TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Jokowi tak menjawab pasti apakah dirinya akan jadi pindah berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) per September 2024 nanti seperti yang sempat direncanakan sebelumnya.

Jokowi hanya mengatakan saat ini dirinya masih melihat kondisi lapangan soal rencana kepindahan itu.

"Lihat kondisi lapangan," kata Jokowi di sela meresmikan Klinik Ibu dan Anak di RSUP dr Sardjito Yogyakarta, Rabu 28 Agustus 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya mengakui, jika sejumlah sarana dan prasarana utama IKN belum siap, maka dirinya juga belum akan pindah kantor kepresidenan. Salah satu sarana penting yang ditunggu Jokowi selesai di IKN adalah airport.

"Kalau memang banyak hal yang belum selesai misalnya seperti airport, ya belum (pindah),"

"Sehingga nanti misalnya kalau kita mau ke Papua ya dari IKN, mau ke NTT dari IKN, mau ke Aceh dari IKN, kalau airportnya belum jadi ?" imbuh Jokowi.

Rencana Jokowi berkantor di IKN sebelumnya diungkit kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya tatau PUPR Basuki Hadimuljono. Penjabat Kepala Otorita IKN itu mengungkapkan Jokowi kemungkinan pindah ke IKN September ini. Basuki menyebut kepala negara akan bekerja dari IKN setelah bandara rampung pada awal bulan depan.

Saat ini progres konstruksi runway Bandara IKN yang baru terbangun 1.100 meter dari target sementara 2.200 meter. Basuki, pada 23 Agustus 2024 di Jakarta mengatakan, kalau tidak ada hujan, konstruksi runway diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 28 Agustus 2024, dimulai dari kekayaan bos Shopee dan Gerena, Gang Ye, yang diduga fasilitas Kaesang - Erina Gudono.

Berikutnya ada berita tentang Ditjen Bea Cukai yang kembali jadi sorotan dan Menteri PUPR yang menilai ASN akan merugi jika tidak pindah ke IKN. Lalu ada berita tentang alasan taipan Pemkab Bogor tak menggusur restoran Asep Stroberi di Puncak dan gaji yang ditawarkan BRIN kepada CPNS lulusan S3.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan BIsnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Diduga Fasilitasi Kaesang Jet Pribadi, Kekayaan Gang Ye Mencapai Rp 49,6 Triliun

Konglomerat asal Singapura sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited, Gang Ye diduga memiliki jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Jet pribadi tersebut akhir-akhir ini disoroti masyarakat Indonesia karena diduga digunakan oleh putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Gudono untuk pelesiran ke Amerika Serikat.

Sebagai petinggi di Sea Limited, Gang Ye menaungi sejumlah anak perusahaan, seperti raksasa e-commerce Shopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire. Adapun terkait jet pribadi Gang Ye yang diduga memfasilitasi Kaesang dan Erina dikabarkan berhubungan dengan Shopee dan Garena yang membuka kantor di Solo saat Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang, menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Jokowi, termasuk Kaesang. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.

Simak lebih lanjut tentang harta kekayaan taipan Gang Ye di sini.

<!--more-->

2. Bea Cukai Sebut Akan Periksa Bawaan Kaesang-Erina Gudono, Berikut Kasus-kasus Kontroversi Bea Masuk dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara tentang kabar viral penerbangan dengan jet pribadi putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono, yang diduga tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kepabeanan.

“Terkait status penerbangan di video tersebut masih kami cek,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, saat dihubungi di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari sebuah jet pribadi. Keduanya membawa sejumlah tas belanja yang seluruhnya langsung dibawa masuk ke mobil.

Simak lebih lanjut tentang kasus kontroversial terkait Bea Cukai di sini.

3. Basuki Hadimuljono: ASN Kalau Tidak Mau Pindah ke IKN, Rugi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara atau IKN lebih baik ketimbang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu juga mengatakan IKN merupakan kota mewah.

"ASN (aparatur sipil negara) kalau tidak mau pindah ke IKN, rugi," tutur Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023,Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kementerian PANRB. "Di Jakarta, di Jabodetabek, hidup akan lebih susah."

Pasalnya, kata dia, waktu yang dihabiskan ASN untuk bekerja di Jabodetabek lebih panjang ketimbang IKN. Sebagai gambaran, pekerja berangkat kerja di Jabodetabek umumnya dimulai pukul 06.00 pagi. Namun, pulangnya bisa pukul 09.00 malam.

Simak lebih lanjut tentang kerugian ASN bila tidak pindah ke IKN di sini.

<!--more-->

4. Ini Alasan Pemkab Bogor Tak Gusur Restoran Asep Stroberi di Kawasan Puncak

Penertiban bangunan tidak berizin di kawasan Puncak, kebanyakan warung makan, menyisakan sebuah restoran yang dikenal sebagai Asep Stroberi atau Astro. Banyak netizen mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Bogor membiarkan bangunan tersebut tak tersentuh ekskavator

Penertiban tahap kedua itu dilakukan dari pintu masuk wisata gantole, hingga puncak Pass. Sejumlah warga sempat menghalangi dan mengarahkan alat berat Pemkab Bogor ke Resto Asep Stroberi. Mereka menilai restoran itu juga melanggar karena tidak memiliki izin, namun lolos dari pembongkaran.

"Ya tentu saja kami kecewa dan marah, mereka tebang pilih dalam penertiban ini. Kami hanya pedagang kecil dibongkar tanpa ampun. Sedangkan resto besar tidak disentuh. Kami akan mencari keadilan dan kami akan laporkan ke Ombudsman," kata Saepudin, warga Cisarua sekaligus pedagang yang lapaknya ikut terkena penggusuran, Senin, 26 Agustus 2024.

Simak lebih lanjut tentang alasan restoran Asep Stroberi tak digusur di sini.

5. Hanya Buka Lowongan CPNS Bergelar S-3, Berapa Gaji yang Dijanjikan BRIN?

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengungkapkan alasan hanya menerima CPNS dengan pendidikan S-3 dalam rekrutmen tahun ini.

"Memang kalau untuk menjadi periset di BRIN saat ini minimal kualifikasinya adalah S-3. Mengapa begitu? karena ya kita mengikuti standar global," katanya dalam siaran di kanal YouTube resmi BRIN yang diikuti di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Handoko mengungkapkan standar dunia untuk seorang periset tetap di lembaga negara saat ini adalah memiliki pendidikan minimum setara S-3.

Simak lebih lanjut tentang gaji yang dijanjikan BRIN untuk CPNS di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan subsidi listrik pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN 2025) disepakati sebesar Rp 90,22 triliun. Angka ini naik dari target 2024 sebesar Rp 73,24 triliun.

Bahlil menjelaskan, nilai subsidi listrik ini sudah termasuk sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp 2,02 triliun. Kenaikan anggaran subsidi listrik tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Itu berdampak pada kenaikan," kata Bahlil, Selasa, 27 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bahlil sebelumnya menyatakan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada RAPBN 2025. "Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter."

Adapun penurunan volume BBM bersubsidi ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran bahan bakar bersubsidi pada tahun depan agar lebih tepat sasaran.

Untuk subsidi solar, menurut Bahlil, telah disepakati Rp 1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan. Sementara itu, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Kementerian ESDM mengajukan subsidi listrik sebesar Rp 83,02 triliun–Rp 88,36 triliun untuk RAPBN 2025. Angka ini lebih tinggi hingga Rp 15,12 triliun dari APBN 2024 yang sebesar Rp 73,24 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menyatakan kebutuhan subsidi listrik pada RAPBN 2025 sebesar Rp 83,02–Rp 88,36 triliun. Hal ini disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR awal Juni 2024 lalu.

Ia menjelaskan, angka itu didapat dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp 15.300–Rp 16.000 per dolar AS, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 75–85 per barel, serta inflasi sebesar 1,5–3,5 persen.

"Ini sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang kami peroleh pada tanggal 6 Mei 2024," kata Jisman, 3 Juni 2024.

Yang menjadi target pelanggan subsidi listrik yakni sebesar 41,08 juta, dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA, yakni sebesar 45,46–45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp 38,18 triliun–Rp 40,16 triliun.

Berikutnya adalah penerima subsidi berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran subsidi sebesar Rp 15,75–16,68 triliun, bisnis kecil sebesar Rp 9,39 triliun – 10,18 triliun, industri kecil Rp 5,93–6,51 triliun, pemerintah Rp 0,36–Rp 0,39 triliun dan sosial Rp 12,16 triliun–Rp 13,08 triliun; dan lainnya sebesar Rp 1,24 triliun – Rp 1,34 triliun.

Jisman menyatakan kebijakan subsidi listrik tersebut tetap harus diberikan kepada golongan yang berhak. Untuk subsidi listrik rumah tangga, agar diberikan ke rumah tangga miskin dan rentan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad menjalankan janji kampanye berupa pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui mulai 2025. Rencana itu didukung Presiden Jokowi dengan menyediakan anggaran Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 dan pembentukan Badan Gizi Nasional.

Pemberian makanan bergizi tersebut sudah disimulasikan di sejumlah sekolah dalam bentuk nasi, sayur, lauk dan susu. Pola ini yang disorot oleh ahli gizi masyarakat, Dokter Tan Shot Yen sudah ketinggalan zaman.

"Kenapa harus ada susunya?" kata Tan Shot Yen dalam media talk di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Pasalnya pemberian susu dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Kandungan gizi dalam susu bisa digantikan dalam bentuk nutrisi lainnya.

"Kita sudah keluar dari empat sehat lima sempurna, karena itu sudah lawas banget," kata Tan. Pola makanan yang disebut 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri atas protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral meliputi makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu sebagai nutrisi pelengkap.

Dalam Permenkes Nomor 41 Tahun 2014, disebutkan bahwa saat ini patokan tentang asupan makanan disebut Pedoman Gizi Seimbang yang telah diimplementasikan di Indonesia sejak 1955 dan merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1992.

"Pedoman tersebut menggantikan slogan 4 Sehat 5 Sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952 namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi," demikian tertulis dalam lampiran Permenkes itu.

"Diyakini dengan mengimplementasikan Pedoman Gizi Seimbang secara benar, semua masalah gizi dapat diatasi".

Banyak yang alergi susu

Menurut Tan Shot Yen, selain sudah tidak sesuai zaman, masalah lain adalah adanya kondisi mayoritas masyarakat Asia Tenggara yang intoleran terhadap laktosa yaitu gula alami yang ada dalam susu.

"Bahwa 80 persen lebih orang Asia Tenggara intoleran dengan laktosa. Siapa di sini yang minum sesuatu berbahan susu, kemudian mengalami mencret, diare, kembung, mual? Bisa bayangkan apakah kondisi masyarakat yang secara etik genetik kita seperti itu, malah diberi makanan berbahan susu," katanya.

Selain itu, pemberian susu, terlebih susu yang memiliki rasa, rawan untuk menyabotase pemenuhan gizi anak.

"Jadi rentan banget dengan yang disebut dengan manipulasi rasa, manipulasi kandungan gizi. Akhirnya ini merupakan sabotase yang kita sebenarnya ingin anak menjadi lebih baik tapi nanti yang dipilih cuma susunya doang. Nanti makanan yang tidak habis dibawa pulang untuk dibagikan ke bapak ibunya," kata dr Tan.

Dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, dijelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) bermutu dan berdaya saing.

Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Pada usia sekolah, selain menjadi penambah nutrisi, Program MBG diharapkan dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, untuk mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid.

INFO NASIONAL - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), kembali menggelar Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2024, di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, pada 27-30 Agustus 2024.

BATIC 2024 menjadi wadah bagi 1300 peserta dari 446 perusahaan global untuk berbagi ide, wawasan, dan visi yang akan mempengaruhi masa depan telekomunikasi dan teknologi digital. Selama empat hari, para peserta akan mendapatkan insights terkait lanskap telekomunikasi yang terus berkembang.

Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah mengatakan, gelaran BATIC menjadi bagian dari langkah strategis TelkomGroup yang sejalan dengan upaya transformasi digital perusahaan melalui inisiatif Five Bold Moves. Menurutnya, BATIC 2024 bisa mewujudkan komitmen TelkomGroup dalam mendorong inovasi yang akan mempengaruhi masa depan telekomunikasi global untuk membangun masa depan digital yang berkelanjutan.

“Sebagai perusahaan yang sudah listing di New York, Telkom wajib membuat laporan yang berkaitan dengan ESG," ujarnya.

Direktur Wholesale & International Service Telkom, Bogi Witjaksono mengatakan, BATIC 2024 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan TelkomGroup untuk memperkuat kehadiran Indonesia di kancah telekomunikasi global. Menurutnya, BATIC juga telah menjadi titik pertemuan bagi para pemimpin industri untuk saling bertukar ide, menjalin kemitraan, dan membuka berbagai peluang bisnis baru.

“Tahun ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, mendorong inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi TelkomGroup, namun juga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi industri telekomunikasi global,” katanya.

Direktur Group Business Development Telkom, Honesti Basyir memastikan BATIC 2024 siap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja bisnis TelkomGroup secara keseluruhan yang sejalan dengan strategi perusahaan. Perluasan bisnis internasional menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan yang memberikan hasil baik dan dampak yang lebih luas.

“Seiring dengan Telin yang terus mengembangkan konektivitas melalui jaringan kabel bawah laut yang luas, TelkomGroup tidak hanya memajukan ekosistem konektivitas tetapi juga memperkuat infrastruktur vital yang menopang sektor DataCenter,” ujarnya.

BATIC 2024 bertema “Cultivating the Sustainable Digital Ecosystem” ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang mengesankan bagi para pesertanya, dengan menampilkan berbagai peluang networking, seminar, dan diskusi untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam sektor telekomunikasi.

Chief Executive Officer Telin, Budi Satria Dharma Purba menambahkan, di tahun kesembilan ini, BATIC terus memajukan brand image Indonesia, TelkomGroup, dan Telin sebagai pemimpin di lanskap telekomunikasi Asia Pasifik.

“Tujuan kami agar BATIC dapat berkembang menjadi platform utama yang tidak hanya menciptakan peluang bisnis baru bagi TelkomGroup dan para peserta lainnya di sektor telekomunikasi, namun juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri telekomunikasi nasional dan global,” kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pemilik bisnis skala kecil, menengah, atau besar perlu mengetahui bagaimana cara membuat WhatsApp bisnis (WA bisnis) untuk membantu komunikasi bisnisnya dengan konsumen atau partner kerja.

Hingga saat ini, WhatsApp masih terus digunakan sebagai alat komunikasi antara pemilik bisnis dengan konsumen atau rekan kerja dalam menjalankan bisnisnya. Namun, sudah beberapa tahun belakangan ini akhirnya WhatsApp merilis aplikasi khusus.

Aplikasi tersebut disebut WhatsApp Business yang peruntukannya untuk operasional bisnis. Bagi para penggiat usaha, kehadiran aplikasi khusus WhatsApp bisnis ini sangat membantu untuk menjalankan bisnis.

Cara Membuat WhatsApp Bisnis

Sejak dirilis pertama kali di tahun 2018 hingga saat ini, sudah ada lebih dari dua miliar pengguna WA bisnis yang tersebar di seluruh dunia untuk membantu operasional bisnisnya.

Ternyata akun WhatsApp biasa danWhatsAppbisnis berbeda sehingga Anda perlu menginstal lagi aplikasi khusus WA bisnis. Mengutip langsung dari laman resmi WhatsApp, cara membuat akun WA bisnis antara lain sebagai berikut.

1. Mengunduh Aplikasi WhatsApp Bisnis

Mengunduh terlebih dulu aplikasi WhatsApp bisnis dari Google Play Store atau App Store resmi lainnya, kemudian menginstal aplikasi tersebut di perangkat.

2. Meninjau Aturan dan Ketentuan

Setelah proses unduh dan instal telah berhasil, klik aplikasi WhatsApp Bisnis tersebut di halamansmartphoneatau perangkat lainnya.

Pengguna baru akan diminta untuk membaca Aturan dan Ketentuan Layanan WhatsApp Business. Bila sudah selesai maka klik “Setuju dan Lanjutkan”.

3. Mendaftarkan Nomor Ponsel

Pengguna akan diminta memilih negara dan kode negaranya. Selanjutnya baru memasukkan nomor telepon yang telah Anda persiapkan sesuai format nomor telepon internasional yang tersedia. Bila sudah selesai klik “Selesai” atau “Lanjut”

Pengguna akan mendapatkan kode pendaftaran melalui SMS atau panggilan telepon. Kode pendaftaran tersebut terdiri dari 6 digit. Setelah mendapatkan kode tersebut, segera masukkan ke kolom yang tersedia.

4. Mengizinkan Akses Kontak dan Foto

Langkah selanjutnya adalah dengan memberi izin aplikasi untuk mengakses kontak dan foto. Termasuk di dalamnya proses untuk melakukan migrasi kontak nomor yang telah tersimpan di dalam SIM Card.

5. Membuat Akun WhatsApp Bisnis

Selanjutnya pengguna sudah bisa membuat akun WA bisnis. Menuliskan informasi mengenai bisnisnya seperti jenis dan kategori bisnis, deskripsi bisnis, dan foto profil.

6. Membuat Profil Bisnis

Untuk membuat profil bisnis, Anda bisa mengklik menu “Jelajahi” lalu klik “Profil Bisnis”. Kemudian pengguna bisa menuliskan informasi mengenai bisnis. Misalnya saja tentang produk, jam operasional bisnis, dan informasi penting lainnya.

7. Mencoba Kirim Pesan

Langkah terakhir yakni dengan mencoba mengirim pesan atauchat. Klik ikon pesan baru untuk mengirim pesan lalu pilih nomor kontak tujuan penerima pesan tersebut.

Mengenal Fitur-Fitur pada WhatsApp Bisnis

Bukan hanya menerima dan mengirim pesan atau melakukan panggilan dan membuat status saja, melainkan ada fitur-fitur khusus pada aplikasi WA bisnis untuk membantu pemilik bisnis menjalankan usahanya.

Untuk mengetahuifiturapa saja, Anda bisa mengklik ikon titik tiga yang terletak di bagian pojok kanan atas. Secara spesifik, berikut ini fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi WhatsApp Bisnis, antara lain sebagai berikut.

1. Fitur Katalog

Sesuai dengan namanya, fitur katalog pada aplikasi WA Bisnis berfungsi untuk memberikan informasi lengkap seluruh produk atau layanan yang tersedia.

Informasi yang dimaksud mulai dari nama produk, deskripsi produk atau layanan, harga, hingga varian dan gambar produk atau layanan tersebut.

2. Fitur Tautan Pendek

Fitur tautan pendek berperan sebagai konektivitas antara pelanggan baru dan bisnis Anda. Melalui tautan tersebut, para pelanggan baru ini bisa mengirimkan pesan ke akun WhatsApp bisnis.

3. Fitur Perpesanan

Fitur yang terakhir yakni fitur perpesanan. Fitur ini cukup kompleks dan sangat membantu cara pemilik bisnis berkomunikasi dengan pelanggan. Beberapa jenis pesan yang bisa diatur secara mandiri antara lain sebagai berikut.

Cara untuk mengatur pesan salam bagi pelanggan yang mengirim pesan, di antaranya:

• Mengklik ikon titik tiga atau “Opsi Lainnya” yang berada di pojok kanan atas.
• Memilih menu “Pengaturan” lalu klik “Fitur Bisnis”.
• Mengklik menu “Salam” dan mengaktifkan fitur “Kirim Salam”.
• Mengklik “Salam” dan edit pesan salam sesuai keinginan pemilik akun, selanjutnya klik “Oke”.
• Kemudian mengklik “Penerima” untuk mengelola siapa saja yang akan menerima pesan salam tersebut lalu klik “Simpan”.

Sementara itu, untuk mengatur pesan khusus yang dikirimkan pelanggan di luar jam kerja, antara lain:

• Mengklik ikon titik tiga atau “Opsi Lainnya” yang berada di pojok kanan atas.
• Memilih menu “Pengaturan” lalu klik “Fitur Bisnis”.
• Mengklik menu “Pesan di Luar Jam Kerja” dan aktifkan fitur “Kirim Pesan di Luar Jam Kerja”.
• Menuliskan pesan khusus pesan di luar jam kerja lalu klik “Oke”.
• Mengatur jadwal pengiriman pesan tersebut pada kolom “Jadwal”.
• Mengatur siapa penerima pesan jam di luar kerja tersebut di kolom “Penerima” lalu klik “Simpan”.

Fitur perpesanan yang terakhir untuk mengatur pesan balas cepat, di antaranya sebagai berikut:

• Mengklik ikon titik tiga atau “Opsi Lainnya” yang berada di pojok kanan atas.
• Memilih menu “Pengaturan” lalu klik “Fitur Bisnis”.
• Mengklik menu “Balas Cepat” lalu klik “Tambah” atau dengan ikon plus (+).
• Memilih menu “Pesan” dan buat pesan balas cepat yang pemilik usaha inginkan.
• Mengklik “Pintasan” untuk mengatur pintasankeyboarduntuk membalas cepat.
• Langkah terakhir mengklik “Simpan”.

Demikianlah informasi mengenai cara membuat WhatsApp Bisnis dan fitur-fitur apa saja yang bisa Anda manfaatkan di dalam aplikasi tersebut.

HERZANINDYA MAULIANTI

TEMPO.CO, Jakarta - Pinjaman online tak resmi atau pinjol ilegal di Indonesia kian hari kian menjamur. Indonesia menyaksikan gelombang permasalahan serius sepanjang 2023 dengan maraknya kasus pinjol ilegal. Sepanjang 2023, lebih dari 1.600 pinjol ilegal telah dihentikan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam periode tersebut, 173 entitas pinjol ilegal telah berhasil diblokis di berbagai platform web dan aplikasi seluler. Namun, di awal bulan Agustus 2024, publik kembali dikejutkan dengan pemblokiran 8.721 pinjol ilegal oleh OJK. Angka tersebut berlipat-lipat ganda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Angka tersebut juga menjadi bukti maraknya pinjol ilegal di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran serius. Sebab, praktiknya yang sering tidan transparan dan cenderung eksploitatif dengan jeratan bunga tinggi, penagihan yang tidak etis, dan pelanggaran privasi. Sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang ikut terjebak dalam kasus pinjol ilegal ini.

Dilansir dari laman ugm.ac.id menurut I Wayan Nuka Lantara, dosen sekaligus Kepala Program Studi Manajemen FEB Universitas Gadjah mada (UGM), mengatakan fenomena merebaknya pinjol adalah cerminan kebutuhan mendesak masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah. Di satu sisi, pinjol menjadi alternatif bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana serta jumlah pinjaman yang lebih fleksibel. Namun, di sisi lain, bunganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan meminjam dari lembaga pinjaman konvensional.

Wayan menambahkan, dari sisi legalitas pinjol dibagi dalam dua kategori. Pertama pinjol legal yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pinjol legal beroperasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, termasuk transparansi bunga, perlindungan data pribadi, dan etika penagihan. Kedua, pinjol ilegal yang bekerja di luar kerangka hukum dan tidak diawasi oleh OJK. Sehingga, pinjol ilegal ini rawan menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan konsumen, seperti bunga yang sangat tinggi dan metode penagihan yang intimidatif.

Masyarakat Tanah Air perlu menjadikan pinjol sebagai perhatian yang serius. Jika telah terikat dengan pinjol, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pertama, adanya kewajiban membayar bunga dan biaya tambahan yang bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Pinjol legal biasanya menawarkan bunga yang lebih jelas dan terukur, tetapi jika tidak dilunasi tepat waktu, biaya bunga dan denda keterlambatan bisa bertambah signifikan.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan pinjol legal. Pinjol ilegal memiliki resikonya yang lebih besar karena bunganya terbilang sangat tinggi dan tidak transparan. Metode penagihannya yang cenderung kasar dan intimidatif. Kemudian, pelanggaran privasi bisa saja terjadi, terutama pada pinjol ilegal. Terakhir jika tidak mampu melunasi pinjaman, hutan yang menumpuk berpotensi mempengaruhi reputasi kredit seseorang.

"Bahkan dalam beberapa kasus di Indonesia bisa terjadi tindakan depresi hingga mengakhiri hidup," kata Wayan pada Senin 26 Agustus 2024.

Untuk menghindari jeratan pinjol ilegal, Wayan mengimbau agar masyarakat bisa memeriksa kelegalan penyedia pinjol terlebih dahulu dalam daftar penyelenggara pinjol yang diterbitkan OJK. Kemudian, perhatikan juga transparansi informasi mengenai suku bunga, biaya, dan syarat-syarat pinjaman. Pastikan kontraknya transparan. Selanjutnya, amati metode penagihan.

"Apabila sudah terjerat pinjol ilegal, langkah pertama yang penting adalah berhenti membayar pinjaman tersebut dan segera melaporkan kasusnya ke OJK dan polisi," kata Wayan.

Dalam menghadapi fenomena maraknya pinjol ilegal, Wayan berpendapat agar pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia pinjol ilegal serta mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati. Sebab, edukasi literasi keuangan yang memadai juga menjadi kunci penting untuk mencegah masyarakat terjerumum ke dalam jerat pinjol yang merugikan.

HAURA HAMIDAH I PUTRI SAFIRA PITALOKA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membahas kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kenaikan PPN ini masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan sejumlah hal yang tengah dibahas dalam APBN dengan tim presiden terpilih itu meliputi sisi penerimaan maupun belanja negara. Tak hanya PPN, kata Sri Mulyani, kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) juga masih dikoordinasikan. Kepastian dari berbagai program tersebut akan diumumkan oleh Prabowo setelah pelantikan presiden.

“Untuk kebijakan yang memiliki dampak sosial, politik dan ekonomi yang cukup luas, nanti presiden terpilih yang akan menetapkan dan menyampaikan. Kami terus berkoordinasi dengan intensif,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani beberapa waktu lalu menjelaskan Prabowo sudah menyadari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tersebut.

“Sudah disampaikan di dalam kabinet, presiden terpilih maupun presiden sekarang sangat menyadari mengenai UU HPP itu,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022, dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Walau begitu, UU HPP juga memberikan ruang untuk mengubah PPN menjadi paling rendah 5 persen dan maksimal 15 persen.

Adapun pemerintah menargetkan untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar 6,4 persen pada tahun depan, yakni menjadi Rp 2.996,9 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp 2.490,9 triliun di antaranya berasal dari penerimaan pajak. “Nanti akan kita lihat potensi ekonomi, rasio pajak, ekstensifikasi dan lain-lain,” ujar dia.

Sri Mulyani juga menyoroti bahwa Pemerintah telah memberikan kebijakan pembebasan PPN pada sejumlah kelompok, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Bendahara Negara itu menyebut insentif ini dinikmati pada kelompok kelas menengah hingga atas. “UU HPP sangat menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi itu tidak kena PPN."

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menanggapi ucapan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ihwal anggaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Besaran dana yang disiapkan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan seluas 2.086 hektare itu disebut sebesar Rp 140 miliar.

Jika dirinci, dengan anggaran Rp 140 miliar untuk 2.086 hektare, harga ganti rugi diperkirakan sebesar Rp 6.715 per meter persegi. Menanggapi hal tersebut, Achmad menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada kepentingan dan hak rakyat.

“Jika harga ganti rugi yang hanya sekitar Rp 6.715 per meter persegi itu benar, maka jelas terlihat bahwa kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang terdampak,” ujar Achmad kepada Tempo ketika dihubungi pada Selasa sore, 27 Agustus 2024.

Achmad mengatakan, ini menimbulkan kesan bahwa proyek IKN lebih difokuskan untuk kepentingan kelompok elite, seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan para pejabat di Jakarta, daripada untuk masyarakat setempat yang justru seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan IKN.

Seperti diketahui, saat ini proyek pembangunan IKN masih terus berlanjut. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp 466 triliun. Sebagian dana tersebut akan diambil dari APBN, sebagian lainnya dari investasi.

Jika dikontraskan, Achmad menilai angka ganti rugi untuk warga sebesar Rp 140 miliar terlihat kecil dibandingkan total anggaran pembangunan IKN yang menembus Rp 466 triliun itu.

Terlebih, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp 87 miliar untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada pertengahan Agustus lalu. Dana yang dikeluarkan untuk acara yang hanya berlangsung satu hari itu lebih besar daripada anggaran perayaan rutin tiap 17 Agustus di Jakarta sebesar Rp 53 miliar. Anggaran ini utamanya dialokasikan untuk pengadaan alat-alat upacara, sarana dan prasarana fisik, serta jamuan untuk tamu dan peserta upacara.

Achmad mengatakan, besaran anggaran ganti rugi ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat adat dan penduduk sekitar. “Mereka bisa merasa bahwa mereka menjadi korban dari sebuah proyek besar yang seharusnya membawa perubahan positif bagi mereka, tetapi malah menempatkan mereka dalam posisi yang dirugikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya menyiapkan Rp 140 miliar untuk mengganti rugi warga terdampak. Ganti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN. Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Lebih lanjut, Achmad juga menyoroti pola pengambilalihan tanah masyarakat oleh negara untuk mengebut proyek pembangunan IKN ini. “Dalam konteks ini, memang ada kemiripan dengan pola kolonialisme, di mana sumber daya lokal diambilalih oleh kekuatan yang lebih besar dengan imbalan yang minim untuk penduduk asli,” katanya.

“Katanya Presiden Jokowi merasa IKN adalah ibukota (yang) terbebas dari rasa kolonialisme, namun ternyata bagi masyarakat setempat bisa jadi IKN adalah kolonialisme karena mereka hanya dijadikan objek penderita daripada mendapatkan banyak manfaat,” tutur dia.

Achmad mengingatkan pemerintah untuk bersikap adil. Menurut dia, apabila masyarakat adat dan lokal merasa bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit manfaat dari pembangunan ini, maka bisa saja muncul perlawanan sosial yang serius. “Perasaan bahwa tanah mereka diambil alih tanpa kompensasi yang adil dapat memicu konflik, protes, dan ketidakstabilan sosial,” jelas Achmad.

Pihak pemerintah, tutur Achmad, perlu meninjau ulang kebijakan terkait anggaran ganti rugi ini dan memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan secara adil dan transparan. Terutama dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapat bagian dari hasil pembangunan megaproyek Rp 466 triliun itu, baik berupa kompensasi yang layak, kesempatan kerja, maupun akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Riri Rahayudan Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Tangerang - Proyek pembangunan jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja (Kataraja) atau dikenal dengan tol PIK 2 tahap seksi I segera beroperasi.

Direktur Estate Management Agung Sedayu Group, Restu Mahesa, memperkirakan pekerjaan konstruksi untuk seksi 1 sepanjang 6,7 kilometer dari Sedyatmo-Kosambi itu selesai sebelum akhir tahun ini.

"Untuk rencana pengoperasian tentunya harus melalui uji kelayakan dulu dari pemerintah," ujarnya di sela-sela pencanangan sarana sanitasi berkualitas di desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Selasa, 27 Agustus 2024.

Restu mengatakan, saat ini proyek jalan tol yang nantinya menghubungkan kawasan PIK2 dengan wilayah Kabupaten Tangerang itu sedang dalam tahap konstruksi. Dia berharap jalan tol ini segera bisa digunakan untuk publik.

"Mudah mudahan bisa segera digunakan untuk publik. Kami ingin masyarakat yang menggunakan jalan tol ini tidak hanya dari Kabupaten Tangerang tapi juga dari wilayah Jabodetabek bisa mengakses PIK," kata Restu.

Restu menambahkan, tol PIK2 nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Untuk melengkapi sarana dan prasana moda transportasi di kawasan PIK 2, Restu mengatakan, Agung Sedayu akan bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Damri dan Badan Pengelola Transportasi Jabadetabek (BPTJ).

Jalan tol PIK 2 ini nantinya akan terhubung dengan pusat pertumbuhan baru atau segi tiga emas di wilayah Kabupaten Tangerang. Menurut Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Hendri Hermawan, ruas tol yang dibangun oleh konsorsium PT Duta Graha Raya itu akan terhubung dengan pusat pertumbuhan baru di empat kecamatan yaitu Sepatan, Rajeg, Pasar Kemis dan Sindangjaya.

"Kami perkirakan empat wilayah ini akan menjadi kawasan segi tiga emas di Kabupaten Tangerang," ujar Hendri kepada Tempo.

Saat ini, kata Hendri, progres pembangunan jalan tol itu sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan seksi I PIK 2-Kosambi yang menghubungkan PIK dengan Bandara Soekarno-Hatta. "Rute jalan tol ini terintegrasi ke tol Sedyatmo yang terhubung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta," kata Hendri.

Dengan akan segera beroperasinya seksi 1, kata Hendri, ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi warga di wilayah Utara Kabupaten Tangerang meliputi Kosambi dan Teluknaga.

Dilihat dari peta Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, kata Hendri, proyek jalan tol ini melintasi wilayah Utara, Tengah hingga Barat Kabupaten Tangerang yaitu, Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Mauk, Sepatan, Rajeg, Pasarkemis, Sindangjaya hingga Balaraja. "Di setiap kecamatan akan ada exit tol dan ini berdampak pada munculnya calon pusat pusat pertumbuhan baru khususnya wilayah Tengah," kata Hendri.

Di wilayah Tengah Kabupaten Tangerang meliputi Sepatan, Rajeg, Pasarkemis dan Sindang Jaya, kata Hendri, saat ini banyak bermunculan pusat pertumbuhan baru. "Ini dilihat dari banyaknya pengajuan kawasan perumahan, pusat dagang dan jasa di empat kecamatan itu," ucapnya.

Dia mencontohkan, di Sindangjaya saat ini sedang berjalan pengembangan Kota Suvarna Sutera seluas 2600 hektar yang dipelopori PT Alam Sutera Group dan kawasan perumahan Lavon. "Ini salah satu pusat pertumbuhan baru," katanya.

Begitu juga di kecamatan Pasar Kemis, Rajeg dan Sepatan yang mulai ramai dibangun pemukiman, pusat bisnis dan jasa.

Mengutip laman Badan Pengelolaan Jalan Tol Kementerian PUPR, proyek jalan tol sepanjang 38,6 kilometer ini merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project).

Pembangunan Jalan Tol Kataraja diprakarsai oleh PT Duta Graha Karya dengan nilai investasi sebesar Rp. 23,22 triliun dengan masa konsesi 40 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan Kabupaten Tangerang bagian Utara. Selain itu juga sebagai upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg memiliki 8 Seksi, berikut rinciannya :

- Seksi 1 (Sedyatmo-Kosambi) 6,7 Km

- Seksi 2 (Kosambi-Teluknaga) 3,7 Km

- Seksi 3 (Teluknaga-Tanjung Pasir) 3,1 Km

- Seksi 4 (Tanjung Pasir–Kohod) 3,65 Km

- Seksi 5 (Kohod–Surya Bahari) 5,15 Km

- Seksi 6 (Surya Bahari–Pakuhaji) 5,5 Km

- Seksi 7 (Pakuhaji–Mauk) 5,1 Km

- Seksi 8 (Mauk–Rajeg) 5,7 Km

Jalan Tol ini juga memiliki 2 buah Junction (JC) yaitu, JC Sedyatmo yang terkoneksi dengan Jalan Tol Prof. Sedyatmo, dan JC Rajeg yang terkoneksi dengan Tol Semanan - Balaraja. Serta 7 Simpang Susun (SS) Kosambi, Teluk Naga, Tanjung Pasir, Kohod, Surya Bahari, SS Paku Haji, dan SS Mauk.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto soal beberapa program yang akan dijalankan, salah satunya rantai pasok pangan dan penguatan ketahanan pangan. Dia mengatakan Prabowo akan berfokus mencetak dua jenis komoditas pangan baru, yaitu padi dan jagung.

Program ini telah diakomodasi dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. “Seluas 435 ribu hektare untuk padi, 250 ribu hektare untuk jagung,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Dia menyebut pemerintah juga telah menganggarkan Rp 124,4 triliun untuk program lumbung pangan atau food estate ini. “Terutama untuk pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi bendungan dan irigasi, juga untuk membangun lumbung pangan dan akses pembiayaan kepada petani serta menciptakan cadangan pangan nasional,” kata dia.

Program lumbung pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini sempat bermasalah dan gagal panen. Pada 23 Januari 2024, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng) Bayu Herinata menyebut proyek food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang digarap oleh Kementerian Pertahanan gagal total.

Walhi telah meninjau lokasi lumbung pangan. Kunjungan itu untuk membuktikan kliam calon wakil presiden Gibran Rakabumin Raka yang mengatakan proyek besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden terpilih tersebut telah berhasil.

"Faktanya, singkong masih belum bisa dipanen karena tingginya baru sejengkal orang dewasa," kata Bayu dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Walhi Nasional pada Jumat, 26 Januari 2024.

Bayu juga mengatakan, sejak 2021-2023, tidak pernah ada singkong yang dihasilkan dari food estate Gunung Mas. Singkong tidak bisa tumbuh di lahan berpasir tersebut. Namun menurut Bayu, pemerintah berupaya menutupi kegagalan tersebut dengan menanam ulang singkong dan jagung. Jagung tersebut kemudian dipanen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu.

"Jagung memang bisa tumbuh, tapi kondisinya kering," kata Bayu.

Adapun menurut informasi yang ia terima, jagung tersebut memang bukan untuk konsumsi langsung tetapi untuk bahan baku industri pengolahan pangan. "Tapi poinnya, fakta di lapangan, food estate Gunung Mas tidak berhasil. Padahal sudah membuka hutan," kata Bayu.

Oleh karena itu, Bayu mengatakan, proyek food estate tidak perlu dilanjutkan. "Tidak relevan, tidak ada urgensi untuk dilanjutkan," tuturnya.

Sementara lumbung pangan, Sri Mulyani mengatakan ada dua program prioritas Prabowo lainnya. Sri Mulyani menyebut Empat program itu meliputi makan bergizi gratis, sekolah unggulan, dan ketahanan pangan.

"Makan bergizi gratis desainya untuk mendukung sumber daya manusia yang cerdas, dan menghidupkan perekonomian lokal, regional, daerah, serta bertumpu pada UMKM ," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di kompleks Parlemen, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Adapun, anggaran untuk program ini sebesar Rp 71 triliun.

Kemudian, Sri Mulyani menyebut program revitalisasi sekolah juga menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Dia menyebut program dengan anggaran Rp 20,3 triliun ini untuk menuntaskan perbaikan ruang kelas dan sekolah yang mengalami kerusakan.

“Serta menugaskan kepada Kementerian PUPR, diambil alih oleh satu kementerian dalam mengeksekusi perbaikan ruang kelas dan target rehabilitasi sekolah mencapai 2 ribu,” kata Sri Mulyani.

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian publik adalah tentang perubahan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Jokowi dulu sempat menyatakan tidak suka dengan e-commerce asing yang dianggap bisa merugikan UMKM. Namun sikap itu mereda setelahShopee dan Garena membuka Shopee Solo Creative & Innovation dan Garena Online, yang berada di bawah naungan perusahaan Sea Limited, menjadi sponsor utama klub sepak bola Persis Solo, yang diketahui dimiliki oleh Kaesang Pangarep. Belakangan, muncul dugaan Kaesang mendapat fasilitas jet pribadi dari Gang Ye, bos Shopee.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang nilai kekayaan Gang Ye. Konglomerat asal Singapura sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited itu ,diduga sebagai pemilik jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE yang digunakan Kaesang Pangarep danErina Gudonountuk plesiran ke Amerika Serikat.

Selanjutnya adalah berita mengenai daftar bisnis Kaesang yang sebagian besar bangkrut. Meski begitu, dia dan istrinya kerap pamer gaya hidup mewah.

Lalu berita mengenai pemerintahan Presiden Jokowi yang memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024. Langkah itu disambut gembira para pelaku bisnis properti.

Berikut rangkuman berita terpopulerTempo.co:

1. Dulu Jokowi Kritik E-commerce Asing, Kini Kaesang Diduga Dapat Fasilitas Jet Pribadi Bos Shopee

Kaesang Pangarepdan istrinya,Erina Gudonobelakangan ini menjadi sorotan publik usai diduga menumpangi jet pribadi yang ditengarai dimiliki oleh salah satu petinggi SEA Limited, perusahaan yang menaungi e-commerceShopeedan Garena. Isu ini tidak hanya melibatkan pasangan tersebut, tetapi juga menyeret nama Presiden Joko Widodo atauJokowikarena diduga memiliki keterkaitan dengan platform e-commerce tersebut.

Diketahui, pada awal 2021, Jokowi secara terang-terangan pernah mengkritik e-commerce asing yang mendominasi pasar Indonesia dengan menjual barang-barang impor murah. Bahkan ia menyerukan ajakan kepada masyarakat untuk benci produk asing.

"Ajakan untuk cinta produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi juga benci. Cinta barang produk kita. Benci barang luar negeri," ujar Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021.

Meski tidak menyebutkan nama secara langsung, banyak pihak yang mengaitkan kritik ini dengan Shopee. Mengingat di tahun tersebut dominasi Shopee di pasar Indonesia yang cukup signifikan.

Apalagi saat itu media sosial diramaikan dengan salah satu nama seller Shopee yakni Mr. Hu yang berasal dari China. Tagar #SellerAsingBunuhUMKM pun ramai muncul di Twitter (sekarang X) karena Mr Hu dianggap membunuh UMKM lantaran menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga dengan harga yang murah.

Namun, kritik itu tampak mereda setelah Shopee dan Garena membuka dua Hub penting di Solo Technopark pada Desember 2021, yaitu Shopee Solo Creative & Innovation serta Garena Gaming & Community. Berdirinya Shopee di Solo ini pun menarik perhatian karena kota ini adalah kampung halaman Presiden Jokowi.

Kantor Shopee di Solo kala itu ditargetkan menyerap 2.000 tenaga kerja dari masyarakat lokal hingga 2022. "Kantor ini ditujukan untuk mendukung banyak bisnis di Kota Solo," Direktur Shopee Indonesia, Handhika Jahja, dalam acara peluncuran virtual pada Senin, 11 Oktober 2021.

Kritik Jokowi juga terhenti setelah Garena Online, yang berada di bawah naungan perusahaan Sea Limited menjadi sponsor utama klub sepak bola Persis Solo, yang diketahui dimiliki oleh Kaesang Pangarep.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Diduga Fasilitasi Kaesang Jet Pribadi, Kekayaan Gang Ye Mencapai Rp 49,6 Triliun...

<!--more-->

1. Diduga Fasilitasi Kaesang Jet Pribadi, Kekayaan Gang Ye Mencapai Rp 49,6 Triliun

Konglomerat asal Singapura sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited,Gang Yediduga memiliki jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Jet pribadi tersebut akhir-akhir ini disoroti masyarakat Indonesia karena diduga digunakan oleh putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep danErina Gudonountuk pelesiran ke Amerika Serikat.

Sebagai petinggi di Sea Limited, Gang Ye menaungi sejumlah anak perusahaan, seperti raksasa e-commerce Shopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire. Adapun terkait jet pribadi Gang Ye yang diduga memfasilitasi Kaesang dan Erina dikabarkan berhubungan dengan Shopee dan Garena yang membuka kantor di Solo saat Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang, menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Jokowi, termasuk Kaesang. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.

“Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu miliki petinggi Shopee,” kata sumber tersebut.

Lantas berapa nilai kekayaan Gang Ye yang diduga memfasilitasi Kaesang?

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Daftar 5 Bisnis Kaesang yang Bangkrut...

<!--more-->

1. Daftar 5 Bisnis Kaesang yang Bangkrut, Didominasi Bisnis Kuliner

Nama putra bungsu PresidenJokowi,KaesangPangarep tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena gaya hidup mewahnya bersama istri,Erina Gudono. Ini diketahui warganet melalui unggahan cerita Instagram Erina beberapa hari terakhir.

Selain itu, warganet di media sosial Indonesia juga menemukan fakta bahwa Kaesang dan Erina pelesiran ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER. Terbaru, beredar sebuah video yang memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi dan dijemput di apron bandara dengan barang-barang yang langsung di bawa ke mobil, tanpa melewati pemeriksaan otoritas Ditjen Bea Cukai.

Hal tersebut membuat warganet geram dan mempertanyakan sumber dana yang digunakan Kaesang untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut. Meski Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha sebelum terjun ke dunia politik, namun beberapa bisnisnya diketahui telah lama gulung tikar. Berikut beberapa daftar bisnis Kaesang yang bangkrut dan tidak beroperasi lagi.

Sebagai pengusaha, Kaesang menjalankan bisnis yang bergerak di sejumlah bidang. Di antaranya adalah kuliner, fesyen hingga aplikasi digital. Kendati demikian, sebagian besar bisnisnya merugi, terutama yang bergerak di bidang food and beverage (F&B) atau bisnis makanan dan minuman. Namun, dia tampaknya bukan orang yang lihai berbisnis. Sebagian besar bisnisnya bangkrut dan gulung tikar.

Ia pun sempat menanggapi soal bisnisnya yang disebut bangkrut. Menurut dia, bisnis yang rugi harus ditutup dulu. “Ya namanya rugi ya pasti kami harus tutup dulu, terus kita baru kasih waktu dulu untuk rejuvenate kan,” kata Kaesang saat ditemui Tempo usai konferensi pers KIG Live di Jakarta pada Selasa, 19 September 2023.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.

Selanjutnya:Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pelaku Properti Menyambut Gembira...

<!--more-->

1. Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pelaku Properti Menyambut Gembira

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk, Hermawan Wijaya menyambut baik rencana tersebut.

Ia mengatakan bahwa insentif PPNDTP berkontribusi dalam mendorong penjualan properti perusahaannya. “Terutama dalam konteks situasi ekonomi yang memerlukan rangsangan untuk meningkatkan permintaan atas produk properti,” kata dia saat dihubungi Selasa, 27 Agustus 2024 .

Ia berharap kebijakan di sektor perumahan ini dampaknya dapat terlihat jelas dalam meningkatkan penjualan. Adapun perusahaan menargetkan penjualan pada 2024 sebesar Rp 9,5 triliun.

Hermawan mengakui kondisi ekonomi dan penurunan daya beli masih menjadi tantangan sektor properti tahun ini dan ke depan. Ia berharap, selain dengan insentif ada kebijakan lain juga yang mengerek penjualan. “Kami berharap suku bunga bank saat ini dapat mengalami penurunan sehingga daya beli kembali naik. Selain itu, kebijakan relaksasi loan to value yang berlaku saat ini sampai dengan akhir Desember 2024, juga dapat diperpanjang kembali oleh Bank Indonesia,” kata dia.

Perpanjangan insentif PPN DTP telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tujuan kebijakan ini adalah mendorong daya beli.

Berita lengkap bisa dibacadi sini.