TEMPO.CO, Jakarta - Sejak berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, sebagian besar kampus negeri di Indonesia menaikan tarif uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru. Regulasi ini memberi ruang bagi kampus untuk menambah tingkatan level UKT yang mengacu pada penetapan Biaya Kuliah Tunggal di masing-masing program studi. Sejumlah kampus mematok tarif UKT hingga belasan juta.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira, mengatakan kenaikan UKT menyebabkan inflasi pada sektor pendidikan kian tinggi. "Kenaikan itu juga akan berdampak terhadap penurunan daya beli kelas menengah," kata Bima melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2024.

Bima menjelaskan mengapa kelas menengah jadi kelompok paling terdampak kenaikan UKT. Hal itu terekam dalam peningkatan indeks harga produsen (IHP) sektor jasa pendidikan pada triwulan II 2024 yang naik 7,9 persen secara tahunan. Kenaikan IHP itu terjadi ketika Permendikbud 2/2024 diberlakukan.

"Ini menunjukkan bahwa sudah terdapat peralihan beban pelaku jasa pendidikan yang dibebankan kepada konsumen, salah satunya mahasiswa atau orang tua mahasiswa," kata Bima. Kenaikan IHP sektor jasa pendidikan jauh lebih tinggi dibanding sektor usaha lain yang mengalami inflasi 0,01 persen year-on-year dibanding triwulan II tahun 2023.

Berkaca kepada tren IHP yang meningkat, Bima menilai pemerintah seharusnya menanggung pembiayaan pendidikan tinggi secara penuh. Bukan membebankan kenaikan biaya operasional kepada mahasiswa.

Lebih lanjut, Bima mengatakan kenaikan biaya kuliah semakin menambah beban kelas menengah di Indonesia. Selain tingginya uang kuliah, kelas menengah juga dihadapkan pada kenaikan harga pangan, suku bunga tinggi dan sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal.

Menurut Bima kenaikan biaya UKT akan terus menggerus jumlah kelas menengah Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kelas menengah berkurang sebanyak 8 juta. Saat ini 82 persen konsumsi rumah tangga di Indonesia masih bergantung kepada kelas menengah. "Menyusutnya kelas menengah menjadi alarm bahwa setiap inflasi biaya pendidikan berdampak terhadap daya beli kelompok menengah," kata Bima.

Bima menilai sudah saatnya pemerintah mensubsidi biaya kuliah dan mencegah praktik komersialisasi pendidikan tinggi. Menurut dia kondisi pendapatan orang tua mahasiswa perlu menjadi pertimbangan utama dalam formulasi biaya perguruan tinggi.

Orang tua mahasiswa di kelompok pengeluaran menengah dan menengah rentan juga tertekan oleh tarif PPN 11 persen dan ekspektasi tarif PPN menjadi 12 persen diberlakukan tahun 2025. "Pemerintah sebaiknya menimbang ulang perubahan komponen biaya pendidikan karena momentum yang tidak pas,” jelasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo meyakini Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mampu menyentuh angka 8.000 hingga akhir tahun.

Bekas Direktur Perdagangan Bursa Efek Indonesia itu mengatakan, IHSG dapat naik jika skenario penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat benar-benar terjadi pada September mendatang. Selain itu, rupiah juga stabil di bawah Rp 16 ribu per dolar AS.

“Kalau memang benar suku bunga turun dan rupiah kan sudah di bawah Rp 16 ribu semestinya bisa. Kami prediksi akhir tahun tembus 8.000 ” kata Laksono di kantor BRIDS, Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Hingga Kamis sore, 14 Agustus 2024, IHSG parkir di angka 7.436. Pada pekan lalu, 5 Agustus 2024, saham sempat meluncur ke level 7.004 atau anjlok sekitar 4 persen. IHSG terlihat membaik sejak adanya sentimen pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed pada September. Langkah ini juga diprediksi dapat menurunkan suku bunga BI.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan prediksi pemangkasan suku bunga menghadirkan prospek yang lebih cerah bagi ekonomi AS. “Terutama di tengah kekhawatiran baru-baru ini bahwa pertumbuhan yang melambat akan membutuhkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Fed,” katanya dalam pernyataan resmi.

Menurut CME Fedwatch, para pedagang sedikit lebih condong ke arah pemangkasan 50 basis poin pada bulan September dibandingkan pemangkasan 25 bps setelah data hari Selasa. Selain data inflasi, data produksi industri dan penjualan ritel dari AS dan Tiongkok juga akan dirilis minggu ini.

Selain itu, rupiah juga sudah turun ke level Rp 15 ribu per dolar AS setelah sebelumnya di atas Rp 16 ribu. Pada perdagangan Kamis sore, mata uang rupiah ditutup menguat tajam 158 poin. Sebelumnya bahkan sempat menguat 160 poin di level Rp 15.675 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 15.832,5 per dolar AS.

“Untuk perdagangan Kamis, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 15.600 - 15.710 per dolar,” ujar Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti beban utang dan bunganya yang harus dibayar oleh Pemerintah pada tahun 2025, di antaranya Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat.

Di sisi lain, dia menilai banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama menimbang situasi daya beli yang terindikasi melemah, biaya kuliah yang terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin masif.

Saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024, Bhima, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko kondisi-kondisi ekonomi tersebut, daripada digelontorkan untuk upacara 17 Agustus yang menghabiskan puluhan miliar rupiah.

“Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar dia yang mengkhawatirkan anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang mencapai Rp87 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat Rp53

Kementerian Keuangan menyatakan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024.

“Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa.

Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.

Namun, menurut Menkeu, kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari harga komoditas.

“Makanya tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dari harusnya Rp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun,” ujarnya.

Adapun tahun ini, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp253 triliun atau 38 persen dari target APBN. “Karena harga semua komoditas sudah kembali, sehingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023,” kata Sri Mulyani.

Namun, Menkeu menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi countercyclical, dengan Kemenkeu menerbitkan SBN lebih banyak demi menstabilkan perekonomian yang lesu. Sementara ketika perekonomian tinggi seperti tahun lalu, Kemenkeu menurunkan penerbitan SBN guna mengimbangi efek ledakan harga komoditas.

Realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp13,3 triliun dan pembiayaan non-utang Rp49,3 triliun.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp217 triliun.

“Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif on-track terhadap postur kita. Tahun lalu itu pengecualian karena penerimaan negara luar biasa baik,” katanya.

Ke depan, Kemenkeu akan terus berupaya mengendalikan defisit dengan memacu penerimaan sekaligus mendisiplinkan belanja agar realisasi tidak terlampau jauh dari postur yang telah ditetapkan.

Berikutnya: Defisit Rp93 Triliun

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp 42,5 triliun. Sebelumnya, berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 40,6 triliun. Dengan demikian, maka nilai kenaikan anggarannya mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan anggaran pembangunan IKN ini dilakukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut.

“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Isa menjelaskan, terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang dikebut pengerjaannya agar dapat rampung tahun ini. Di antara infrastruktur tersebut adalah perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.

Menurut Isa, bangunan-bangunan itu harus segera selesai untuk menunjang proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah merencanakan ASN dari 38 kementerian/lembaga akan mulai pindah ke IKN setelah peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Tahap awal, pemerintah berencana memindahkan 11.916 ASN dari 38 kementerian atau lembaga (K/L). Berikutnya akan diikuti 6.774 ASN dari 29 K/L, dan 14.237 ASN dari 59 K/L. Adapun jadwal pemindahan ASN tersebut direncanakan dimulai pada September 2024.

Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran pembangunan IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp 39,3 triliun. Kemudian para Maret, anggarannya naik menjadi Rp 39,6 triliun, pada April menjadi Rp 39,8 triliun, serta Mei Rp 40,6 triliun. Kini anggaran itu mencapai Rp 42,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp 11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 42,5 triliun untuk tahun 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp 11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp 42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp 11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani, Selasa.

Bendahara Negara itu mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp 84,2 triliun. Sudah dikontrakan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.

Mantan Managing Director Bank Dunia itu juga menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp 75 triliun. Rinciannya adalah realisasi tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp 27 triliun pada 2023.

Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 3,3 triliun.

RADEN PUTRI | ADIL AL HASAN | IKHSAN RELIUBUN | ANTARAberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengakui sebagian produsen dan peritel telah mulai menerima pembayaran utang rafaksi minyak goreng sejak awal Juli 2024 lalu. Sampai saat ini, utang itu baru dibayarkan pemerintah kurang dari 50 persen.

“Rafaksi udah mulai dibayarkan, tapi belum menyeluruh,” kata Roy saat ditemuiTempodi Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Roy menjelaskan, pelunasan itu ditujukan ke produsen, tidak langsung ke peritel. Namun sampai saat ini, menurut dia, produsen masih kebingungan dalam menyalurkan dana itu karena adanya perbedaan data jumlah utang antara Aprindo dan surveyor Sucofindo. Padahal, kata dia, data asosiasi itu didapatkan langsung dari anggota.

“Ada ritel yang sudah terima dari produsen, ada yang belum,” kata dia.

Karena itu, Roy mengaku saat ini tengah meminta transparansi data ke Sucofindo. Namun, dia mengatakan data itu hanya diperoleh oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Dia menargetkan, pembayaran itu akan lunas sebelum transisi pemerintahan pada Oktober 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi Sucofindo, pemerintah harus membayar utang sebesar Rp474 miliar kepada produsen minyak goreng, dan pengusaha yang terdiri dari ritel modern maupun tradisional. Namun, angka itu berbeda dari klaim yang diajukan oleh 54 pelaku usaha yakni senilai Rp812 miliar. Sementara, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sendiri mengklaim pemerintah punya utang ke ritel sebesar Rp 344 miliar.

Kisruh utang-piutang ini muncul sejak 2022 seiring dengan program satu harga minyak goreng. Saat itu, Kemendag mengusulkan program minyak goreng satu harga senilai Rp 14 ribu per liter, dengan selisih biaya produksi dan penjualan ditanggung pemerintah. Kebijakan itu ada karena harga minyak sawit mentah sedang melambung.

Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022, yang salah satunya mengatur minyak goreng satu harga. Di sana disebutkan, BPDPKS akan menanggung selisih biaya produksi dan penjualan alias rafaksi.

Tak lama setelah itu, aturan itu dicabut dan diganti dengan skema harga eceran tertinggi atau HET senilai Rp 11.500 per liter untuk minyak curah dan Rp 144 ribu per liter untuk minyak kemasan premium. Namun, tanggungan itu tak kunjung dibayarkan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) selama tahun 2024 mencapai 15 persen.

Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon, Ivan Jaya, meyakini target tersebut bisa tercapai hingga akhir tahun. Hal itu seiring dengan pertumbuhan jumlah nasabah prioritas yang naik 25 persen dibanding tahun lalu. Nasabah prioritas Bank Danamon adalah mereka yang memiliki jumlah simpanan di atas Rp 1 miliar.

Ivan mengatakan jumlah nasabah prioritas juga berkontribusi 65 persen dari total nasabah Bank Danamon. "Tren nasabah Danamon Privilege tumbuh sampai 25 persen dan potensi diversifikasi investasinya juga besar," ujar Ivan saat ditemui, Rabu, 14 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Ivan menyebut produk perbankan yang dimiliki nasabah prioritas tumbuh 10 persen hingga Agustus 2024. Ivan mengatakan kini nasabah mulai melirik jenis investasi lain, seperti obligasi dan reksadana. "Nasabah kami memiliki potensi untuk mendiversivikasi produk investasinya, termasuk membuka tabungan mata uang asing," katanya.

Kalau dilihat secara keseluruhan, Ivan mengakui nasabah Danamon masih didominasi kalangan menengah atas. Untuk kategori nasabah optimal, yakni mereka yang memiliki simpanan di bawah Rp 100 juta, jumlahnya mencapai 25 persen. "Nasabah segmen optimal ini didominasi oleh kalangan milenial," kata Ivan.

Bank Danamon akan terus meningkatkan jumlah nasabah dari kalangan milenial. Targetnya jumlah nasabah baru bisa tumbuh antara 15-20 persen. Salah satu tujuannya adalah untuk menggaet nasabah yang berorientasi untuk menabung di Bank Danamon.

"Untuk nasabah optimal, kami meluncurkan produk baru untuk membuat mereka membuka rekening di kami dan melakukan transaksi," kata Ivan.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan modal ventura AC Ventures merilis riset berjudul Harnessing the Power of (Gen) AI in Indonesian Financial Services. Laporan ini hasil kerja sama antara AC Ventures dengan Boston Consulting Group (BCG), dan unit desain serta teknologi BCG X, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Dalam laporan ini 41 pemimpin bisnis institusi keuangan dan lima startup fintech mengatakan pentingnya adopsi dan dampak AI serta GenAI di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pendiri AC Venture Pandu Sjahrir mengatakan riset ini merupakan rekomendasi untuk pemerintah dan pemangku kebijakan yang akan membangun kedaulatan digital untuk memperbaiki regulasi sekaligus percepatan investasi dalam infrastruktur lokal sekaligus pengembagan GenAI.

“Ini akan menjadi rekomendasi Kadin untuk pemerintah terpilih (Prabowo Subianto) mengingat pentingnya AI kepada masyarakat secara luas. Ini inisiatif Kadin dari bidang digital keuangan untuk menjadi rekomendasi pertama,” kata Pandu, yang juga Kepala Ekonomi dan Financial Technologi Kadin, di kantor pusat AC Ventures, Jakarta Selatan, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Pandu mengatakan isu AI dan GenAI penting dimunculkan ketika pemerintah sedang menggagas peningkatan infrastruktur energi Indonesia yang terbarukan dengan pembiayaan berkelanjutan. Dia menyebut AI dan GenAI memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dengan mentransformasikan seluruh sektor bisnis.

“Mentransformasikan tidak hanya sektor swasta, tetapi juga perusahaan milik negara dan lembaga pemerintah. Implementasi yang efektif memerlukan pusat data yang berkelanjutan yang didukung oleh energi terbarukan, undang-undang privasi yang ketat, dan kemitraan publik-swasta yang kuat,” kata dia.

Selain itu, Pandu mengatakan usaha ini juga mesti diikuti dengan penekanan atas pentingnya keamanan siber untuk melindungi aset data nasional. Senyampang itu, laporan ini juga menjadi bahan masukan untuk White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029 yang tengah disusun oleh Kadin Indonesia.

Selanjutnya: Laporan Harnessing the Power of (Gen) AI in Indonesian Financial Services....

<!--more-->

Laporan Harnessing the Power of (Gen) AI in Indonesian Financial Services menemukan kerangka kerja strategis multilateral "Deploy, Reshape, Invent," yang membimbing institusi keuangan Indonesia tentang cara mengintegrasikan GenAI secara efektif untuk memaksimalkan manfaatnya. Di antara tiga pilar ini, 51 persen responden mengatakan lebih memprioritaskan deploying dan inventing dibandingkan dengan reshaping proses internal. Mereka disebut fokus pada penerapan GenAI untuk tugas sehari-hari, dan 27 persen responden melihat peluang besar dalam menciptakan produk dan layanan baru yang didukung oleh GenAI.

Secara global, studi terpisah dari BCG menemukan bahwa 85 persen institusi keuangan menganggap GenAI sebagai teknologi yang sangat mengganggu, tapi hanya 18 persen yang memiliki strategi yang jelas untuk penerapan internal. Tanggapan yang direkam dalam laporan ini yaitu, pemimpin bisnis institusi keuangan dan startup fintech di Indonesia mencerminkan sentimen ini secara lokal. Kesenjangan ini menyoroti peluang penting bagi sektor layanan keuangan Indonesia untuk memposisikan dirinya di garis depan inovasi GenAI.

Di Indonesia, 61 persen institusi keuangan merasa yakin dengan infrastruktur teknologi mereka yang diperlukan untuk mengintegrasikan GenAI, terutama dalam konteks data dan sistem teknologi yang kokoh. Hampir setengah dari pemimpin sektor lokal mengklaim sudah memanfaatkan GenAI untuk meningkatkan layanan pelanggan, dengan sepertiga di antaranya melaporkan manfaat yang terlihat.

Selain itu, 44 persen pemimpin lokal mengakui potensi GenAI dalam merevolusi penilaian risiko di microlending melalui sumber data dan model analitik yang lebih inovatif. Selain layanan pelanggan dan microlending, empat area lain GenAI dianggap bermanfaat di industri ini yang meliputi produktivitas, pinjaman cepat, manajemen penipuan, dan personalisasi yang sangat tepat.

Dalam laporan ini juga dijelaskan seiring dengan meluasnya penggunaan GenAI, bank-bank besar dan institusi keuangan Indonesia sedang mengembangkan inisiatif terkait dari tahap pilot menjadi proyek yang dapat diskalakan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas akses dan inklusi keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ketat di Indonesia.

Meskipun antusiasme terhadap kemampuan GenAI tinggi, banyak institusi keuangan Indonesia masih berada di tahap awal penerapan. Laporan tersebut menunjukkan 41 persen responden yang sedang menjalankan proyek percontohan GenAI dan uji coba konsep untuk memperluas penggunaan dan memberikan nilai bisnis yang substansial masih menjadi tantangan.

Hanya 37 persen responden yang merasa memiliki bakat yang diperlukan dan upskilling karyawan untuk menggunakan dan berinteraksi dengan alat AI. Sementara itu, hanya 29 persen responden yang merasa yakin dengan model operasional mereka untuk kesiapan GenAI.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya hari ini, Rabu, 14 Agustus 2024. Dia menuturkan akan terus menjalankan tugas komunikasi publik di luar pemerintahan.

Menurut Usman, dia dilantik sebagai Dirjen IKP pada 10 Agustus 2021. Hari ini, kata dia, tepat 3 tahun 4 hari dirinya melaksanakan tugas komunikasi publik. Menurut dia, waktu tiga tahun terlalu singkat untuk pengabdian pada Indonesia. Karena pengabdian kepada bangsa dan negara, rakyat, itu seumur hidup.

"Tetapi mencintai Indonesia bisa dari mana saja," kata Usman, dalam keterangan pers di gedung lantai I Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam pernyataan itu, Usman mengatakan bahwa ia diangkat berdasarkan keputusan presiden. Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan kesempatan dirinya menjabat Dirjen IKP Kominfo.

Usman memegang jabatan Dirjen IKP sejak 2021. Dia dilantik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, di Media Center Kominfo pada Selasa, 10 Agustus 2021. Penunjukkan Usman itu termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 108/TPA/2021.

Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Johnny karena terjerat kasus korupsi base transceiver station (BTS). Usman terus berlanjut menjalankan jabatannya. Lalu pemerintah menunjuk Budi Arie menggantikan posisi Johnny G. Plate. Sebelum Kabinet Indonesia Maju berakhir 20 Oktober 2024, Usman, memutuskan mundur.

Dalam mengumumkan mundur itu, Usman juga menyampaikan terima kasih kepada Johnny G. Plate, Mahfud Md. yang pernah menjadi pelaksana tugas Menteri Kominfo, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Menteri Kominfo Budi Arie, serta para direktur jenderal sebelum dirinya. "Terima kasih atas bimbingan dan arahannya," ujar dia.

Usman lahir di Jakarta, 13 April 1970. Dia kuliah sarjana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Setelah lulus S-1 pada 1994, dia melanjutkan studi magister sosiologi di Universitas Indonesia. Ia mantan wartawan harianRepublikasejak 1995-2000.

Setelah itu, pada 2000-2009, dia bekerja diMetro TV. Jabatan terakhirBews Current Affairs Manager. Sejak 2009 hingga 2020 bekerja di harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan. Pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi swasta.

Penulis bukuJurnalisme Keberagamanini, tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk. Organisasi nonprofit itu mengkampanyekan di isu demokrasi, keberagaman, dan toleransi. Usman merupakan penerima beasiswa Chevening di London dan Skotlandia pada 2003. Juga mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat.

Selain itu, Usman pernah berpartisipasi dalam agenda “people to people diplomacy” yang digagas Kominfo di Rusia dan Belarusia pada 2015 dan Amerika Serikat pada 2016.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya hari ini. Dia mengakui pengunduran ini tanpa ada tekanan dari pihak lain.

"Tidak ada tekanan dari luar. Ini keinginan saya sendiri," kata Usman dalam keterangan pers di gedung lantai I Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dia mengatakan, pengunduran diri itu disampaikan juga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, maupun Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. "Ada hal yang sifatnya privat di dalam diri saya sendiri," ujar dia.

Usman tak menjawab spesifik mengapa ia mundur dari Dirjen IKP Kominfo. "Tadi sudah saya sampaikan, saya sudah (menjabat) tiga tahun. Butuh penyegaranlah buat diri saya maupun organisasi," kata dia. Usman mengatakan, dia menjabat sebagai Dirjen IKP sejak 10 Agustus 2021.

Artinya ia menjabat lebih dari tiga tahun. Padahal, kata dia, tak cukup dengan mengabdi tiga tahun. Namun dia menjelaskan bahwa pengabdian masih bisa dilakukan dari luar pemerintahan. "Ya, itu jawabannya," kata dia, menjawab alasan dirinya melepas jabatan tersebut sebelum waktunya.

Saat ditanya perihal spekulasi publik bahwa pengunduran dirinya ini tidak tepat waktu, Usman menjawab ringkas. Bahwa pengunduran diri itu dilakukan lebih cepat agar pekerjaan lain bisa dikerjakan dengan cepat. "Tidak ada spekulasi kayak begitu, apalagi dihubung-hubungkan dengan kondisi sekarang," ucap dia.

Dia mengakui, pengunduran diri itu terlalu cepat. Namun itu dilakukan agar segera dilakukan penyegaran di Kominfo. Dia memastikan tak lama telah ada penunjukkan pejabat pengganti. Dia mengatakan pejabat penggantinya akan menyelesaikan sejumlah tugas yang belum selesai.

Sejumlah tugas yang belum rampung itu, di antaranya, persiapan pekerjaan bersifat komunikasi publik untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan Jakarta hingga persiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus—pemimpin umat Katolik dunia.

Paus dijadwalkan bertolak dari Roma, Italia, 1 September 2024. Dia akan tiba di Jakarta pada 3 September. Setelah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Paus dijadwalkan bertemu korps diplomatik, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan para pejabat di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun atau 6 tahun

TEMPO.CO, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama. Penghargaan tersebut diberikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024. Beberapa hari sebelumnya, Airlangga menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga menjadi satu dari 64 tokoh yang menerima penghargaan. Pada kesempatan tersebut, ia mengucapkan terima kasih seluruh jajaran Kementerian Koordinator Perekonomian. “Perjalanan ini adalah perjalanan panjang, dalam keadaan Indonesia tidak biasa-biasa saja dan dunia tidak biasa-biasa saja,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Rabu, 14 Agustus 2024.

Bekas Pemimpin Partai Golkar itu juga memaparkan komitmen untuk menjaga perekonomian nasional harus terus dipegang para pejabat dan staf di Kementerian. Keberhasilan ini menurut dia tidak hanya menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi, namun menjadi momentum membangun kepercayaan diri untuk menjawab seluruh tantangan.

Tanda Kehormatan merupakan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keppres 104/TK/TH 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama.

Peran Kementerian Koordinator Perekonomian yang dinahkodai oleh Airlangga juga terus berlanjut untuk tetap menjaga ekonomi nasional. Hingga triwulan kedua 2024, ekonomi RI tumbuh 5,05 persen secara tahunan atauyear on year(yoy). Sementara itu, inflasi dijaga pada kisaran sasaran 2,13 persen (yoy) pada Juli 2024.

Sejalan dengan peran tersebut, Airlangga menjalin berbagai kerja sama ekonomi di level global, baik bilateral, regional maupun secara multilateral. Sebagai menteri, ia juga mengemban sejumlah penugasan yang diberikan yakni sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, Ketua Bidang Sherpa Track G20, Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat.

Airlangga Hartarto juga menjadi Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Ketua Pelaksana Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Koordinator Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), hingga Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Airlangga kini sedang menjadi sorotan publik karena dia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu pekan lalu. Pengunduran diri Airlangga membuat geger karena terkesan tiba-tiba dan di saat Partai Golkar sedang bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah.

MundurnyaAirlangga Hartartodari kursi Ketua Umum Partai Golkar membuat mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md terkejut dan heran. Sebab, Mahfud mengatakan, Airlangga mundur justru saat partai yang dipimpinnya berada di masa keemasan. "Tidak pernah menyangka Airlangga berhenti sebagai Ketua Umum Golkar secara tiba-tiba. Padahal Airlangga kan hebat," ujar Mahfud saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama. Penghargaan tersebut diberikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024. Beberapa hari sebelumnya, Airlangga menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga menjadi satu dari 64 tokoh yang menerima penghargaan. Pada kesempatan tersebut, ia mengucapkan terima kasih seluruh jajaran Kementerian Koordinator Perekonomian. “Perjalanan ini adalah perjalanan panjang, dalam keadaan Indonesia tidak biasa-biasa saja dan dunia tidak biasa-biasa saja,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Rabu, 14 Agustus 2024.

Bekas Pemimpin Partai Golkar itu juga memaparkan komitmen untuk menjaga perekonomian nasional harus terus dipegang para pejabat dan staf di Kementerian. Keberhasilan ini menurut dia tidak hanya menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi, namun menjadi momentum membangun kepercayaan diri untuk menjawab seluruh tantangan.

Tanda Kehormatan merupakan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keppres 104/TK/TH 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama.

Peran Kementerian Koordinator Perekonomian yang dinahkodai oleh Airlangga juga terus berlanjut untuk tetap menjaga ekonomi nasional. Hingga triwulan kedua 2024, ekonomi RI tumbuh 5,05 persen secara tahunan atauyear on year(yoy). Sementara itu, inflasi dijaga pada kisaran sasaran 2,13 persen (yoy) pada Juli 2024.

Sejalan dengan peran tersebut, Airlangga menjalin berbagai kerja sama ekonomi di level global, baik bilateral, regional maupun secara multilateral. Sebagai menteri, ia juga mengemban sejumlah penugasan yang diberikan yakni sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, Ketua Bidang Sherpa Track G20, Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat.

Airlangga Hartarto juga menjadi Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Ketua Pelaksana Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Koordinator Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), hingga Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Airlangga kini sedang menjadi sorotan publik karena dia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu pekan lalu. Pengunduran diri Airlangga membuat geger karena terkesan tiba-tiba dan di saat Partai Golkar sedang bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah.

MundurnyaAirlangga Hartartodari kursi Ketua Umum Partai Golkar membuat mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md terkejut dan heran. Sebab, Mahfud mengatakan, Airlangga mundur justru saat partai yang dipimpinnya berada di masa keemasan. "Tidak pernah menyangka Airlangga berhenti sebagai Ketua Umum Golkar secara tiba-tiba. Padahal Airlangga kan hebat," ujar Mahfud saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.