Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para menterinya untuk tak ragu menghubungi dirinya bila ada masalah. Dia menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini dipaparkan Prabowo saat melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah saat Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara akhir pekan ini.

"Jangan ragu-ragu bila ada masalah apapun, kalau saudara sampaikan ke Menko tapi masih ingin ada kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu hubungi saya, jangan ragu telepon saya, saya terbuka," tegas Prabowo kepada para menterinya, dalam rapat yang diadakan Rabu (6/11/2024).

Prabowo menegaskan sudah saatnya kabinet meninggalkan hal-hal yang protokoler dan feodal. Baik dirinya dan para menteri sama-sama mengabdi kepada rakyat, jajaran pemerintah menurutnya merupakan kolega.

"Saudara boleh telpon langsung. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang protokoler dan feodal, kita ini adalah kolega dan mengabdi bersama ke rakyat," sebut Prabowo.

"Saya pemimpin dari tim kita secara mandataris dari rakyat, tapi kita adalah sama dalam kewajiban dan tanggung jawab ke rakyat," sebutnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Proses pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) sudah mencapai tahap perhitungan suara. Untuk saat ini capres Partai Republik Donald Trump masih lebih unggul daripada capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Bahkan, media terkemuka Amerika Serikat (AS), Fox News, mengumumkan capres Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, sebagai pemenang pilpres tahun 2024 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.

Perlu diketahui, pemilihan presiden AS dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara elektoral (Electoral College). Di luar itu capres atau kandidat membutuhkan sedikitnya 270 suara Electoral College untuk menang, jika tidak ia akan otomatis gugur.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 02:00 waktu AS atau 14.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 194 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan hasil pilpres AS bakal memberikan dampak terhadap Indonesia. Sebab tidak bisa dipungkiri hingga saat Negeri Paman Sam masih menjadi pusat ekonomi dan politik global.

Misal jika Donald Trump benar menjabat sebagai Presiden AS periode 2024-2028, maka ada kekhawatiran perang dagang antara Amerika dengan China maupun negara lain akan kembali terjadi. Hal inilah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian RI.

Di sisi lain, Trump juga sudah berjanji akan menengahi berbagai konflik bersenjata atau militer di berbagai daerah. Artinya jika ia benar terpilih maka tensi geopolitik akan berkurang dan beberapa komoditas seperti emas akan stabil cenderung menurun.

"Saat kampanye Trump sendiri mengatakan bahwa setelah saya memenangkan pilpres di Amerika, setelah saya diangkat, disumpah ya sebagai presiden di gedung putih, program utama saya adalah menghentikan perang di Timur Tengah dan di Eropa," jelas Ibrahim.

"Nah dengan cara apa? Dengan cara kemungkinan besar Amerika tidak lagi memasok persenjataan baik ke Israel maupun ke Ukraina. Nah ini yang membuat pasar sedikit tenang," tambahnya lagi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyebut hasil pemilu AS nanti tidak akan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. "Belum ada penelitian yang membuktikan ada dampak yang nyata dari pergantian presiden di Amerika ke perekonomian Indonesia," kata Piter.

Kalaupun ada, hasil pilpres AS ini paling hanya memberikan pengaruh tidak langsung, semisal fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Itupun menurutnya sangat kecil.

"Pengaruhnya tidak besar. Siapapun yang menang di pilpres AS akan sama saja bagi Indonesia. Harga dolar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang pilpres. Contoh nya saja sekarang rupiah relatif menguat, yang lebih disebabkan oleh pelemahan dollars akibat kebijakan Tiongkok melepas surat utang pemerintah AS," katanya.

Di luar itu, menurutnya yang akan lebih memengaruhi kondisi perekonomian RI adalah kebijakan presiden AS terpilih ke depan. Misalkan saja jika Trump terpilih maka ketegangan geopolitik imbas perang Rusia-Ukraina bisa saja meningkat atau sebaliknya malah melemah.

"Pasar khawatir menangnya Trump akan mengeskalasi ketegangan geopolitik yang pada akhirnya semakin memperpanjang krisis ekonomi global," jelas Piter.

"Tapi sesungguhnya dampak riil ke perekonomian global lebih ditentukan kebijakan yang akan diambil oleh Trump.Saya tidak meyakini bahwa Trump Akan mengeskalasi ketegangan geopolitik, terutama menyangkut perang Russia Ukraina," sambungnya.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus terjadi setiap tahun terbukti tidak efektif dalam menekan jumlah perokok di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Situasi ini juga tercermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Di tahun 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar. Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai.

Menanggapi hal tersebut, Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Menurut Direktur PPKE UB, Candra Fajri Ananda, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok. Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT," ujar Candra.

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading). Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen. Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, di mana kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi. "Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," jelas Candra.

Pendapat serupa diutarakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Novat Pugo Sambodo. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi beberapa tahun belakangan justru mendorong downtrading di kalangan konsumen, di mana mereka beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. "Kebanyakan produk yang dikonsumsi masyarakat bawah pada rokok bersifat inelastis. Tidak mengapa turun kualitas, yang terpenting tetap merokok," ujarnya.

Novat menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang semakin marak. Menurutnya, fenomena downtrading ini terlihat dari penurunan produksi rokok golongan I yang terkena cukai lebih tinggi di mana terjadi penurunan produksi sebesar 14%. Sebaliknya, rokok golongan II dan III, yang lebih terjangkau, mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 11,6% dan 28,2%.

"Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dan melakukan penyesuaian HJE di tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tren downtrading dan menjaga stabilitas harga, sehingga diharapkan dapat menahan laju perpindahan konsumen ke rokok dengan harga yang lebih rendah," imbuhnya.

Novat memperingatkan bahwa kenaikan tarif CHT yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini pada titik tertentu akan mengakibatkan kebanyakan konsumen dengan karakteristik tersebut justru mencari cara agar tetap merokok walau ilegal," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa semakin banyaknya rokok ilegal akan mengakibatkan penerimaan cukai yang tidak mencapai target.

Novat menegaskan bahwa pergeseran ini berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. "Ini malah membuat transaksinya tidak tercatat dan tidak bisa kita monitor. Dan juga penerimaan cukai kita bahkan malah berkurang," tutupnya.

Selain itu, Novat juga menyoroti pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk memberikan kepastian usaha. "Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing," tutupnya.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Honda Scoopy baru telah meluncur di Indonesia, Selasa (5/11). Meski secara desain dan fitur banyak berubah, namun skuter matik tersebut tetap menggunakan rangka model sebelumnya, yakni eSAF atau enhanced Smart Architecture Frame.

PT Astra Honda Motor (AHM) telah menyematkan rangka eSAF di Honda Scoopy generasi kelima atau empat tahun lalu. Mereka memutuskan tetap mempertahankan rangka tersebut di generasi keenam yang baru saja meluncur di Indonesia.

"Jadi mengenai pemakaian frame eSAF, kami memang tetap gunakan untuk di model baru ini. Karena kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan di step floor dan part-part terkait lainnya," ujar Naoki Kajino selaku Marketing Director AHM saat sesi tanya-jawab di Cikarang, Jawa Barat.

Honda Scoopy baru tetap pakai rangka eSAF. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kajino menjelaskan, eSAF tak hanya digunakan di produk-produk Honda di Indonesia, melainkan di negara lainnya. Dia memastikan, rangka tersebut sejauh ini tak ada masalah di luar negeri.

"Kemudian apakah ada masalah terkait dengan rangka eSAF di negara lain, tidak ada. Di negara lain tidak ada masalah," kata dia.

Sebagai catatan, rangka eSAF sempat dikeluhkan segelintir pihak tahun lalu. Namun, AHM langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan, optimalisasi rangka dan memberikan garansi lima tahun tanpa batasan jarak.

Spesifikasi Honda Scoopy Baru

Honda Scoopy baru merupakan generasi keenam yang banyak berubah dibandingkan model sebelumnya. Perubahan yang paling kentara dari kendaraan tersebut berada di bagian desain atau tampilan.

Honda Scoopy baru kini menggunakan headlamp atau lampu utama dengan desain crystal block. Selain itu, sepasang seinnya punya tampilan anyar dengan posisi yang agak ke bawah.

Honda Scoopy baru. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Bagian setang Honda Scoopy baru kini tak lagi telanjang, melainkan dipasangkan cover atau pelindung tambahan. Kemudian ada aksen lubang udara baru di bagian wajah kendaraan.

Bukan hanya depan, bagian belakangnya juga berubah. Pabrikan membekalinya dengan lampu ekor baru dengan aksen lengkungan yang membelah area sentral. Sementara sepasang seinnya dibuat lebih lebar dan dominan. Kemudian pelek rodanya kini menganut model palang lima.

Fiturnya juga berubah. Honda Scoopy baru sekarang menggunakan panel instrumen full digital yang memadukan kesan retro dan canggih. Kemudian soket charger ponselnya kini mengadopsi model tipe-C.

Perubahan lainnya terdapat di console box yang kini volume-nya 4 liter atau 1,3 liter lebih lega dibandingkan generasi kelima. Hal tersebut membuat pengendara bisa menaruh barang berdimensi panjang seperti botol minum.

Honda Scoopy baru tersedia dalam empat varian berbeda, yakni Fashion dan Energetic yang dijual seharga Rp 22,5 jutaan, serta Stylish dan Prestige yang dibanderol Rp 23,3 jutaan. Seluruhnya berstatus on the road Jakarta.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) di Amerika Serikat (AS) antara calon presiden Donald Trump dengan Kamala Harris menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Trump sendiri hampir dipastikan menang dalam Pilpres ini.

Perry mengatakan sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pemilu AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump yang sejauh ini unggul dalam perhitungan sementara.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi ke depan, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ungkap Perry.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin sempit.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu satu, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS itu, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

Sejauh ini, media Fox News adalah satu-satunya jaringan media AS yang telah mengumumkan kemenangan Trump. Dia disebut telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.