TEMPO.CO, Jakarta - Pemeriksaan mutasi atau laporane-statementBank Central Asia (BCA) cukup banyak dibutuhkan untuk berbagai keperluan finansial.

Laporan tersebut akan memberikan informasi seputar segala aktivitas yang terjadi di dalam rekening bank, seperti catatan riwayat transaksi penerimaan uang dan transfer ke pihak lain.

Namun, tidak semua lembaga perbankan dapat menyediakan informasi mutasi dalam rentang waktu yang panjang.

Pada umumnya, mutasi rekening hanya terbatas dalam jangka waktu 30 hari, sedangkan rekening koran bisa menampilkan riwayat transaksi masuk dan keluar yang jauh lebih lama.

Lantas, bagaimana cara melihatmutasirekening BCA lebih dari tiga bulan? Berikut ini informasinya untuk Anda.

Cara Melihat Mutasi Rekening BCA

1. Cara Melihat Mutasi Rekening BCA di myBCA

BCA menyediakan fitur e-Statement pada layananmyBCA yang dapat diakses melalui situs web dan aplikasi ponsel pintar (smartphone).

Berbeda dengan aplikasimobile bankingataum-bankingBCA Mobile, myBCA dapat diakses menggunakan BCA ID untuk menelusuri informasi transaksi seluruh portofolio perbankan BCA.

“Cek mutasi dan riwayat transaksi bisa dengan fitur e-Statement dari rekening di myBCA. Cek mutasinya bisa sampai lima tahun ke belakang,” tulis Bank BCA melalui akun Facebook, pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Berikut tata cara memeriksa mutasi rekening BCA lebih dari tiga bulan di myBCA:

• Kunjungi laman https://mybca.bca.co.id atau pasang aplikasi myBCA di Google Play Store untuk ponsel Android dan App Store untuk ponsel iOS iPhone.
• Masukkan BCA ID dan kata sandi.
• Tekan tombol Masuk.
• Pilih menu e-Statement.
• Pilih rekening yang ingin diperiksa.
• Pilih periode atau rentang waktu yang diinginkan, lalu ketuk Tampilkan.
• Untuk mengunduh laporan mutasi, tekan ikon unduh di pojok kanan atas.

2. Cara Melihat Mutasi Rekening BCA di KlikBCA

Nasabah juga bisa mengakses informasi seputar mutasirekeningmelalui layananinternet bankingKlikBCA. Berikut langkah-langkahnya:

• Pergi ke situs https://m.klikbca.com/login.jsp.
• Masukkan User ID dan nomor sandi atau PINinternet bankingBCA.
• Tekan tombol Login.
• Pilih fitur e-Statement.
• Pilih opsi Tabungan dan Giro.
• Ketuk nomor rekening.
• Pilih rentang waktu mutasi yang diinginkan.
• Tekan Download untuk mengunduh e-Statement.

3. Cara Melihat Mutasi Rekening BCA di KlikBCA Bisnis

Nasabah rekening bisnis juga bisa memeriksa laporan e-Statement dari akun KlikBCA Bisnis. Melalui layanan KlikBCA Bisnis, pengguna bisa memperoleh informasi mutasi lebih dari 13 ribu transaksi dalam format pdf yang dapat diunduh secara mandiri.

Berikut tata caranya:

• Akses laman https://vpn.klikbca.com.
• Masukkan nama pengguna (username) yang merupakan gabungan Corporate ID dan User ID tanpa spasi.
• Masukkan kata sandi.
• Ketuk tombol Login.
• Pilih menu Informasi Rekening.
• Ketuk opsi e-Statement.
• Pilih rekening dan periode mutasi yang diinginkan.
• Tekan Download untuk menyimpan e-Statement BCA di perangkat digital.

4. Cara Melihat Mutasi Rekening BCA di Kantor Cabang

Nasabah BCA juga bisa mendapatkan informasi seputar mutasi rekening dan rekening koran dengan mendatangi kantor cabang bank terdekat.

Nasabah hanya perlu membawa buku rekening dan kartu identitas, seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kemudian, petugas akan membantu memberikan catatan riwayat transaksi keuangan.

Perlu diketahui bahwa ada biaya untuk cetak mutasi rekening koran BCA di kantor cabang, yakni Rp2.500 per lembar.

MELYNDA DWI PUSPITA

Deskripsi:Pemeriksaan mutasi rekening BCA bisa dilakukan untuk melihat riwayat transaksi. Ini cara melihat mutasi rekening BCA lebih dari 3 bulan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku tak nyenyak tidur di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Ahad malam, 28 Juli 2024. Jokowi berasalan tidak bisa tidur nyenyak karena baru pertama kali bermalam di sana. Adapun rencananya, Jokowi berkantor di IKN selama tiga hari hingga Rabu, 31 Juli 2024.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menduga kepala negara tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran. "Banyak pikiran karena investor belum kunjung datang, tapi APBN sudah banyak diinvestasikan," ujarnya, Senin, 29 Juli 2024.

Adapun menurut catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN yang dikucurkan untuk IKN sejak 2022-Mei 2024 nominalnya mencapai Rp 72,3 triliun. Sementara, pemerintah berencana hanya menggunakan 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun.

Pemerintah menargetkan ada investasi masuk untuk membangun ibu kota baru itu. Teranyar, Jokowi juga sudah meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Beleid itu mengatur pemberian insentif kepada investor, seperti pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun. Namun, kepastian investasi, apalagi dari investor asing, belum menunjukkan hilalnya. "Investor masih ragu proyek ini akan berkelanjutan," ujar Achmad.

Ihwal sepinya investor, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk masuk klaster pertama. "Klaster kedua, baru masuk asing," ujarnya di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. Ia mengklaim sudah ada investor asing yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN tapi pemerintah belum mengeksekusi, sehingga belum ada konstruksi yang dibangun di sana.

Bahlil berujar, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar lebih dulu sebelum memasukan investor asing. Kemungkinan, kata dia, infrastruktur itu rampung setelah Oktober atau setelah periode kekuasaan Presiden Jokowi rampung. "Start mereka (investor asing) mungkin November-Desember. Termasuk groundbreaking," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku tak nyenyak tidur di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Ahad malam, 28 Juli 2024. Jokowi berasalan tidak bisa tidur nyenyak karena baru pertama kali bermalam di sana. Adapun rencananya, Jokowi berkantor di IKN selama tiga hari hingga Rabu, 31 Juli 2024.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menduga kepala negara tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran. "Banyak pikiran karena investor belum kunjung datang, tapi APBN sudah banyak diinvestasikan," ujarnya, Senin, 29 Juli 2024.

Adapun menurut catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN yang dikucurkan untuk IKN sejak 2022-Mei 2024 nominalnya mencapai Rp 72,3 triliun. Sementara, pemerintah berencana hanya menggunakan 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun.

Pemerintah menargetkan ada investasi masuk untuk membangun ibu kota baru itu. Teranyar, Jokowi juga sudah meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Beleid itu mengatur pemberian insentif kepada investor, seperti pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun. Namun, kepastian investasi, apalagi dari investor asing, belum menunjukkan hilalnya. "Investor masih ragu proyek ini akan berkelanjutan," ujar Achmad.

Ihwal sepinya investor, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pemerintah memprioritaskan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk masuk klaster pertama. "Klaster kedua, baru masuk asing," ujarnya di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. Ia mengklaim sudah ada investor asing yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN tapi pemerintah belum mengeksekusi, sehingga belum ada konstruksi yang dibangun di sana.

Bahlil berujar, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar lebih dulu sebelum memasukan investor asing. Kemungkinan, kata dia, infrastruktur itu rampung setelah Oktober atau setelah periode kekuasaan Presiden Jokowi rampung. "Start mereka (investor asing) mungkin November-Desember. Termasuk groundbreaking," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat juga mengimplementasikan pemberian makanan tambahan (PMT) dalam menjalankan salah satu program hasil terbaik cepatnya, yaitu memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Ia menyampaikan implementasi program makanan tambahan akan berdampingan dengan pemberian edukasi gizi dan kesehatan. Fortifikasi atau praktik penambahan zat gizi mikro, vitamin dan mineral ke dalam makanan yang dilakukan, dapat meningkatkan kualitas gizi dan memberikan manfaat kesehatan kepada masyarakat. Fortifikasi juga dapat membantu mengatasi defisiensi zat gizi mikro, terutama vitamin A dan zat besi.

"Tiga manfaat yang didapatkan jika pemerintah mengimplementasi PMT ialah memberikan potensi peningkatan efektifitas dari program,costpembiayaan menjadi lebih efektif, dan jangkauan penerima manfaat dari fortifikasi pangan juga akan lebih luas,"Tegas Nina dalam seminar diskusi ekonomi INDEF pada Senin, 29 Juli 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Sudirman.

Melansir laman Kemenkes RI, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada balita dan ibu hamil. Kegiatan PMT tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku misalnya dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan serta sanitasi untuk keluarga. Kegiatan PMT berbahan pangan lokal diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.

Selain itu, Nina juga sangat mendukung program makan gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo ini. Ia mengatakan program ini akan mempengaruhi bagaimana pembangunan ekonomi kedepannya. "Jika kita ingin menjadikan masyarakat indonesia cerdas, produktif, tidak mudah sakit, dan berumur panjang, maka makanan yang dikonsumsi masyarakat harus bernilai gizi tinggi," tambahnya.

Program makan siang gratis merupakan salah satu fokus program unggulan yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Program tersebut rencananya akan diberikan di sekolah kepada murid SD, SMP, SMA, dan SMK, hingga santri.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengklaim program makan siang gratis berpotensi untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia, khususnya masalah stunting pada anak. Selain stunting, melalui program ini pemerintah juga bertujuan ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan prestasi akademis anak, serta meningkatkan gizi dan nutrisi pada anak. Pemerintah juga menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat melalui program ini dengan cakupan 100 persen penerima pada tahun 2029.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP yang dikeluarkan 26 Juli 2024 ini berisi 1.127 pasal yang menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujarMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia menjelaskan pengesahan Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan guna membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

Dia menjelaskan dengan penerbitan PP ini, ketentuan yang tidak berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

Dia menjelaskan ketentuan teknis diatur dalam 1.072 pasal meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Adapun penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi 22 aspek layanan, antara lain kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Aspek lain, ujarnya, meliputi upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Adapun teknis pelayanan kesehatan mulai dari standar pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan, serta telekesehatan dan telemedisin.

Untuk pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, registrasi dan perizinan, hingga penyelenggaraan praktik, dan sanksi administratif. Selain itu, juga aturan teknis untuk tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Dia menambahkan ketentuan teknis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain jenis dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, pengembangan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan puskesmas, dan rumah sakit pendidikan.

Aturan turunan ini juga memuat ketentuan teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, seperti sistem informasi kesehatan, pendanaan, dan partisipasi publik.

Budi menuturkan proses rancangan PP Kesehatan telah dimulai dengan partisipasi publik pada Agustus-Oktober 2023. Proses dilanjutkan dengan harmonisasi yang berlangsung pada November 2023-April 2024. Kemudian, proses penetapan pada Mei 2024-Juli 2024, hingga akhirnya ditetapkan presiden menjelang akhir Juli 2024.

“Selanjutnya tugas kita memastikan pelaksanaan program didukung dengan aturan teknis berupa peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan, maupun peraturan setingkat menteri lainnya,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berdiri di atas mobil komando - di hadapan massa buruh yang berkumpul di kawasan Bundara Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat - tangan kanan Kahar S. Cahyono teracung. Dalam aksi para pekerja pada Rabu, 17 Juli 2024 lalu, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengungkit janji pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum pengesahanomnibus lawUndang-Undang Cipta Kerja.

Ketika dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi pernah menjanjikan undang-undang sapu jagat ini akan menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Kahar, situasi hari ini justru bertolak belakang dengan janji Jokowi. “Tidak pernah terbukti kebenarannya,” kata Kahar.

Lepas berdemonstrasi di ujung selatan Jalan Merdeka Barat, ribuan buruh menggeruduk Gedung Mahkamah Konstitusi yang berlokasi 850 meter di sebelah utara Patung Arjuna Wijaya. Di sana, sidang lanjutan permohonan uji materiil UU Cipta Kerja berlangsung.

Presiden KSPI, Said Iqbal; Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur, Jazuli; perwakilan Partai Buruh Semarang, Solikhin Suprihono, hadir sebagai saksi pemohon. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar hadir secara daring sebagai saksi ahli.

Di hadapan sembilan hakim konstitusi, Said Iqbal menyatakan buruh terbukti merugi akibat pemberlakuan UU Cipta Kerja. Menurut dia, undang-undang tersebut lebih mengutamakan kepentingan investor daripada pekerja. Akibatnya banyak hak-hak buruh - seperti pesangon, cuti, dan upah yang layak - yang terabaikan.

Berita Terkait: Mengapa Tempo Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi?

Partai Buruh atau KSPI tak sendirian dalam melayangkan gugatan bernomor registrasi 168/PUU-XXI/2023 itu. Bersama mereka, turut serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan dua orang buruh, yakni Mamun dan Ade Triwanto. Gugatan mereka ajukan pada 1 Desember 2024 setelah uji formil terhadap UU Cipta Kerja dua bulan sebelumnya ditolak oleh hakim konstitusi pimpinan Suhartoyo.

Dalam permohonan kali ini, para pemohon menggugat tujuh poin dalam UU Cipta Kerja. Poin-poin itu yakni upah murah,outsourcingatau alih daya seumur hidup, pesangon kecil, karyawan kontrak tanpa periode, maraknya tenaga kerja asing, kemudahan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan ketidakpastian upah cuti haid atau melahirkan.

UU Cipta Kerja Gagal Menciptakan Lapangan Kerja

Saat UU Cipta Kerja dijalankan, lapangan pekerjaan di sektor formal juga bermasalah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2014 sampai dengan 2024, 10 tahun pemerintahan Jokowi, ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 8,5 juta orang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Angka ini turun menjadi 2 juta orang pada periode kedua.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kegagalan UU Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja karena investasi yang masuk ke Indonesia merupakan investasi tak berkualitas. Investasi itu menawarkan upah rendah tanpa menjamin keselamatan pekerja serta kelestarian lingkungan. Akibatnya, sebagian besar investor yang masuk adalah investor yang tidak berkualitas. Sedangkan para investor global yang berkualitas, justru terhalang oleh mundurnya standardisasi pengaturan upah layak dengan adanya UU Cipta Kerja.

Pada 30 September 2020, ada 23 serikat pekerja dan perusahaan asing menyurati Jokowi. Mereka meminta standar rendah dalam RUU Cipta Kerja ditinjau ulang. Standar rendah ini juga, menurut Bhima, yang membuat Indonesia tak banyak kecipratan untung dari perang dagang Amerika Serikat-Cina. Sejumlah investor besar justru memilih berinvestasi di Thailand dan Vietnam yang terus memperbaiki standar mereka. “Sejak UU Cipta Kerja, deindustrialisasi prematur makin masif,” kata dia, Kamis, 25 Juli 2024.

Selain investasi tak berkualitas, kegagalan terciptanya lapangan kerja juga disebabkan investasi yang masuk lebih banyak di sektorhigh technology yang tak padat karya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan sektor ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja sekaligus tidak sinkron dengan kondisi sumber daya manusia di Indonesia yang masih relatif rendah.

BPS mencatat pada Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah sejumlah 51,49 juta orang atau 36,82 persen. Hanya 14,44 juta orang atau 10,32 persen penduduk bekerja yang pernah selesai mengenyam bangku pendidikan tinggi. “Artinya, investasi yang masuk tidak diimbangi dengan ketersediaanskilled labour,” kata Esther, Kamis, 25 Juli 2024.

Tak hanya persoalan lapangan kerja, investasi juga tak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS pada 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,01 persen. Selama hampir sepuluh tahun kemudian, angka itu tak banyak beranjak. Selama triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen.

Bahkan, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi angka itu akan melambat menjadi 4,9 hingga 5 pada akhir 2024. Perlambatan itu terutama disebabkan adanya perlambatan konsumsi rumah tangga, sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Esther menuturkan, meski UU Cipta Kerja memangkas berbagai regulasi, namun pertumbuhan ekonomi tak banyak beranjak karena peringkatease of doing business(EoDB) Indonesia masih tergolong rendah, yakni 73 dari 190 negara.

Selanjutnya: Cipta Kerja Memicu PHK Massa...

<!--more-->

Memicu Maraknya PHK Massa

Janji-janji pemerintah seiring penerbitan UU Cipta Kerja kemudian banyak dipertanyakan oleh buruh. Ihwal janji menciptakan lapangan kerja, Said Iqbal mengatakan, dalam setengah tahun terakhir justru marak PHK massal, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat dari Januari sampai Mei 2024, sebanyak 20 sampai 30 pabrik berhenti beroperasi serta melakukan PHK terhadap 10.800 pekerja.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, kata Said Iqbal, PHK justru makin mudah dilakukan. Perusahaan kini tak perlu lagi berunding dengan serikat buruh untuk melakukan PHK secara massal. Bahkan, PHK bisa disampaikan perusahaan kepada pekerja melalui aplikasi perpesanan.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengatakan kerap kali PHK hanya dijadikan dalih perusahaan untuk merekrut pekerja kontrak dan alih daya. “Dulu dibatasi lima pekerjaan, sekarang sampai bagian produksi (diisi oleh pekerja) kontrak dan alih daya,” kata dia, Kamis, 25 Juli 2024.

Pesangon yang mereka terima pun tak seberapa. Dulu, Sunarno bercerita, buruh mendapatkan pesangon dasar ditambah dengan penghargaan masa kerja dan pengganti hak. Kini, dengan adanya UU Cipta Kerja, perusahaan hanya memberikan pesangon dasar saja.

UU Cipta Kerja juga mengakibatkan upah buruh stagnan, bahkan turun secara riil. Said Iqbal mengatakan sepanjang 2020 sampai 2022 saat inflasi naik dari 1,68 menjadi 3,55 pemerintah tidak menaikkan upah pekerja. “Artinya buruh nombok, karena harga barang naik,” kata Said Iqbal. Upah yang tak sebanding dengan laju inflasi praktis menjadikan pendapatan buruh turun secara riil.

Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang 2020–2024, laju inflasi pangan bergejolak atauvolatile foodmencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) yang hanya 4,9 persen dalam empat tahun terakhir. Penyebabnya, UU Cipta Kerja membuka peluang pemerintah dan pengusaha menetapkan upah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indikator “indeks tertentu” ini yang menjadi biang keladinya, sebab tidak jelas parameternya. Selain itu, “Indikator tersebut tidak dikenal di seluruh dunia, hanya di Indonesia,” ujarnya.

Bermasalah Sejak Awal

Sejak pertama kali diucapkan Jokowi dalam pelantikannya pada 20 Oktober 2019, pembahasan UU Cipta Kerja tak pernah benar-benar melibatkan buruh. Nihilnya keterlibatan bermakna masyarakat memantik aksi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Said Iqbal menuturkan, pemerintah justru membentuk satuan tugas (Satgas) yang seluruh anggotanya merupakan pengusaha. Satgas itu dipimpin oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) waktu itu, Rosan Roeslani.

“Enggak ada undang-undang tentang buruh tanpa melibatkan serikat buruh di seluruh dunia. Hanya ada di Indonesia,” kata Said Iqbal. Dia dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena, baru bisa bertemu Jokowi satu jam menjelang RUU Cipta Kerja disahkan tujuh dari sembilan fraksi DPR dalam rapat paripurna, Senin, 5 Oktober 2020.

Di samping aksi besar-besaran, kelompok buruh juga telah mengajukan permohonan uji formil. Pada 25 November 2021. Saat itu Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan ini inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah serta DPR memperbaikinya dalam waktu maksimal dua tahun. MK menilai pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-undang.

Namun, lewat rapat paripurna, Kamis, 29 September 2022, DPR justru mencopot Aswanto, hakim konstitusi yang turut mengabulkan gugatan itu. Dia digantikan oleh mantan Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah.

Pun UU Cipta Kerja tidak diperbaiki. Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Selanjutnya DPR menyetujuinya menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023.

Pemerintah berdalih penerbitan Perpu karena kebutuhan mendesak mengantisipasi inflasi, resesi ekonomi, serta dampak Perang Rusia dan Ukraina. Padahal sebelumnya, pemerintah kerap menyatakan bahwa konflik tersebut membawa berkah tak terduga: harga komoditas ekspor Indonesia melambung tinggi.

Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, kekhawatiran buruh menjadi kenyataan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mencatat sepanjang 2022, kantornya menerima 270 aduan tentang perburuhan oleh 2.584 pencari keadilan dan mendampingi 62 kasus di 18 wilayah.

Aduan itu didasari beberapa konflik perburuhan, antara lain pemutusan hubungan kerja, perselisihan hak, kriminalisasi serta union busting dan perselisihan hubungan industrial lainnya. Saat pandemi, pemerintah memberikan dispensasi kepada perusahaan-perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, terjadi PHK dengan modus mengalihkan pekerja mereka beralih status menjadioutsourcing. “Di omnibus law, kontrak makin mudah dan panjang,” kata dia.

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor, mengakui UU Cipta Kerja belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya gugatan terhadap undang-undang ini di MK. Namun setelah disahkan, kata dia, beleid itu tetap menjadi acuan dalam dunia kerja dan dunia usaha.

Lewat aturan itu, pria yang akrab disapa Ferry ini mengklaim ada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun dia mengakui pemerintah masih perlu memperbaikilink and matchantara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah membenahi infrastruktur dan perlindungan sosial.

“Masih perlu perbaikan terhadap hal-hal yang mendukung capaian tersebut,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Jumat, 26 Jumat 2024.

Kaum buruh kini harap-harap cemas menanti putusan hakim kontitusi atas permohonan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja yang saat ini berproses di MK. Said Iqbal memprediksi para hakim akan mengambil putusan dalam satu atau dua pekan mendatang. Bila mahkamah tak mengabulkan gugatannya, dia menyatakan telah menyiapkan massa untuk melaksanakan mogok nasional.

Sedangkan Isnur mengaku pesimistis MK akan bersedia mengabulkan gugatan para buruh. Pasalnya, susunan hakim konstitusi tak banyak berubah setelah pencopotan Aswanto. “Kita perlu merombak dulu MK-nya,” kata dia. Jalan lain, dalam jangka pendek, Isnur menyebut serikat pekerja yang kuat bisa menekan perusahaan untuk tidak menerapkan undang-undang bermasalah itu.

Berita Terkait: Mengapa Tempo Membuat Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi?

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) menyelenggarakan Annual Conference on Indonesian Economic Development (ACIED) 2024, yang berfokus pada penyusunan strategi dan peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi dan peta jalan ini dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang akan dilantik pada Oktober 2024.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, Indonesia berambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Untuk mencapai tujuan ini, kata dia, membutuhkan upaya kolektif, kebijakan inovatif, dan komitmen teguh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. “Kalau target yang di BRIN sendiri secara umum kami harus memperbanyak mitra industri,“ katanya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia mengatakan, konferensi tahunan semacam ini seharusnya digunakan untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menetapkan resep ekonomi yang efektif menuju ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam gelaran ACIED 2024, BRIN mengemas dalam kegiatan diskusi panel dan policy workshop dengan empat sesi, yaitu (1) Tantangan, Risiko, dan Peluang Global; (2) Reformasi Struktural dan Kualitas Institusi; (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial; serta (4) Teknologi, Inovasi, dan Pengembangan Industri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas pada 16 Mei 2024 guna membahas peta jalan menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. “Kami menyiapkan roadmap, untuk kerja 280 hari lebih ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pertemuan.

Sebanyak 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Airlangga, yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap alias peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD. Selain Indonesia, negara lain yang menerima roadmap adalah Argentina.

Jokowi menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, memberikan banyak manfaat yang konkret untuk menjadi negara maju. "OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju," kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara.

Jokowi juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) menyelenggarakan Annual Conference on Indonesian Economic Development (ACIED) 2024, yang berfokus pada penyusunan strategi dan peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi dan peta jalan ini dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang akan dilantik pada Oktober 2024.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, Indonesia berambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Untuk mencapai tujuan ini, kata dia, membutuhkan upaya kolektif, kebijakan inovatif, dan komitmen teguh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. “Kalau target yang di BRIN sendiri secara umum kami harus memperbanyak mitra industri,“ katanya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia mengatakan, konferensi tahunan semacam ini seharusnya digunakan untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menetapkan resep ekonomi yang efektif menuju ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam gelaran ACIED 2024, BRIN mengemas dalam kegiatan diskusi panel dan policy workshop dengan empat sesi, yaitu (1) Tantangan, Risiko, dan Peluang Global; (2) Reformasi Struktural dan Kualitas Institusi; (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial; serta (4) Teknologi, Inovasi, dan Pengembangan Industri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas pada 16 Mei 2024 guna membahas peta jalan menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. “Kami menyiapkan roadmap, untuk kerja 280 hari lebih ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pertemuan.

Sebanyak 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Airlangga, yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap alias peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD. Selain Indonesia, negara lain yang menerima roadmap adalah Argentina.

Jokowi menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, memberikan banyak manfaat yang konkret untuk menjadi negara maju. "OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju," kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara.

Jokowi juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 30 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pertama kalinya pada Senin, 29 Juli 2024. Meski begitu, Jokowi mengatakan belum ada linimasa resmi terkait rencananya untuk terus berkantor di ibu kota baru.

Disusul, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sudah dibangun lebih dari 30 embung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.

Berikutnya, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan Family Office, Jokowi belakangan meresmikan Golden Visa. Apa perbedaan keduanya?

Terakhir, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terbukti mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bertentangan dengan tujuan awalnya untuk menciptakan lapangan kerja.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sembilan Peristiwa Jokowi Berkantor di IKN....

<!--more-->

1. Sembilan Peristiwa Jokowi Berkantor di IKN: Tidur Tak Nyenyak hingga Pembangunan Tak Ada Target

Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pertama kalinya pada Senin, 29 Juli 2024. Meski begitu, Jokowi mengatakan belum ada linimasa resmi terkait rencananya untuk terus berkantor di ibu kota baru.

Kepala negara beralasan, infrastruktur dasar di wilayah gedung pemerintah masih terus dibangun. Karena itu, kesempatan ini digunakan Jokowi untuk “Soft Ngantor” di IKN.

“Ya kalau (hari ini) berkantor, ya soft ngantor. Kita melihat situasi (sampai kapan ngantor di IKN),” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam keterangan video, Senin, 29 Juli 2024.
Jokowi pun membagikan pengalamannya bekerja di Istana baru di IKN Nusantara. Berikut rangkuman informasi mengenai hari pertama Jokowi berkantor di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Menteri PUPR Sebut Sudah Bangun 30 Embung di IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sudah dibangun lebih dari 30 embung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.

Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan embung berfungsi untuk konservasi air dan mempercantik IKN. "Embung juga dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60 unit," ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

Pembangunan embung juga sejalan dengan konsep kota hutan cerdas (smart forest city) yang mempertahankan 70 persen area hijau tak terbangun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ketahui Perbedaan Golden Visa dan Family Office....

<!--more-->

3. Ketahui Perbedaan Golden Visa dan Family Office yang Dibikin Jokowi

Setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan Family Office, Jokowi belakangan meresmikan Golden Visa. Apa perbedaan keduanya?

Golden Visa dan Family Office adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks investasi internasional dan pengelolaan kekayaan keluarga. Meskipun keduanya melibatkan investasi dan manajemen aset, mereka memiliki tujuan, struktur, dan manfaat yang sangat berbeda. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai perbedaan antara Golden Visa dan Family Office.

Dilansir dari investopedia.com, Golden Visa adalah program yang ditawarkan oleh berbagai negara yang memungkinkan individu asing untuk mendapatkan izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan dengan melakukan investasi signifikan di negara tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Said Iqbal Sebut PHK Jadi Mudah dengan UU Cipta Kerja: Bisa Lewat WhatsApp

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terbukti mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bertentangan dengan tujuan awalnya untuk menciptakan lapangan kerja.

Said Iqbal mengungkit PHK massal buruh tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun ini. Sepanjang Januari sampai Mei 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada 15.000 buruh terkena PHK. Saat itu terjadi, Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja tak bisa berbuat apa-apa.

Menurut Said, alih-alih melindungi hak-hak pekerja, undang-undang sapu jagat justru membuat perusahaan kini lebih mudah mem-PHK karyawan mereka. Sebab, perusahaan tak perlu lagi menunggu putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk melakukan PHK. “Pokoknya PHK dulu,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Potensi energi fosil di Indonesia –yang sering digembar-gemborkan pemerintah dalam wacana hilirisasi untuk meningkatkan perekonomian, sejauh ini menuai banyak pro dan kontra. Apalagi semakin meningkatnya konflik antara oligarki dan masyarakat yang terdampak industri pertambangan nikel semakin memunculkan berbagai penolakan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Surabaya menggelar nonton bareng (Nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Kutukan Nikel pada Senin, 29 Juli 2024, tepatnya di kantor LBH Surabaya. Acara tersebut dipandu dua perwakilan dari LBH, Ika Putri Rahayu dan Taufiqurochim sebagai moderator serta pemantik.

Dalam pembukaannya, Ika mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke kendaraan yang berbahan bakar listrik.

"Caranya dengan menggenjot produksi mobil listrik. Kita tahu pemerintah akan memberikan insentif untuk membeli mobil listrik, pajak nya direndahkan, dan kemudian harganya juga tidak ada penambahan-penambahan yang signifikan seperti kita beli mobil-mobil yang masih pakai bahan bakar fosil.” kata Ika.

Ika menjelaskan jika transisi energi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik bukanlah solusi. Tren saat ini, para pengusaha yang dulunya memulai bisnis tambang batu bara mulai beralih untuk membuka bisnis baru di tambang nikel. Para pengusaha ini memulai ekspansinya ke wilayah yang menjadi sumber nikel, seperti yang banyak ditemui di Indonesia bagian Timur.

Padahal para pengusaha batu bara ini sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat ketika mereka menginvasi wilayah Kalimantan yang sebagian besar menjadi produsen batu bara terbesar. Akibatnya, banyak hutan yang akhirnya mengalami deforestasi dan berdampak kepada krisis iklim.

Berbagai kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang membuat semakin mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan di sini.

“Apakah itu sebenarnya lebih untuk kepentingan bisnis atau menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai target mereka menggunakan energi yang lebih bersih dalam artian transisi energi?” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini.

Tufiq sebagai pemantik dalam diskusi ini menjelaskan untuk siapa sebenarnya program hilirisasi nikel ini dilakukan.

“Sebenarnya kita berada dalam posisi dilematis, bagi yang pro akan mengatakan soal pembangunan, keberlanjutan dan seterusnya. Seolah-olah ada yang dikontradiksikan antara pembangunan dan menjaga keberlangsungan alam,” ujar pengacara LBH Surabaya.

Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan akan mengatakan jika hilirisasi nikel ini akan memiliki manfaat seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, untuk membantu transisi energi dan sebagainya. Namun, itu semua tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan apalagi bagi masyarakat di sekitar area tambang.

Nyatanya memang hilirisasi ini hanya menguntungkan para pemodal dan pemilik perusahaan. Masyarakat yang akhirnya harus tergusur dan hutan yang mereka jaga selama ini hilang oleh aktivitas tambang.

“Nikel itu ya hanya untuk pebisnis saja, kalau simpelnya begitu. Faktanya tadi (dalam film) sudah terungkap kok banyak masyarakat yang menolak dan banyak masyarakat yang tergusur karena perusahaan tambang itu,” katanya.

“Ketika alam itu rusak 20 tahun lagi, tidak akan pernah ada yang namanya ekonomi atau lebih dari yang kita cita-citakan sekarang ini. Bahwa rezim hari ini atau negara hari ini bergantung pada ekonomi berbasis ekstrak yang sumbernya ada di alam-alam, tetapi kalau umpama alam itu dihabisi 20 tahun kemudian aku yakin Indonesia tidak akan bisa (lagi) bergantung pada pertumbuhan ekonomi melalui alam itu,” ujarnya.

Sejalan dengan polemik pada paparan diskusi ini, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika masyarakat di sekitar area tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Bahlil menyebut jika hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Meskipun begitu, Bahlil menyangkal jika hal tersebut bukan salah pemerintah. Menurutnya, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi meminta pemerintah bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ke Tanah Air. Menurutnya, setidaknya ada dua menteri yang paling bertanggung jawab atas persoalan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani yang mengeluarkan 26 ribu kontainer ke pasar domestik. Kami sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik," kata Farhan, melalui keterangan tertulis pada Senin, 29 Juli 2024.

Farhan mengatakan, hal itu terkonfirmasi dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. "Zulhas saat mengeluarkan Permendag Nomor 8, tidak ikut sama sekali. Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui isi kontainer tersebut apa saja,” ujar Farhan.

Menurut dia, Zulhas menandatangani Permendag Nomor 8/2024 saat mengikuti pertemuan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-30 di Peru. Saat itu, kata Farhan, Airlangga sebagai Menko Perekonomian menjabat sebagai Mendagad interim.

Farhan menjelaskan, berdasarkan keterangan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna, Zulhas saat itu ditelepon oleh Airlangga jam 2 pagi waktu Peru. Dalam telepon itu, Airlangga disebutkan meminta mengeluarkan 26 ribu kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sejalan dengan itu dilakukan revisi kembali Permendag 36/2023 menjadi Permendag 8/2024.

Menurut Farhan, kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Masuknya 26 ribu kontainer tersebut membuat kondisi semakin parah. Ribuan karyawan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. Dia meminta Airlangga dan Sri Mulyani bertanggung jawab atas pembiaran terhadap industri tekstil hari ini.

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun," ucap dia. Belum lagisafeguardkain yang belum ditandatangani Sri Mulyani yang sudah menahun.

Pada puncaknya, terbit Permendag 8/2024 membuat 26 ribu kontainer masuk kedalam Indonesia. "Ini seperti legalisasi impor ilegal di Indonesia,” ucap Farhan. Menurut dia, Satgas Impor Ilegal yang dibentuk Zulhas bisa berhasil jika semua kementerian dan lembaga berani membuka data perusahaan yang terlibat. "Siapa-siapa yang ikut serta stop impor borongan."

Semua kementerian dan lembaga, kata Farhan, harus berani mengungkap siapa yang bermain impor ilegal itu. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah barang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. "Semua yang ada di dalam Satgas pasti punya datanya. Kuncinya adalah transparansi data," ucap dia.

Selanjutnya, dia meminta pemerintah perlu menyetop impor borongan karena banyaknya produk ilegal masuk lewat jalur tersebut. Di samping itu, dia berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengevaluasi kinerja Satgas Impor Ilegal ini dalam tenggang waktu satu sampai tiga bulan bekerja.

“Karena impor ilegal ini pasti merugikan negara dari segi pendapatan. Yang seharusnya dikenakan bea masuk dan masuk ke negara, malah adanya penyelewengan,” ucap dia. Dia berharap satgas itu bisa dilanjutkan di masa periode presiden terpilih nanti.

Menurut dia, Satgas Impor berhasil mengamankan barang impor ilegal senilai Rp 40 Miliar. Isinya berupa produk elektronik hingga pakaian jadi. Penertiban ini merupakan langkah awal dalam menindak produk impor ilegal beredar di pasar. Kendati begitu, kerja Satgas Impor harus diimbangi sinergitas lintas kementerian/lembaga. Demi mengungkap kasus di balik masifnya impor ilegal masuk ke Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sudah dibangun lebih dari 30 embung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.

Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan embung berfungsi untuk konservasi air dan mempercantik IKN. "Embung juga dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60 unit," ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

Pembangunan embung juga sejalan dengan konsep kota hutan cerdas (smart forest city) yang mempertahankan 70 persen area hijau tak terbangun.

"Kalau sore kita bisa duduk-duduk di Embung A ini sambil melihat Istana Garuda dan Istana Negara, serta kantor-kantor Kemenko yang akan selesai dalam waktu dekat," kata Basuki Hadimuljono.

Embung MBH memiliki tampungan 66 ribu m3 dan menjadi bagian dari area Sumbu Kebangsaan dekat dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track, hingga ruang publik.

Pada ujung embung terlihat kawasan perbukitan hijau di balik bilah sayap garuda pada Istana Garuda. Jalur jogging track yang menjadi akses pelintas di kawasan embung, termasuk jembatan kayu yang kokoh. Tampak 6 ekor angsa bermain di tepi embung.

Embung MBH Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dibangun mulai Desember 2022 hingga 2024, sebagai salah satu dari 13 embung lainnya. Adapun nilai kontrak untuk pembangunan 14 embung tersebut adalah sebesar Rp 484 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya.

Pembangunan Embung KIPP juga menerapkan konsep smart water management system dalam perawatan area terbuka hijau dengan penyiraman otomatis (Sprinkler) yang beroperasi menggunakan sensor yang dapat mendeteksi kadar air tanah, suhu, kelembaban dan ph tanah.

Selain itu, guna menjaga kualitas air pada embung terdapat bangunan pendukung berupa sediment trap untuk mengendalikan jumlah sedimen yang masuk ke dalam embung.

Adanya embung KIPP ini nantinya selain menjadi infrastruktur konservasi air dan dapat memperindah KIPP, embung ini juga berfungsi menyediakan air baku untuk keperluan non-air minum, menurunkan suhu di sekitar KIPP dan dapat menjadi ruang rekreasi publik.

ANTARA