TEMPO.CO, Jakarta - Pernah kehilangan kartu ATM? Jatuh atau mungkin tertelan mesin ATM? Anda tidak perlu repot harus ke bank terdekat sambil membawa buku tabungan dan KTP karena sejumlah bank seperti BCA sekarang sudah dilengkapi CS Digital.

Yuli S, 58 tahun, menceritakan bagaimana ia kebingungan ketika akan mengambil uang di Mesin ATM BCA ternyata kartunya tidak ada di dompet. "Panik juga," kata perempuan asal Bekasi itu, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ia menduga kartunya tertinggal di mesin ATM ketika mengambil uang tunai beberapa hari sebelumnya. Berbekal buku tabungan dan KTP, ia mendatangi BCA di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur untuk mengurus kartu pengganti.

Yuli mengatakan, costumer service mengarahkan untuk mencetak kartu ATM baru secara mandiri di mesin seperti mesin ATM yang disebut CS Digital.

Pertama yang harus dilakukan adalah memilih menu Kartu dan pilih Ganti Kartu di layar mesin CS Digital. Lalu letakkan KTP elektronik di atas baki untuk di-tap.

Setelah itu, verifikasi sidik jari di tempat yang disediakan. Setelah sidik jari terverifikasi, masukkan nomor rekening tabungan, lalu pilih kartu instan. Nanti akan ada pilihan apakah kartu ATM baru hanya untuk digunakan di dalam negeri atau yang bisa dipakai di luar negeri.

Setelah itu, masukkan nomor PIN ATM lama dan kemudian mesin minta nomor PIN baru. Selesai dan keluarlah kartu ATM baru.

Keuntungan menggunakan CS Digital ini, kita tidak perlu antre dan bisa mendapat layanan di hari libur atau malam hari sepanjang mesin beroperasi.

Kartu ATM tertelan bisa disebabkan oleh keterlambatan dalam menarik kartu saat sudah selesai melakukan transaksi di ATM, sehingga kartu yang tertinggal akan otomatis tertelan setelah jangka waktu tertentu.

Selain langsung mendatangi CS bank bersangkutan, Anda juga bisa menghubungi call center bank terkait hingga memblokir kartu ATM yang tertelan melalui smartphone.

Beberapa bank menyediakan layanan cardless atau tarik tunai di ATM tanpa kartu. Tapi Anda harus mempunyai e-mobile banking untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat kartu ATM tertelan atau saat mengetahui kartu ATM hilang, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tetap tenang dan segera menelpon call center resmi dari bank penerbit kartu ATM. Pastikan bahwa nomor call center yang kamu dapatkan adalah nomor yang benar untuk menghindari penipuan.

2. Melaporkan kartu ATM yang tertelan itu dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam untuk segera dilakukan pemblokiran kartu ATM. Tujuannya adalah agar kartu ATM kamu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

3. Catat pula letak dan alamat mesin ATM tempat kartu ATM yang tertelan.

4 .Catat pula waktu pemblokiran kartu ATM dan nama petugas bank yang melayani pemblokiran kartu ATM kamu. Tujuannya adalah untuk mewaspadai bila ditemukan adanya transaksi keuangan setelah permintaan pemblokiran tersebut.

5. Jika kamu tidak segera menghubungi pihak bank penerbit kartu ATM maka semua transaksi yang terjadi setelah kartu ATM tertelan atau kartu ATM hilang akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

6. Buat surat kehilangan dari pihak berwajib untuk berjaga-jaga apabila pihak bank penerbit kartu ATM membutuhkannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pernah kehilangan kartu ATM? Jatuh atau mungkin tertelan mesin ATM? Anda tidak perlu repot harus ke bank terdekat sambil membawa buku tabungan dan KTP karena sejumlah bank seperti BCA sekarang sudah dilengkapi CS Digital.

Yuli S, 58 tahun, menceritakan bagaimana ia kebingungan ketika akan mengambil uang di Mesin ATM BCA ternyata kartunya tidak ada di dompet. "Panik juga," kata perempuan asal Bekasi itu, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ia menduga kartunya tertinggal di mesin ATM ketika mengambil uang tunai beberapa hari sebelumnya. Berbekal buku tabungan dan KTP, ia mendatangi BCA di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur untuk mengurus kartu pengganti.

Yuli mengatakan, costumer service mengarahkan untuk mencetak kartu ATM baru secara mandiri di mesin seperti mesin ATM yang disebut CS Digital.

Pertama yang harus dilakukan adalah memilih menu Kartu dan pilih Ganti Kartu di layar mesin CS Digital. Lalu letakkan KTP elektronik di atas baki untuk di-tap.

Setelah itu, verifikasi sidik jari di tempat yang disediakan. Setelah sidik jari terverifikasi, masukkan nomor rekening tabungan, lalu pilih kartu instan. Nanti akan ada pilihan apakah kartu ATM baru hanya untuk digunakan di dalam negeri atau yang bisa dipakai di luar negeri.

Setelah itu, masukkan nomor PIN ATM lama dan kemudian mesin minta nomor PIN baru. Selesai dan keluarlah kartu ATM baru.

Keuntungan menggunakan CS Digital ini, kita tidak perlu antre dan bisa mendapat layanan di hari libur atau malam hari sepanjang mesin beroperasi.

Kartu ATM tertelan bisa disebabkan oleh keterlambatan dalam menarik kartu saat sudah selesai melakukan transaksi di ATM, sehingga kartu yang tertinggal akan otomatis tertelan setelah jangka waktu tertentu.

Selain langsung mendatangi CS bank bersangkutan, Anda juga bisa menghubungi call center bank terkait hingga memblokir kartu ATM yang tertelan melalui smartphone.

Beberapa bank menyediakan layanan cardless atau tarik tunai di ATM tanpa kartu. Tapi Anda harus mempunyai e-mobile banking untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat kartu ATM tertelan atau saat mengetahui kartu ATM hilang, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tetap tenang dan segera menelpon call center resmi dari bank penerbit kartu ATM. Pastikan bahwa nomor call center yang kamu dapatkan adalah nomor yang benar untuk menghindari penipuan.

2. Melaporkan kartu ATM yang tertelan itu dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam untuk segera dilakukan pemblokiran kartu ATM. Tujuannya adalah agar kartu ATM kamu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

3. Catat pula letak dan alamat mesin ATM tempat kartu ATM yang tertelan.

4 .Catat pula waktu pemblokiran kartu ATM dan nama petugas bank yang melayani pemblokiran kartu ATM kamu. Tujuannya adalah untuk mewaspadai bila ditemukan adanya transaksi keuangan setelah permintaan pemblokiran tersebut.

5. Jika kamu tidak segera menghubungi pihak bank penerbit kartu ATM maka semua transaksi yang terjadi setelah kartu ATM tertelan atau kartu ATM hilang akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

6. Buat surat kehilangan dari pihak berwajib untuk berjaga-jaga apabila pihak bank penerbit kartu ATM membutuhkannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan ada rumah subsidi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, IKN nantinya tidak hanya dihuni aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri.

"Kan ada masyarakat di situ yang berbaur," ujar Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Selain memberi fasilitas hunian untuk ASN, menurut Endra, pemerintah bakal memperhatikan kebutuhan hunian untuk masyarakat. Karena itu, PUPR tetap akan mendorong prinsip hunian berimbang.

"Jadi, tetap ada perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.

Presiden Joko Widodo ata Jokowi secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2019 lalu. Presiden mengatakan pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam.

"Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim,” kata Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, dikutip Tempo dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Jokowi, Kalimantan Timur dipilih dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari risiko bencana yang minim; lokasi strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia; berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda; hingga sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.

Pembangunan IKN akhirnya dimulai dan dicanangkan dalam lima tahap hingga 2045 mendatang. Adapun hingga 2045 mendatang, pertumbuhan penduduk di ibu kota baru diproyeksikan mencapai 2 juta orang.

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Motors dikabarkan akan bergabung dengan kemitraan Nissan-Honda yang baru terbentuk pada Maret 2024. Aliansi ini berfokus pada pengembangan kendaraan listrik dan perangkat lunak AI. Laporan Nikkei Asia mengatakan, kerja sama ini akan mengkonsolidasikan pasar domestik dalam persaingan pasar mobil listrik. Lantas, apa alasan Mitsubishi bergabung dengan Nissan-Honda?

Aliansi ini merupakan respons untuk menghadapi persaingan dari Tesla dan produsen mobil listrik China. Menurut laporan Nikkei Asia, Tesla dan pembuat mobil Tiongkok berinvestasi besar-besaran pada kendaraan listrik. Kondisi ini menjadikan pembuat mobil Jepang tidak dapat bersaing dalam hal skala dan rantai pasokan. Pergeseran besar itu juga mendorong reorganisasi besar-besaran, termasuk sektor lain di Jepang.

Bersatunya tiga perusahaan ini akan dapat memangkas biaya R&D yang terkait dengan kendaraan listrik secara signifikan. Mereka juga dapat menghemat uang dengan menstandarisasi perangkat lunak terkait AI di mobil mereka. Lebih jauh lagi, mereka dapat memperluas jajaran produk masing-masing dengan melakukan kesepakatan OEM di area seperti powertrain PHEV dan mobil kei.

Lebih lanjut, laporan lain menyatakan bahwa Mitsubishi telah menandatangani NDA dengan Honda dan Nissan untuk memulai kerjasama yang lebih luas. Tak lama setelahnya, saham Mitsubishi naik 6,3 persen, menurut Reuters. Nissan juga mengalami peningkatan sebesar 2,8 persen, sementara Honda memperoleh 2,6 persen.

Masih menukil dari Reuters, dorongan aliansi muncul ketika Nissan terus kehilangan pangsa di dua pasar terbesarnya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut menyumbang setengah dari penjualan global Nissan pada tahun ini. Karena itu, kolaborasi terpisah antara Nissan, Honda, dan Mitsubishi Motors dapat membantu produsen mobil Jepang memangkas biaya.

Selain itu, aliansi tersebut akan memperkuat persaingan kendaraan listrik, yang didominasi oleh perusahaan BYD Tiongkok. Pasalnya, merek-merek Jepang di Tiongkok harus menghadapi produsen mobil dalam negeri. Terlebih, mereka dengan cepat meningkatkan produksinya. Serta memenangkan hati konsumen dengan kendaraan berharga murah yang dilengkapi dengan perangkat lunak.

Perlu dicatat bahwa Nissan dan Mitsubishi sebelumnya telah bekerja sama. Pada 2022, Nissan dan Mitsubishi berkolaborasi untuk memproduksi Kei Car dengan tenaga listrik untuk pasar Jepang. Dalam peluncuran pertamanya, mobil listrik mungil ini banyak diminati konsumen. Jauh sebelumnya, kedua produsen mobil tersebut telah meluncurkan Kei Car sejak 2011 lalu melalui perusahaan patungan NMKV. Namun, Kei Car tersebut masih menggunakan mesin combustion engine.

Melalui program elektrifikasi, kedua raksasa otomotif Jepang tersebut menghadirkan Nissan Sakura dan Mitsubishi eK X EV. Produksi kedua mobil tersebut diperkirakan meningkat menjadi 20 persen pada 2023. Sejak membuka pemesanan, mobil listrik ini sudah dipesan kurang lebih 35.000 unit. Bahkan Nissan dan Mitsubishi terhitung telah menyumbang 50 persen pasar kendaraan listrik di Jepang pada periode April hingga Agustus 2022.

Mobil kolaborasi milik Nissan tersebut dijual dengan harga terjangkau mulai 2.333.100 yen atau Rp 246 juta. Sedangkan mobil listrik Mitsubishi dijual mulai 2.398.000 yen atau setara dengan Rp 253 juta. Nissan Sakura ini mengusung mobil listrik yang mampu menghasilkan tenaga 47 kW dan torsi 195Nm. Mereka mengambil teknologi pengembangan Leaf selama lebih dari satu dekade. Mobil listrik ini diklaim mampu berakselerasi dengan cepat dan stabil.

Dikutip dari Antara, Nissan Motor Co disebut setuju bergabung dengan Mitsubishi Motors Corp pada September 2019. Menurut seorang sumber, sebagaimana laporan dari Kyodo, upaya itu menghindari pengaruh pemegang saham utama, Renault SA. Rencana tersebut membuat Mitsubishi mengakuisisi hingga 22 persen dari 43 persen saham Renault di Nissan.

Namun, segalanya terhenti tiba-tiba setelah pengunduran diri presiden Nissan pada saat itu karena menerima bonus eksekutif yang dibayar lebih. Disamping itu, Nissan memasuki ikatan komprehensif dengan Mitsubishi Motors pada 2005. Nissan mengakuisisi 34 persen saham di Mitsubishi Motors pada 2016.

Kolaborasi antara Nissan, Honda, dan Mitsubishi bukanlah trio Jepang pertama yang terbentuk tahun ini. Sebelumnya ada Toyota yang bersama Suzuki, Subaru, dan Mazda sudah menjalin kerja sama untuk pengembangan kendaraan listrik masa depan, dikutip dari Blackxperience.com.

KHUMAR MAHENDRA | RAFIF RAHEDIAN | ASIA-NIKKEI | REUTERS | BLACKXPERIENCE.COM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memperkuat sisi komersialisasi demi mencapai laba hingga Rp 250 miliar pada akhir 2024, dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas layanan serta mengoptimalkan sumber daya untuk meraih target keuangan yang telah ditetapkan.

"Harapan saya di tahun ini, di akhir tahun ini (membukukan laba) minimal Rp 220 miliar atau Rp 250 miliar ini dapat tercapai," kata Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani dalam Talkshow dengan tema Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Wanita yang akrab disapa Anda ini menyebutkan bahwa pada semester I periode Januari-Juni 2024, Pelni sudah berhasil membukukan laba bersih senilai Rp 110 miliar, menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.

"Dan pada semester I ini kami (Pelni) alhamdulillah sudah membukukan laba bersih sebesar Rp 110 miliar," ucapnya.

Ia menyebutkan, pada 2022 Pelni mencatat labah bersih di angka Rp 173 miliar, meningkat lebih dari 400 persen dibandingkan 2021 yang hanya mencapai Rp 40 miliar. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam operasional perusahaan.

Kemudian pada 2023, margin meningkat sekitar 17-18 persen, mencapai Rp 201 miliar. Peningkatan margin itu mencerminkan efisiensi dan efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

"Kinerja kami, Alhamdulillah kami bukukan di angka Rp 173 miliar pada 2022 meningkat lebih dari 400 persen dibandingkan 2021 di angka Rp 40 miliar. Kemudian margin di 2023 meningkat kurang lebih di 17-18 persen di angka Rp 201 miliar," jelas Anda.

Selanjutnya: Anda mengungkapkan bahwa untuk mencapai target tersebut....

<!--more-->

Anda mengungkapkan bahwa untuk mencapai target tersebut, ia mengatakan perusahaan akan berfokus layanan komersial.

"Untuk mengurangi ketergantungan kami dari porsi pendapatan dari penugasan ini adalah meningkatkan porsi komersial logistik, meningkatkan porsi komersial, pendapatan dari komersial," ucapnya.

Menurutnya, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan apabila yang penjualan tiket penumpang saja yang besarnya sudah diatur oleh pemerintah.

Anda menjelaskan berbagai macam layanan komersial yang dimaksud mulai dari memberikan layanan tambahan seperti penyewaan selimut dan fasilitas tambahan lainnya yang berbayar.

Selain itu, Pelni juga menawarkan fasilitas WiFi berbayar yang bisa dinikmati pengguna selama perjalanan. Menurut Anda, hal tersebut wajar diterapkan seperti bisnis maskapai di luar negeri.

"Kami juga sediakan di atas kapal. Kemudian, kami juga menawarkan study onboard, tour onboard kemudian city tour dan event meeting charter yang beraktivitas di atas kapal," imbuhnya.

Tak hanya itu, PT Pelni juga menyediakan space tenant, termasuk iklan di dalam maupun di badan kapal. Dengan begitu perusahaan bisa mendapatkan untung lebih dari fasilitas kapal yang dimiliki.

"Kami juga menyediakan space tenant termasuk dengan space iklan di dalam, di luar, maupun di badan kapal. Ini sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan porsi pendapatan dari bisnis komersial kami," kata Anda.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana cukai tiket konser saat ini menjadi perhatian publik. Isu tersebut muncul setelah disampaikan Direktur Teknis dan Fasilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Iyan Rubianto dalam kuliah umum bertema Menggali Potensi Penerimaan Cukai di PKN STAN. Dalam kesempatan itu, Iyan memaparkan potensi ekstensifikasi atau penambahan jenis cukai baru.

"Beberapa objek eksentifikasi yang diusulkan namun masih perlu dikaji antara lain rumah, tiket konser, fast food, tisu, smartphone, MSG hingga detergen," ujarnya dalam kuliah umum Menggali Potensi Cukai di PKN STAN yang dipantau secara daring, Rabu, 24 Juli 2024.

Seperti diketahui, kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Alasan Wacana Cukai Tiket Konser

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menjelaskan, bahwa jumlah barang kena cukai di Indonesia masih sangat terbatas. Sebab, hanya ada tiga objek, yakni hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung alkohol. Sementara negara ASEAN lain lebih dari itu, seperti Malaysia yang memiliki 4 objek cukai, Filipina 8, dan Thailand ada 21 barang.

Namun, kata Iyan, yang sudah resmi akan dipungut cukai adalah plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Menurutnya, perluasan objek barang kena cukai telah tertuang dalam undang-undang. Khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Cukai yang diubah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kebijakan tersebut diperkuat setelah pemerintah memasukkan komponen MBDK secara resmi pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Kebijakan ini juga masuk dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Salah satu tujuannya untuk mendukung ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru.

Tanggapan Sandiaga Uno

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan institusinya lebih fokus untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. “Kita tidak tanggapi dulu. Kita fokus pada isu yang sudah ada di depan mata,” kata Sandiaga saat ditemui di kantornya pada Senin, 29 Juli 2024.

Meski demikian, Sandiaga mengatakan isu tersebut bisa mendatangkan polemik. Dia menuturkan akan menunggu berapa besar cukai yang akan dikenai untuk tiket konser. “Saya rasa kita jangan terlalu ber-suudzon. Kita lihat berapa sih yang ditarget dari Bea Cukai untuk tiket ini," tambahnya.

Selain itu, Sandi mengusulkan rencana ini sebaiknya dikaji lebih mendalam. "Memang benar Indonesia itu perlu uang fiskal yang lebih luas, tapi apakah ini yang tepat? Apakah nggak produk-produk lain? Itu yang mestinya kita masuk ke dalam sebuah diskusi yang lebih teknologis, lebih mendalam, sehingga jangan sampai justru merugikan,” jelasnya.

Respons Bea Cukai

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah isu pengenaan cukai terhadap tiket konser dan ponsel pintar (smartphone). Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan wacana itu diungkapkan dalam kuliah umum yang tidak berhubungan dengan rencana kebijakan.

“Tidak ada hubungannya dengan kebijakan jangka pendek maupun jangka menengah beberapa tahun ke depan,” ujar Askolani pada Kamis, 25 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan kebijakan ekstensifikasi tersebut masih berupa usulan dari berbagai pihak. “Belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya, Rabu 24 Juli 2024.

Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, menurut dia, tidak bisa dengan cepat ditetapkan. Musababnya, perlu pembahasan panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata dia.

Ia juga menambahkan, pemerintah sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. “Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya,” kata Nirwala.

KHUMAR MAHENDRA | ILONA ESTHERINA | ADIL AL HASAN | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mencabut sertifikat halal produk Roti Okko, karena ditemukan sejumlah pelanggaran regulasi tentang Jaminan Produk Halal.

"Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT ARF selaku produsen roti Okko, BPJPH memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat halal dengan nomor ID00210006483580623 terhitung sejak 1 Agustus 2024," kata Kepala BPJPH Aqil Irham di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Aqil mengatakan bahwa sejak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merilis temuan penggunaan bahan berbahaya berupa Natrium Dehidroasetat pada produk roti Okko, Kemenag langsung menugaskan tim untuk melakukan pengawasan ke lapangan, meminta konfirmasi kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM, dan berkoordinasi dengan BPOM.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT ARF telah mengajukan sertifikasi halal melalui Sihalal pada 27 Juni 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat itu roti Okko menggunakan bahan pengawet kalsium propionate sesuai dengan daftar bahan yang dilaporkan PT ARF pada saat pengajuan sertifikasi halal.

Selain itu, tidak ditemukan bahan natrium dehidroasetat saat auditor halal melakukan pemeriksaan bahan dan produksi. Natrium dehidroasetat biasa digunakan sebagai pengawet kosmetik.

Melalui pengawasan ke fasilitas produksi atau pabrik PT ARF, BPJPH menemukan ketidaksesuaian proses produksi terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal yang berkaitan dengan kriteria komitmen dan tanggung jawab, penggunaan bahan, proses produk halal, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi.

BPJPH juga menemukan pencantuman label halal pada produk Roti Bun Rasa Kopi Susu yang tidak terdaftar sebagai varian produk dalam sertifikat halal nomor ID00210006483580623.

"Dari hasil temuan pengawasan ke fasilitas produksi PT ARF, terdapat temuan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 65, pasal 84, dan pasal 87," kata Aqil.

"Sebagaimana ketentuan PP Nomor: 39 Tahun 2021 pasal 149, maka atas pelanggaran tersebut pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran," kata Aqil menambahkan.

Kasus tersebut, kata Aqil, membuktikan pentingnya kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan kriteria SJPH yang telah ditetapkan.

Kemenag mengimbau kepada pelaku usaha untuk menaati seluruh ketentuan regulasi JPH yang berlaku. Sebab, sertifikasi halal bukanlah sekedar mekanisme pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud komitmen pelaku usaha terhadap regulasi yang wajib ditaati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Asal Mula Kasus Natrium Dehidroasetat Terungkap

Awal mula kabar ditemukannya sodium dehydroacetate berasal dari Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo atau Parimbo yang melakukan uji laboratorium atas merek roti Aoka dan Okko.

Rasa penasaran mendorong paguyuban mengupayakan uji laboratorium atas roti-roti itu di laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, perusahaan multinasional yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Hasil pengujian sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram. Sedangkan roti Okko yang mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram.

Produsen roti Aoka PT Indonesia Bakery Family membantah temuan tersebut.

“Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam wawancara bersama Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Senada dengan pihak roti Aoka, produsen roti Okko, PT Abadi Rasa Food juga membantah kandungan zat berbahaya dalam rotinya. Pengelola pabrik PT Abadi Rasa Food, Jimmy mengatakan roti Okko bisa bertahan lama karena diproduksi dalam ruangan yang berstandar internasional dan steril seperti ruang operasi rumah sakit.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Emma Setyawati memastikan hasil uji laboratorium BPOM tidak mendeteksi bahan pengawet berbahaya pada roti Okko dan Aoka. Bahkan, dia mengaku BPOM sudah melakukan pengujian berbasis risiko yang berarti sudah beberapa kali dilakukan.

“Tidak terdeteksi (kandungan sodium dehydroacetate). Sudah kami uji beberapa kali, konfirmasi, lakukan lagi. Hasilnya tidak terdeteksi. Kami lakukan pengujian berbasis risiko. Kalau saya sampaikan berbasis risiko, berarti sudah beberapa kali,” kata Emma kepada Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Pada 24 Juli 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan penarikan produk roti bermerek Okko dari pasaran usai temuan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk tersebut.

Kandungan natrium dehidroasetat itu terdeteksi melalui uji laboratorium terhadap sampel roti yang diproduksi PT Abadi Rasa Food, Bandung.

Pada 25 Juli 2024, pabrik Roti Okko di Bandung menghentikan produksi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) meraup Rp 254,60 triliun atas penjualan listrik sepanjang semester I 2024. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,39 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pada semester I, kapasitas listrik yang telah disalurkan mencapai 149,11 Terawatt Hour (TWh).

Darmawan mengatakan jumlah kapasitas itu juga meningkat 7,54 persen atau 10,45 TWh dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Darmawan mengatakan peningkatan penjualan kapasitas listrik tersebut ditopang oleh peningkatan serapan di sektor bisnis dan rumah tangga.

Konsumsi listrik di sektor bisnis tumbuh sebesar 10,54 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga turut naik sebesar 8,75 persen. “Melalui kinerja seluruh insan PLN, raihan kinerja positif dapat terus ditingkatkan. PLN sukses mengubah cara pandang bisnis dengan menciptakan demand listrik baru dan menjaga kepuasan pelanggan," kata Darmawan melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia mengatakan PLN turut melakukan terobosan seperti percepatan penyambungan pelanggan tegangan menengah untuk menggenjot penjualan listrik. Kemudian, kata Darmawan, pihaknya mendorong program electrifying agriculture, electrifying lifedata-style, meningkatkan layanan kemudahan tambah daya melalui pemasaran produk-produk tematik dan event, serta program akuisisi captive power.

“Peningkatan penjualan ini juga ditopang dengan adanya klaster data center dan juga sektor pariwisata serta berbagai event internasional yang digelar di Indonesia,” kata Darmawan.

Konsumsi listrik di sektor industri juga mengalami peningkatan sebesar 4,20 persen. Klaster Pertambangan menjadi kontributor terbesar dengan pemakaian sebesar 435 Gigawatt Hour (GWh). Capaian ini tidak terlepas dari penggunaan listrik oleh pelaku sektor industri.

“Kami sadar betul bahwa listrik merupakan kebutuhan penting sektor Industri. Dengan ketersediaan pasokan yang cukup dan didukung dengan keandalan listrik, kami siap mendukung pertumbuhan industri,” ujar Darmawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan sekitar 32.064 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024. Kasus pemecatan paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 7.469 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di DKI Jakarta, sekitar 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan,” tulis keterangan laporan Portal Satu Data Kemnaker yang dipublikasikan pada Kamis, 25 Juli 2024.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menyebut, terdapat pengajuan 12.586 klaim Jaminan Hari Tua (JHT) atau sekitar 20 persen yang disebabkan oleh PHK di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki hingga Mei 2024. Kemudian, klaim dari pekerja di luar ketiga sektor itu sebesar 62.794 pengajuan.

Persentase itu lebih tinggi tiga persen dari klaim JHT di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki pada tahun lalu. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat terdapat 24.453 klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga Mei 2024, dari total 27.222 kasus PHK dalam periode yang sama.

“Di tahun ini, rasio klaim semakin membaik 89,8 persen, hampir 90 persen. Dari 27 ribu yang terdampak PHK, 24 ribu itu melakukan klaim JKP,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tengah berupaya meningkatkan peluang usaha untuk mengurangi potensi pengangguran setelah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN). "Kami akan lebih menciptakan peluang-peluang usaha, terlebih ketika Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi," kata Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Diana mengatakan, pengusaha tidak boleh cengeng, apalagi ketika roda perekonomian Jakarta sebagai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Walaupun Jakarta bukan lagi IKN, namun pihaknya terus berusaha untuk menciptakan Jakarta sebagai kota global. "Masyarakat Jakarta yang begitu heterogen, kami kalangan pengusaha berharap pertumbuhan ekonomi minimal tetap berada di atas lima persen," ujarnya.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tak akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait rencana perpanjangan restrukturisasi kredit pada segmen kredit usaha rakyat atau KUR. Pasalnya, sebelumnya sudah ada peraturan terkait restrukturisasi KUR. "Tidak perlu (POJK)," kata Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia mengatakan, pelaksanaan restrukturasi diserahkan kepada penyalur KUR masing-masing dengan mekanisme yang berlaku di mereka. "Dalam hal itu, dari kacamata OJK sebenarnya sudah ada pengaturan yang dilakukan dalam kondisi normal, untuk bisa melihat kemungkinan pemberian restrukturasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik," tuturnya.

Mahendra menuturkan, skema kebijakan untuk relaksasi kebijakan ini tengah dibahas di tiga kementerian. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

"Kami di OJK dari segi pengaturannya, dari segi kesiapan dari bank. Karena itu adalah suatu mekanisme yang biasa, maka tentu siap untuk mendukung terlaksananya proses ini sesegera mungkin," kata Mahendra.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaji opsi perpanjangan restrukturisasi khusus untuk KUR. Dia menilai, kelompok kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut.

“Ini sedang kami kaji dalam kebijakan KUR. Tadinya kan kami buat kelas menengah, tetapi kelihatannya kelas menengah ke bawah,” kata Airlangga pada Kamis, 11 Juli 2024.

Mahendra mengatakan, pelaksanaan sebenarnya restrukturisasi KUR sudah bisa dilakukan. Namun, perlu sinkronisasi dengan keputusan dari pemerintah. "Berkaitan dengan persisnya bagaimana, siapa yang memberikan perhatian. Itu penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Mahendra.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) berkolaborasi dengan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meluncurkan Aftech Annual Members Survey (AMS) 2024 pada Rabu, 31 Juli 2024. Peluncuran ini sebagai bagian dari rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) di Jakarta Convention Center. Sekretaris Jenderal Aftech Budi Gandasoebrata mengatakan, AMS 2024 merupakan inisiasi penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi industri fintech.

“Industri fintech semakin fokus pada profitabilitas dengan strategi bisnis berkelanjutan, efisiensi operasional, dan pengembangan produk bernilai tinggi," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia melanjutkan, komitmen pada prinsip governance, risk management, and compliance (GRC) dan penerapan prinsip environment, social, governance (ESG) membantu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Semangat kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain dan pemerintah, kata dia menjadi upaya industri fintech dalam mengembangkan usaha. "Sekaligus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan," tutur Budi.

Menurut catatan Aftech, kontribusi pertumbuhan industri fintech di Indonesia terpantau pada sejumlah aspek. Misalnya seperti peningkatan ekspansi bisnis, perbaikan nilai transaksi, maupun penyempurnaan tata kelola dan keamanan siber.

Aftech AMS 2024 dengan tema Indonesia's Fintech Resurgence: A New Wave of Innovations and Possibilities ini fokus menyoroti peningkatan daya saing industri fintech nasional melalui penerapan prinsip GRC, akses terhadap pemerataan infrastruktur, dan iklim regulasi yang kondusif. Kemudian, juga menyoroti tren pengembangan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta penerapan prinsip ESG.

"AMS 2024 menangkap lanskap industri fintech di Indonesia yang kembali menunjukkan perkembangan positif pasca-tech winter dan di tengah volatilitas perekonomian global," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keungan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djoko Kurnijanto menyebutkan tantangan dan peluang inovasi teknologi sektor keuangan. Dalam mendukung ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, kata dia OJK akan proaktif mendukung inovasi pelaku industri fintech. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyusunan regulasi yang berkesinambungan.

“Tren industri fintech yang positif memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sehingga dalam perkembangannya regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung industri fintech untuk memastikan reputasinya dan meningkatan kepercayaan konsumen”, ujar Djoko.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Bank pada 2021, Indonesia mengalami talent gap di bidang digital dan membutuhkan 9 juta talenta digital hingga 2030. Namun demikian, Aftech AMS 2024 menangkap optimisme perusahaan fintech dengan mayoritas responden sebesar 73 persen yang percaya akan ada penurunan kesenjangan keterampilan talenta di masa depan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, beragam produk dan layanan pada model bisnis yang berkembang di industri fintech berpeluang besar untuk dikolaborasikan. Baik sesama pelaku fintech maupun dengan layanan jasa keuangan konvensional serta pihak lainnya.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang tepat antara pemerintah, lembaga, serta asosiasi industri, menurut Erwin pengembangan teknologi keuangan digital dan infrastruktur penunjang akan mampu berkontribusi pada inklusi keuangan. "Misalnya, dengan menghadapi tantangan pada akses keuangan dan mendorong pertumbuhan yang optimal dalam mencapai digital payment infinity," kata dia.

Kinerja investasi fintech sebagai bagian dari penyedia layanan keuangan belum membaik. Berdasarkan Tracxn Geo Annual Report 2023, tren pendanaan fintech turun 22,3 persen sepanjang lima tahun terakhir.

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan, Arief Wibisono, memberikan pesan khusus kepada industri fintech. Dia berharap industri dapat mengoptimalkan inovasi teknologi dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang ekonomi global.

Menurut dia, fintech menghasilkan berbagai produk dan produk dan produk dan inovasi penting dalam melayani berbagai kelompok, khususnya kelompok demografis generasi muda yang tech-savvy. "Sehingga dapat memberikan kontribusi positif serta berpotensi mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat penerimaan sektor cukai pada Juni 2024 melemah 3,9 persen secara tahunan (yoy). Penurunan ini disebabkan adanya relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading atau peralihan konsumsi produk hasil tembakau ke golongan yang lebih rendah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menjelaskan, ketentuan relaksasi membuat penundaan pelunasan cukai hasil tembakau pada Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun. Sedangkan adanya downtrading hasil tembakau ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau.

Dari hasil tembakau golongan I, terjadi penurunan sekitar Rp 4,5 triliun. Dari golongan II, terjadi penurunan sekitar Rp 0,3 triliun. Sementara golongan III bertambah Rp 0,1 triliun. Meskipun begitu, penerimaan penerimaan sektor cukai tetap mendominasi penerimaan Bea Cukai dengan total sebesar Rp 101,8 triliun atau 41,4 persen dari target. “Perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan DJBC tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat,” kata Encep dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dalam kinerja fasilitasi, kontribusi kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor sebesar US$ 45,8 miliar dan investasi US$ 1.762,2 juta. Kinerja pengawasan juga menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus. Penindakan terutama ini menyasar komoditas berupa hasil tembakau, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan prekusor, tekstil, dan besi baja.

Secara keseluruhan, penerimaan bea cukai pada Juni 2024 menurun 0,9 persen secara tahunan, tapi meningkat dibandingkan Mei lalu. Capaian ini dipengaruhi penerimaan dari dua sektor, masing-masing bea masuk yang tercatat positif di angka Rp 24,3 triliun atau 42,3 persen dari target (naik 0,3 persen secara tahunan) dan bea keluar di angka Rp 8,1 triliun atau 46,3 persen dari target (naik 52,6 persen secara tahunan).

Bulan sebelumnya, penerimaan kepabeanan dan hingga akhir Mei sebesar Rp 109,1 triliun dari target Rp 321 triliun. Penerimaan pada Mei terbagi menjadi bea masuk Rp 20,3 trilyun, bea keluar Rp 7,7 triliun, dan penerimaan terbanyak pada cukai sebesar Rp 81,1 triliun. Penerimaan cukai mengalami penurunan 12,6 persen secara tahunan akibat turunnya cukai hasil tembakau.