TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal. Rencana pembentukan Satgas itu muncul usai dia menerima kedatangan sejumlah asosiasi di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin, 8 Juli 2024.

Adapun asosiasi yang menemui Zulhas adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.

“Nanti mungkin kita akan bentuk Satgas bersama asosiasi, kita ajak teman-teman DPR sama lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan, impor ilegal yang dimaksud yaitu produk-produk yang tak memiliki dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI). Dia mencontohkan, ada kaos impor yang memiliki bea masuk Rp 50 ribu sampai dengan Rp 60 ribu. Namun, kaos itu dipasarkan di Indonesia dengan harga yang sama.

“Nanti kita lihat bareng-bareng sehingga bisa kita ketemu permasalahan yang sesungguhnya,” kata dia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan Satgas pengawasan barang ilegal itu akan diisi oleh unsur Kejaksaan, Polri, asosiasi, dan instansi pemerintah terkait. Namun, dia belum memastikan kapan Satgas itu akan terbentuk. “Baru tadi dibicarakan,” kata dia, ditemui pada kesempatan yang sama.

Budi mengatakan, pembentukan Satgas itu tak akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebab, kata dia, beleid yang mengatur hal itu sudah ada. Kini, pemerintah tinggal memperkuat penindakan di lapangan.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengatakan organisasinya yang meminta bertemu dengan Zulhas. Dalam pertemuan itu, Hippindo akan memberikan masukan tentang Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Haryanto mengatakan, Hippindo akan mengingatkan Zulhas jangan sampai rencana revisi aturan impor ini salah sasaran sehingga harus direvisi lagi pada kemudian hari. Dia mengatakan tak ingin aturan itu justru malah menperkeruh situasi ekonomi dalam negeri. "Kami berharap peraturan yang akan dikeluarkan nanti lebih tepat sasaran,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal. Rencana pembentukan Satgas itu muncul usai dia menerima kedatangan sejumlah asosiasi di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin, 8 Juli 2024.

Adapun asosiasi yang menemui Zulhas adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.

“Nanti mungkin kita akan bentuk Satgas bersama asosiasi, kita ajak teman-teman DPR sama lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan, impor ilegal yang dimaksud yaitu produk-produk yang tak memiliki dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI). Dia mencontohkan, ada kaos impor yang memiliki bea masuk Rp 50 ribu sampai dengan Rp 60 ribu. Namun, kaos itu dipasarkan di Indonesia dengan harga yang sama.

“Nanti kita lihat bareng-bareng sehingga bisa kita ketemu permasalahan yang sesungguhnya,” kata dia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan Satgas pengawasan barang ilegal itu akan diisi oleh unsur Kejaksaan, Polri, asosiasi, dan instansi pemerintah terkait. Namun, dia belum memastikan kapan Satgas itu akan terbentuk. “Baru tadi dibicarakan,” kata dia, ditemui pada kesempatan yang sama.

Budi mengatakan, pembentukan Satgas itu tak akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebab, kata dia, beleid yang mengatur hal itu sudah ada. Kini, pemerintah tinggal memperkuat penindakan di lapangan.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengatakan organisasinya yang meminta bertemu dengan Zulhas. Dalam pertemuan itu, Hippindo akan memberikan masukan tentang Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Haryanto mengatakan, Hippindo akan mengingatkan Zulhas jangan sampai rencana revisi aturan impor ini salah sasaran sehingga harus direvisi lagi pada kemudian hari. Dia mengatakan tak ingin aturan itu justru malah menperkeruh situasi ekonomi dalam negeri. "Kami berharap peraturan yang akan dikeluarkan nanti lebih tepat sasaran,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mempertimbangkan menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia siap digelar di sana pada 17 Agustus 2024.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana yang semula akan dilakukan Juli 2024.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik,” kata Raja dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Menurut dia, Presiden melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah memeriksanya.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan jumlah peserta Upacara HUT Ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, dibatasi hanya bagi tamu undangan.

"Jadi, ini kan daya tampungnya masih diperhitungkan kembali. Kami berharap tentu semua, tapi terserah undangan dari pihak Istana," kata Yudian Wahyudi usai menghadiri rapat terbatas persiapan Upacara HUT Ke-79 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 10 Juni 2024.

Ia mengatakan pembatasan jumlah peserta upacara HUT Ke-79 di IKN juga berlaku bagi lembaganya, termasuk para pejabat di internal BPIP karena keterbatasan kapasitas tampung.

"Direncanakan semua datang, tapi dalam arti terbatas. Hanya yang mendapat undangan, karena mengingat daya tampung," kata Yudian.

Sementara itu, petugas upacara HUT RI akan menginap di Kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Basuki menuturkan progres pembangunan Kantor Kemenko 1 di ibu kota baru sudah mencapai 78,9 persen. "Ini akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN," ujar Basuki.

Nantinya, tower yang akan digunakan sebagai tempat penginapan petugas upacara 17 Agustus adalah Tower 1 lantai 1 sampai 3. Menurut Basuki, tower tersebut rampung pada 7 Juli 2024. Untuk menambah kenyamanan petugas upacara, kementeriannya akan menambah 10 kamar mandi portable di setiap kamar. Sebab, gedung ini hanya memiliki enam kamar mandi permanen di setiap lantai.

"Walaupun hanya menginap di sini satu-dua hari, orang kan butuh mandi," kata pria yang menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu. "Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tanki lagi."

Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan InfrastrukturIKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Upacara HUT RI Digelar secara Hibrid

Upacara 17 Agustus 2024 akan digelar secara hibrid di IKN dan Istana Kepresidenan di Jakarta. "Iya, sebagian di IKN, sebagian di sini (Jakarta)," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendydi seusai menghadiri rapat terbatas terkait Upacara HUT Ke-79 RI di Jakarta, 10 Juni 2024.

Muhadjir mengatakan pelaksanaan upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan Upacara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah tamu negara akan diundang ke IKN, di antaranya sejumlah duta besar negara sahabat.
"Duta besar juga nanti di IKN dan tidak menginap, jadi langsung upacara terus balik," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mempertimbangkan menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia siap digelar di sana pada 17 Agustus 2024.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana yang semula akan dilakukan Juli 2024.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik,” kata Raja dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Menurut dia, Presiden melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah memeriksanya.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan jumlah peserta Upacara HUT Ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, dibatasi hanya bagi tamu undangan.

"Jadi, ini kan daya tampungnya masih diperhitungkan kembali. Kami berharap tentu semua, tapi terserah undangan dari pihak Istana," kata Yudian Wahyudi usai menghadiri rapat terbatas persiapan Upacara HUT Ke-79 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 10 Juni 2024.

Ia mengatakan pembatasan jumlah peserta upacara HUT Ke-79 di IKN juga berlaku bagi lembaganya, termasuk para pejabat di internal BPIP karena keterbatasan kapasitas tampung.

"Direncanakan semua datang, tapi dalam arti terbatas. Hanya yang mendapat undangan, karena mengingat daya tampung," kata Yudian.

Sementara itu, petugas upacara HUT RI akan menginap di Kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Basuki menuturkan progres pembangunan Kantor Kemenko 1 di ibu kota baru sudah mencapai 78,9 persen. "Ini akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN," ujar Basuki.

Nantinya, tower yang akan digunakan sebagai tempat penginapan petugas upacara 17 Agustus adalah Tower 1 lantai 1 sampai 3. Menurut Basuki, tower tersebut rampung pada 7 Juli 2024. Untuk menambah kenyamanan petugas upacara, kementeriannya akan menambah 10 kamar mandi portable di setiap kamar. Sebab, gedung ini hanya memiliki enam kamar mandi permanen di setiap lantai.

"Walaupun hanya menginap di sini satu-dua hari, orang kan butuh mandi," kata pria yang menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu. "Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tanki lagi."

Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan InfrastrukturIKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Upacara HUT RI Digelar secara Hibrid

Upacara 17 Agustus 2024 akan digelar secara hibrid di IKN dan Istana Kepresidenan di Jakarta. "Iya, sebagian di IKN, sebagian di sini (Jakarta)," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendydi seusai menghadiri rapat terbatas terkait Upacara HUT Ke-79 RI di Jakarta, 10 Juni 2024.

Muhadjir mengatakan pelaksanaan upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan Upacara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah tamu negara akan diundang ke IKN, di antaranya sejumlah duta besar negara sahabat.
"Duta besar juga nanti di IKN dan tidak menginap, jadi langsung upacara terus balik," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut.

"Opini WTP BPK yang ada hari ini tidak dapat menjadi parameter kinerja pengelolaan keuangan negara. Maraknya jual beli Opini WTP oleh oknum auditor semakin menjustifikasi bahwa Opini WTP tidak memenuhi 4 kriteria di atas," kata Beni kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Di sisi lain, Beni mengatakan empat indikator yang dipakai BPK dalam penilaian opini WTP tidak relevan untuk kondisi saat ini. Sebab, kata dia, BPK tidak transparan soal pertimbangan mengapa sebuah kementerian atau lembaga dicap memenuhi kriteria opini WTP.

Padahal, kata Beni, dalam Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sudah mengatur metode pemeriksaan keuangan negara. Dalam kasus pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, Beni melihat BPK arogan dan tidak mengacu pada regulasi yang ada.

"Kearoganan itu dapat dilihat dari pemeriksaan Laporan Keuangan dengan metode sampel, sehingga tidak seluruh laporan keuangan kementerian atau lembaga yang menjadi objek," kata Beni.

Beni menambahkan, penilaian atas laporan keuangan oleh BPK juga terkesan sebagai ajang pencitraan di hadapan presiden. Pemberian opini WTP seakan-akan semua laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPK.

"BPK seringkali memeriksa hanya sebatas arus kas terhadap laporan keuangan secara administrasi saja, tanpa melihat output dan outcome terhadap laporan kinerja terhadap suatu kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujar Beni.

Padahal, ujar Beni, ada tiga jenis pemeriksaan lainnya untuk melihat bagaimana anggaran negara dikelola, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian, ujar Beni, BPK belum transparan memberikan pertimbangan dan alasan apa dasar sebuah kementerian atau lembaga dinyatakan memperoleh opini WTP. Belum lagi persoalan sumber daya auditor BPK yang tidak sama dalam menggunakan metode penghitungan dalam mengaudit sebuah laporan keuangan.

Sehingga, kata Beni, seringkali terdapat temuan-temuan yang berbeda antar auditor. "Hal ini mengakibatkan LHP BPK tidak memiliki kepastian hukum secara substansinya," kata Beni.

Sebelumnya Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma di Jakarta Convention Center, Senin, 8 Juli 2024.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut.

"Opini WTP BPK yang ada hari ini tidak dapat menjadi parameter kinerja pengelolaan keuangan negara. Maraknya jual beli Opini WTP oleh oknum auditor semakin menjustifikasi bahwa Opini WTP tidak memenuhi 4 kriteria di atas," kata Beni kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Di sisi lain, Beni mengatakan empat indikator yang dipakai BPK dalam penilaian opini WTP tidak relevan untuk kondisi saat ini. Sebab, kata dia, BPK tidak transparan soal pertimbangan mengapa sebuah kementerian atau lembaga dicap memenuhi kriteria opini WTP.

Padahal, kata Beni, dalam Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sudah mengatur metode pemeriksaan keuangan negara. Dalam kasus pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, Beni melihat BPK arogan dan tidak mengacu pada regulasi yang ada.

"Kearoganan itu dapat dilihat dari pemeriksaan Laporan Keuangan dengan metode sampel, sehingga tidak seluruh laporan keuangan kementerian atau lembaga yang menjadi objek," kata Beni.

Beni menambahkan, penilaian atas laporan keuangan oleh BPK juga terkesan sebagai ajang pencitraan di hadapan presiden. Pemberian opini WTP seakan-akan semua laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPK.

"BPK seringkali memeriksa hanya sebatas arus kas terhadap laporan keuangan secara administrasi saja, tanpa melihat output dan outcome terhadap laporan kinerja terhadap suatu kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujar Beni.

Padahal, ujar Beni, ada tiga jenis pemeriksaan lainnya untuk melihat bagaimana anggaran negara dikelola, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian, ujar Beni, BPK belum transparan memberikan pertimbangan dan alasan apa dasar sebuah kementerian atau lembaga dinyatakan memperoleh opini WTP. Belum lagi persoalan sumber daya auditor BPK yang tidak sama dalam menggunakan metode penghitungan dalam mengaudit sebuah laporan keuangan.

Sehingga, kata Beni, seringkali terdapat temuan-temuan yang berbeda antar auditor. "Hal ini mengakibatkan LHP BPK tidak memiliki kepastian hukum secara substansinya," kata Beni.

Sebelumnya Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma di Jakarta Convention Center, Senin, 8 Juli 2024.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah pada semester II 2024 berada pada rentang Rp 16.000 hingga Rp 16.200 per dolar Amerika Serikat (dolar AS). Untuk proyeksi 2024 secara keseluruhan, Sri Mulyani memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level Rp 15.900 hingga Rp 16.100.

"Nilai tukar rupiah semester II kami perkirakan bergerak di Rp 16.000 hingga Rp 16.200, sehingga keseluruhan tahun ada di Rp 15.900 hingga Rp16.100, di atas dari asumsi makro di APBN yang ada berada di Rp 15.000 per dolar AS," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Pada 21 Juni 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat berada pada level Rp 16.450. Sementara pPada akhir perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.257 per dolar AS.

Bendahara negara ini memprediksi nilai tukar rupiah masih akan tertekan, karena adanya sentimen eksternal. Namun, Sri Mulyani menilai dampaknya relatif lebih stabil. "Kami juga memperkirakan karena kondisi dari semester I seperti penurunan Fed Fund Rate yang tertahan, sudah dikalibrasi oleh market, maka dampaknya mungkin akan relatif lebih bisa distabilkan," katanya.

Selain itu, kata Sri Mulyani, juga ada harapan bahwa suku bunga The Fed akan diturunkan. "Dengan indikator terkini dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi di AS yang keduanya menunjukkan kecenderungan untuk memunculkan ruang bagi Fed Fund Rate untuk diturunkan," tuturnya.

Selain nilai tukar rupiah, Sri Mulyani juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semester II 2024 akan berada pada level 5 hingga 5,2 persen. Di dalam APBN 2024, target pertumbuhan ekonomi dibidik 5,2 persen.

Kemudian, laju inflasi pada semester II 2024 diprediksi pada posisi 2,7 hingga 3,2 persen. Di dalam APBN 2024, tingkat inflasi ditargetkan sebesar 2,8 persen. Sri Mulyani mengatakan, dinamika cuaca menjadi faktor risiko terjadinya inflasi pangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan menunda rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan Juli ini jika infrastruktur penunjang belum siap. Ia juga mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Presiden mengatakan sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tentang infrastruktur di IKN, seperti air dan listrik yang belum siap digunakan. Namun kantor Presiden sudah siap.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan)," kata Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada 4 Juni 2024.

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Soal Keppres pindah ibu kota, menurut Jokowi, bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya.

Ia mengatakan, tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu perkembangan dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga merespons terkait rencana berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Menurutnya, jika ketersediaan air hingga listrik di IKN sudah siap maka ia pun menyatakan siap untuk berkantor di sana.

"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ujar Presiden.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

"Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

Gelombang Pertama Pemindahan PNS

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada September 2024 ini.

"Bulan September nanti Insya Allah akan datang gelombang pertama dari saudara-saudara kita yang akan menjadi warga baru dari IKN. Jadi menjadi teman atau saudara baru dari ibu-bapak yang ada di Suko Mulyo. Saudara-saudara yang berasal dari Jakarta terutama aparatur sipil negara (ASN) yang datang sendiri ataupun membawa keluarganya," ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri dalam peluncuran kemitraan Pembangunan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara IKN di Desa Suko Mulyo, Sepaku. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin.

Myrna menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan sekedar menghijaukan kota, tetapi juga menyediakan tempat bagi warga Nusantara untuk beberapa kebutuhan.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas.

Jumlah ASN yang pindah ke IKN secara bertahap tersebut sebanyak 32.937 pegawai, terdiri dari pemindahan prioritas 1 dengan 179 unit pejabat eselon 1 di 38 kementerian/ lembaga dengan jumlah ASN yang pindah sebanyak 11.016 pegawai.

Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 6.884 pegawai.

Sedangkan prioritas pemindahan ke-3 melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian/ lembaga, dengan jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 14.237 orang.

Jumlah ASN yang pindah pada masing-masing prioritas ini, di dalamnya termasuk pimpinan instansi, jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana.

Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai di IKN juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri (CPNS) khusus IKN di tahun ini, kemudian ada kuota khusus putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan menunda rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan Juli ini jika infrastruktur penunjang belum siap. Ia juga mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Presiden mengatakan sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tentang infrastruktur di IKN, seperti air dan listrik yang belum siap digunakan. Namun kantor Presiden sudah siap.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan)," kata Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada 4 Juni 2024.

"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.

Soal Keppres pindah ibu kota, menurut Jokowi, bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya.

Ia mengatakan, tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu perkembangan dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga merespons terkait rencana berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Menurutnya, jika ketersediaan air hingga listrik di IKN sudah siap maka ia pun menyatakan siap untuk berkantor di sana.

"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ujar Presiden.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

"Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin bandara (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil informasi yang saya dapat tentunya masih perlu penyempurnaan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

"Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut.

Gelombang Pertama Pemindahan PNS

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada September 2024 ini.

"Bulan September nanti Insya Allah akan datang gelombang pertama dari saudara-saudara kita yang akan menjadi warga baru dari IKN. Jadi menjadi teman atau saudara baru dari ibu-bapak yang ada di Suko Mulyo. Saudara-saudara yang berasal dari Jakarta terutama aparatur sipil negara (ASN) yang datang sendiri ataupun membawa keluarganya," ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri dalam peluncuran kemitraan Pembangunan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara IKN di Desa Suko Mulyo, Sepaku. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin.

Myrna menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan sekedar menghijaukan kota, tetapi juga menyediakan tempat bagi warga Nusantara untuk beberapa kebutuhan.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas.

Jumlah ASN yang pindah ke IKN secara bertahap tersebut sebanyak 32.937 pegawai, terdiri dari pemindahan prioritas 1 dengan 179 unit pejabat eselon 1 di 38 kementerian/ lembaga dengan jumlah ASN yang pindah sebanyak 11.016 pegawai.

Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 6.884 pegawai.

Sedangkan prioritas pemindahan ke-3 melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian/ lembaga, dengan jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 14.237 orang.

Jumlah ASN yang pindah pada masing-masing prioritas ini, di dalamnya termasuk pimpinan instansi, jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana.

Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai di IKN juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri (CPNS) khusus IKN di tahun ini, kemudian ada kuota khusus putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menuai keluhan masyarakat. Terlebih, ledakan yang terjadi di smelter itu pada 16 Mei 2024 membuat rumah warga retak.

Warga Kelurahan Pendingin, Marjianto, mengatakan dampak smelter PT KFI tidak hanya muncul ketika terjadi ledakan. Sebab sebelumnya, dua rumah warga juga sempat retak akibat lalu lalang kendaraan proyek. Kejadian itu terjadi saat proyek mulai berjalan, sekitar dua tahun lalu.

Marjianto yakin rumah warga retak imbas proyek PT KFI. Pasalnya, masyarakat tidak pernah merasakan kejadian serupa sebelum pabrik smelter itu berdiri. "Dulu, rumah warga yang terbuat dari beton, aman-aman saja," kata Marjianto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Sebelumnya, warga RT 13 itu juga mengatakan pagar pabrik dengan permukiman warga hanya berjarak 21 meter. Walhasil, suara bising, debu pabrik, hingga limbah mencemari lingkungan dan menganggu warga. Sayangnya, perusahaan tidak memberi kompensasi. Bahkan, ketika rumah warga retak gara-gara ledakan 16 Mei lalu. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto.

Owner Representative dari PT KFI, Ardhi Soemargo, membantah pabrik smelter perusahannya dibangun berdekatan dengan rumah warga. Ia menyebut jarak pabrik ke permukiman adalah 150 meter. "Kementerian Perindustrian mengatakan 150 meter sampai ke parit. Dari jarak sini ke parit, tanah kami semua," kata Ardhi ketika ditemui usai rapat dengar pendapatt dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. Ia menunjukkan foto area smelter pada dokumen presentasi.

Ia juga menepis anggaran ihwal dampak-dampak aktivitas pabrik yang dirasakan warga sekitar smelter. "Itu masih dalam batas aman," kata dia.

Kemudian soal insiden ledakan yang menyebabkan rumah warga retak-retak, Ardhi menyatakan pihaknya bakal bertanggung jawab. Perusahaan juga sudah melakukan pendataan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun, ia tidak membeberkan jumlah rumah yang sudah dicek. Ia berdalih perusahaan masih melakukan pendalaman penyebab retakan.

"Kami takut ada beberapa RT yang mungkin belum terlihat oleh kami, sehingga lebih baik saya menunggu dulu hasilnya," kata Ardhi. "Tapi apapun itu, kalau benar adalah kami (penyebab retaknya rumah warga), karena kejadian 16 Mei, kami akan menuntaskan hal tersebut."

Pembangunan smelter PT KFI menuai kontroversi sejak awal. Laporan Tempo berjudul 'Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara' yang terbit pada 30 November 2023 menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa Amdal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Amdal PT KFI masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan. Meskipun, Ardhi membantah hal itu karena menurutnya perusahaan sudah mengantongi izin untuk membangun industri kertas pada 1996 di area yang kini dikelola PT KFI.

Pihaknya berasumsi masyarakat sudah mengetahui keberadaan industri di area tersebut. Apalagi area itu sudah dipatok meski akhirnya menganggur selama 29 tahun. “(Soal) Amdal, kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu kedai kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Saat itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Persoalan Amdal itu kembali disinggung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR hari ini. Lagi-lagi, Ardhi mengklaim perusahaannya sudah berporses dengan baik dalam waktu lama. "28 Agustus 2023, kami menerima Amdal. Kami belum melakukan comissioning, belum lakukan apapun karena kami tidak mau menjalankan sesuatu yang tidak sesuai aturan," kata Ardhi di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menuai keluhan masyarakat. Terlebih, ledakan yang terjadi di smelter itu pada 16 Mei 2024 membuat rumah warga retak.

Warga Kelurahan Pendingin, Marjianto, mengatakan dampak smelter PT KFI tidak hanya muncul ketika terjadi ledakan. Sebab sebelumnya, dua rumah warga juga sempat retak akibat lalu lalang kendaraan proyek. Kejadian itu terjadi saat proyek mulai berjalan, sekitar dua tahun lalu.

Marjianto yakin rumah warga retak imbas proyek PT KFI. Pasalnya, masyarakat tidak pernah merasakan kejadian serupa sebelum pabrik smelter itu berdiri. "Dulu, rumah warga yang terbuat dari beton, aman-aman saja," kata Marjianto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Sebelumnya, warga RT 13 itu juga mengatakan pagar pabrik dengan permukiman warga hanya berjarak 21 meter. Walhasil, suara bising, debu pabrik, hingga limbah mencemari lingkungan dan menganggu warga. Sayangnya, perusahaan tidak memberi kompensasi. Bahkan, ketika rumah warga retak gara-gara ledakan 16 Mei lalu. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto.

Owner Representative dari PT KFI, Ardhi Soemargo, membantah pabrik smelter perusahannya dibangun berdekatan dengan rumah warga. Ia menyebut jarak pabrik ke permukiman adalah 150 meter. "Kementerian Perindustrian mengatakan 150 meter sampai ke parit. Dari jarak sini ke parit, tanah kami semua," kata Ardhi ketika ditemui usai rapat dengar pendapatt dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. Ia menunjukkan foto area smelter pada dokumen presentasi.

Ia juga menepis anggaran ihwal dampak-dampak aktivitas pabrik yang dirasakan warga sekitar smelter. "Itu masih dalam batas aman," kata dia.

Kemudian soal insiden ledakan yang menyebabkan rumah warga retak-retak, Ardhi menyatakan pihaknya bakal bertanggung jawab. Perusahaan juga sudah melakukan pendataan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun, ia tidak membeberkan jumlah rumah yang sudah dicek. Ia berdalih perusahaan masih melakukan pendalaman penyebab retakan.

"Kami takut ada beberapa RT yang mungkin belum terlihat oleh kami, sehingga lebih baik saya menunggu dulu hasilnya," kata Ardhi. "Tapi apapun itu, kalau benar adalah kami (penyebab retaknya rumah warga), karena kejadian 16 Mei, kami akan menuntaskan hal tersebut."

Pembangunan smelter PT KFI menuai kontroversi sejak awal. Laporan Tempo berjudul 'Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara' yang terbit pada 30 November 2023 menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa Amdal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Amdal PT KFI masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan. Meskipun, Ardhi membantah hal itu karena menurutnya perusahaan sudah mengantongi izin untuk membangun industri kertas pada 1996 di area yang kini dikelola PT KFI.

Pihaknya berasumsi masyarakat sudah mengetahui keberadaan industri di area tersebut. Apalagi area itu sudah dipatok meski akhirnya menganggur selama 29 tahun. “(Soal) Amdal, kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu kedai kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Saat itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Persoalan Amdal itu kembali disinggung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR hari ini. Lagi-lagi, Ardhi mengklaim perusahaannya sudah berporses dengan baik dalam waktu lama. "28 Agustus 2023, kami menerima Amdal. Kami belum melakukan comissioning, belum lakukan apapun karena kami tidak mau menjalankan sesuatu yang tidak sesuai aturan," kata Ardhi di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan pada semester II 2024. Bantuan yang akan diberikan berupa beras, daging ayam, dan telur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal itu saat menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia semester I dan proyeksi untuk semester II 2024.

"Alokasi bantuan beras, bantuan daging ayam, dan telur akan diperpanjang tiga bulan, yaitu pada bulan Agustus, Oktober dan Desember," kata Sri Mulyani ketika rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk perpanjangan bantuan tersebut. "Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," tuturnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Bendahara Negara ini, realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) meningkat secara tahunan. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penerima dan unit biaya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 serta penyaluran bantuan permakanan lansia dan disabilitas.

Pada semester I 2024, realisasi belanja Bansos mencapai Rp 75,8 triliun. Sebelumnya pada periode yang sama di tahun lalu, realisasi belanja Bansos tercatat Rp 73,6 triliun.

Realisasi Bansos semester I 2024 dengan anggaran mencapai Rp 75,8 triliun tersebut disalurkan melalui empat kementerian serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bansos yang melalui Kementerian Sosial sebesar Rp 37,5 triliun berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, Bansos melalui Kementerian Kesehatan senilai Rp 23,2 triliun untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) bagi 96,8 juta peserta. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyalurkan senilai Rp 13,2 triliun untuk bantuan PIP bagi 8,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 769,4 ribu mahasiswa.

Selain itu, Kementerian Agama juga menyalurkan Bansos senilai Rp 1,7 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 99,86 ribu mahasiswa. Terakhir, BNPB menyalurkan Rp 0,2 triliun untuk tanggap darurat bencana.