TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani optimistis pembangunan kawasan industri petrokimia hilir atau LOTTE Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) yang dibangun PT Lotte Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, bakal segera rampung.

Saat ini progres pembangunan kawasan industri itu sudah mencapai 97,8 persen. "Sudah hampir final," kata Rosan yang didampingi Direktur PT Lotte Chemical Indonesia, Yim Dong Hee, di Gedung Admin Lotte, pada Rabu, 11 September 2024. Dia juga berterima kasih kepada pemerintah daerah karena pembangunan ini berjalan lancar.

Dengan begitu, proses produksi dari pabrik Lotte Chemical itu diharapkan bisa dimulai pada Maret 2025. Berikutnya, hasil produksi petrokimia dari pabrik itu bisa mulai diekspor per Mei 2025. Adapun sejumlah negara tujuan ekspor produk tersebut adalah Malaysia, Thailand, dan India.

"Seperti kita ketahui industri ini sangat penting untuk pembangunan industrialisasi di Indonesia ya tentunya," kata Rosan, seusai mengunjungi sejumlah titik pembangunan di kawasan industri.

Sebelumnya, diberitakan bahwa pembangunan kawasan industri tersebut adalah realisasi investasi dari Korea Selatan. Proyek ini dibangun dengan investasi senilai US$ 3,9 miliar atau setara Rp 63 triliun.

Dalam rencana awal, Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan pabrik petrokimia itu akan menghasilkan sekitar 17 produk. Mulai dari ethylene, polypropylene, benzene dan lainnya. Sejumlah produk tersebut akan digunakan untuk substitusi impor dan ekspor.

TEMPO.CO, Jakarta - Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Pelantikannya digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024.

Gus Ipul ditunjuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2024-2029. Dia dilantik untuk menggantikan Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024. Lantas, berapa kekayaan Gus Ipul?

Harta Kekayaan Gus Ipul

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gus Ipul terpantau pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 4.213.800.000 per 3 November 2004 dan Rp 7.253.663.224 per 30 April 2007.

Gus Ipul selanjutnya kembali melaporkan LHKPN ketika menduduki kursi Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. Dalam masa jabatannya itu, dia memiliki harta sebesar Rp 6.012.989.500 per 27 April 2008, Rp 6.203.269.917 per 27 April 2008, dan Rp 10.030.787.140 per 30 Juni 2011.

Kemudian, Gus Ipul kembali maju sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 bersama Soekarwo. Total hartanya saat menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur di periode kedua sebesar Rp 13.086.129.399 per 19 Mei 2013, Rp 13.687.962.934 per 11 April 2014, dan Rp 17.568.885.769 per 30 Desember 2017.

Pada Pilkada Jawa Timur 2018, Gus Ipul mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Namun, dia harus mengakui kekalahan dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Adapun jumlah kekayaannya kala itu yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur sebesar Rp 17.598.885.769 per 5 Januari 2018.

Selanjutnya, pada 2020 Gus Ipul berkontestasi dalam Pemilihan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selama menjabat sebagai wali kota, hartanya terus meningkat, mulai dari Rp 19.816.568.371 per 3 September 2020 hingga Rp 26.484.559.761 per 31 Desember 2021.

Terakhir, total kekayaan Gus Ipul yang disampaikan ke KPK sebesar Rp 24.608.376.467 per 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 15.151.898.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 870.000.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 600.000.000.

-Surat berharga: Rp 3.000.000.000.

-Kas dan setara kas: Rp 5.148.478.467.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 162.000.000.

Dalam LHKPN-nya, Gus Ipul mengaku mempunyai enam bidang tanah dan bangungan dari hasil sendiri. Aset properti itu terletak di Jakarta Selatan, Depok, Surabaya, Pasuruan, dan Jombang dengan luas 102 hingga 3.850 meter persegi. Dia juga membeli dua unit mobil, yaitu Toyota Innova (2004) dan Toyota Alphard G (2019).

Daniel A. Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno angkat bicara soal kenaikan jumlah kasus PHK belakangan ini. Meski kasus PHK banyak terjadi di sektor luar ekonomi kreatif, namun hal tersebut tetap menjadi perhatian kementerian yang ia pimpin.

Sandiaga bahkan mengaku juga pernah menjadi korban PHK. “Saya sendiri pernah di-PHK, saya korban PHK di tahun 1997, di saat krismon,” katanya ketika ditemui dalam agenda Peluncuran Buku Biografi R. Suyoso Karsono “The Singing Commodore” pada Rabu, 11 September 2024 di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Saat itu, setelah diputus kontrak kerjanya, Sandiaga memilih untuk mengubah jalan hidupnya menjadi pengusaha. Oleh karena itu, menurut Sandiaga penting baginya menyiapkan peluang usaha di sektor ekonomi kreatif agar bisa menjadi jalan keluar dari banyaknya kasus PHK.

“Pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus bisa menjadi lahan peluang usaha,” kata Sandiaga.

Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami peningkatan di tahun 2024. Berdasarkan catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada bulan Juli 2024 telah terjadi total 42.863 kasus PHK. Ini menunjukkan adanya kenaikan kasus PHK sekitar 9,5 persen month-to-month (mtm) pada bulan Agustus dan kurang lebih 46 ribu orang kehilangan pekerjaannya.

Sandiaga berharap akan banyak investasi yang masuk ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang nantinya akan dapat membantu bagi terbukanya banyak lapangan kerja baru di sektor tersebut. “Karena untuk satu dollar yang terinvestasi, enam kali lipat lapangan kerja yang bisa dicetak oleh sektor Parekraf,” tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Diketahui dari 46 ribu kasus PHK yang terjadi hingga Agustus 2024, mayoritas didominasi dari sektor manufaktur, seperti industri tekstil dan garmen. Laporan Koran Tempo edisi 3 Agustus 2024 mencatat setidaknya 13.800 pekerja di industri tekstil terkena PHK sejak awal 2024. Sebelumnya di tahun 2023 sendiri telah terjadi total 64 ribu kasus PHK.

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sebagian bahan pokok terpantau naik per hari ini, Rabu, 11 September 2024. Komoditas pangan tersebut antara lain beras premium, kedelai biji kering (impor), bawang merah, bawang putih bonggol, daging sapi murni, gula, minyak goreng kemasan sederhana, ikan kembung, tepung terigu, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan panel harga pangan yang tayang pada laman website Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik sebesar 0,06 persen menjadi Rp 15.540 per kilogram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Lain halnya dengan harga beras medium yang justru mengalami penurunan sebesar 0,29 persen menjadi Rp 13.550 per kilogram.

Harga bahan pokok lainnya yang juga naik adalah bawang putih dan bawang merah bonggol. Harga bawang merah naik sebesar 0,19 persen menjadi Rp 26.310 per kilogram dan harga bawang putih bonggol naik sebesar 0,76 persen menjadi Rp 40.020 per kilogram.

Lebih lanjut, harga gula konsumsi mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen menjadi Rp 17.870 per kilogram dan minyak goreng kemasan sederhana naik sebesar 0,06 persen menjadi Rp 18.120 per kilogram. Namun, harga minyak goreng curah terpantau turun sebesar 0,025 persen menjadi Rp 16.230 per kilogram.

Tak hanya itu, beberapa jenis bahan pangan sumber protein juga mengalami kenaikan. Daging sapi murni naik sebesar 0,14 persen menjadi Rp 135.050 per kilogram dan ikan kembung naik 0,8 persen menjadi Rp 37.580 per kilogram.

Berbanding terbalik, harga daging ayam ras, telur ayam ras, ikan tongkol, dan ikan bandeng justru mengalami penurunan. Daging ayam ras turun sebesar 1,39 persen menjadi Rp 34.150 per kilogram, ikan tongkol turun 0,22 persen menjadi Rp 31.680 per kilogram, dan ikan bandeng turun 0,03 persen menjadi Rp 33.420 per kilogram.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut aspirasi terkait rencana pemasangan Chattra di stupa induk Candi Borobudur harus didengar. Chattra itu sebelumnya dikabarkan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 18 September mendatang.

"Saya sudah menerima aspirasi dari masyarakat. Semua aspirasi harus didengar. Hari ini akan rapat yang dipimpin Menko Marves, Pak Luhut untuk membahas itu semua," kata Sandiaga di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf pada Rabu, 11 September 2024.

Pemasangan Chattra yang berbentuk payung bertingkat tiga itu awalnya diusulkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Coumas dan dikaji di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama. Ornamen tersebut dipercaya bisa memperkuat sisi spiritual Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha.

Kendati begitu, banyak kritikan yang muncul atas rencana pemasangan tersebut. Baik dari kalangan masyarakat hingga akademisi bidang arkeolog. Bahkan, tagar Pray for Borobudur sempat muncul di media sosial beberapa waktu belakangan ini.

Menurut Sandiaga, semua aspirasi itu harus didengar. Arkeolog menjadi kalangan yang ia nilai sebagai pihak yang paling mengerti sisi konservasi Candi Borobudur sebagai salah satu salah satu situs arkeologi tua di dunia.

Di sisi lain, ia berharap pengembangan Candi Borobudur harus terus mempertimbangkan sisi spiritualitasnya. Menparekraf menargetkan, 42% umat Buddha di Asia Tenggara bisa berkunjung ke Candi Borobudur setiap tahunnya.

"Candi Borobudur harus terus dikawal, bukan hanya jadi destinasi super prioriritas, tapi tetap menjaga aspek spiritualitasnya," papar Sandiaga.

Sebelumnya, setelah dibahas di Ditjen Bimas Kemenag, kajian teknis juga telah dilakukan BRIN. Kajian teknis ini telah membuat beberapa simulasi yang mengklaim bahwa stupa utama tahan terhadap peletakan chattra.

Sebagai informasi, pada 2023 terdapat 1,47 juta kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Candi Borobudur. Kemenparekraf terus menggenjot jumlah kunjungan satu dari lima destinasi wisata super prioritas di Indonesia ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menanggapi polemik penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Kaesang bersama istrinya, Erina Gudono, sebelumnya menggunakan jet pribadi tersebut saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Budi Arie mengatakan, jet pribadi yang digunakan adalah milik teman Kaesang. Selain itu, kata dia, penggunaan jet pribadi merupakan urusan pribadi Kaesang.

“Gak ada, dia kan pribadi. Nah itu dari temennya," ujar Budi Arie seperti dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Budi Arie, yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alasan penggunaan jet pribadi ini diambil karena kondisi Erina Gudono yang saat ini tengah hamil besar.

"Pokoknya udah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie.

Ihwal dugaan gratifikasi dalam penggunaan jet tersebut, Budi Arie menegaskan kalau hal itu tidak relevan karena Kaesang hanya meminjam jet dari temannya. "Lho tidak bisa, itu temennya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, teman," ucapnya.

Selain itu, Budi Arie juga menegaskan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dikaitkan dengan isu gratifikasi karena ia bukan seorang pejabat publik. "Bukan pejabat publik Mas Kaesang," katanya.

Respons Jokowi dan Gibran Soal Jet Pribadi Kaesang

Presiden Jokowi juga memberikan komentar mengenai polemik jet pribadi Kaesang. Saat ditanya soal dugaan gratifikasi terkait jet pribadi putra bungsunya, Jokowi tidak memberikan jawaban yang langsung, melainkan hanya menekankan aspek hukum.

"Ya, semua warga negara sama di mata hukum ya, itu aja," ujar Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 September 2024.

Di sisi lain, Gibran menyarankan agar media menanyakan langsung soal itu kepada adiknya, Kaesang.

Namun, ketika ditanya apakah dugaan gratifikasi itu ada kaitannya dengan perjanjian kerjasama atau MoU –dengan Shopee– yang pernah ditandatanganinya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran membantah.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur,” kata Gibran pada Selasa, 10 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Gibran memastikan kalau perjanjian yang dilakukan dengan Shopee bersifat profesional. Di mana kesepakatan itu melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark.

“MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya,” tambahnya.

Sementara Kaesang, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, hingga kini masih belum memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi bersama Erina.

Meski sempat terlihat di Kantor DPP PSI, Jakarta, pada Rabu malam, 4 September 2024, namun ia tidak memberikan tanggapan apapun walau dihujani pertanyaan oleh wartawan mengenai jet pribadi saat keluar dari kantor tersebut.

Sebelumnya, dugaan gratifikasi terkait jet pribadi Kaesang mencuat setelah Erina membagikan perjalanan mereka ke Amerika Serikat melalui Instagram Story. Mereka pergi ke AS karena Erina akan melanjutkan studi S2 di University of Pennsylvania, Fakultas Social Policy and Practice (SP2).

Publik kemudian mempertanyakan asal-usul jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE yang digunakan dalam perjalanan tersebut.

Daniel A Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi V DPR RI menyetujui menambah alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 40,59 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja pada hari ini.

"Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN tahun 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/92024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 40.594.786.684.000," ujar Lasarus, Rabu, 11 September 2024.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR akan melakukan pembahasan terkait alokasi penambahan anggaran tersebut dalam rapat mendatang. Lasarus mengatakan pembahasan ini akan memprioritaskan saran dan usulan yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI.

"Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian anggaran tersebut dalam rapat mendatang dengan memprioritaskan saran dan usulan Komisi V DPR RI," kata Lasarus.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan secara garis besar penambahan tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan bendungan dan pembangunan irigasi. Selain itu, PUPR juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan operasi kawasan inti pemerintahan pusat serta revitalisasi sekolah.

"Sudah ditentukan peruntukannya untuk bendungan dan irigasi, IKN dan revitalisasi sekolah," kata Basuki.

Sebelumnya, Kementeran PUPR memperoleh pagu indikatif anggaran sebesar Rp 75,63 triliun dalam Rancangan dan Belanja Negara 2025. Nilai anggaran itu turun drastis lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.

"Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 75,63 triliun. Besaran alokasi ini tentu untuk mendukung presiden terpilih, terutama pada ketahanan pangan dan energi,” kata Zainal Fatah, Sekretaris Jenderal Kementerian (PUPR) dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Dengan disetujuinya penambahan oleh Komisi V DPR pada hari ini, maka total anggaran anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2025 sebesar Rp 116,23 triliun.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi melantik Aida Suwandi sebagai sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 11 September 2024.

Pengangkatan Aida berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2024. "Saya bersumpah tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun," kata Aida.

Aida sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI sejak Desember 2021. Ia meniti karir di bank sentral sebagai staf divisi ekonomi umum, urusan riset ekonomi dan statistik BI pada 1991. Lalu, ia menjabat sebagai Analis Ekonomi Madya Senior BI pada 2010.

Kemudian Aida dipercaya oleh IMF sebagai Direktur Eksekutif periode 2017-2019. Sejak 2019, ia aktif berkontribusi di Bank Indonesia sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia.

Sementara itu, saat ini komisioner LPS terdiri dari: Ketua Dewan Komisioner Purbaya Yudhi Sadewa. Wakil Ketua Dewan Komisioner. Lana Soelistianingsih Anggota Dewan Komisioner Didik Madiyono, Luky Alfirman (Ex-Officio Kementerian Keuangan), Destry Damayanti (Ex-Officio Bank Indonesia), Dian Ediana Rae (Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan).

Pada hari yang sama di Istana, Presiden Jokowi juga melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial dan Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

TEMPO.CO, Jakarta - BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang bisa diikuti oleh warga negara Indonesia. Tetapi ada beberapa kondisi di mana seseorang ingin menonaktifkan kepesertaan mereka, seperti pindah ke asuransi lain atau meninggal dunia.

Sebelum menonaktifkan BPJS Kesehatan, berikut dokumen yang harus dipersiapkan:

- Kartu keluarga

- Identitas peserta seperti KTP

- Nomor HP peserta

- Surat kematian (bila alasannya peserta telah meninggal), dan

- Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.

Cara menonaktifkan BPJS Kesehatan

1. Edabu BPJS Kesehatan

- Mengunduh dan menginstal aplikasi Edabu BPJS Kesehatan melalui PlayStore ataupun App Store di perangkat Anda.

- Melakukan login bila sudah memiliki akun.

- Melakukan registrasi atau pendaftaran akun jika belum memiliki akun di aplikasi tersebut.

- Di halaman utama, peserta memilih menu “Mutasi Peserta”.

- Kemudian memilih menu “Data Peserta” dan menunggu hingga daftar peserta terdaftar di perusahaan tempat bekerja tampil di layar perangkat.

- Memilih nama peserta yang akan dinonaktifkan kepesertaannya lalu klik “Nonaktifkan Peserta”.

- Menunggu hingga proses tersebut berhasil dan status kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif.

2. Aplikasi WhatsApp

- Jika menonaktifkan lewat WhatsApp maka perlu memperhatikan jam operasional khusus yaitu di hari kerja mulai pukul 08.00 - 15.00 WIB.

- Mengirimkan pesan kepada nomor layanan PANDAWA BPJS Kesehatan di nomor 0812 - 1294 - 5526

- Format pesan yang dikirim yaitu : Nama pelapor - Nama peserta BPJS Kesehatan yang statusnya akan dinonaktifkan - Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan atau nomor KTP peserta - Nomor handphone peserta terdaftar - Kode layanan

- Menunggu hingga sistem layanan PANDAWA mengirimkan formulir pengajuan non aktif kepesertaan BPJS Kesehatan yang perlu pelapor isi sesuai identitas kepesertaan

- Setelah proses mengisi data selesai, tim dari BPJS Kesehatan akan menghubungi pelapor menggunakan nomor WhatsApp berbeda tapi telah terverifikasi

- Tim BPJS Kesehatan akan meminta pelapor untuk melengkapi sejumlah dokumen yaitu foto KTP, foto selfie bersama KTP, foto KK, dan surat kematian bila alasan non aktif kematian

- Selanjutnya tim BPJS Kesehatan akan mengirimkan link konfirmasi untuk Anda periksa dan menyesuaikan data.

HERZANINDYA MAULIANTI | PUTRI SAFIRA PITALOKA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko WIdodo kembali melakukan reshufflekabinet, hari ini, Rabu, 11 September 2024. Jokowi menunjuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai tidak ada urgensi melantik menteri di sisa waktu ini. Pasalnya, masa kepemimpinan Jokowi hanya tersisa kurang dari dua bulan. Menurutnya, mengangkat menteri dengan masa singkat tidak efisien dari sisi kinerja maupun anggaran.

"Menurut saya, reshuffle ini tidak efektif dan memboroskan anggaran negara," kata Achmad dalam keterangannya kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Achmad mengatakan menteri baru dengan masa kerja singkat bakal sulit memberi kontribusi berarti. Walhasil, kinerja menteri baru berpotensi tidak akan berdampak.

"Akan lebih bijaksana bila Presiden menunjuk pelaksana tugas atau Plt dari kementerian itu sendiri, bukan melakukan reshuffle," kata Achmad.

Menurut dia, penunjukkan Plt akan lebih efektif karena sudah memahami seluk-beluk kementerian. Sehingga, pejabat baru tersebut tidak perlu melewati proses penyesuaian yang panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih optimal di sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

"Langkah ini juga bisa menghemat anggaran negara yang semestinya tidak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan penyesuaian birokrasi lainnya," kata dia.

Sebelumnya, reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ia mengatakan pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial akan dilakukan pada Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB. "Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024," katanya dalam keterangan melalui pesan singkat kepada Tempo.

Gus Ipul menggantikan posisi Risma yang mundur karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Surat pengunduran diri Risma ditandatangani oleh Jokowi pada 6 September 2024. Pelaksana tugas Menteri Sosial sempat dijabat Muhadjir Effendy.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Bandung - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung memasang Face Recognition Boarding Gate di Stasiun Kiaracondong, Bandung. Alat tersebut diklaim akan memudahkan pengguna kereta api jarak jauh untuk boarding tanpa perlu menunjukkan boarding pass fisik, e-boarding pass, dan KTP.

"Cukup satu detik waktu yang dibutuhkan untuk memastikan wajah pelanggan dan proses verifikasi seluruh data yang tersimpan di sistem KAI. Hal tersebut akan sangat mempermudah pelanggan dan memperlancar antrean proses boarding,” kata Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi, dikutip dari keterangannya, Selasa, 10 September 2024.

Penggunaan peralatan dengan teknologi Face Recognition di Stasiun Kiaracondong tersebut dilakukan sejak Minggu, 1 September 2024. Peralatan serupa sudah dipasang di Stasiun Bandung sejak 1 Oktober 2023.

Face Recognition Boarding Gate merupakan fasilitas layanan boarding yang dilengkapi kamera yang fungsinya mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang datanya sudah diintegrasikan dengan data tiket kereta milik pelanggan.

Pengguna kereta sebelumnya wajib melakukan satu kali registrasi di awal yang berlaku untuk selamanya. Registrasi dilakukan dengan menempelkan E-KTP pada alat E-KTP Reader, serta menempelkan jari telunjuk kanan atau kiri pada pemindai yang ada di E-KTP Reader.

PT KAI mengklaim dengan melakukan sekali registrasi tersebut, pelanggan tidak perlu lagi mencetak boarding pass saat pembelian tiket kereta jarak jauh. Pelanggan dapat langsung menuju Face Recognition Boarding Gate dan mengarahkan wajah ke mesin pemindai, jika data tiket, identitas, serta syarat vaksinasi sudah sesuai maka gate otomatis terbuka.

Peralatan boarding dengan teknologi Face Recognition di Stasiun Kiaracondong ditempatkan di area Check in Counter (CIC). PT KAI berencana mengembangkan registrasi online cukup lewat KAI Access.

PT KAI masih menyediakan layanan boarding manual di Stasiun Kiaracondong.

Ayep mengatakan, pengguna kereta tidak perlu khawatir dengan keamanan datanya karena KA telah memiliki manajemen keamanan informasi yang baik dan secara rutin meningkatkan keamanan data yang dikelola perusahaan.

“Penerapan Face Recognition Boarding Gate diharapkan semakin mempermudah pelanggan dalam melakukan perjalanan. Karena proses boarding yang jauh lebih cepat dan praktis, akan membuat pelanggan menjadi lebih nyaman dalam menikmati seluruh proses perjalanan menggunakan kereta api,” kata Ayep.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pengaturan batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

OJK mengklaim kapasitas institusinya hanya sekadar pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Ogi mengatakan rencana program pensiun tambahan merupakan amanat UU P2SK. Dalam Pasal 189 ayat (4), Ogi menyebut pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Program ini di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang telah dilaksanakan oleh BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional .

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Menurut Ogi, rencana yang akan melibatkan pekerja dengan penghasilan tertentu ini akan meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Meski demikian, OJK akan tetap menunggu PP terbit untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Ogi menuturkan meski program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di masa tua, jumlah penerima manfaat dari program pensiun di Indonesia saat ini masih tergolong kecil. Ia menyebutkan bahwa manfaat yang diterima pekerja hanya mencapai 10 hingga 15 persen dari penghasilan terakhir saat mereka aktif bekerja, jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) sebesar 40 persen.

Pada Juni 2024, total dana pensiun di Indonesia tercatat sebesar Rp 1.448,28 triliun, meningkat 7,58 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, jumlah ini hanya mencakup 6,73 persen dari PDB Indonesia 2023, yang mencapai Rp 20.892,4 triliun. Menurut proyeksi OJK, dengan implementasi Peta Jalan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028, angka ini bisa tumbuh hingga 20 persen dari PDB.

“Kan PDB kita juga meningkat, jadi kalau akumulasi dana pensiun naik 5 persen, PDB juga naik 5 persen, ya persentasenya tidak berubah gitu kan. Jadi, peningkatannya harus lebih tinggi dari peningkatan PDB kita,” ujarnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan iuran peserta dan memperluas cakupan program dana pensiun, termasuk bagi pekerja dengan penghasilan tertentu. Perusahaan juga diharapkan ikut serta dengan menempatkan dana pesangon pegawai ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) guna memaksimalkan manfaat bagi pekerja.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan bahwa dana pensiun yang bagus dapat mengatasi fenomena sandwich generation. Kelompok itu adalah generasi usia produktif yang menanggung beban finansial bagi tiga angkatan, yakni orang tua, diri sendiri dan anak mereka. “Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” katanya di Yogyakarta, Senin 8 Juli lalu.

ANANDA RIDHO SULISTYA | KRISNA PRADIPTA | ANTARA | ADIL AL HASAN | ELLYA SYAFRIANI