TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjamin banjir tidak akan terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP ibu kota baru. Termasuk, ketika upacara HUT Kemerdekaan RI diselenggarakan pada 17 Agustus mendatang.

"Di awal sudah menetapkan lokasinya itu (KIPP), yang memang bebas banjir seratusan tahun," kata Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Kendati begitu, ia berujar, Kementerian PUPR mewaspadai potensi banjir yang bisa ditimbulkan akibat cuaca. Apalagi, akhir-akhir ini hujan sering mengguyur kawasan IKN.

Ihwal antisipasi, Imam berujar, Kementerian PUPR sudah membangun embung ataupun kolam retensi. "Itu tempat-tempat parkir air," ujarnya. Antisipasi lainnya dilakukan melalui sistem drainase.

Ihwal banjir yang pernah terjadi, menurut Imam, itu berada di luar KIPP, yakni di Wilayah Perencanaan (WP) 2. Lokasinya di daerah Sepaku, Penajam Paser Utara. "Itu memang ada (banjir) dan proses penanggulangan banjir sedang berlangsung," kata dia.

Masalah cuaca menjadi sorotan karena hujan mengguyur IKN di tengah persiapan pemerintah menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Bahkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakuinya sebagai kendala. Ia menyampaikan ini ketika ditanya mengenai progres pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B yang bau dikerjakan. Targetnya, tol itu bisa fungsional Agustus mendatang.

"Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” kata Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Basuki juga menyebut bahwa dia mendapat laporan, pada Selasa malam IKN macet total gara-gara hujan. Padahal pemerintah sengaja mengatur supaya batching plant atau fasilits produksi beton, beroperasi pada malam hari.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi kembali bertemu jalan rusak di Lampung. Dalam perjalanannya dari Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar menuju Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis, 11 Juli 2024, kendaraan Presiden sempat berhenti.

Presiden Jokowi yang duduk semobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian turun dan mengecek langsung jalan rusak yang dilewatinya.

Presiden Jokowi tampak memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan menyampaikan sejumlah arahan. Menteri Basuki pun tampak mencatat arahan-arahan Presiden Jokowi melalui sebuah notes.

Ditemui oleh awak media usai meninjau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Jokowi menjelaskan peristiwa di Jalan Raya Palas Sukaraja itu.

“Oh ngecek jalan tadi. Jalannya kan tadi lubang-lubang, banyak yang rusak sehingga saya tadi langsung perintah ke Pak Menteri PU,” ujar Jokowi, yang kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya menuju SMA Kebangsaan. Presiden meninjau fasilitas pendidikan dan meresmikan Gedung Jokowi Learning Center (JLC) SMA Kebangsaan, demikian dikutip dari laman resmi Presiden RI.

Bukan kali ini saja Jokowi berurusan dengan jalan rusak di Lampung. Pada tahun lalu, ia sengaja datang ke Lampung setelah viral video di TikTok yang diunggah netizen Bima Yudho Saputro. Warga Lampung yang tinggal di Australia ini, merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di akun media sosial TikTok miliknya @awbimaxreborn.

Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai persoalan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan.

Kritik Bima ini sempat membuat dirinya dilaporkan ke polisi dengan dugaan penyebaran berita bohong. Sejumlah pihak pun membela Bima. Sehingga belakangan, polisi menghentikan kasus Bima ini.

Jokowi datang ke Lampung pada 5 Mei 2023 mengecek langsung jalanan yang rusak di provinsi itu. Jokowi pun secara terbuka menyatakan pemerintah pusat bisa menangani langsung perbaikan jalan rusak bila daerah tidak bisa melakukannya.

"Saya ingin pastikan, besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar, atau enggak benar," kata Jokowi dalam keterangan pers di Mal Sarinah, Jakarta, Kamis kemarin, 4 Mei 2023.

Jalan itu kemudian diperbaiki Kementerian PUPR. Presiden lalumeninjau rekonstruksi jalan di Rumbia, Lampung Tengah itu, pada Jumat, 27 Oktober 2023. Ia mengharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan soal jalan rusak.

“Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus bener kalau sekarang ini,” kata Jokowi di Rumbia pada Jumat, dikutip dari keterangan video Biro Pers Istana.

Tiga Jenis Jalan sesuai Lokasi dan Penanggung Jawabnya

Status jalan dibagi ke dalam tiga jenis utama. Yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota.

1. Jalan Nasional

Jalan nasional ditandai dengan kode K1 dan memiliki marka membujur berwarna putih dan kuning secara bersamaan. Marka jalan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan.

Jalan nasional dikelola Kementerian PUPR lewat Ditjen Bina Marga dan memiliki empat kelompok bagian. Yaitu jalan arteri primer, jalan kolektor primer (penghubung antar-ibu kota provinsi), jalan tol (bebas hambatan), dan jalan strategis nasional.

2. Jalan Provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota. Mereka ditandai dengan kode K3, papan penunjuk jalan, dan marka jalan berwarna putih.

Merujuk pada PP Nomor 34 Tahun 2006, pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

3. Jalan Kabupaten atau Kota

Jalan kabupaten atau kota ditandai dengan K4 dan hanya memiliki marka membujur berwarna putih. Biasanya jalan kabupaten atau kota lebih kecil dibandingkan jalan provinsi.

Menurut PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan kabupaten menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa. Pengelola dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk.

TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR semalam dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Ada sejumlah alasan Komisi VI menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara profuktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

Kepada Erick Thohir, Sarmuji meminta agar dia memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap Poksi Komisi VI DPR tentang usulan PMN itu.

Dalam draf kesimpulan yang dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang akan mendapatkan suntikan PMN.

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR semalam dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Ada sejumlah alasan Komisi VI menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan setoran dividen yang disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara profuktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

Kepada Erick Thohir, Sarmuji meminta agar dia memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap Poksi Komisi VI DPR tentang usulan PMN itu.

Dalam draf kesimpulan yang dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang akan mendapatkan suntikan PMN.

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, penghiliran atau hilirisasi di Indonesia belum 100 persen dilakukan secara berkeadilan. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil, dikutip dari siaran langsung YouTube Kementerian Investasi.

Bahlil menyampaikan hal tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu peserta kuliah umum perihal penghiliran yang selain berdampak positif, juga pasti berimbas negatif.

Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan. Investasi bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial.

Lebih jauh, Bahlil menuturkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Balil, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Untuk itu, kata dia pemerintah harus membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan. Bahlil menyebut, formulasi itu tengah disusun.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu."

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. Di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta," tutur Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, penghiliran atau hilirisasi di Indonesia belum 100 persen dilakukan secara berkeadilan. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil, dikutip dari siaran langsung YouTube Kementerian Investasi.

Bahlil menyampaikan hal tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu peserta kuliah umum perihal penghiliran yang selain berdampak positif, juga pasti berimbas negatif.

Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan. Investasi bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial.

Lebih jauh, Bahlil menuturkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Balil, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Untuk itu, kata dia pemerintah harus membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan. Bahlil menyebut, formulasi itu tengah disusun.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu."

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. Di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta," tutur Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, dikenakan (bea masuk) Rp60.000, jadi kalau ada kaos impor harganya Rp50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 8 JUli 2024.

Oleh karena itu, Kemendag bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas guna mengatasi barang impor ilegal.

Dia mengatakan bahwa pembentukan satgas sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

"Oleh karena itu, tadi kesimpulan kita sementara, nanti akan dimatangkan lagi, kita akan bikin satgas bersama asosiasi, sama lembaga perlindungan konsumen, bersama Kemendag," tutur Zulifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran.

Ia menambahkan, barang tertentu harus memiliki SNI, seperti pakaian wanita dan pakaian anak-anak. Tanpa SNI, prosedur masuknya diduga ilegal.

Pekerjaan rumah lain bagi pemerintah adalah memerangi dumping barang-barang impor, terutama dari Cina. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sedang menyelidiki soal impor selama tiga tahun terakhir.

"Kita akan lihat apakah betul tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain itu gara-gara barang impor," katanya.

Dia menuturkan bahwa penyelidikan tersebut akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Mendag mengatakan bahwa bea masuk tidak hanya dari Cina seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara dengan persentase bea masuk bisa 10-200 persen.

"Kalau memang melonjak impornya produk-produk yang tujuh macam tadi itu, maka KPPI bisa kenakan tarif, bisa 10 persen, bisa 20 persen dan bisa 200 persen, bisa saja, terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan," kata Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan bahwa KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi.

"Mereka juga akan lihat data BPS, asosiasi dipanggil, dilihat, data impor bagaimana, masuknya, melonjak nggak, baru nanti mereka sidang ada putusannya. Dan ini bukan soal balas membalas, seluruh negara boleh begitu. Jadi, kalau Tiongkok (China) melakukan itu, Jepang melakukan itu, Amerika, itu memang boleh," kata Mendag.

Dari penyelidikan itu, KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menentukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Zulkifli menambahkan bahwa apa yang dihasilkan dari KPPI dan KADI nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

Dukungan Kementerian Perindustrian

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan Pertimbangan Teknis (Pertek) menjadi suatu hal yang penting untuk melindungi industri dalam negeri dari masifnya produk impor.

Pertek tersebut turut disuarakan oleh pelaku industri, mengingat kebijakan ini mengatur lalu lintas dan neraca impor yang disesuaikan dengan kemampuan industri domestik.

"Yang belum bisa diproduksi oleh dalam negeri maka itu yang kita atur boleh didatangkan impor. Itu Pertek, dan dunia industri membutuhkan itu," kata dia.

Mengingat pentingnya pengaturan impor bagi industri dalam negeri, dirinya dalam rapat terbatas terkait tekstil dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan usulan yakni aturan relaksasi impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024 yang melemahkan pertimbangan teknis tak perlu direvisi, melainkan menyusun regulasi baru yang khusus mengatur hal-hal berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan, serta harus padat karya.

"Jadi Permendag 8/2024 nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan, tetap hidup, tetap aktif," katanya.

Agus Gumiwang mengusulkan untuk menggunakan instrumen trade remedies berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta usulan lain yang diberikan yakni dengan menerapkan kembali Permendag 36/2023 yang mengatur tentang larangan dan pembatasan impor dengan menggunakan instrumen Pertek.

"Kami juga mengusulkan untuk kembali ke Permendag 36/2023, dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh Presiden green light karena apa? Karena menurut pandangan kami Permendag 36 paling ideal, tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi Permendag 36 ideal karena di dalamnya ada Pertek yang mengatur lalu lintas impor," ujarnya.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk kali pertama pada 17 Agustus mendatang. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

"Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

Artinya, Achmad berujar, keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa mendongkrak daya tarik IKN. Ada harapan seretnya investasi yang masuk ke proyek itu bisa diatasi karena dunia bisnis bakal tertarik untuk merealisasikan. Begitu pun sebaliknya, jika gagal, konsekuensi negatif yang bakal diterima.

"Dari perspektif investor, kegagalan peryaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa menjadi tanda peringatan bahwa ada masalah mendasar yang belum terselesaikan, sehingga mereka mungkin lebih ragu untuk menanamkan modal di IKN," ujar Achmad.

Walhasil, secara internasional, kegagalan ini bisa dilihat sebagai ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi proyek besar. Karena itu, Achmad mengatakan, pemerintah harus betul-betul menyiapkan dengan baik jika ingin membuktikan IKN sebagai proyek yang dapat direalisasikan. "Karena dari sini, reputasi negara dipertaruhkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi mengatakan pembangunan IKN tidak hanya untuk pelaksanan upacara 17 Agustus.

"Apa yang kami lakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone saja," kata Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia juga mengatakan, membangun ibu kota baru membutuhkan waktu dan proses bertahap. Karena itu, Imam berharap masyarakat dan dunia usaha bisa memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah dari nol untuk membangun IKN.

Sebagai informasi, upacara 17 Agustus nanti tidak dilaksanakan sepenuhnya di IKN, tetapi juga di Jakarta. Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Jakarta dimpimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ihwal pelaksanaan upacara secara hybrid, Presiden Jokowi berujar, saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara. Kepala Negara ingin perjalanan menuju pindahnya ibu kota negara itu terlihat.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara.

INFO OTOMOTIF - Kehadiran Mazda CX-30 di Tanah Air dipastikan menjadi bintang di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, 18-28 Juli. Dikemas sebagai Medium SUV, CX-30 ini miliki desain Kodo khas Mazda yang berbeda dari mobil lain di kelasnya.

Hadir untuk mengisi Gap di antara Mazda CX-3 dan CX-5, mobil ini diklaim sebagai mobil dengan performa tinggi yang menawarkan kenyamanan saat digunakan di jalanan. Mazda pun memiliki cerita tersendiri. Sebelum resmi bernama Mazda CX-30, awalnya mobil ini akan diberi nama sebagai Mazda CX-4. Namun karena nama tersebut sudah digunakan oleh model khusus yang hanya dijual di Cina, Mazda pun untuk akhirnya menggunakan nama Mazda CX-30 untuk menghindari kesamaan.

Menjelaskan perihal desain Kodo khas Mazda yang diusung CX-30 memiliki gaya sporty berkat tarikan garis yang tajam dengan lekukan di samping. Terlihat lebih tangguh dengan penggunaan grille besar diberi hiasan chrome dengan warna dasar hitam.

Dari sisi dimensi dan design, Mazda CX-30 sudah mengusung design 7G (7th Generation) yang sudah mengedepankan design penuh filosofi, ditambah dengan lekukan khas KODO Design menciptakan bentuk mobil yang dinamis.

Mazda CX-30 punya beragam fitur yang disajikan kepada pemiliknya, bahkan memperhitungkan kualitas material premium pilihan. Meskipun begitu tetap mengusung sebagai SUV berjiwa muda.

Berkendara malam, lebih aman berkat penerangan lebih maksimal dengan mengambil basis dari Mazda CX-3 karena memakai LED Projector. Meskipun terang, pengendara dari depan tidak terganggu pendaran cahayanya. Karena Mazda CX-30 sudah memakai Adaptive Front Lighting System.

MAZDA CX-30

Paling unik adalah di bagian lampu sein, ketika mengaktifkan tanda berbelok ini, penampakan seperti heart beat flash. Bergerak seperti denyutan nadi sehingga memberikan kesan emosional bagi yang melihatnya.

Sebagai mobil Jepang yang mengedepankan interior kemewahan layaknya mobil Eropa, Mazda CX-30 ini memakai material pilihan untuk memberikan kesan soft touch. Penataan dasbor menyeluruh dibuat lebih elegan sehingga memberikan daya tarik dan meminimalisir kelelahan mata saat berada di dalam kabin.

Berada di balik kemudi akan dimudahkan mendapatkan posisi berkendara lebih nyaman dan tak melelahkan, karena ada Tilt & Telescopic steering. Berada di kemacetan, pengendara bisa mengaktifkan fitur Cruising & Traffic Support (CTS), memungkinkan Mazda CX-30 lebih aman berada di kepadatan lalu lintas.

Penumpang juga lebih dimanjakan dengan tatanan audio dari Bose sebanyak 12 speaker. Mengaktifkan audio bisa melalui layar sentuh infotainment berukuran 10,25 inci efitur Mazda Connect. Wireless charger makin mempermudah pemilik mobil tanpa perlu mencari kabel untuk melakukan pengisian baterai smartphone. Terdapat pula USB Type-C connectivity.

Mengakses bagasi belakang sudah ada power back door menjadikan bukaan pintu otomatis tak merepotkan.

Perihal mesinnya, teknologi SKYACTIV-G 2.0 menawarkan performa responsif namun tetap efisien dalam penggunaan bahan bakar. Instalasi empat silinder, 2.000 cc, DOHC, 16 katup, menjanjikan tenaga hingga 155 hp dan torsi 200 Nm.

Fun to drive tetap menjadi karakter di jajaran mobil Mazda, hal ini juga ditemukan di Mazda CX-30 berkat tatanan suspensi terbaik menjadikan pengendaraan dan pengendalian SUV ini terbaik di kelasnya.

Bagi yang penasaran dengan Mazda CX-30, selama sebelas hari di GIIAS 2014, bisa ditemui di Hall 7, ICE BSD, Tangerang Selatan. Konsumen yang melakukan transaksi di booth Mazda akan diberikan penawaran berupa penawaran eksklusif hingga Paint Protection Film untuk melindungi kendaraan dari gesekan benda tajam.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Terkini di Ekonomi dan Bisnis hingga Kamis siang, 11 Juli 2024 dimulai dari pembobolan rekening di Bank Jago karena ada penyalahgunaan hak akses pada sistem. Berikutnya,Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Seiring itu, Kemenperin mendukung rencanaKemendagmembentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantasimpor ilegal.

Selanjutnya, Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Ini dilakukan agar kawasan yang digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bersih dari debu dan kotoran. Berikut ringkasannya:

1. Kronologi Pembobolan di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?

Sebanyak 112 rekening nasabahBank Jagodibobol karyawan bank digital tersebut. Pelakupembobolan rekeningsudah diringkus polisi dan pihak bank menjamin dana dan data pelanggan tersebut aman.

“Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana,” kata Corporate Communication Bank Jago Marchelo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Kasus ini terungkap berawal dari laporan Rio Franstedi pada 31 Oktober 2023 terkait dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago.

"Bahwa pelapor Rio Franstedi selaku kuasa korban menerangkan bahwa sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Baca di sini.

2. Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dia nilai menyebabkan ambruknyaindustri tekstil.

“Mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali ke pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dengan pengendalian impor dengan pemberian kuota,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Selanjutnya baca di sini.

<!--more-->

3. Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantasimpor ilegal. Satgas itu dibentuk atas pelaku usaha tentangindustri tekstilyang terpuruk.

“Kalau kami sih mendukung, setuju banget,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni berharap, satgas pemberantasan impor ilegal akan bekerja secara efektif. “Harusnya sih jadi sungguh-sungguh, terus tiap minggu ada laporan,” kata Reni. Meski begitu, dia mengaku belum ada pembicaraan dengan Kemendag ihwal rencana pembentukan satgas ini.

Kepada Kemendag, Reni mengingatkan agar rencana itu segera diimplementasikan. Dia mengungkit, dulu pemerintah pernah membentuk satgasthriftingyang juga melibatkan Kemenperin. Tapi, kata dia, kerja satgas itu menguap di tengah jalan. “Enggak tahu itu di mana,” kata dia.

Reni bercerita, pemerintah dulu sempat membentuk satgasthriftingatas tuntutan para pedagang tekstil di Pasar Senen. Pemerintah kemudian menginisiasi satgas sebagaipilot projectuntuk mencegah masuknya pakaian-pakaian bekas itu. Sebab, kata dia,thriftingmemang dilarang oleh aturan. Baca di sini.

4. Defisit APBN Meleset dari Target, Drajad Wibowo: Efek Akhir Masa Jabatan

Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN meleset dari target. Sampai akhir 2024, defisit diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB atau melebar dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Bendahara Negara itu mencatat pada paruh awal 2024, pendapatan negara terkontraksi 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atauyear on year(yoy). Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen yoy.

Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Di sisi belanja negara terjadi pembengkakan. “Ada efek akhir masa jabatan, di mana belanja membengkak karena pemerintah mengejar target capaian pembangunan sepertiIKN,” kata dia kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024. Lengkapnya baca di sini.

5. Pembangunan Dihentikan 10 Agustus, Bagaimana Nasib IKN Selanjutnya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Ini dilakukan agar kawasan yang digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bersih dari debu dan kotoran.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luarpatching plansegera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024 dilansir dari Antara.

Meskipun pembangunan di kawasan IKN akan dihentikan sementara, para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas alternatif, seperti pelatihan sertifikasi. Baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Terkini di Ekonomi dan Bisnis hingga Kamis siang, 11 Juli 2024 dimulai dari pembobolan rekening di Bank Jago karena ada penyalahgunaan hak akses pada sistem. Berikutnya,Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Seiring itu, Kemenperin mendukung rencanaKemendagmembentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantasimpor ilegal.

Selanjutnya, Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Ini dilakukan agar kawasan yang digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bersih dari debu dan kotoran. Berikut ringkasannya:

1. Kronologi Pembobolan di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?

Sebanyak 112 rekening nasabahBank Jagodibobol karyawan bank digital tersebut. Pelakupembobolan rekeningsudah diringkus polisi dan pihak bank menjamin dana dan data pelanggan tersebut aman.

“Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana,” kata Corporate Communication Bank Jago Marchelo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Kasus ini terungkap berawal dari laporan Rio Franstedi pada 31 Oktober 2023 terkait dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago.

"Bahwa pelapor Rio Franstedi selaku kuasa korban menerangkan bahwa sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Baca di sini.

2. Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dia nilai menyebabkan ambruknyaindustri tekstil.

“Mengembalikan pengaturan dan pengendalian impor kembali ke pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dengan pengendalian impor dengan pemberian kuota,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Selanjutnya baca di sini.

<!--more-->

3. Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantasimpor ilegal. Satgas itu dibentuk atas pelaku usaha tentangindustri tekstilyang terpuruk.

“Kalau kami sih mendukung, setuju banget,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni berharap, satgas pemberantasan impor ilegal akan bekerja secara efektif. “Harusnya sih jadi sungguh-sungguh, terus tiap minggu ada laporan,” kata Reni. Meski begitu, dia mengaku belum ada pembicaraan dengan Kemendag ihwal rencana pembentukan satgas ini.

Kepada Kemendag, Reni mengingatkan agar rencana itu segera diimplementasikan. Dia mengungkit, dulu pemerintah pernah membentuk satgasthriftingyang juga melibatkan Kemenperin. Tapi, kata dia, kerja satgas itu menguap di tengah jalan. “Enggak tahu itu di mana,” kata dia.

Reni bercerita, pemerintah dulu sempat membentuk satgasthriftingatas tuntutan para pedagang tekstil di Pasar Senen. Pemerintah kemudian menginisiasi satgas sebagaipilot projectuntuk mencegah masuknya pakaian-pakaian bekas itu. Sebab, kata dia,thriftingmemang dilarang oleh aturan. Baca di sini.

4. Defisit APBN Meleset dari Target, Drajad Wibowo: Efek Akhir Masa Jabatan

Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN meleset dari target. Sampai akhir 2024, defisit diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB atau melebar dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Bendahara Negara itu mencatat pada paruh awal 2024, pendapatan negara terkontraksi 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atauyear on year(yoy). Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen yoy.

Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Di sisi belanja negara terjadi pembengkakan. “Ada efek akhir masa jabatan, di mana belanja membengkak karena pemerintah mengejar target capaian pembangunan sepertiIKN,” kata dia kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024. Lengkapnya baca di sini.

5. Pembangunan Dihentikan 10 Agustus, Bagaimana Nasib IKN Selanjutnya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Ini dilakukan agar kawasan yang digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bersih dari debu dan kotoran.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luarpatching plansegera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024 dilansir dari Antara.

Meskipun pembangunan di kawasan IKN akan dihentikan sementara, para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas alternatif, seperti pelatihan sertifikasi. Baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN meleset dari target. Sampai akhir 2024, defisit diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB atau melebar dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Bendahara Negara itu mencatat pada paruh awal 2024, pendapatan negara terkontraksi 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen yoy.

Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Di sisi belanja negara terjadi pembengkakan. “Ada efek akhir masa jabatan, di mana belanja membengkak karena pemerintah mengejar target capaian pembangunan seperti IKN,” kata dia kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Penerimaan juga merosot, menurut dia, disebabkan kondisi makro Indonesia terlalu mudah terganggu oleh apa yang diputuskan bank sentral Amerika atau The Fed. Terganggunya pun dalam skala yang tidak bisa diabaikan, yang ujungnya menurunkan kinerja perolehan negara dari perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Sekaligus menaikkan cost of money pembiayaan APBN,” ujarnya.

Drajad berujar kinerja APBN 2024 ini menjadi peringatan dini bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Tekanan fiskal pada akhir tahun ini dan 2025 atau di masa transisi pemerintahan diyakini akan lebih berat.

Selanjutnya: Untuk menjaga defisit bukan hanya pada posisi 3 persen tapi stabil....

<!--more-->

Untuk menjaga defisit bukan hanya pada posisi 3 persen tapi stabil dan lebih rendah, tekanan tersebut perlu diatasi dengan beberapa pendekatan. Belanja negara, menurut dia, harus dibuat rasional dan bijak. Program presiden dan wakil terpilih bersifat ekspansionari atau luas dan menyasar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan stimulus-stimulus. “Ini harus dibuat bertahap sesuai ruang fiskal yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, ruang fiskal, Drajad mengatakan, harus selalu diperbesar dengan melakukan terobosan penerimaan negara pada dua sumber penerimaan secara sistemik dan ad hoc. "Ini berlaku pada PPN, PPh, PNBP, bea dan cukai," katanya.

Ia menyarankan sebaiknya jangan mengandalkan pembiayaan utang karena biaya dana yang akan dikeluarkan cenderung meningkat. Selain itu, beban pembayaran pokok dan bunga utang tahun 2025 dan selanjutnya sangat besar. Untuk tahun depan, pemerintah menanggung beban utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Adapun program makan bergizi gratis dan pembangunan ibu kota baru atau IKN diyakini akan tetap berjalan beriringan. “Tapi tahapannya disesuaikan dengan ruang fiskal,” ujar Drajad.