TEMPO.CO, Jakarta - Eddy Martono tak habis pikir soal lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan industri sawit belakangan stagnan, bahkan menurun karena penanaman kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan bea keluar masih perlu didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja industri sawit ini. Padahal sebetulnya harga komoditas sawit mentah (CPO) di pasar Rotterdam masih di kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya harga tidak anjlok,” kata dia saat dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas menjaga agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan industri sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Rp 6,8 triliun, turun dibanding semester 1 2023 sebesar Rp 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar terjadi di komoditas batu bara yang pada paruh awal tahun ini sebesar Rp 14,2 triliun, dibanding periode sama 2023 yakni Rp 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Rp 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau hanya 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari PDB dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga membuat pemerintah butuh menarik utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengatakan peningkatan utang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik. Ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Utang Melambung hingga Tembus Rp 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah telah menembus Rp 8,3 kuadriliun. Sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang tersebut kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tidak mencapai target.

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Rp 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama telah mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Rp 607 triliun hingga akhir tahun.

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan. Bekas direktur pelaksana Bank Dunia itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun, atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 907,2 triliun.

Kondisi ini disebabkan keuntungan berbagai perusahaan yang merosot akibat gejolak harga komoditas pada 2023. Perusahaan masih untung, namun tidak setinggi tahun sebelumnya. “Karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” kata dia di gedung DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan terutama pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam dan pupuk.

Beban Bunga dari Melonjaknya Utang

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Data APBN terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.335 triliun per April 2024.

Dalam perjalannya pijaman juga meningkat akibat kebijakan penarikan utang pada pandemi covid-19 di 2020. Utang naik 27,13 persen dari sebelumnya Rp 4.779 triliun menjadi Rp 6.102 triliun.

Selanjutnya: Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap ...

<!--more-->

Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap peningkatan cicilan pokok dan beban bunga utang yang mempersempit ruang gerak fiskal. Akibatnya APBN semakin megap-megap. “Tercermin dari share pembayaran bunga, sekarang saja sudah 20 persen lebih dari total pengeluaran pemerintah pusat,” kata Faisal Basri.

Menyitir laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2023 yang sudah diaudit, belanja pembayaran bunga utang mencapai Rp 439,8 triliun. Sementara realisasi pendapatan perpajakan Rp 2.154 triliun. Artinya sekitar 20 persen dari penerimaan pajak negara dipakai untuk membiayai bunga pinjaman.

Berbeda jika dibanding satu dekade sebelumnya. Realisasi APBN dalam LKPP 2014 mencatat biaya untuk membayar bunga utang sebesar 12 persen dari pendapatan. Saat itu bunga utang yang harus dibayar sebesar Rp 133 triliun dengan pendapatan pajak Rp 1.103 triliun.

Utang sebetulnya bukan pamali selama digunakan untuk mendorong pembangunan. Namun, Faisal memaparkan, di era Jokowi, pembiayaan dari utang digunakan untuk banyak hal. Termasuk belanja rutin yang memakai porsi besar. Pinjaman selayaknya dipakai untuk program mengentaskan kemiskinan, atau menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dari audit LKPP 2023, anggaran terbesar APBN digunakan untuk transfer ke daerah yakni Rp 881 triliun, diikuti biaya bunga utang. Lalu belanja barang yakni Rp 432 triliun dan belanja pegawai Rp 412 triliun. Peningkatan sumber daya manusia, masih menjadi PR besar yang diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Saat ini indonesia masih tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia juga stagnan di kisaran 5 persen.

Pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan juga masih kecil. Akibatnya, Fasial melanjutkan, Indonesia masih berkutat pada pertumbuhan manusianya, terlihat dari pemerintah berikutnya yang memasukkan program perbaikan gizi. “Jadi urusan perut masih belum selesai. Karena bayar bunga melulu,” kata dia.

Pembiayaan capital expenditure, atau biaya untuk manfaat dalam jangka waktu yang panjang dianggap masih sembrono. Akibatnya pinjaman makin naik namun tidak meningkatkan kapasitas untuk membiayai utang tersebut.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan hal senada. “Pada dasarnya, utang pemerintah dan defisit anggaran adalah counter-cycle policy, yaitu kebijakan yang ditujukan melawan pelemahan perekonomian dengan cara mendorong belanja pemerintah yang memberikan multiplier effect terbesar pada perekonomian,” kata dia.

Seharusnya digunakan untuk pembiayaan seperti belanja modal dan transfer pendapatan ke kelompok miskin. Dengan kata lain, kebijakan defisit anggaran dan pembuatan utang adalah upaya untuk meningkatkan ruang gerak fiskal pemerintah agar dapat memprioritaskan dan menambah alokasi dana ke pos belanja penting yang diinginkan.

Namun di Indonesia menurut dia terjadi anomali, di mana belanja terikat secara konsisten terus mendominasi pengeluaran negara. Terlepas dari pembuatan utang yang terus dilakukan dan dalam jumlah yang semakin besar.

Kebijakan utang dan defisit anggaran tidak berimplikasi pada meningkatnya ruang gerak fiskal. Sehingga pengeluaran seperti infrastruktur dan belanja sosial, tidak pernah meningkat dan dominan. “Belanja publik kita sangat dan terus didominasi oleh belanja terikat, terutama belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran bunga utang pemerintah,” kata dia.

Belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai yang di sepanjang era Presiden Jokowi, 2015-2024, diperkirakan mencapai Rp 3.707 triliun, sekitar 21,3 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Selanjutnya: Belanja publik terbesar berikutnya di era Presiden Jokowi...

<!--more-->

Belanja publik terbesar berikutnya di era Presiden Jokowi adalah belanja barang Rp 3.674 triliun yakni 21,1 persen. Lalu ada pembayaran bunga utang Rp 3.067 triliun atau 17.7 persen. Secara keseluruhan, belanja terikat di sepanjang era Presiden Jokowi mencapai Rp 10.448 triliun, atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. “Dengan kata lain, hanya tersisa sekitar 40 persen belanja pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dan sosial,” kata dia lagi.

Ruang fiskal tersisa bukan untuk pembangunan infrastruktur, namun untuk subsidi energi dan kompensasi energi (belanja lain-lain). Di era Presiden Jokowi, alokasi untuk subsidi energi dan belanja lain-lain diperkirakan mencapai Rp 2.774 triliun, sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja untuk pembangunan infrastruktur, yaitu belanja modal, di sepanjang era Presiden Jokowi hanya mendapat alokasi di kisaran Rp 2.130 triliun atau 12,3 persen. Alokasi belanja modal, subsidi dan bantuan sosial selalu merupakan residual, bahkan dengan proporsi yang terus menurun.

Penanda Kerentanan Utang Negara

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakandalam melihat utang Pemerintah, semestinya tidak hanya dilihat nominalnya, tetapi diletakkan pada konteksnya. Pemerintah melakukan utang untuk membiayai defisit APBN dalam rangka pemenuhan belanja-belanja prioritas. “Untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan berkesinambungan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 28 Juli 2024.

Dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni 2015-2019, ia mengatakann defisit APBN terjaga rendah. Realisasi defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB. Kala itu anggaran digunakan untuk belanja prioritas seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan meningkat signifikan. “Belanja yang lebih berkualitas dan targeted ini tentunya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan defisit APBN yang terjaga rendah ini, rasio utang terhadap PDB juga menurut dia hanya tumbuh moderat, yakni 27,46 persen pada 2015; 28,34 persen untuk 2016; 29,40 persen 2017; 30,10 persen 2018; dan 30,23 persen pada 2019.

Pelebaran defisit APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diakui Suminto berimplikasi pada bertambahnya utang Pemerintah. Rasio utang terhadap PDB pada 2019 masih 30,23 persen, meningkat tajam menjadi 39,39 persen pada 2020 dan 40,74 persen pada 2021.

Adapun debt to GDP ratio per Juni 2024 adalah sebesar 39,13 persen. Meskipun debt to GDP ratio pasca pandemi mengalami kenaikan pada pandemi, namun masih lebih baik dibandingkan banyak negara emerging markets. Bahkan menurut dia, Indonesia masih tergolong rendah.

Level rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini juga dianggap terhitung moderat dibandingkan beberapa negara. Ia mencontohkan data World Economic Outlook IMF pada April 2024, negara seperti Brasil, India, Thailand, dan Filipina masing-masing sebesar 86,7 persen, 82,5 persen, 64,5 persen, dan 56,9 persen terhadap PDB.

“Kami memahami rasio utang terhadap PDB bukan merupakan indikator tunggal dalam melihat utang Pemerintah. Indikator-indikator risiko portofolio utang juga penting untuk dilihat, antara lain terkait risiko nilai tukar, suku bunga, dan pembiayaan kembali (refinancing), “ kata dia.

Suminto melanjutkan, risiko portofolio utang juga dikelola dengan baik. Hingga Juni 2024, Average Time to Maturity atau rata rata utang jatuh tempo cukup panjang hingga 8 tahun. Ia juga mengakui nominal utang yang besar berdampak pada kenaikan belanja bunga, namun menjamin pemerintah dapat mengelola biaya dan risikonya.

Adapun Yusuf Wibisono, mengatakan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman merupakan argumen standar yang selalu diungkapkan. Berdasarkan undang-undang Keuangan Negara yang diadopsi dari konsensus internasional, batas aman rasio utang ditetapkan 60 persen terhadap PDB.

Selanjutnya: Dengan indikator tersebut, Indonesia dikatakan termasuk ...

<!--more-->

Dengan indikator tersebut, Indonesia dikatakan termasuk negara dengan kinerja utang yang baik. Terutama dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang rasio utang terhadap PDB-nya masing-masing telah menembus 200 persen dan 100 persen terhadap PDB.

Namun indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB ini akan menyesatkan bila di saat yang sama kemampuan membayar utang dari pemerintah tidak siperhatikan. PDB baru merupakan potensi penerimaan pemerintah, sedangkan penerimaan pemerintah yang aktual tercermin pada rasio pajak.

Tax ratio Indonesia hanya di kisaran 10 persen dari PDB, sedangkan tax ratio Jepang di kisaran 35 persen dan Amerika Serikat 30 persen dari PDB. “Maka membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia secara langsung dengan negara lain tanpa memperhatikan kemampuan membayar utang, menjadi menyesatkan,” kata dia.

Indikator yang lebih tepat untuk menilai tingkat keamanan utang karena itu bukan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Melainkan rasio antara bunga utang dan cicilan pokok utang dengan penerimaan perpajakan, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya.

Dengan membandingkan biaya dari utang terhadap penerimaan perpajakan, akan terlihat beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Meski stok utang terhadap PDB masih terjaga. “Karena itu mengancam keberlanjutan fiskal,” kata dia.

Pada 2005-2014, di era Presiden SBY, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Pada 2015-2022 atau era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen.

Dengan hampir setengah dari penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban utang, ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Di saat yang sama, proyek strategis nasional seperti IKN dan PSN, seringkali harus dibiayai dengan utang. “Atas nama rakyat kemudian defisit anggaran dilakukan. Pembuatan utang baru menjadi terbenarkan dan bahkan seolah menjadi tugas mulia,” ujarnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan utang merupakan tanggung jawab yang selalu dibawa dari pemimpin sebelumnya. Yang terpenting menurut dia adalah pemerintah terus berupaya menjaga agar pembiayaan lancar. “Indonesia tidak pernah telat bayar utang,” katanya ditemui selepas memberikan orasi ilmiah pada kuliah mengenang pemikiran BJ Habibie di Jakarta.

Politikus Partai Golkar itu juga menampik pembiayaan APBN dari penarikan utang yang kurang produktif dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Buktinya, ia melanjutkan, Indonesia mempunyai capaian mampu memimpin G20 pada 2022.

ILONA ESTHERINA | SEPTI NADYA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan fasilitas Golden Visa guna mengakomodasi warga negara asing (WNA) yang berinvestasi dan berkarya di Indonesia untuk dapat menetap selama 5 hingga 10 tahun. Dengan adanya eksklusifitas ini, investor asing disebut dapat memiliki aset di dalam negeri.

Lantas bagaimana regulasi sebelumnya?

Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah, Kedeputian Polhukam, Sekretariat Kabinet, Lusia Novita Sari menyatakan pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tak diterima pemegang visa biasa. Termasuk hak untuk memiliki aset di dalam negara. Bahkan visa ini bisa menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

“Antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan,” kata Lusia, dikutip dari laman Setkab.go.id.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Silmy Karim, mengatakan investor asing pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama 5 hingga 10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu. Besarannya antara 350 ribu AS dolar sampai 2,5 juta dolar AS untuk masa tinggal 5 tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, besaran investasi 700 ribu dolar AS hingga 5 juta dolar AS.

Aturan kepemilikan hak aset WNA di Indonesia

Dilansir dari laman Djkn.kemenkeu.go.id, secara hukum, status kepemilikan aset, dalam hal ini tanah dan bangunan, yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu, hak sewa untuk bangunan, hak milik atas satuan rumah susun dan rumah tempat tinggal atau hunian.

Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, WNA atau bekas warga negara Indonesia atau WNI tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, di mana apabila WNA maupun bekas WNI mendapat hak milik maka tanah tersebut, maka harus dikembalikan kepada negara.

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh WNA yang ingin bertempat tinggal atau membuka usaha di Indonesia, yaitu dengan menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah milik WNA. Selain itu, kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya.

Sejalan dengan ketentuan hak milik, UUPA juga menegaskan bahwa pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk mempunyai kedua hak tersebut, wajib untuk melepaskannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun atau hak-hak tersebut akan hapus karena hukum.

WNA boleh beli properti di Indonesia

Sejak 2021, WNA diberikan kesempatan untuk membeli properti di Indonesia. Pembelian properti oleh WNA di Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran. WNA yang dapat memiliki hunian adalah orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai perundang-undangan.

Adapun dokumen keimigrasian yang dimaksud yakni VISA, paspor, atau KITAS yang diterbitkan pihak terkait yang memiliki wewenang untuk menerbitkan dokumen tersebut. Perihal kriteria bangunannya, pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021. Untuk rumah susun yang dimiliki WNA harus termasuk kategori rumah komersial.

Sedangkan batasan rumah tapak yang dapat dimiliki antara lain:

1. Berdasarkan aturan perundang-undangan, rumah tersebut harus termasuk kategori rumah mewah.

2. Sebidang tanah untuk per orang atau keluarga.

3. Maksimal luas tanah seluas 2 ribu meter persegi

HENDRIK KHOIRUL MUHID I HERZANINDYA MAULIANTI

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 29 Juli 2024 dimulai dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Disusul, pengujian terhadap roti Aoka dan Okko mengalami perbedaan hasil. Menurut Profesor dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Rahmana Emran Kartasasmita, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan adalah memastikan apakah sampel roti dari kedua merek yang diperiksa merupakan sampel yang identik atau sama tanggal produksinya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandai hari pertama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggelar rapat dengan Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.

Berikutnya, Adidas menghadapi reaksi keras dan seruan boikot yang terus meningkat setelah raksasa pakaian olahraga Jerman itu mencoret model Amerika-Palestina Bella Hadid dari kampanye iklan terbarunya.

Terakhir, pada Ahad kemarin, harga emas Antam Rp 1.396.000 per gram, tidak berubah dibanding perdagangan Sabtu. Selama sepekan terakhir harga emas terendah adalah pada Jumat, 26 Juli 2024, yakni di level 1.386.000 per gram.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan
Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ditunjuk Pimpin Tim Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir....

<!--more-->

1. Ditunjuk Pimpin Tim Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir: Saya Baru Tahu

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Hasil Pengujian Roti Aoka dan Okko Berbeda, Profesor ITB Ungkap Faktor Penyebabnya

Pengujian terhadap roti Aoka dan Okko mengalami perbedaan hasil. Menurut Profesor dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Rahmana Emran Kartasasmita, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan adalah memastikan apakah sampel roti dari kedua merek yang diperiksa merupakan sampel yang identik atau sama tanggal produksinya.

“Bila sampel yang diuji tidak identik, bisa saja memberikan hasil yang berbeda walaupun berasal dari merek yang sama,” kata Rahmana kepada Tempo, Sabtu 27 Juli 2024.

Menurutnya, bila dapat dipastikan sampel yang diuji identik, maka baru bisa dikaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan metode uji dan hal-hal teknis lain terkait pengolahan dan interpretasi data. Dengan catatan, data-data primer hasil pengujian di laboratorium tersedia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Hari Pertama Jokowi Berkantor di IKN Rapat dengan Otorita....

<!--more-->

3. Hari Pertama Jokowi Berkantor di IKN Rapat dengan Otorita dan Forkopimda, Sidang Kabinet Tunggu Prabowo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandai hari pertama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menggelar rapat dengan Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.

"Rencana beliau akan rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR. Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana,di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Yusuf mengatakan rapat di Istana IKN akan dilakukan sama halnya seperti rapat-rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Pagi ini Bapak Presiden akan menerima tamu dan rapat di ruang kerja di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat berkantor di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Coret Bella Hadid karena Desakan Israel, Seruan Boikot terhadap Adidas Menguat

Adidas menghadapi reaksi keras dan seruan boikot yang terus meningkat setelah raksasa pakaian olahraga Jerman itu mencoret model Amerika-Palestina Bella Hadid dari kampanye iklan terbarunya.

Pencoretan itu terjadi setelah muncul kritik dari Israel karena Hadid telah lama vokal tentang hak-hak Palestina. Adidas mengontrak Hdid untuk kampanye sepatu retro yang merujuk pada Olimpiade Munich 1972.

Pada 21 Juli 2024, Adidas meminta maaf atas "kekesalan atau tekanan yang disebabkan" oleh kampanye iklannya.

Setelah keputusan perusahaan tersebut, pengguna media sosial bersatu untuk membela Hadid, menyerukan pemboikotan produk Adidas.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 1.402.000 per Gram....

<!--more-->

5. Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 1.402.000 per Gram Hari Ini

Harga emas dari PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam naik Rp 6.000 pada perdagangan hari ini, Senin 29 Juli 2024. Saat ini harga emas Antam tercatat di level Rp 1.402.000 per gram.

Pada Ahad kemarin, harga emas Antam Rp 1.396.000 per gram, tidak berubah dibanding perdagangan Sabtu. Selama sepekan terakhir harga emas terendah adalah pada Jumat, 26 Juli 2024, yakni di level 1.386.000 per gram.

Adapun harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam pada hari ini juga naik RP 6.000 menjadi Rp 1.260.000 per gram. Semua transaksibuyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenai pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen.

Aturan ini sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah.

Berita selengkapnya baca di sini.

INFO BISNIS - BRI Insurance (BRINS) kembali berhasil menorehkan prestasinya dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award tahun 2024, dengan kategori sebagai The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), dan The Best Performance General Insurance Company In 15 Concecutive.

Penyerahan penghargaan diterima secara langsung oleh perwakilan dari BRI Insurance Bapak Budi Wiyono selaku Division Head Of Wholesale Business Division BRI Insurance dan Bapak Anton Topo selaku Head Of West Regional Office BRI Insurance pada hari Jumat 26 Juli 2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

“Terima kasih kepada tim juri serta stakeholder atas kepercayaan berupa penghargaan yang diberikan untuk BRI Insurance. Kami sadari bahwa penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak dan juga tak lepas dari komitmen kami untuk menciptakan kinerja positif dari seluruh pekerja BRI Insurance khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah.” ujar Budi Wiyono.

Acara penghargaan 25th Insurance Award tahun 2024 dibuka oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menjadi keynote speech yaitu Kepala Eksekutif Pengawas IKNB & Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, dengan tema “Tantangan Industri Asuransi dan Multifinance Setelah Reformasi Pengawasan IKNB."

“Acara ini adalah salah satu bentuk kegiatan untuk mempererat hubungan OJK dengan seluruh perusahaan asuransi. Selain untuk memberikan penghargaan kepada seluruh pemenang penghargaan acara ini juga bisa kita jadikan momen untuk berdiskusi perihal tantang-tantangan yang akan dihadapi Industri Asuransi” Ucap Ogi Prastomiyono.

Dikonfirmasi secara langsung Bapak Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengatakan “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan kepercayaannya terhadap BRI Insurance. Semoga Penghargaan ini menjadi booster yang positif bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi perlindungan yang terbaik selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions” Ucap Budi Legowo.

Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance. Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Industri Asuransi.(*)

INFO BISNIS - BRI Insurance (BRINS) kembali berhasil menorehkan prestasinya dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award tahun 2024, dengan kategori sebagai The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), dan The Best Performance General Insurance Company In 15 Concecutive.

Penyerahan penghargaan diterima secara langsung oleh perwakilan dari BRI Insurance Bapak Budi Wiyono selaku Division Head Of Wholesale Business Division BRI Insurance dan Bapak Anton Topo selaku Head Of West Regional Office BRI Insurance pada hari Jumat 26 Juli 2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

“Terima kasih kepada tim juri serta stakeholder atas kepercayaan berupa penghargaan yang diberikan untuk BRI Insurance. Kami sadari bahwa penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak dan juga tak lepas dari komitmen kami untuk menciptakan kinerja positif dari seluruh pekerja BRI Insurance khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah.” ujar Budi Wiyono.

Acara penghargaan 25th Insurance Award tahun 2024 dibuka oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menjadi keynote speech yaitu Kepala Eksekutif Pengawas IKNB & Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, dengan tema “Tantangan Industri Asuransi dan Multifinance Setelah Reformasi Pengawasan IKNB."

“Acara ini adalah salah satu bentuk kegiatan untuk mempererat hubungan OJK dengan seluruh perusahaan asuransi. Selain untuk memberikan penghargaan kepada seluruh pemenang penghargaan acara ini juga bisa kita jadikan momen untuk berdiskusi perihal tantang-tantangan yang akan dihadapi Industri Asuransi” Ucap Ogi Prastomiyono.

Dikonfirmasi secara langsung Bapak Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengatakan “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan kepercayaannya terhadap BRI Insurance. Semoga Penghargaan ini menjadi booster yang positif bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi perlindungan yang terbaik selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions” Ucap Budi Legowo.

Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance. Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Industri Asuransi.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi senilai Rp 428,4 triliun pada triwulan II 2024. Realisasi ini di luar investasi sektor hulu migas, perbankan, lLembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil.

"Realisasi investasi ini menyerap tenaga kerja 677.623 orang," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Kita bersyukur publik atau global masih menjadikan Indonesia negara tujuan investasi."

Sepanjang triwulan II ini, Bahlil menyebut, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebanyak Rp 217,3 triliun atau mencakup 50,7 persen. Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebanyak sebanyak Rp 211,1 triliun atau sebesar 49,3 persen.

Lebih lanjut, Bahlil membeberkan 5 besar subsektor realisasi investasi PMA dan PMDN selama triwulan II 2024. Pertama, sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan realisasi Rp 74 triliun. Kedua, sektor pertambangan senilai Rp 45,6 triliun. Ketiga, sektor sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi senilai Rp 41,3 triliun.

Keempat, sektor perumahan, Kawasan industri dan perkantoran senilai Rp 33,5 triliun. Terakhir, sektor jasa lainnya sebesar Rp 30,6 triliun.

Kemudian untuk lokasi realisasi investasi PMA maupun PMDN sepanjang triwulan II 2024, Bahlil mengatakan posisi pertama diduduki Provinsi Jawa Barat dengan realisasi Rp 63,7 triliun.Kemudian, DKI Jakarta senilai 62 triliun. Selanjutnya, ada Provinsi Jawa Timur dengan realisasi investasi Rp 35,6 triliun; Banten senilai Rp 33 triliun; serta Sulawesi Tengah senilai Rp 32,8 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

"Saya malah baru tahu," ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.

"Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.

Dalam susunan tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Akan Temui Jokowi

PP Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.

Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.

Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.

Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.

"Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.

Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang siap berpartisipasi adalah PBNU.Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sudah menyatakan menolak IUPK.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

"Saya malah baru tahu," ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.

"Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.

Dalam susunan tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Akan Temui Jokowi

PP Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.

Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.

Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.

Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.

"Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.

Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang siap berpartisipasi adalah PBNU.Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sudah menyatakan menolak IUPK.

INFO BISNIS - Dalam upaya menghadirkan transaksi yang mudah, cepat, dan aman, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan transformasi digital secara berkelanjutan. Super apps BRImo hingga Kuartal II-2024 telah mencatatkan 35,2 juta pengguna, naik sebesar 26,6 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Dalam pemaparan kinerja Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024 lalu, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan hingga akhir Juni 2024, BRImo telah digunakan oleh 35,2 juta pengguna dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun, tumbuh 35,81 persen yoy. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap BRImo sebagai platform yang andal dan efisien.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Digital dan TI BRI, Arga M. Nugraha, menjelaskan bahwa back-end system BRImo telah mampu melayani lebih dari 25.000 transaksi per detik. “Kapasitas ini akan terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi yang terjadi, misalnya saat momen gajian, libur panjang, serta perayaan hari-hari raya,” ujarnya.

BRI mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi BRImo. Ini termasuk pengembangan dan riset kapabilitas baru yang mendukung keamanan, kemudahan, dan kelancaran transaksi berdasarkan kebutuhan nasabah. Arga menambahkan, “Terkait keamanan, BRI senantiasa memperbarui teknologi untuk mengantisipasi bentuk kejahatan digital.”

Selain infrastruktur yang andal, BRI juga berfokus pada edukasi keamanan siber kepada nasabah dan karyawan. BRI bekerja sama dengan komunitas dan lembaga keamanan siber untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengantisipasi ancaman digital. “BRI mengedukasi baik kepada nasabah maupun karyawan terkait peningkatan kesadaran keamanan siber,” tambah Arga.

BRImo yang memiliki lebih dari 100 fitur terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai segmen. Fitur-fitur ini termasuk investasi, pembelian tiket kereta cepat Whoosh, voucher games dan streaming, registrasi BRImo di luar negeri, hingga pendaftaran merchant. BRImo juga semakin lengkap dengan fitur QRIS antar negara (cross-border) yang memungkinkan pengguna bertransaksi saat berbelanja di Singapura.(*)

INFO BISNIS - Hampir dua dekade lalu, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipenuhi dengan tanaman mangrove. Namun seiring berjalannya waktu, Muaragembong mengalami abrasi yang merusak ekosistem mangrove. Pohon mangrove yang seharusnya menjadi 'sabuk hijau' perlahan menghilang, kehilangan fungsinya sebagai penahan abrasi.

Kecamatan Muaragembong memiliki enam desa, dengan dua desa, yaitu Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti, mengalami abrasi parah. Endang, Bendahara Kelompok Tani Sumber Makmur, menjelaskan bahwa sejak 2005, lahan di kedua desa mulai tergerus abrasi dan mencapai puncaknya sekitar tahun 2010.

"Permukaan air laut mulai meninggi, green belt dari mangrove di pesisir berkurang sehingga air laut masuk karena tidak ada penahannya. Dulunya, lahan di desa adalah tambak produktif, bisa tanam udang, bandeng, dan lainnya. Sekarang terkena abrasi, permukaan air meninggi, pohon berkurang, menjadi seperti lautan kecil," ujar Endang pada Selasa, 23 Juli 2024.

Kerusakan ekosistem mangrove ini menimbulkan kekhawatiran di Kampung Solokan Kendal, Desa Pantai Bahagia, Muaragembong. "Datarannya sudah hampir tergerus abrasi. Ada sekitar 2500 hektar dari dua desa yang tergerus abrasi karena faktor iklim dan pengelolaan yang tidak maksimal," cerita Endang.

Pada tahun 2021-2023, masyarakat Kampung Solokan Kendal mendapat bantuan dari BRI lewat Program BRI Menanam - Grow & Green. BRI menyalurkan 10.000 bibit mangrove kepada Kelompok Tani Sumber Makmur yang beranggotakan 24 orang.

"Aktivitas sehari-hari kami adalah petani tambak. Sekarang tambak yang dikelola terancam abrasi karena gelombang pasang rob. BRI memberikan bantuan 10 ribu bibit mangrove untuk ditanam di pinggir tambak dan daerah pesisir, agar tambak kami aman. Mangrove yang ditanam menjadi green belt untuk mencegah abrasi," kata Endang.

Upaya Nyata BRI Lawan Perubahan Iklim

BRI berkontribusi melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu fokus untuk memulihkan ekosistem di wilayah Muaragembong. Melalui Program BRI Menanam - Grow & Green, bantuan bibit mangrove diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, menyerap polusi udara, dan menciptakan keanekaragaman hayati yang menjadi habitat hewan kecil di sekitar Muaragembong.

Endang menceritakan bahwa anggota kelompoknya melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pendataan kondisi perkembangan tanaman. Mereka juga mengukur potensi cadangan dan serapan karbon dari 2023-2026. "Kami mengukur ketinggian pohon, diameter batang untuk mangrove yang sudah ditanam, termasuk penyulaman jika ada yang mati. Semua itu kami laporkan ke BRI setiap empat bulan sekali," kata Endang.

Rata-rata angka kehidupan bibit mangrove dari BRI yang berhasil tumbuh mencapai sekitar 85-90 persen, dengan beberapa bibit gagal hidup karena faktor cuaca dan hama ulat. "Ada juga faktor rob karena batang belum besar, sehingga akarnya belum kuat, kena ombak dan bisa cepat lepas," tambahnya.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, mengatakan bahwa BRI terus mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi serta mengembalikan habitat hutan mangrove di Tanah Air. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen BRI untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada tahun 2060.

"Kami berharap kegiatan penanaman mangrove yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan kehidupan masyarakat. Proses pelestarian tidak dilakukan hanya sebatas awal fase penanaman, tetapi juga dilanjutkan dengan perawatan demi hasil yang maksimal. Kami menitipkan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya," ujar Catur.

Selain penyaluran bibit mangrove, BRI juga melakukan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang melalui program BRI Menanam Grow & Green. Sejak tahun 2023, program ini telah berhasil menanam 42.800 bibit pohon dan 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa pulau Indonesia, dengan potensi menyerap karbon sebesar 9.653,51 Ton CO2e per tahun.(*)

INFO BISNIS - Hampir dua dekade lalu, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipenuhi dengan tanaman mangrove. Namun seiring berjalannya waktu, Muaragembong mengalami abrasi yang merusak ekosistem mangrove. Pohon mangrove yang seharusnya menjadi 'sabuk hijau' perlahan menghilang, kehilangan fungsinya sebagai penahan abrasi.

Kecamatan Muaragembong memiliki enam desa, dengan dua desa, yaitu Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti, mengalami abrasi parah. Endang, Bendahara Kelompok Tani Sumber Makmur, menjelaskan bahwa sejak 2005, lahan di kedua desa mulai tergerus abrasi dan mencapai puncaknya sekitar tahun 2010.

"Permukaan air laut mulai meninggi, green belt dari mangrove di pesisir berkurang sehingga air laut masuk karena tidak ada penahannya. Dulunya, lahan di desa adalah tambak produktif, bisa tanam udang, bandeng, dan lainnya. Sekarang terkena abrasi, permukaan air meninggi, pohon berkurang, menjadi seperti lautan kecil," ujar Endang pada Selasa, 23 Juli 2024.

Kerusakan ekosistem mangrove ini menimbulkan kekhawatiran di Kampung Solokan Kendal, Desa Pantai Bahagia, Muaragembong. "Datarannya sudah hampir tergerus abrasi. Ada sekitar 2500 hektar dari dua desa yang tergerus abrasi karena faktor iklim dan pengelolaan yang tidak maksimal," cerita Endang.

Pada tahun 2021-2023, masyarakat Kampung Solokan Kendal mendapat bantuan dari BRI lewat Program BRI Menanam - Grow & Green. BRI menyalurkan 10.000 bibit mangrove kepada Kelompok Tani Sumber Makmur yang beranggotakan 24 orang.

"Aktivitas sehari-hari kami adalah petani tambak. Sekarang tambak yang dikelola terancam abrasi karena gelombang pasang rob. BRI memberikan bantuan 10 ribu bibit mangrove untuk ditanam di pinggir tambak dan daerah pesisir, agar tambak kami aman. Mangrove yang ditanam menjadi green belt untuk mencegah abrasi," kata Endang.

Upaya Nyata BRI Lawan Perubahan Iklim

BRI berkontribusi melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu fokus untuk memulihkan ekosistem di wilayah Muaragembong. Melalui Program BRI Menanam - Grow & Green, bantuan bibit mangrove diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, menyerap polusi udara, dan menciptakan keanekaragaman hayati yang menjadi habitat hewan kecil di sekitar Muaragembong.

Endang menceritakan bahwa anggota kelompoknya melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pendataan kondisi perkembangan tanaman. Mereka juga mengukur potensi cadangan dan serapan karbon dari 2023-2026. "Kami mengukur ketinggian pohon, diameter batang untuk mangrove yang sudah ditanam, termasuk penyulaman jika ada yang mati. Semua itu kami laporkan ke BRI setiap empat bulan sekali," kata Endang.

Rata-rata angka kehidupan bibit mangrove dari BRI yang berhasil tumbuh mencapai sekitar 85-90 persen, dengan beberapa bibit gagal hidup karena faktor cuaca dan hama ulat. "Ada juga faktor rob karena batang belum besar, sehingga akarnya belum kuat, kena ombak dan bisa cepat lepas," tambahnya.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, mengatakan bahwa BRI terus mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi serta mengembalikan habitat hutan mangrove di Tanah Air. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen BRI untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada tahun 2060.

"Kami berharap kegiatan penanaman mangrove yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan kehidupan masyarakat. Proses pelestarian tidak dilakukan hanya sebatas awal fase penanaman, tetapi juga dilanjutkan dengan perawatan demi hasil yang maksimal. Kami menitipkan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya," ujar Catur.

Selain penyaluran bibit mangrove, BRI juga melakukan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang melalui program BRI Menanam Grow & Green. Sejak tahun 2023, program ini telah berhasil menanam 42.800 bibit pohon dan 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa pulau Indonesia, dengan potensi menyerap karbon sebesar 9.653,51 Ton CO2e per tahun.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Apple telah keluar dari lima besar vendor ponsel pintar di Cina untuk pertama kalinya sejak kenaikannya yang cepat di pasar. Menurut firma riset pasar Canalys, sebagaimana dikutip Gizmochina, 28 Juli 2024, pengiriman iPhone di Cina turun 6,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua tahun 2024.

Analis mengaitkan penurunan ini dengan kebangkitan merek domestik. Didorong oleh komponen canggih yang diproduksi secara lokal, perusahaan Tiongkok seperti Huawei, Vivo, Oppo, Honor, dan Xiaomi telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Huawei, khususnya, telah membuat comeback yang kuat di pasar kelas atas, menantang status premium Apple.

Pasar ponsel pintar Cina secara keseluruhan tumbuh sebesar 10 persen tahun-ke-tahun, dengan lebih dari 70 juta unit dikirimkan pada Q2. Vivo memimpin pasar dengan pangsa 19 persen (13,1 juta unit dikirimkan), diikuti oleh Oppo, Honor, dan Huawei, masing-masing mengirimkan sekitar 10 juta unit. Xiaomi, yang sebelumnya sedang berjuang, mengalami peningkatan 17 persen dari tahun ke tahun, kembali masuk dalam lima besar dengan 10 juta unit yang dikirimkan.

Pangsa pasar vendor ponsel di Cina kuartal 2 2022 hingga kuartal 2 2024. (Canalys)

Sebaliknya, pengiriman Apple turun menjadi 9,7 juta unit, sehingga pangsa pasarnya berkurang sebesar 14 persen. Meskipun menawarkan diskon hingga 23 persen, perusahaan tersebut berjuang untuk mempertahankan posisinya. Pemain domestik diuntungkan oleh rantai pasokan lokal dan loyalitas merek yang kuat di antara konsumen Tiongkok.

Menanggapi penurunan ini, Chief Operating Officer Apple Jeff Williams baru-baru ini mengunjungi Cina untuk bertemu dengan para pejabat dan menegaskan kembali komitmen perusahaan terhadap pasar.

Analis Lucas Zhong dari Canalys menyarankan bahwa Apple perlu melokalkan platform "Apple Intelligence" untuk Cina dalam tahun depan untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang. Jajaran iPhone 16 yang akan datang juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan permintaan dan memperbaiki posisi pasar Apple.

Namun, persaingannya ketat. Merek domestik menawarkan fitur-fitur menarik dengan harga yang kompetitif, dan masih harus dilihat apakah Apple dapat beradaptasi dan merebut kembali dominasinya sebelumnya di Cina.