Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya.

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Sri Mulyani bilang partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global.

"STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Selain itu, STTR juga berperan untuk memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Menjaga Investasi dan Ruang Fiskal

Sri Mulyani menyebut komitmen ini sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, serta untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka,” ujar Sri Mulyani.

Dia bilang, ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral.Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra.

"Untuk itu, pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh pemerintah," ujarnya.

Menjadi e-commerce affiliate atau mempromosikan produk bisa menjadi alternatif untuk menambah pendapatan. Berapa komisi afiliator di Shopee, Tokopedia, Lazada, YouTube, dan TikTok Shop?

YouTube merilis program afiliasi YouTube Shopping pada Rabu (18/9). Program ini menambah pilihan bagi afiliator untuk menambah pemasukan.

Kreator bisa menautkan produk ke video YouTube. Bila ada produk terjual dari tautan itu, kreator mendapat komisi.

Kreator konten juga bisa memunculkan tautan produk sesuai pada waktu produk tampil dalam video. Penonton bakal langsung dialihkan ke Shopee sebagai platform rekanan YouTube Shopping.

Berikut perbandingan komisi afiliator di YouTube, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada.

Komisi Afiliator YouTube

Untuk mendaftar afiliasi YouTube, kreator harus tergabung dalam YouTube Partnership Program. Syaratnya yakni:

• Mendapat 1.000 subscriber dengan waktu tonton publik yang valid selama 4.000 jam dalam 12 bulan terakhir, atau
• Mendapat 1.000 subscriber dengan 10 juta penayangan Shorts publik yang valid dalam 90 hari terakhir.

Pada tahap awal, YouTube memberikan komisi penuh 100% pada setiap barang afiliasi yang berhasil terjual.

Komisi Afiliator TikTok Shop

Untuk mendaftar afiliasi TikTok, kreator harus memenuhi pedoman komunitas, syarat yang harus diepnuhi misalnya:

• Memiliki lebih dari 1.000 pengikut
• Mengunggah video TikTok dalam 28 hari terakhir
• Berusia minimal 18 tahun

Kreator bisa membuat video untuk membantu merek menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam di TikTok. Bisa juga dengan melakukan siaran langsung dalam memberikan pengalaman menarik yang unik ini untuk merekomendasikan produk kepada pengikut.

Komisi yang ditawarkan mulai dari 5% hingga 10%.

Komisi Afiliator Tokopedia

“Affiliate Tokopedia adalah program untuk mempromosikan produk milik penjual dengan membagikan link yang di-generate melalui Tokopedia,” kata Tokopedia di laman resmi, April tahun lalu (28/4/2023). “Kamu dapat memperoleh komisi hingga 10%.”

Berikut rincian komisi yang ditawarkan affiliate marketing Tokopedia, sebagai berikut:

• Komisi kunjungan (Rp 10-Rp 50 per kunjungan yang terverifikasi dan berhasil mendapat kunjungan)
• Komisi penjualan, maksimal Rp 20 ribu berdasar kategori:

1. Kecantikan dan fashion: 10%
2. Makanan dan minuman: 7%
   Aksesoris HP, gadget, kesehatan, ibu dan bayi: 5%
3. Rumah tangga dan buku: 4%
4. Audio, otomotif, olahraga, mainan dan hobi: 2%
5. Elektronik, handphone, dan tablet: 1%

• Komisi ekstra: toko terpilih bisa membeir komisi tambahan hingga 20% untuk produk bertanda ‘Komisi Ekstra’.

Komisi Afiliator Shopee

“Shopee Affiliate Program adalah salah satu program untuk para content creator agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan berupa komisi dengan cara mempromosikan produk-produk di Shopee melalui media sosial,” kata Shopee di laman resmi.

Platform yang bisa digunakan mulai dari Instagram, YouTube, Facebook, TikTok hingga Twitter.

Besaran komisi yang ditawarkan kepada afiliator Shopee sebagai berikut:

• Media sosial (maksimal komisi per pesanan Rp 10 ribu)

1. Produk non-elektronik: 2%
2. Produk elektronik: 0,5%

• Shopee Video

1. Produk Komisi Shopee untuk top creator: 1%
2. Produk Komisi Shopee untuk kreator lainnya: 1%

• Shopee Live

1. Produk Komisi Shopee: 1%
2. Produk Komisi XTRA: 6%

• Produk Komisi Shopee hanya berlaku di produk penjual Star, Star+, Mall, atau supermarket. Sementara Produk Komisi XTRA masih bakal mendapat komisi tambahan dari penjual.
• Komisi dan bonus yang sudah divalidasi bakal dibayarkan seminggu sekali

Komisi Afiliator Lazada

Program afiliasi Lazada menawarkan komisi hingga 10% dari setiap pesanan yang dihasilkan.

Lazada memberikan keputusan kepada seller untuk menentukan komisi yang akan diberikan pada kreator dengan minimal 1,2% di seluruh toko tergantung dari masing-masing kategori.

Lazada memberikan tarif komisi yang direkomendasikan sebagai berikut:

• 6% Elektronik, Peralatan Rumah Tangga
• 6% Elektronik, Ponsel & Tablet
• 10% Barang Umum
• 12% Mode
• 12% Barang Konsumen Bergerak Cepat
• 10% Yang lain

Survei perusahaan komputasi awan atau cloud Cloudflare, Inc menyebutkan bahwa sistem pemerintah masuk tiga besar platform yang paling banyak mengalami pelanggaran data, termasuk oleh hacker alias peretas.

Sebanyak 40% dari responden di Indonesia mengatakan bahwa organisasi mereka mengalami pelanggaran data dalam 12 bulan terakhir. Sebanyak 38% di antaranya mengalami 11 atau lebih pelanggaran data.

Industri yang mengalami pelanggaran data terbanyak di antaranya:

1. Perjalanan, Pariwisata, dan Perhotelan (67%)
2. Pendidikan (60%)
3. Pemerintahan (50%)
4. Informasi dan Teknologi

Pelaku ancaman paling sering menargetkan data pelanggan (71%), data keuangan (58%), dan kredensial akses pengguna (56%). Hal ini tertuang dalam laporan bertajuk ‘Menavigasi Lanskap Baru Keamanan: Survei Kesiapan Keamanan Siber Asia Pasifik’.

Survei dilakukan terhadap total 3.844 individu pengambil keputusan dan pimpinan keamanan siber pada Juni. Responden dipilih dari berbagai jenis industri seperti real estat, energi, informasi dan teknologi, pariwisata dan perhotelan.

Responden berlokasi di 14 negara di Asia Pasifik seperti Australia, Cina, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Jumlahnya 201 hingga 405 per negara.

Survei dilakukan secara online dan direkrut melalui panel bisnis umum. Survei ini bertujuan membangun pemahaman yang lebih baik tentang lanskap ancaman yang dihadapi oleh para direktur keamanan informasi (CISO) dan tim di seluruh wilayah Asia Pasifik.

Studi itu mengungkapkan bahwa 65% dari organisasi yang mengalami serangan perangkat pemeras dalam dua tahun terakhir telah membayar uang tebusan. Padahal, 80% di antaranya berjanji tidak akan membayar tebusan sebelumnya.

Secara keseluruhan, server Remote Desktop Protocol (RDP) atau Virtual Private Network (VPN) menjadi cara masuk yang paling umum bagi hacker. Sebanyak 65% menyatakan hal ini.

"Dalam lanskap bisnis yang sulit dewasa ini, dampak insiden keamanan siber dan pelanggaran data menjadi hal yang tak dapat disangkal. Pimpinan keamanan siber terjebak antara regulasi yang makin ketat dan sumber daya yang makin menyusut," ujar Wakil Presiden ASEAN di Cloudflare Kenneth Lai dalam keterangan pers, Jumat (20/9).

Survei menunjukkan bahwa 61% dari responden membelanjakan lebih dari 5% anggaran informasi dan teknologi untuk mengatasi persyaratan regulasi dan kepatuhan. Selain itu, 68% melaporkan penggunaan lebih dari 10% dari waktu kerja dalam seminggu untuk mempertahankan kesesuaian dengan persyaratan dan sertifikasi regulasi industri.

Investasi dalam regulasi dan kepatuhan terbukti berdampak positif terhadap tingkat dasar privasi dan/atau keamanan organisasi (78%), integritas teknologi dan data organisasi (77%), serta reputasi dan merek organisasi (72%).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi pembangunan fasilitas transportasi berkonsep 10 minutes city di Kawasan Citra Raya ,Tangerang, Banten. Budi Karya menyebut, konsep ini dapat diaplikasikan di daerah lain.

Apa sebenarnya 10 minutes city?

Konsep kota 10 menit dalam sebuah kota terpadu diimplementasikan di berbagai kota metropolitan global untuk mengurangi emisi transportasi dan meningkatkan kesejahteraan serta keamanan masyarakat. Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menjelaskan, pembangunan fasilitas transportasi berkonsep '10 Minutes City' ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi penghuninya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dalam waktu 10 menit dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum.

"Pemerintah Indonesia bahkan menerapkan prinsip 10 Minute City dalam pembangunan IKN," ujar Budiarsa dikutip dari Antara, Jumat (20/9).

Ia menjelaskan, fasilitas utama yang dapat dijangkau dalam 10 menit di Citra Raya Tangerang, di antaranya:

• Fasilitas kesehatan berupa Ciputra Hospital, Klinik Citra Sehat, Klinik Eco Medika. Fasilitas pendidikan, di antaranya Universitas Esa Unggul, Sekolah Citra Berkat, Sekolah Tarakanita, Sekolah Citra Islami, dan STIE Putra Perdana Indonesia.
• Fasilitas komersial dan perbelanjaan, di antaranya Mal Ciputra Tangerang, EcoPlaza, Hypermart, Citra Food Festival, Citra City Square dan City Market.
• Fasilitas rekreasi, di antaranya World of Wonders Theme Park, Water World, dan Little Kyoto EcoPark.
• Fasilitas olahraga, di antaranya Citra Raya Sports Club, EcoClub, dan lainnya.
• Sarana ibadah, di antaranya Masjid Al Ikhawan, Masjid At-Taqwa, Gereja Katholik St Odilia, Gereja Bersama, dan Masjid Ash Shomad.

Citra Raya Tangerang menghadirkan Citra Connect, shuttle bus yang beroperasi setiap 10 menit dengan rute ke 25 halte yang tersebar di seluruh kawasan Citra Raya Tangerang.

Budi Karya berharap banyak daerah lain yang dapat menggunakan konsep ini. Pemenuhan fasilitas transportasi terpadu yang dibangun di kawasan pengembangan mencapai 2.760 hektare ini, dinilai akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar untuk mendukung mobilitas sehari-hari.

"Ini adalah bagian eksekusi konsep makro dari pemerintah, sehingga bisa dikatakan mereka yang akan ke Jakarta sampai ke angkutan massal itu cukup dengan menikmati fasilitas dan kendaraan ini. Dan ini disediakan gratis istilahnya forsmale," katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

“Dalam rangka akselerasi pertumbuhan pada sektor properti di empat bulan terakhir 2024, melalui PMK 61 Tahun 2024, diberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis (19/9).

Dalam aturan sebelumnya, pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100% hingga Juni 2024 dan 50% sampai Desember 2024. Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP sebesar 100% diperpanjang hingga Desember.

Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp 2 miliar.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global,” ujar Febrio.

Insentif KPR untuk MBR

Di samping insentif PPN DTP, pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi tersebut, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

Pemerintah pun memberikan berbagai insentif bagi MBR seperti PPN, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST).

“Bauran kebijakan ini tentunya ini sangat berarti untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kapasitas keuangan yang masih terbatas dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Febrio.

Hacker atau peretas diduga Bjorka menjual enam juta data pajak yang bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta kedua putranya dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ahli IT atau teknologi informasi menilai, kebocoran ini bisa menjadi alat untuk modus penipuan APK.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Alfons mengatakan kebocoran enam juta data pajak itu berbahaya bagi korban, karena memuat informasi penting. Pemilik bisa mengetahui penghasilan wajib pajak baik individu maupun bisnis.

Ia bahkan mengecek ada tiga wajib pajak kategori besar dalam sampel yang diunggah oleh hacker diduga Bjorka. Alfons tidak menyebutkan nama, melainkan ciri-cirinya, yakni:

1. Menteri yang baru saja mundur dari posisi ketua partai politik besar
2. Menteri yang juga menjabat sebagai ketua Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia atau PSSI
3. Menteri perempuan yang berulang tahun pada Agustus dan memimpin Ditjen Pajak

“Dalam waktu tidak lama, data ini akan dieksploitasi dan digunakan untuk rekayasa sosial, aktivitas penipuan yang memalsukan diri sebagai petugas pajak,” kata Alfons.

Alfons pernah membagikan modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak. “Hal yang menarik untuk dikupas yakni data yang dimiliki oleh penipu ini cukup akurat dan penting yang seharusnya dijaga dengan baik oleh lembaga terkait seperti Dukcapil dan Dirjen Pajak,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Katadata.co.id, awal September (2/9).

Modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak tersebut sebagai berikut:

• Penipu awalnya mengganti gambar profil menjadi Ditjen Pajak
• Penipu mengirim pesan melalui WhatsApp
• Penipu mengirim pesan dengan detail informasi data usaha calon korban seperti alamat usaha, nama penanggung jawab, nomor telepon, NIK, NPWP dan email. Data yang dipegang penipu ini membuat sasaran mudah percaya, karena valid.
• Penipu menerapkan metode phishing dengan menyiapkan aplikasi mirip Google Play agar korban menginstal APK pencuri SMS
• Korban diarahkan ke situs http://djp-****mh.cc dan mengunduh aplikasi M-Pajak palsu yang nantinya mencuri SMS ponsel korban jika dijalankan
• Penipu menelepon korban yang menggunakan ponsel selain Android, seperti iPhone.
• Penipu akan mengaku sebagai petugas pajak dan memerinci data-data calon korban supaya percaya
• Jika calon korban terjerat, pelaku akan berpura-pura menagih tunggakan pajak atau memberi laporan pajak yang kurang, sehingga didenda dalam jumlah besar
• Korban diminta mengirimkan uang ke rekening penipu bila ingin dibantu penyelesaian masalah
• Penipu langsung menarik uang yang dikirimkan ke rekening tersebut

Sebanyak 33 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Selasa (17/9) hingga Rabu (18/9) oleh Komisi I DPR.

Daftar yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini berbeda dari usulan 47 calon duta besar yang diajukan pemerintah. Ada sembilan nama dari daftar pemerintah yang menghilang dan tak mengikuti uji kelayakan di antaranya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnhutama Kusubandio sebagai calon duta besar untuk Amerika Serikat. Komisaris Utama Telkomsel pernah juga dikabarkan sebagai pengganti Rosan Roeslani pada tahun lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya msngonfirmasi calon dubes LBBP yang mengikuti uji kelayakan berjumlah 33 nama. "Iya (33 nama)," kata Riefky di kompleks parlemen DPR.

Sebanyak 33 calon dubes LBBP itu diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut. "Hal-hal yang berkaitan dengan subjek-subjek global juga kami bahas," kata dia.

Berdasarkan daftar nama yang diperoleh, calon dubes berasal dari beragam latar belakang dari mulai anggota DPR RI, mantan hakim konstitusi, hingga nama-nama di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sugiono menyebut hasil dari uji kelayakan tak dapat diumumkan lantaran bersifat rahasia. "Itu semua adalah keputusan yang sifatnya tertutup," kata dia.

Berikut daftar sembilan calon dubes usulan pemerintah yang menghilang dari daftar uji kelayakan dan kepatutan:

1. Tri Tharyat, untuk Kerajaan Thailand, berkedudukan di Bangkok;
2. Imam As'ari, untuk Korea Utara, berkedudukan di Pyongyang;
3. Daniel Tumpal Simanjuntak, untuk Republik Rakyat China, berkedudukan di Beijing;
4. Abdul Kadir Jailani, untuk Republik Federal Jerman, berkedudukan di Berlin;
5. Wishnutama Kusubandio, untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.
6. Gina Yoginda, untuk Kerajaan Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus;
7. Andy Rachmianto, untuk Meksiko Serikat, berkedudukan di Mexico City;
8. Ayodhya GL Kalake, untuk Kanada, berkedudukan di Ottawa;
9. Andhika Chrisnayudhanto, untuk Negara Merdeka Papua Nugini, berkedudukan di Port Moresby;

.

Berikut daftar lengkap 33 nama calon dubes yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR:
1. Cecep Herawan, untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul.
2. Chandra Warsenanto Sukotjo, untuk Republik Islam Pakistan, berkedudukan di Islamabad.
3. Junimart Girsang, untuk Italia, berkedudukan di Roma.
4. Muhsin Syihab, untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.
5. Orias Petrus Moedak, untuk Jepang, berkedudukan di Tokyo.
6. Yuyu Sutisna, untuk Kerajaan Maroko, berkedudukan di Rabat.
7. Andreano Erwin, untuk Republik Serbia, berkedudukan di Beograd.
8. Didik Eko Pujianto, untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad.
9. Fikry Cassidy, untuk Republik Bolivariana Venezuela, berkedudukan di Caracas.
10. Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi.
11. Rolliansyah Soemirat, untuk Republik Islam Iran, berkedudukan di Tehran.
12. Vedi Kurnia Buana, untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.
13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, untuk Republik Finlandia, berkedudukan di Helsinki.
14. Listiana Operananta, untuk Republik Bulgaria, berkedudukan di Sofia.
15. Penny Dewi Herasati, untuk Hungaria, berkedudukan di Budapest.
16. Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, untuk Republik Ceko, berkedudukan di Praha.
17. Siti Nugraha Mauludiah, untuk Kerajaan Denmark, berkedudukan di Kopenhagen.
18. Yayan Ganda Hayat Mulyana, untuk Kerajaan Swedia, berkedudukan di Stockholm.
19. Agung Cahaya Sumirat, untuk Republik Kamerun, berkedudukan di Yaonde.
20. Hendra Halim, untuk Republik Panama, berkedudukan di Panama City.
21. Kartika Candra Negara, untuk Republik Mozambik, berkedudukan di Maputo.
22. Mirza Nurhidayat, untuk Republik Namibia, berkedudukan di Windhoek.
23. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji, untuk Republik Kenya, berkedudukan di Nairobi.
24. Ardian Wicaksono, untuk Republik Senegal, berkedudukan di Dakar.
25. Arief Hidayat, untuk Republik Zimbabwe, berkedudukan di Harare.
26. Bambang Suharto, untuk Republik Federal Nigeria, berkedudukan di Abuja.
27. Chery Sidharta, untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, berkedudukan di Addis Ababa.
28. Simon Djatko Irwantoro Soekarno, untuk Republik Kuba, berkedudukan di Havana.
29. Agus Priono, untuk Republik Suriname, berkedudukan di Paramaribo.
30. Dicky Komar, untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.
31. Manahan MP Sitompul, untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo.
32. Siti Ruhaini Dzuhayatin, untuk Republik Uzbekistan, berkedudukan di Tashkent.
33. Susi Marleny Bachsin, untuk Portugal, berkedudukan di Lisbon.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi di sektor penerbangan melalui distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Pada perhelatan Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pertamina Patra Niaga menyalurkan SAF kepada maskapai nasional Citilink, sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap peta jalan SAF yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarives).

Distribusi SAF ini menunjukkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi bahan bakar berkelanjutan untuk industri penerbangan, yang sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon dan mencapai target dekarbonisasi.

Momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional.

"Saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet,” ungkap Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Pertamina SAF telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Pertamina juga memastikan bahwa SAF ini aman digunakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh American Society of Testing and Materials (ASTM), dan terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Langkah baru menuju penerbangan berkelanjutan ini mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, sebab Pertamina SAF merupakan campuran dari bahan baku terbarukan yaitu Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah,” tambah Riva.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Dewa Rai, menyatakan bahwa kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga merupakan langkah strategis bagi Citilink dalam mendukung pengurangan emisi karbon, khususnya di sektor penerbangan yang semakin penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Komitmen kami untuk mengurangi emisi karbon didukung sepenuhnya oleh Pertamina Patra Niaga. Kami berharap, di masa mendatang Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan penggunaan SAF, guna mendorong keberlanjutan industri penerbangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” ujar Dewa Rai.

Lebih lanjut, Dewa Rai menjelaskan bahwa pada tahap awal kerja sama ini, Citilink telah berhasil melakukan uplifting SAF sebesar 30 KL untuk empat hari kegiatan selama penyelenggaraan Bali International Airshow 2024.

Pencapaian ini menjadi langkah awal yang menunjukkan potensi besar SAF sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan penerbangan.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di tempat terpisah menyampaikan bahwa setelah sebelumnya Pertamina Patra Niaga bermitra dengan perusahaan maskapai internasional, kini pemasaran Pertamina SAF juga telah dilakukan ke perusahaan maskapai nasional dalam rangka mendorong penggunaan SAF di tanah air.

“Jika sebelumnya Pertamina Patra Niaga telah mendistribusikan SAF kepada Virgin Australia Airlines, kini dengan Citilink. Harapannya kedepan SAF akan semakin diminati dan tentunya akan memberikan dampak baik pengurangan emisi karbon di industri aviasi baik Indonesia dan global,” jelas Fadjar.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup anjlok 1,43% atau 113,20 poin ke level 7.792 pada perdagangan saham sesi pertama siang ini, Jumat (20/9). Investor melakukan aksi ambil untung setelah IHSG mencetak rekor tertinggi atau all time high (ATH) selama tiga hari berturut-turut.

Seiring dengan anjloknya IHSG, lima saham emiten yang terafiliasi dengan orang terkaya di Indonesia Prajogo Pangestu masuk daftar saham yang turun paling dalam (top losers). Misalnya, harga saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) anjlok 19,95% ke Rp 8.825 dan PT Petrindo Jaya Kreasi tbk (CUAN) merosot 14,41% ke Rp 7.575.

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham pada sesi pertama hari ini mencapai Rp 7,16 triliun dengan volume 16,55 miliar saham dan frekuensi sebanyak 697.754 kali. Sebanyak 200 saham menguat, 336 saham terkoreksi, dan 251 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG sesi pertama siang ini mencapai Rp 13.148 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, delapan sektor terpantau anjlok. Saham-saham infrastruktur mencatat penurunan terbesar yakni 3,06%. Saham sektor infrastruktur yang berada di zona merah, misalnya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang turun 2,07% ke level Rp 284 per lembar saham.

Di sisi lain, indeks utama bursa saham Asia bergerak variatif. Indeks Straits Times turun 0,47% dan Shanghai Composite terkoreksi 0,23%. Sementara itu, Nikkei naik 1,95% dan Hang Seng menguat 1,45%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) naik 1,37% ke Rp 3.710
• PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) naik 1,74% ke Rp 117
• PT Bukit Asam Tbk (PTBA) naik 2,16% ke Rp 2.840
• PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) naik 3,42% ke Rp 12.100
• PT Mayora Indah Tbk (MYOR) naik 1,44% ke Rp 2.820

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 19,95% ke Rp 8.825
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) turun 14,41% ke Rp 7.575
• PT Petrosea Tbk (PTRO) turun 8,46% ke Rp 11.900
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 8,37% ke Rp 1.095
• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 6,11% ke Rp 8.450

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Ruas Kartasura-Klaten kemarin, Kamis (19/9). Jalan tol sepanjang 22,3 kilometer ini dibuka gratis hingga dua pekan ke depan.

"Dulu waktu saya kuliah, Solo-Jogya naik motor, seinget saya, 50 menit sudah sampai. Sekarang dengan mobil bisa tiga sampai 3,5 jam, bahkan pernah 6 jam," kata Jokowi saat meresmikan jalan tol tersebut.

Menurut dia, waktu tempuh tersebut harus diubah untuk meningkatkan daya saing. Dalam hitungannya, dengan ruas tol yang baru, waktu tempuh Solo-Yogyakarta menjadi 30 sampai 50 menit saja.

"Ini akan mengurangi jalan nasional yang ramai," ucapnya. "Kita harapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di sekitar pintu tol."

Tentang Tol Solo-Yoyakarta Ruas Kartasura-Klaten

Jalan tol ini mulai dibangun pada 2021 dan menelan biaya Rp 5,6 triliun. Operatornya, yaitu PT Jasa Marga Jogja Solo, langsung membuka operasional jalan untuk umum pada dini hari tadi, tepatnya pukul 00.00 WIB.

Dengan dibukanya jalan tol ruas Kartasura-Klaten, kendaraan dari Jalan Tol Trans Jawa yang mau masuk ke Tol Solo-Yogyakarta, tidak perlu lagi melakukan transaksi di Gerbang Tolo Colomadu, Jawa Tengah. Kini, pengguna jalan dapat bertransaksi di Gerbang Tol Banyudono, sebagai akses pintu masuk dari jalan arteri Solo Semarang, untuk tujuan Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Untuk arah sebaliknya, pengguna dapat keluar melalui pintu Gerbang Tol Banyudono, melalui jalan arteri Solo Semarang. Ruas Kertasura-Klaten untuk saat ini masih digratiskan sambil menunggu surat keputusan operasional terbit. Biasanya SK operasional jalan tol keluar setelah satu hingga dua minggu pasca-peresmian.

Direktur Utama Jasa Marga Jogja Solo Rudy Hardiansyah mengatakan, kehadiran ruas tol baru tersebut akan meningkatkan konentivitas dan mempersingkat waktu tempuh Yogyakarta-Solo.

Perusahaan kini sedang menyelesaikan pembangunan jalan tol ruas Klaten-Prambanan. Targetnya, ruas ini dapat difungsionalkan pada saat libur Natal dan tahun baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebut pemerintah akan menghubungkan jalan tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, dan Semarang-Solo. Ketiganya membentuk kawasan segitiga emas, yaitu Jogja, Solo, dan Semarang alias Joglosemar.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengklaim berhasil mengurangi emisi karbon hingga 598,3 ton CO2 equivalen sepanjang 2023. Manajemen PGN menyebut bahwa hasil tersebut dicapai melalui proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan dan anak perusahaan.

"Perseroan telah berhasil mengurangi penggunaan energi sebesar 26.204 Giga Joule pada akhir tahun 2023," ujar manajemen PGN dalam laporan paparan publik 2024, dikutip Jumat (20/9).

Selain menekan emisi karbon sepanjang 2023, perusahaan juga terus mencari potensi bisnis baru guna mendukung hilirisasi industri dan membantu pemerintah Indonesia menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

Potensi bisnis baru yang dijajaki oleh perseroan seperti hilirisasi gas bumi melalui industri petrokimia, bisnis bersih dan energi terbarukan, seperti biometan, dan program pendukung NZE lainnya, seperti produksi hidrogen, amonia, dan pengurangan CO2 untuk transportasi.

"Penjajakan bisnis baru dilakukan dengan terlebih dahulu mengembangkan kompetensi, akses ke pasar, dan pasokan melalui strategic alliance bersama badan usaha lainnya," tulis manajemen PGN.

Manajemen PGN menyebut, proyek biometan merupakan salah satu proyek strategis perusahaan untuk mendorong pemakaian gas secara masif ditengah era transisi energi.

"Melalui proyek ini, PGN mendukung industri kelapa sawit untuk melakukan dekarbonisasi dengan mengolah limbah minyak kelapa sawit menjadi biomethane yang lebih hijau," tuturnya.

Kinerja PGN Semester I 2024

Manajemen PGN mengungkapkan pendapatan dan laba bersih PGN menunjukan tren kinerja positif dan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir, dengan rekam jejak pertumbuhan yang konsisten pada kinerja keuangan.

"Selama empat tahun, pendapatan konsolidasi menunjukkan tren kenaikan, dengan pertumbuhan 8% dari tahun 2020 – 2023," tulisnya.

Adapun pendapatan tersebut didukung oleh volume niaga gas dan transportasi gas yang merupakan kontributor utama sekitar 70% bagi pendapatan perusahaan. "Pendapatan PGN hingga enam bulan pertama tahun 2024 mencapai US$ 1,84 miliar, terutama dikontribusikan oleh segmen LNG trading dan transmisi gas," tulisnya.

Google memenangkan gugatan hukum pada Rabu (18/9) waktu setempat terkait denda antimonopoli €1,49 miliar atau Rp 25,1 triliun (kurs Rp 16.846 per €) dari Uni Eropa. Regulator Uni Eropa menjatuhkan denda kepada Google total €8,25 miliar selama 2017 – 2019 terkait pelanggaran antimonopoli.

Komisi Eropa mengatakan pada 2019, bahwa Google menyalahgunakan dominasi untuk mencegah situs web menggunakan broker selain platform AdSence untuk menyediakan iklan di sistem pencarian atau search selama 2006 – 2016.

Pengadilan Umum Uni Eropa menyatakan setuju dengan sebagian besar penilaian Komisi Eropa. Akan tetapi, Komisi Eropa dinilai gagal memperhitungkan semua keadaan yang relevan untuk menilai bahwa anak usaha Alphabet itu melakukan monopoli terkait layanan periklanan.

"Komisi juga tidak menunjukkan bahwa klausul yang dimaksud,” kata para hakim dikutip dari CNN Internasional, Kamis (19/9).

Klausul yang dimaksud yakni:

1. Google mungkin menghalangi inovasi
2. Tindakan monopoli yang dimaksud membantu Google mempertahankan dan memperkuat posisi dominan di pasar nasional untuk iklan pencarian online yang dipermasalahkan
3. Google mungkin merugikan konsumen

Komisi Eropa mengatakan akan mempelajari secara saksama putusan tersebut dan mempertimbangkan kemungkinan langkah selanjutnya, yang dapat mencakup banding.

Sementara itu, Google mengatakan bahwa kasus tersebut terkait dengan sebagian kecil iklan pencarian teks saja yang ditempatkan pada sejumlah kecil situs web penerbit.

"Kami membuat perubahan pada kontrak pada 2016 untuk menghapus ketentuan yang relevan, bahkan sebelum keputusan Komisi Eropa. Kami senang bahwa pengadilan telah mengakui kesalahan dalam keputusan awal dan membatalkan denda," kata Google melalui email.

Uni Eropa menjatuhkan denda €4,3 miliar pada 2018, karena menerapkan pembatasan pada telepon pintar Android untuk mendongkrak bisnis pencarian internet yakni Google Chrome. Ini menjadi hukuman antimonopoli terbesar yang pernah dijatuhkan oleh Uni Eropa.

Pengadilan Umum pada 2022 sedikit mengurangi denda menjadi €4,1 miliar, tetapi tetap mendukung argumen Komisi bahwa Google memberlakukan pembatasan ilegal. Meski begitu, perusahaan tetap mengajukan banding Mahkamah Eropa.

Regulator sejak saat itu mempersenjatai dirinya dengan aturan baru yang lebih kuat yang dikenal sebagai Undang-Undang Pasar Digital atau Digital Markets Act (DMA), untuk mengendalikan raksasa teknologi termasuk Google.

Alih-alih regulator menemukan pelanggaran antimonopoli yang mengerikan setelah penyelidikan yang berlangsung bertahun-tahun, DMA memberi bisnis daftar tentang apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan secara online. Tujuannya, agar para raksasa teknologi mengubah cara mereka beroperasi.