diterapkan dalam kondisi tertentu untuk membantu pembangkit listrik berbahan bakar fosil mempercepat pengurangan emisi dalam proses mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan hijau," kata dia.

Ego menyebut saat ini pemerintah telah menjalankan 15 proyek CCS dan CCUS yang tersebar di berbagai daerah. Keseluruhan proyek tersebut diperkirakan mampu menyimpan sumber daya lebih dari 500 Gigaton.

"Seluruh proyek tersebut rata-rata diperkirakan mulai beroperasi di tahun 2030. Dengan lokasi yang strategis dan sumber daya penyimpanan yang tersedia, kami yakin Indonesia dapat menjadi negara terdepan di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan CCS," imbuhnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono mengatakan saat ini 37,6 Gigawatt (GW) pembangkit telah memenuhi syarat untuk penerapan CCS dan 19 GW secara teknis layak dan diprioritaskan untuk implementasi CCS.

"CCS akan memainkan peran penting dalam upaya dekarbonisasi sektor pembangkitan listrik. Dalam hal ini, PLN menyiapkan implementasi CCS untuk total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060," kata dia.

PLN menggandeng mitra seperti JERA dan JGC, INPEX, serta Karbon Korea dalam studi penerapan CCS di PLTU maupun PLTGU milik perseroan. Pembangkit yang menjadi percontohan penerapan CCS di antaranya PLTU Suralaya Unit 1-4, PLTU Suralaya Unit 5-7, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, dan PLTU Tanjung Jati B.

"Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi CCS di masa depan. Untuk pilot plan-nya, kami telah melakukan studi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait penerapan CCS ini," kata Warsono.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) menyatakan siap mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sebagai salah satu pilar penting dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan. Pemerintah mencanangkan program Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 mendatang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroannya telah menyusun rencana jangka pendek dan panjang untuk mengurangi emisi karbon dalam mewujudkan program pemerintah itu. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi CCS.

“PLN memegang peranan penting dalam transisi energi Indonesia ke energi bersih. Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif dan berkomitmen untuk menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060,” kata Darmawan seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 3 Agustus 2024.

Darmawan menyebut sebagai perusahaan yang menerapkan teknologi CCS sektor kelistrikan di Indonesia, PLN telah menggandeng berbagai mitra internasional dalam studi pengembangan teknologi CCS di lima pembangkit listrik. Dia mengatakan tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar dan membutuhkan kolaborasi antarkomunitas global.

"Kami telah menggandeng berbagai mitra internasional untuk melakukan studi implementasi CCS di 4 PLTU dan 1 PLTGU milik kami," ujar Darmawan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon telah menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menerapkan teknologi CCS sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi. Dia mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam menerapkan teknologi CCS.

"Kami sadar pentingnya kematangan untuk teknologi CCS, jadi kami akan terus melakukan banyak hal untuk mencapai target tersebut," ujar Luhut pada acara Internasional & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu kemarin seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 3 Agustus 2024.

Luhut mengatakan implementasi ini tidak saja penting dalam upaya mereduksi emisi karbon secara masif, tapi Indonesia ingin menjadi pelopor CCS. Dia berharap langkah ini akan mampu menciptakan ekonomi sirkular lewat penciptaan lapangan kerja baru.

”Inisiatif CCS didorong oleh Indonesia dan negara-negara tetangga untuk mengurangi emisi dan melindungi bumi. Lebih dari itu, Indonesia ingin menjadi pelopor CCS cross-border, mengubah investasi menjadi pendapatan, pekerjaan, dan inovasi, serta menciptakan kemakmuran dan keberlanjutan,” kata Luhut.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, Ego Syahrial, mengatakan bahwa pemerintah telah merancang peta jalan transisi energi menuju NZE. Dalam proses ini, teknologi seperti CCS berperan penting dalam mereduksi ketergantungan akan bahan bakar fosil dan menggantikannya dengan EBT.

"Teknologi inovatif rendah emisi karbon seperti CCS dan CCUS dapat diterapkan dalam kondisi tertentu untuk membantu pembangkit listrik berbahan bakar fosil mempercepat pengurangan emisi dalam proses mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan hijau," kata dia.

Ego menyebut saat ini pemerintah telah menjalankan 15 proyek CCS dan CCUS yang tersebar di berbagai daerah. Keseluruhan proyek tersebut diperkirakan mampu menyimpan sumber daya lebih dari 500 Gigaton.

"Seluruh proyek tersebut rata-rata diperkirakan mulai beroperasi di tahun 2030. Dengan lokasi yang strategis dan sumber daya penyimpanan yang tersedia, kami yakin Indonesia dapat menjadi negara terdepan di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan CCS," imbuhnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono mengatakan saat ini 37,6 Gigawatt (GW) pembangkit telah memenuhi syarat untuk penerapan CCS dan 19 GW secara teknis layak dan diprioritaskan untuk implementasi CCS.

"CCS akan memainkan peran penting dalam upaya dekarbonisasi sektor pembangkitan listrik. Dalam hal ini, PLN menyiapkan implementasi CCS untuk total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060," kata dia.

PLN menggandeng mitra seperti JERA dan JGC, INPEX, serta Karbon Korea dalam studi penerapan CCS di PLTU maupun PLTGU milik perseroan. Pembangkit yang menjadi percontohan penerapan CCS di antaranya PLTU Suralaya Unit 1-4, PLTU Suralaya Unit 5-7, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, dan PLTU Tanjung Jati B.

"Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi CCS di masa depan. Untuk pilot plan-nya, kami telah melakukan studi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait penerapan CCS ini," kata Warsono.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Ahad, 4 Agustus 2024.

Dia mengatakan permintaan pengadaan mobil sekitar 1.000 unit itu sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur. "Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Mendatangkan unit mobil dari luar daerah Kalimantan Timur ada biaya pengiriman untuk satu unit mobil mencapai Rp13 juta, lanjut dia, sehingga lonjakan harga sewa mobil tidak bisa dihindari.

"Dengan keterbatasan unit mobil rental di Kaltim seiring dengan meningkatnya permintaan, harga sewa mobil di Kalimantan Timur melonjak hingga 100 persen dari harga pasaran sebelumnya," ujarnya.

Permintaan mobil rental semakin banyak dan terjadi kenaikan harga sewa mobil, kata dia, sejak memasuki Agustus 2024. Harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, dan saat ini menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari.

"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," demikian Damun Kiswanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) akanmenjadikan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur sebagai desa wisata dan museum hidup seperti di Bali."Kita persiapkan untuk menjadikan desa wisata yang kita beri nama dengan living museum. Bagaimana kearifan-kearifan lokal masih bisa nampak jelas di sana," kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Alimudin dalam ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ia mengungkapkan OIKN berupaya mengubah desa-desa di IKN khususnya di Penajam Paser Utara menjadi living museum atau museum hidup, yang dapat menarik minat wisatawan.Alimudin menjelaskan tujuan dari konsep itu adalah agar kearifan lokal yang ada di IKN tetap terlihat jelas dan hidup di desa wisata yang akan dikembangkan.

"Kita persiapkan untuk menjadikan desa wisata yang kita beri nama living museum, di mana kearifan lokal masih bisa nampak jelas," ujarnya.

Salah satu contoh kearifan lokal yang akan dipertahankan adalah Suku Paser, suku asli yang mendiami kawasan Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser.Dia menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk membantu suku Paser agar tetap eksis dan budaya mereka tetap ada meski di daerah itu dilakukan pembangunan IKN.

Menurut dia untuk menjadikan desa wisata sebagai tujuan wisata, mereka akan mengadopsi konsep living museum yang serupa dengan yang ada di Karangasem, Bali. Konsep ini bertujuan agar pola hidup sehari-hari masyarakat lokal dapat dirasakan secara langsung oleh pengunjung.

Dalam proses ini, OIKN berfokus pada pelestarian kearifan lokal. Beberapa waktu lalu, mereka telah melaksanakan rembuk budaya untuk memastikan bahwa meskipun IKN berada di Kalimantan Timur, pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada budaya lokal tetapi juga pada budaya Nusantara secara keseluruhan.

Letak permukiman Suku Paser yang berada di pinggiran aliran sungai menjadi perhatian OIKN. Dalam proyek pengendalian banjir, desain pembangunan telah di-review untuk memastikan Suku Paser tetap bisa tinggal di wilayah mereka."Sedang kita garap sejumlah proyek termasuk pengendali banjir. Di awal-awal mereka memang tergusur tapi setelah kita lakukan review desain pembangunan pengendali banjir mereka akan tetap di situ," ungkapnya.

Alimudin menambahkan IKN dikelilingi oleh masyarakat adat, termasuk suku Dayak di wilayah utara, khususnya di Kutai Kartanegara. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kota di IKN merupakan bagian penting dari konsep ini.

Konsep pembangunan dan penataan kota IKN melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan awal. OIKN menjadikan masyarakat lokal sebagai tim survei untuk memahami secara mendalam konflik yang ada serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan."Kepala Otoritas IKN Pak Basuki tidak akan memulai kebijakan konstruksi sebelum aspek sosial selesai ditangani. Hal-hal kecil seperti itu kami lakukan di IKN," tegas Alimudin.

Alimudin juga mengakui tantangan dalam menyatukan persepsi dan pandangan sosial. Meskipun demikian, ia yakin bahwa IKN di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi yang kondusif dan mampu mengelola kesenjangan yang mungkin timbul dengan baik.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengumumkan rencana produksi minyak bumi dari enam lapangan baru yang diproyeksikan menambah lifting minyak nasional dengan kapasitas kurang lebih 100.000 barel per hari (BOPD).

"Dalam jangka yang relatif jangka pendek, ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel," ujar Arifin, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Ahad, 4 Agustus 2024.

Arifin mengatakan bahwa Kementerian ESDM terus menggencarkan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi minyak bumi nasional.Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

Arifin mengatakan keenam lapangan baru tersebut diproyeksikan mulai berproduksi dalam periode 2024-2027. Rencana ini, kata dia, diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi produksi minyak nasional.

Adapun keenam lapangan baru tersebut meliputi Forel (10.000 BOPD) dengan estimasi produksi pada kuartal keempat 2024; Ande Ande Lumut (20.000 BOPD), estimasi produksi pada kuartal pertama 2028; Singa Laut Kuda Laut (20.313 BOPD), estimasi produksi pada kuartal keempat 2026; Hidayah (2.996 BOPD), estimasi produksi pada kuartal pertama 2027; BUIC (19.206 BOPD), estimasi produksi pada kuartal ketiga 2024; serta OO-OX (25.276 BOPD), estimasi produksi pada kuartal pertama 2026.

Arifin mengungkap bahwa sanksi internasional yang dikenakan terhadap Rusia menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan lapangan baru tersebut.Lapangan Singa Laut Kuda Laut, kata dia, adalah salah satu proyek yang terkena dampak, sehingga menyebabkan perkiraan waktu on stream menjadi mundur hingga kuartal keempat 2026.

Selain mengembangkan lapangan baru, Kementerian ESDM juga fokus pada peningkatan recovery rate dari sumur-sumur yang sudah ada."Di samping yang 6 ini, kita juga sedang mengupayakan peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada. Jadi, kalau dulu recovery-nya itu kita biasanya hanya 30 persen, sekarang kita coba minta Pertamina untuk bisa meningkatkan menjadi ke 50 persen," kata Arifin.

Guna meningkatkan produksi migas, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah merencanakan reaktivasi terhadap 1.000 hingga 1.500 sumur yang tidak aktif setiap tahunnya sebagai bagian dari strategi jangka pendek."Kita minta Pertamina untuk bisa mengupayakan idle well, sumur-sumur yang masih berprospek untuk bisa diupayakan kembali. Ini dalam upaya-upaya kita di jangka pendek," ujar Arifin.