TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kualitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan tetap terjaga ke depan.Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio risiko kredit atau Loan at Risk (LAR) kredit UMKM terus mengalami tren penurunan, yakni menjadi sebesar 13,50 persen pada Juni 2024 dibandingkan pada Mei 2024 yang tercatat sebesar 13,83 persen, dan lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 16,84 persen.

"Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas kredit UMKM akan tetap terjaga bahkan membaik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Bahkan rasio risiko kredit UMKM sudah semakin mendekati level sebelum pandemi COVID-19, yaitu pada Desember 2019 yang tercatat sebesar 12,74 persen.Selanjutnya, kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross UMKM pada Juni 2024 sebesar 4,04 persen, tercatat sudah menurun dibandingkan dengan Mei 2024 sebesar 4,27 persen, meskipun masih tergolong meningkat secara tahunan.

Dian menuturkan secara umum, risiko inheren kredit UMKM memang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun rumah tangga karena bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan.

Namun demikian, peningkatan NPL pada kredit UMKM telah dapat diprediksi sebelumnya dan sudah dimitigasi oleh bank melalui pembentukan cadangan yang cukup, sehingga tingkat rasio NPL UMKM masih tergolong dalam acceptable level.

TEMPO.CO, Deliserdang - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjaga kedaulatan pangan dan produktivitas agar inflasi terkendali, kondisi perekonomian pun stabil. Penjabat Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakannya saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meluncurkan food estatemini dan penanaman cabai merah, bawang merah dan jagung perdana di Desa Sena, Kabupaten Deliserdang.

“Selama ini, produktivitas komoditas utama seperti padi, jagung dan cabai merah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan produksi cabai merah telah memasok kebutuhan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera,” kata Fatoni, Ahad, 11 Agustus 2024.

Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan berbagai upaya, salah satunya mendorong produksi melalui Gerakan Sumut Menanam dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian.

Gerakan ini di antaranya akan menyalurkan benih cabai merah untuk 178 hektare, bawang merah seluas 152 hektare, padi seluas 7.849 hektare, jagung seluas 1.660 hektare dan alat pertanian sebanyak 286 unit. Selain itu juga gerakan tersebut akan berupa pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi sepanjang 6,6 kilometer dan jalan usaha tani sepanjang 7,2 kilometer.

"Kami juga menyiapkan petugas lapangan untuk memantau iklim di daerah yang berpotensi rawan kekeringan,” ucap Fatoni.

Wamentan Sudaryono mengatakan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Penambahan area tanam dengan membuat food estate bisa dilakukan siapa saja dan food estate di Desa Sena bisa dijadikan percontohan.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juag meninjau bantuan pompa irigasi di Desa Kolam dan berdialog dengan petani. “Saya mendorong siapa pun, tidak harus organisasi, manfaatkan lahan yang tidak dikelola dengan maksimal,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 13 Agustus 2024. Pemerintah memasang target indikatif dari lelang ini senilai Rp 8 triliun. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Ada tujuh seri SBSN yang akan dilelang besok, yakni SPNS 02022025, SPNS 29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, PBS038. Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang ini bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam atau multiple price.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang. "Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dalam keterangan resmi yang dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Dealer utama dari lelang ini meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Panin Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Kemudian ada Citibank N.A, PT Bank Central Asia Tbk., Deutsche Bank AG, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Bahana Sekuritas, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Peserta lelang juga termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan BI.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan imbal hasil atau yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

Lelang dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 atau dua hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS diterbitkan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan baru tentang pengenaan cukai pada makanan olahan siap saji. Wacana itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Soal makanan olahan, gimana bagian kesehatan dikenai cukai? Padahal Indonesia sendiri kan menurut saya kebutuhan gizi juga masih tinggi. Nah, ini mau dibikin lebih mahal lagi," kata Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah (IKM) Apindo, Ronald Walla, di Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut dia, jika makanan olahan ini dipertimbangkan untuk diberi cukai, itu akan menimbulkan dilematis, tertutama untuk usaha kecil. Menurut dia, banyak UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman. "Kita tahu kan urus cukai itu ribetnya seperti apa. Bagaimana makanan olahan digituin (dikenakan cukai)," tutur Ronald.

Menurut dia, soal cukai untuk makanan olahan yang dibahas dalam PP 28 Tahun 2024 ini perlu ditinjau ulang. Pemerintah perlu mengajak semua elemen—duduk bersama—dan membahas kembali kebijakan baru tersebut. "Soalnya apa yang dikejar gitu," ucap Ronald.

Dia mempertanyakan kebijakan baru tersebut. Dalam PP 28 Tahun 2024 ini, kata dia, yang akan dikasih cukai adalah pabrik gula atau yang mengolah makanan. Dia mengatakan kebijakan ini pun masih belum jelas. "Tapi ngeri kalau makanan olahan diberi cukai, sih," ujar dia.

Salah satu dampak dari wacana pemberlakuan cukai kesehatan kepada makanan olahan itu memicu kepastian hukum yang tak jelas. Terutama kepada UMKM yang berada di sektor makanan dan minuman. "Undang-undang kan dibikin untuk diimplementasikan. Sekarang yang mengawasi implementasi ini siapa?"

Pengawasan implementasi peraturan, misalnya dalam PP Kesehatan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bea dan Cukai, tentu ada pihak lain yang bertugas melakukan pengawasan. "Tapi kadang juga ada pihak lain. Kami takutkan itu bisa membuat suasana bisnis Indonesia tidak kondusif," ucap dia.

Aturan baru itu menjadi isu penting bagi pengusaha. Sebenarnya PP Kesehatan pada 26 Juli 2024, sebagai aturan teknis Undang-Undang Kesehatan. Tapi dua dari 1.172 pasal yang tercantum menyinggung industri makanan dan minuman. Pasal 194 ayat 1, misalnya, menyatakan, dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungannya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengusaha penukaran uang asing atau money changer berjibaku menghadapi pelaku scammer yang menyusupi data bisnis mereka di Google Maps. Para pelaku scammer itu memasang nomor telepon dan nomor WhatsApp palsu meski pemilik akun bisnis berkali-kali mengubahnya. "Saya sampai empat kali mengubah nomor, tapi pelaku menggantinya lagi," ujar Pemilik Gandaria Money Changer, Yosep Krisnawan saat dihubungi Tempo, Senin 12 Agustus 2024.

Yosep mengatakan, sudah tiga hari ini sejak Sabtu pekan lalu hingga Senin pagi ini, Ia dan lebih dari 30 pengusaha Money Changer berusaha melawan pelaku penipuan yang mengutak-atik data bisnis mereka di Google Maps itu. "Para pelalu scammer kembali mengganti nomor telepon dan WA, meski kami berulangkali menggantinya. Ada juga yang sampai mengganti 8 kali," kata Yosep.

Yosep menuturkan, dua alamat kantor cabangnya di Google Maps, masing masing di Gandaria dan kawasan SCBD Jakarta Pusat menjadi sasaran para scammer itu. "Pelaku scammer mengutak atik data bisnis di kolom alamat Google dengan mengubah nomor telepon, mencantumkan nomor WhatsApp palsu hingga mengubah titik alamat,"kata Yosep.

Yosep menuturkan, mengetahui jika data bisnis Gandaria Money Changer di Google Maps ada yang mengubah detail alamat nomor customer service dan nomor WA palsu dari pelanggan dan rekan bisnis mereka. Pelanggan, kata dia, curiga dengan informasi dan permintaan yang diberikan pelaku yang mengaku seolah olah dari Money Changer tersebut. "Modusnya pengguna jasa diminta transfer ke rekening yang mereka siapkan dengan alasan agar uangnya disiapkan dan ketika datang tinggal ambil," kata Yosep.

Sejauh ini, kata Yosep, pelanggannya belum ada yang menjadi korban penipuan. Sebab, untuk pelanggan sudah mengetahui informasi yang massif mereka sampaikan melalui group WA dan pesan berantai (broadcast) agar mewaspadai modus penipuan tersebut. "Para penipu ini sepertinya menyasar pelanggan baru," ucapnya.

Selain itu, mereka juga telah menyampaikan komplain ke Google. Mereka mempertanyakan sistem keamanan data bisnis mereka yang sangat mudah diutakatik pihak luar.

Pemilik Money Changer Peniti Valasindo, Bong Thiam Kim juga mengaku berjibaku mengganti nomor telepon dan WA yang selalu diganti pelaku scammer itu." Sudah sejak Sabtu, sampai pagi ini masih terjadi, kami edit, pelaku ganti lagi," kata Kim.

Kim mengatakan, hal ini juga terjadi pada cabang Peniti Valasindo yang berada di kawasan Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Menurut Kim, ia telah berulang kali membenarkan nomor WA di alamat google Peniti Valasindo, namun diubah lagi oleh para penipu tersebut.

Kim mengaku melakukan hal itu agar tidak jatuh korban penipuan akibat scammer itu. "Jangan sampai jatuh korban, kami berharap pihak berwenang segera bertindak, menangkap pelaku scammer itu,"ujarnya.

Gandaria Money Changer dan Peniti Valasindo, dua dari 30 lebih perusahaan penukaran uang asing di wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitarnya, yang data bisnis mereka di Google Maps diutakatik pelaku scammer.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan multinasional ternama, Garuda Food, membuka sejumlah lowongan pekerjaan. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman tersebut, membuka lowongan kerja di daerah Lampung dan Ciracas. Informasi tersebut diumumkan Garuda Food melalui laman resmi mereka career.garudafood.co.id.

Lowongan Kerja Sales Area Coordinator

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Mengelola dan mengembangkan team untuk dapat mencapai target kerjanya, serta melakukan job desc yang masuk dalam aktivitas kerja yang telah ditentukan.

Kriteria Kandidat:

- Memiliki SIM C aktif

- Memiliki pengalaman di posisi Supervisor minimal selama dua tahun

- Pendidikan S1

- Memiliki kemampuan komputerisasi baik dan menguadai Ms. Office

Penempatan: Lampung

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman ini: https://career.garudafood.co.id/Page/CareerDetail.aspx?JobId=3008

Lowongan Kerja Sales Representative Retailer Snack

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Melakukan kunjungan ke toko

- Melakukan order ke toko

- Melakukan penagihan ke toko

- Pemerataan product

- Pemajangan product

- Cek Stock dan barang rusak/exd

- Membuat perencanaa harian

Kandidat Kriteria:

- Pendidikan Min D3

- Pengalaman > 1 Tahun

- Target Oriented

- Dapat Bekerja secara individu & Kelompok

Penempatan: Ciracas

INFO BISNIS - Nur Fitra, seorang ibu rumah tangga asal Sumenep dalam mengembangkan usahanya sejak 2014 lalu.

Berbekalpassiondalam bidang kuliner, Fitra memiliki ide untuk berjualan roti yang awalnya menggunakan sistempre order, atau dibuat berdasarkan pesanan saja. Lambat laun, roti buatan Fitra menarik banyak peminat yang kemudian menjadi peluang baginya membangun usahabakerysendiri.

Fitra bercerita bahwa kecintaannya terhadap dunia kuliner sudah dimulai sejak ia belum menikah. Awalnya, ia sempat memiliki usaha catering di Pulau Sapeken yang merupakan tanah kelahirannya. Begitu menikah dan pindah ke Sumenep, ia kemudian mencoba peluang berjualan roti yang awalnya hanya untuk dijual di kantor sang suami.

“Di tahun 2014, saya coba-coba bikin roti untuk dijual di skala kecil, dibawa ke kantor suami. Ternyata responsnya bagus, peminatnya banyak, jadi saya mulai tertarik untuk terjun lebih dalam lagi ke duniabakery. Jadi sejak itu saya coba belajar-belajar lagi teknik membuat roti. Kalau bakery ini kan modalnya besar karena alat-alatnya banyak. Awalnya saya pakai oven tangkring, terus ngulennya pakehand mixer, kadang juga manual pakai tenaga otot. Ternyata peminatnya semakin banyak karena banyak yang repeat order juga,” kenang Fitra di masa awal merintis usaha.

Warung Soeka menjadi nama yang dipilih untuk usaha roti tersebut. Nama ini sendiri sebenarnya diambil dari usaha catering yang sempat ia jalani sebelum menikah, dengan harapan produk yang dijual tidak hanya sebatas roti saja, tapi juga aneka makanan lainnya.

“Dulu waktu memulai usaha, kan lagiboomingRoti Boy. Nah saya buat itu kebetulan banyak yang suka. Tapi kalau di Warung Soeka kita kasih nama Roti Bin. Produk ini juga yang bikin nama Warung Soeka besar dan dikenal banyak orang, bahkan sampai sekarang masih tetap jadi produk favorit,” ungkap Fitra.

Kini, Warung Soeka semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumenep. Hal ini terbukti dari jumlah orderan Fitra yang semakin bertambah hingga ratusanpiecessetiap harinya. Sempat kewalahan sendiri karena alat-alat yang kurang memadai, Fitra pun berpikir untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

“Awalnya di tahun 2018, saya pernah mendapat orderan sebanyak 250 pcs. Saat itu saya masih pakaihand mixeryang rentang waktu pengerjaannya lebih lama. Saat itu adacustomersaya yang kasih saran untuk ambil KUR di BRI untuk modal usaha pembelian alat. Kebetulan saat itu saya belum kepikiran, tapi lama-lama order itu semakin banyak dan saya juga kewalahan. Jadi saya coba beranikan diri untuk mengajukan, Alhamdulillah prosesnya cepat saya juga tidak menyangka,” cerita Fitra.

“Nominal pinjaman yang saya terima pertama kali itu dari Rp10 juta, lalu naik Rp25 juta, Rp50 juta, sekarang mencapai Rp100 juta. Nominalnya semakin bertambah dan prosesnya juga lebih cepat, mungkin karenatrack recordsaya yang baik jadi prosesnya lebih cepat untuk ACC,” jelas Fitra.

Pinjaman ini dimanfaatkan Fitra untuk menambah alat-alat produksi. Seiring dengan skala ordernya yang semakin besar, tentunya Warung Soeka membutuhkan alat yang lebih mumpuni agar bisa mengerjakan pesanan dengan lebih cepat. Selain itu, dari bantuan pendanaan ini juga Fitra bisa membukaoutletsendiri di rumah, serta membangun dapur khusus produksi yang memang diperlukan untuk menampung alat-alat yang semakin banyak.

Selain mendapatkan pendanaan, Fitra juga mengungkapkan kalau BRI memberikan fasilitas berupa pelatihan dan seminar untuk mengembangkan bisnis.

“Kita juga beberapa kali pernah ikut pelatihan seperti pelatihan halal, lalu seminar untuk penjualan online kita juga sempat dapat. Nasabah ini juga benar-benar diberi pengarahan untuk mengembangkan usahanya. Menurut saya, ini ilmu yang sangat berharga,” ungkapnya.

Fitra pun berharap agar kerja sama dengan BRI tetap terjalin hingga di masa mendatang, karena BRI banyak memberikan peluang kepada UMKM untuk mengembangkan usaha.

“Harapan saya untuk BRI, tetap pelihara UMKM karena UMKM ini dasar perekonomian negara. Mohon tetap kawal dan bimbing UMKM yang ada di Sumenep ini khususnya agar semakin berkembang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro Supari mengungkapkan mayoritas KUR BRI disalurkan kepada sektor produksi, dengan proporsi mencapai 55 persen. BRI pun optimistis dapat memenuhi penyaluran KUR untuk tahun ini senilai Rp 165 triliun pada bulan September 2024. “Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya percepatan graduasi atau upaya untuk membuat nasabah eksisting naik kelas,” imbuh Supari.

“Cerita UMKM Warung Soeka di Sumenep menjadi salah satu contoh bagaimana pembiayaan yang diberikan serta pendampingan usaha yang kami berikan dapat mendorong kapasitas usaha pelaku UMKM’’,” pungkas Supari.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun 2024 hingga Juli, total nilai transaksi surat utang yang diperdagangkan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp 124,4 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 179,2 persen dibanding nilai transaksi pada Juli 2023. SPPA merupakan satu-satunya penyelenggara sistem perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di pasar sekunder surat utang Indonesia saat ini.

Sekretaris BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyebut, nilai transaksi tersebut dikontribusikan oleh transaksi bilateral melalui mekanisme Request for order sebesar 76,7 persen dan mekanisme order book serta request for quotation sebesar 23,3 persen. Tercatat per Juli 2024, total nilai transaksi bulanan di SPPA mencapai all time high sebesar Rp 34,4 triliun per bulan. "Rekor tertinggi sebelumnya pernah dicatatkan pada November 2023, yaitu Rp 30,63 triliun per bulan," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Per Juli 2024, pangsa pasar SPPA sudah mencapai 13,7 persen jika dibandingkan dengan total seluruh nilai transaksi Surat Utang Interdealer Domestik oleh pengguna jasa SPPA. Pada periode yang sama, BEI mencatat pengguna jasa SPPA juga bertambah empat lagi. Dengan demikian, saat ini ada 37 pengguna jasa SPPA yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, dan pialang pasar uang. Menurut Kautsar, jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan nilai tambah yang ditawarkan SPPA dalam transaksi EBUS.

Dia mengatakan, peningkatan nilai transaksi dan jumlah pengguna jasa SPPA tersebut didorong oleh beberapa penyempurnaan yang dilakukan. Mulai dari peningkatan batasan nilai minimum trading limit, manajemen risiko terkait acuan harga perdagangan, koreksi, dan pembatalan transaksi yang dilakukan langsung melalui SPPA. "Sekaligus penyempurnaan laporan aktivitas perdagangan yang dapat terintegrasi dengan sistem dealer pengguna jasa SPPA dan penerima laporan transaksi efek."

Direktur BEI Jeffrey Hendrik menambahkan, SPPA dirancang sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan pelaku pasar EBUS di Indonesia. Dengan demikian, dia menyebut seluruh penyempurnaan yang dilakukan berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan pengguna jasa SPPA. "Kami berharap agar SPPA dapat berperan lebih baik dan lebih cepat lagi dalam peningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan EBUS Indonesia” ujarnya.

Jeffrey menyampaikan, kinerja perdagangan SPPA yang terus membaik ini sebagai hasil kolaborasi antara BEI sebagai penyelenggara dengan para pelaku pasar EBUS, dealer utama, dan asosiasi terkait. Saat ini, kata dia BEI juga tengah mempersiapkan SPPA agar dapat memberikan layanan transaksi repurchase agreement (Repo) menggunakan underlying surat utang.

Perluasan layanan ini akan meliputi segmen pengguna jasa SPPA, agar para pelaku pasar dapat memperoleh benefit untuk bertransaksi pasar uang di SPPA. "Setidaknya ditargetkan 40 pengguna jasa SPPA dapat memanfaatkan layanan transaksi Repo Surat Utang pada saat diluncurkan akhir 2024 nanti," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun 2024 hingga Juli, total nilai transaksi surat utang yang diperdagangkan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp 124,4 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 179,2 persen dibanding nilai transaksi pada Juli 2023. SPPA merupakan satu-satunya penyelenggara sistem perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di pasar sekunder surat utang Indonesia saat ini.

Sekretaris BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyebut, nilai transaksi tersebut dikontribusikan oleh transaksi bilateral melalui mekanisme Request for order sebesar 76,7 persen dan mekanisme order book serta request for quotation sebesar 23,3 persen. Tercatat per Juli 2024, total nilai transaksi bulanan di SPPA mencapai all time high sebesar Rp 34,4 triliun per bulan. "Rekor tertinggi sebelumnya pernah dicatatkan pada November 2023, yaitu Rp 30,63 triliun per bulan," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Per Juli 2024, pangsa pasar SPPA sudah mencapai 13,7 persen jika dibandingkan dengan total seluruh nilai transaksi Surat Utang Interdealer Domestik oleh pengguna jasa SPPA. Pada periode yang sama, BEI mencatat pengguna jasa SPPA juga bertambah empat lagi. Dengan demikian, saat ini ada 37 pengguna jasa SPPA yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, dan pialang pasar uang. Menurut Kautsar, jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan nilai tambah yang ditawarkan SPPA dalam transaksi EBUS.

Dia mengatakan, peningkatan nilai transaksi dan jumlah pengguna jasa SPPA tersebut didorong oleh beberapa penyempurnaan yang dilakukan. Mulai dari peningkatan batasan nilai minimum trading limit, manajemen risiko terkait acuan harga perdagangan, koreksi, dan pembatalan transaksi yang dilakukan langsung melalui SPPA. "Sekaligus penyempurnaan laporan aktivitas perdagangan yang dapat terintegrasi dengan sistem dealer pengguna jasa SPPA dan penerima laporan transaksi efek."

Direktur BEI Jeffrey Hendrik menambahkan, SPPA dirancang sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan pelaku pasar EBUS di Indonesia. Dengan demikian, dia menyebut seluruh penyempurnaan yang dilakukan berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan pengguna jasa SPPA. "Kami berharap agar SPPA dapat berperan lebih baik dan lebih cepat lagi dalam peningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan EBUS Indonesia” ujarnya.

Jeffrey menyampaikan, kinerja perdagangan SPPA yang terus membaik ini sebagai hasil kolaborasi antara BEI sebagai penyelenggara dengan para pelaku pasar EBUS, dealer utama, dan asosiasi terkait. Saat ini, kata dia BEI juga tengah mempersiapkan SPPA agar dapat memberikan layanan transaksi repurchase agreement (Repo) menggunakan underlying surat utang.

Perluasan layanan ini akan meliputi segmen pengguna jasa SPPA, agar para pelaku pasar dapat memperoleh benefit untuk bertransaksi pasar uang di SPPA. "Setidaknya ditargetkan 40 pengguna jasa SPPA dapat memanfaatkan layanan transaksi Repo Surat Utang pada saat diluncurkan akhir 2024 nanti," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Desain Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai berbagai kritik di media sosial Indonesia. Pasalnya, simbol garuda itu dinilai lebih mirip dengan kelelawar dengan bentang sayap yang lebar. Selain itu, pemilihan warna coklat gelap juga dinilai menimbulkan kesan suram untuk kantor presiden di ibu kota baru tersebut.

Menanggapi hal itu, desainer Istana Garuda Nyoman Nuarta buka suara. Seniman asal Bali ini mengungkapkan esensi dasar desain istana tersebut merujuk kepada penyatuan 1.300 suku lebih yang ada di Indonesia.

Nyoman mengatakan dirinya memilih representasi garuda sebagai bentuk bangunan agar tidak ada kecemburuan dari berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya Indonesia memiliki beragam suku.

“Saya pilih Garuda sebagai ide dasar karena semua sudah kenal, dan juga tidak mungkin semua identitas suku terserap dalam satu bangunan,” kata Nyoman pada Sabtu, 10 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Menghindari Gunakan Salah Satu Identitas Suku

Nyoman menjelaskan, bentuk garuda menjadi pilihan dasar dari istana tersebut dikarenakan ia menyadari bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dengan budaya masing-masing yang khas. Karena itu, dia menghindari menggunakan salah satu identitas suku saja.

“(Indonesia) ada rumah adatnya, ada kerajinannya. Ada tekstilnya. Supaya tidak terjadi kecemburuan, saya menghindari identitas salah satu suku (untuk) saya gunakan dalam membangun Istana. Rasanya tidak adil. Dengan demikian saya pilih garuda sebagai ide dasar,” jelasnya.

Lambang Garuda Pancasila Diciptakan oleh Orang Kalimantan

Bagi Nyoman, garuda sudah sangat familiar atau dikenal oleh semua suku yang ada di Indonesia sebagai lambang negara, karena itu, konsep tersebut digunakan dalam mendesain Istana Garuda di IKN. Apalagi, lanjut Nyoman, lambang garuda Pancasila juga diciptakan oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Kalimantan, bukan seperti yang dituduhkan bahwa Garuda dari budaya Hindu.

“Nah setelah saya pakai itu, tidak ada satu pun dari suku-suku yang begitu banyaknya yang protes, yang protes kaum arsitek, yang kalah berkompetisi. Ini kan basil kompetisi. Jadi konsep saya begitu, karena saya tidak ingin terjadi perpecahan akibat desain yang nggak benar,” ungkap Nyoman.

Kesan Mistis Hanya Persepsi

Sementara itu, soal kesan mistis terhadap Istana Garuda, Nyoman mempersilahkan persepsi dari masing-masing orang untuk berpendapat. Menurut dia, pendapat orang timbul sedikit banyak dipengaruhi oleh pengalaman mereka masing-masing.

Menurut dia, desain Istana Garuda dirancang berbeda dan tak memiliki kesamaan agar menunjukkan kewibawaan, bukan mengarah kepada aura mistis. “Jadi kalau itu menjadi aura mistis dan segala macam, ya itu terserah masing masing lah, tapi kita membuat itu tentu Istana agar berwibawa, kita butuh wibawa itu,” ujarnya.

Nyoman juga menjelaskan, soal warna Istana Garuda, di mana warna kuningan di bagian muka akan berubah secara perlahan menjadi hijau kebiruan seperti warna Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, yang juga merupakan karyanya. Proses itu dinamakan Patina.

“Warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau, tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru toska,” ucap dia.

Sedangkan struktur bilah dibuat dari baja tahan cuaca dari kemerahan berubah menjadi gelap memakan waktu 1-2 tahun.

Filosofi Garuda seperti Memeluk

Nyoman Nuarta mengungkapkan bahwa makna dari desain Istana ini yang nampak memeluk, mengandung filosofi untuk melindungi bangsa Indonesia. Ia mengatakan, burung garuda seperti menunduk karena jika mendongak terkesan sombong. Selain itu, kepala burung garuda juga dibuat gagah dengan melihat ke depan.

“Garuda tampak gagah justru kepalanya seperti itu (menengok ke depan), ya terserah persepsi orang,” kata Nyoman.

Dua Fungsi Rancangan Istana Garuda

Sebelumnya, Nyoman menjelaskan bahwa perancangan Istana Garuda didasarkan oleh dua fungsi. Pertama, fungsi estetik yang tujuannya untuk menjadi karya seni monumental, seperti GWK. Sejak diperkenalkan oleh Presiden ke-1 RI Sukarno pada 1 Februari 1950, garuda Pancasila telah menjadi simbol negara yang menyatukan bangsa.

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” di kaki burung garuda yang memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu yang memperkuat makna persatuan. Meski awalnya bernuansa politis, lanjut dia, garuda Pancasila juga terinspirasi dari kitab Sutasoma oleh Mpu Tantular di era kerajaan Majapahit.

Kedua, fungsi pragmatis di mana Istana Garuda akan menjadi tempat bagi presiden untuk mengelola pemerintahan. “Bangunan ini dirancang dengan konsep green design. Sosok garuda akan dibentuk dari bilah tembaga vertikal yang juga berfungsi sebagai peneduh dari sinar matahari untuk menghindari efek rumah kaca,” ujar Nyoman pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Raden Putri, Ananda Ridho, dan Melynda Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Airlangga Hartarto tengah ramai diperbincangkan masyarakat setelah mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga disebut telah menandatangani surat pengunduran diri sebagai ketua umum pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1 Oktober 1962. Selain sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik sejak 23 Oktober 2019 dan hingga sekarang. Lantas, berapa harta kekayaan Airlangga Hartarto?

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Airlangga tercatat pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 22.909.403.393 per 19 Desember 2003.

Airlangga selanjutnya secara berkala menyerahkan LHKPN selama menjadi wakil rakyat, dengan rincian sebesar Rp 32.831.140.000 per 21 Desember 2006, Rp 59.021.611.545 per 2 November 2009, Rp 73.739.548.833 per 20 Maret 2014, dan Rp 88.994.483.243 per 21 Juni 2016.

Kemudian, Airlangga diangkat menjadi Menteri Perindustrian (Menperin) dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2016-2019. Jumlah kekayaannya saat itu sebesar Rp 78.030.592.966 per 30 Desember 2016, Rp 83.503.926.835 per 31 Desember 2017, dan Rp 81.550.046.868 per 31 Desember 2018.

Berikutnya, di era pemerintahan Jokowi periode kedua dalam Kabinet Indonesia Maju, Airlangga ditunjuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Total hartanya selama menjabat meningkat drastis menjadi Rp 253.678.497.212 per 30 September 2019, Rp 254.040.349.579 per 31 Desember 2019, Rp 260.611.928.764 per 31 Desember 2020, dan Rp 425.600.875.203 per 31 Desember 2021.

Adapun harta kekayaan yang dilaporkan Airlangga terakhir kali mencapai Rp 454.390.229.404 per 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 113.977.496.224.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 2.489.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 573.500.000.

- Surat berharga: Rp 56.245.288.666.

- Kas dan setara kas: Rp 335.086.703.413.

- Harta lainnya: Rp 16.637.735.150.

- Utang: Rp 70.619.494.049.

Dalam LHKPN-nya, Airlangga mengaku memiliki delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, Gianyar (Bali), Manado (Sulawesi Utara), hingga Australia. Aset properti itu mempunyai luas berkisar 200 hingga 40.455 meter persegi.

Dia juga mengoleksi lima unit kendaraan bermotor roda empat, meliputi Jaguar (2010), Toyota Vellfire (2017), Toyota Jeep PC200 HDTP (2014), Toyota Kijang Innova (2015), dan Toyota Kijang Innova (2016).

Selain itu, melansir laman Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Airlangga diketahui sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 99 persen di PT Asia Sahabat Indonesia. Kedua anaknya juga tercatat sebagai pimpinan perusahaan tambang komoditas zirkon dengan luas konsesi mencapai 10.000 hektare itu, yaitu Dinesvara Airlangga sebagai Komisaris dan Ravindra Airlangga sebagai Direktur.

Perusahaan lain yang dimiliki Airlangga adalah PT Graha Equity Investment, perusahaan tambang zirkon dengan konsesi seluas 1.433 hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saham perusahaan itu dimiliki oleh PT Graha Curah Niaga sebesar 82,5 persen dan PT Asia Sahabat Indonesia sebesar 17,5 persen.

Bisnis tambang keluarga Airlangga juga terafiliasi dengan PT Bara Hanyu Kapuas, sebuah perusahaan tambang batu bara. Saham PT Bara Hanyu Kapuas dimiliki oleh PT Graha Curah Niaga sebesar 40 persen, PT Jakarta Prima Cranes sebesar 40 persen, dan PT Garama Adipratama sebesar 20 persen.

Perusahaan tambang batu bara lainnya yang terhubung ke keluarga Airlangga, yaitu PT Kapuas Bara Utama. Perusahaan dengan konsesi seluas 5.000 hektare itu dimiliki oleh PT Tunas Sakti Persada dengan saham sebesar 40 persen, PT Megah Cahaya Sakti sebesar 36 persen, dan PT Asia Sahabat Indonesia sebanyak 24 persen.

Melynda Dwi Puspita dan Aisyah Amira Wakang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

INFO BISNIS - Bali selalu menjadi destinasi favorit para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan alam dan keragaman budayanya.

Ketika mengunjungi Bali, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas yang menggugah selera. Masakan Bali dikenal dengan perpaduan rasa yang memikat, menggunakan bahan-bahan segar dan rempah-rempah yang khas. Beberapa hidangan lokal yang sangat populer di Bali antara lain Ayam Betutu, Lawar (salad tradisional Bali), sambal matah, dan sate lilit. Bagi wisatawan Muslim, masakan Bali juga menyediakan banyak pilihan makanan yang halal, menjadikannya surga bagi pecinta kuliner dan bagian penting dari pengalaman berlibur di Bali.

Namun, pengalaman berlibur di Bali tidak hanya tentang menikmati pemandangan dan kuliner. Ada satu tradisi yang hampir tidak pernah terlewatkan, yaitu membawa oleh-oleh sebagai tanda kenang-kenangan dan bentuk perhatian bagi orang-orang terdekat. Dari sekian banyak pilihan oleh-oleh khas Bali, cokelat menjadi salah satu yang paling populer. Cokelat memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menyatukan cita rasa manis dengan kebahagiaan yang dirasakan saat dinikmati. Di Bali, salah satu merek cokelat yang menjadi favorit adalah Falala Chocolate.

Dok. Falala Chocolate

Falala Chocolate didirikan pada 10 April 2020 oleh pasangan suami istri asal Ubud yang masih berusia 20 tahun. Ide untuk mendirikan bisnis cokelat ini muncul pada masa pandemi COVID-19, ketika industri pariwisata Bali mengalami dampak serius. Meski dihadapkan pada tantangan besar, pasangan muda ini terus berinovasi untuk bertahan di masa lockdown. Salah satu solusi yang mereka tawarkan adalah cokelat sebagai alternatif cemilan bagi mereka yang merasa bosan atau bekerja dari rumah.

Pendiri Falala Chocolate, Dewa Gede Padma Arta Putra, mengungkapkan bahwa mereka menghabiskan hampir satu tahun untuk meneliti bahan-bahan berkualitas dan melakukan berbagai uji coba sebelum akhirnya meluncurkan produk cokelat mereka ke pasar. "Kami percaya bahwa cokelat kami memiliki rasa yang unik dan berbeda, sehingga rasanya tidak lengkap jika Anda berkunjung ke Bali tanpa membawa pulang cokelat ini," ujar Dewa Gede Padma Arta Putra. Komitmen mereka untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas serta cita rasa otentik cokelat telah menjadikan Falala Chocolate sebagai oleh-oleh yang wajib dibawa pulang oleh para wisatawan.

Salah satu keunggulan Falala Chocolate adalah telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadikannya 100% halal dan aman dikonsumsi oleh umat Muslim. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi siapa saja yang mencari oleh-oleh yang lezat sekaligus memenuhi standar halal. Selain rasanya yang lezat, Falala Chocolate juga menawarkan kemasan yang eksklusif dan kekinian, membuatnya cocok sebagai hadiah atau kenang-kenangan dari Bali.

Falala Chocolate tersedia dalam berbagai varian rasa yang menggugah selera, seperti Dark Chocolate, Matcha Chocolate, Hazelnut Chocolate, Caramel Chocolate, dan Berry Chocolate. Setiap varian rasa memiliki karakteristik unik yang mencerminkan kualitas dan inovasi yang diusung oleh Falala Chocolate. Dari yang awalnya hanya memiliki beberapa titik penjualan, kini Falala Chocolate telah memperluas jangkauannya ke berbagai cabang offline store di Bali. Lokasi-lokasi strategis seperti Ubud, Denpasar, Kuta, Bandara Ngurah Rai, Icon Mall Bali, dan Living World Denpasar kini menjadi tempat yang mudah dijangkau bagi wisatawan untuk mendapatkan cokelat Falala.

Sebagai oleh-oleh liburan, Falala Chocolate menawarkan lebih dari sekadar kenangan manis. Cokelat ini merupakan simbol dari pengalaman kuliner Bali yang autentik, yang bisa dinikmati di rumah sebagai pengingat akan indahnya momen-momen berlibur di Pulau Dewata. Dengan kualitas yang terus dijaga dan inovasi yang terus berkembang, Falala Chocolate bukan hanya sekadar oleh-oleh, tetapi juga representasi dari semangat dan daya juang masyarakat Bali untuk terus maju, meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Falala Chocolate, dengan segala keunggulannya, telah menjadi bagian penting dari pengalaman berlibur di Bali. Baik sebagai camilan selama perjalanan, hadiah bagi orang-orang terdekat, atau sekadar kenang-kenangan dari momen istimewa, cokelat ini selalu menghadirkan rasa manis yang mengingatkan kita pada indahnya liburan di Bali. (*)