Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif di rentang 7800-7850 di Rabu (18/9). Phintraco Sekuritas menyatakan pasar memperkirakan, Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6.25%, sesuai dengan fokus BI dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah pada kuartal ketiga.

Pada hari yang sama data pertumbuhan kredit dirilis. Sebelumnya pertumbuhan kredit pada Juli berada pada level 12.50% secara tahunan atau year on year (yoy). Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan double digit sepanjang 2024.

Dari eksternal, pasar menantikan rilis data inflasi Inggris yang diperkirakan akan turun tipis menjadi 2.10% yoy dari 2.20% yoy, Selanjutnya, Bank Sentral Inggris juga dijadwalkan mengumumkan kebijakan moneter baru di Kamis (19/9).

"Pasar menanti terhadap pengumuman hasil FOMC the Fed yang berlangsung pada 17-18 September 2024," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Kamis (17/9).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Saham Otoparts Tbk (AUTO).

Sementara itu, Pilarmas Sekuritas menyatakan pasar memasuki masa tenang hari ini baik pasar saham maupun pasar obligasi jelang rilis pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed.

"Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan di level 7.752 – 7.908 hari ini," tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Rabu (18/9).

Pilarmas sekuritas menyebut ada beberapa saham yang bisa diperhatikan yakni PT PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno meyakini ekspor pasir laut tidak akan mengganggu industri pariwisata nasional. Di sisi lain ia mengakui selama ini destinasi pariwisata dalam negeri mengedepankan kelestarian alam.

Sandiaga menjelaskan pasir laut yang diekspor merupakan bagian dari sedimen yang mengganggu rute pelayaran di dalam negeri. Sebab, sedimen tersebut membuat kedalaman di beberapa muara sungai menjadi dangkal.

"Jadi, sedimen di sebagian muara sungai harus dikeruk untuk memudahkan proses pelayaran di dalam negeri. Aspek kelestarian lingkungan pasti diutamakan dalam proses pengerukan pasir laut," kata Sandiaga di kantornya, Selasa (17/9).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) baru saja mengeluarkan aturan yang membuka keran ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun disetop. Kebijakan tersebut mendapatkan kritikan karena merugikan secara jangka panjang.

Aturan tersebut tercantum dalam dua Permendag terbaru. Pertama yaitu Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor'. Kedua yaitu 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor'.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, mengatakan revisi tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut,” ujar Isy dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/9).

Secara rinci, Permendag No. 20 Tahun 202 melarang dua jenis sedimen laut yang dilarang ekspor. Dua jenis itu adalah lumpur hasil sedimentasi di laut dan pasir alam di luar ukuran 0,25 sampai 2 milimeter.

Menurut aturan ini, pasir laut yang boleh diekspor adalah yang memiliki ukuran 0,25 sampai 2 millimeter. Selain itu, eksportir pasir laut harus memenuhi kebijakan kewajiban pasar domestik atau DMO.

Eksportir pasir laut juga harus memiliki Izin Usaha Prtambangan dan hanya boleh mengambil sedimen di titik yang telah ditentukan pemerintah. Namun kedua beleid tersebut tidak menyertakan koordinat penambangan pasir laut tersebut.

Pada tahun lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak semua daerah diperbolehkan ekspor pasir laut. Kriteria daerah yang boleh melakukan pengerukan pasir laut akan diatur dalam peraturan turunan dari PP 26/2023.

Peraturan turunan itu nantinya berupa peraturan menteri yang akan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dua anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yaitu PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) dan PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), menyepakati nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mengenai komitmen prioritas dalam perdagangan karbon. Dua anak perusahaan PTBA tersebut bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan, kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen PTBA dalam mendukung tujuan MIND ID dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memajukan sinergi di lingkungan anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

"Kami yakin melalui sinergi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan karbon, PTBA dan entitas-entitas di bawahnya akan semakin berperan aktif dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik," kata Arsal dalam keterangan resmi, Kamis (17/9).

Arsal berharap, sinergi antara HBAP dan BPI dapat memperkuat pengelolaan karbon di seluruh lini bisnis anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

Ia menambahkan, nota kesepahaman ini juga memperkuat komitmen PTBA dan entitas-entitas di bawahnya untuk mematuhi peraturan terkait perdagangan karbon yang telah berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mendukung inisiatif pemerintah mengurangi emisi karbon, dan memperkuat manajemen karbon di dalam proses bisnis.

"Dengan langkah ini, PTBA menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (environmental, social, and governance)," ujarnya.

Pangkas Emisi Karbon dengan PLTS

Sebelumnya, Bukit Asam telah memangkas emisi karbon dioksida hingga 618,5 ton CO2e pada periode Januari-Oktober 2023. Pengurangan emisi karbon itu berkat penggunaan dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kedua PLTS tersebut adalah PLTS Jalan Tol Bali Mandara dan PLTS di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno-Hatta.

"Selaras dengan visi PTBA untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, kami bertekad untuk terus berkontribusi dalam penyediaan energi nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar Corporate Secretary PTBA Niko Chandra, di Jakarta, Selasa (19/12).

Niko mengatakan PLTS di Jalan Tol Bali Mandara yang berkapasitas 400 Kilowatt-peak (kWp) berhasil mengurangi emisi sebanyak 414,1 ton CO2e hingga Oktober 2023. Emisi yang terpangkas itu setara dengan menanam 567 pohon. Sementara itu, PLTS di Gedung AOCC Bandara Soekarno-Hatta memangkas emisi 204,4 ton CO2e atau setara menanam 280 pohon.

Produksi listrik dari PLTS Jalan Tol Bali Mandara pada Januari-Oktober 2023 mencapai 524.197,8 kilowatt hours (kWh). Adapun produksi listrik PLTS Gedung AOCC Bandara Soekarno-Hatta menghasilkan listrik 258.741,8 kWh.

Indeks bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street berfluktuasi pada penutupan perdagangan Selasa (17/9). Indeks S&P 500 hampir datar di akhir sesi setelah sempat menyentuh rekor tertinggi. Hal itu karena pasar tengah menantikan keputusan Federal Reserve mengenai penurunan suku bunga.

Secara keseluruhan, S&P 500 naik tipis 0,03% menjadi 5.634,58 setelah mencapai rekor tertinggi di 5.670,81. Kemudian Nasdaq Composite terapresiasi 0,2% dan ditutup pada 17.628,06.

Sebaliknya, Dow Jones Industrial Average turun 15,9 poin atau 0,04% ke 41.606,18, meski sempat mencapai rekor baru dalam sesi perdagangan. Adapun rekor kedua indeks S&P 500 dan Dow tercapai di tengah periode sulit bagi pasar.

Menurut data FactSet, September biasanya menjadi bulan terburuk dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata kerugian 1,3% per bulan. Di samping itu, pasar juga tengah menghadapi tantangan akhir musim panas yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi AS.

Lemahnya data pekerjaan dan manufaktur di bulan Agustus memicu aksi jual besar. Akan tetapi pasar berhasil pulih sebab didukung data yang lebih positif serta ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed.

Kini Wall Street menunggu penurunan suku bunga The Fed yang telah lama dinanti pada Rabu. Hal ini merupakan sebuah langkah yang diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan di tengah tingginya biaya pinjaman dan inflasi.

Adapun The Fed memulai kenaikan suku bunga secara agresif sejak Maret 2022. Selain itu data penjualan ritel terbaru menunjukkan kesehatan konsumen yang masih kuat.

Pada Agustus, penjualan ritel naik 0,1%, melampaui perkiraan penurunan 0,2%. Apabila tidak memasukkan sektor otomotif, penjualan juga naik 0,1%, meski sedikit di bawah prediksi kenaikan 0,2%.

Meskipun penurunan suku bunga pada hari Rabu diantisipasi, pasar masih terpecah mengenai besarnya penurunan. Saat ini, ada peluang 63% bahwa bank sentral akan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin atau meningkat dari 47% pada hari Jumat. Akan tetapi sedikit menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 67% pada Selasa. Satu basis poin setara dengan 0,01%.

Menurut beberapa investor, penurunan suku bunga yang lebih tajam dapat memicu kekhawatiran kondisi ekonomi AS. Kepala Strategi Teknikal di LPL Financial, Adam Turnquist, mengatakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin lebih lanjut mengindikasikan bahwa pandangan The Fed terhadap pasar tenaga kerja telah memburuk.

Ia menilai akan menjadi tanda yang mengkhawatirkan. Hal itu sebab bisa mengindikasikan lemahnya pondasi ekonomi yang lebih dalam, terutama terkait dengan kemampuan pasar tenaga kerja untuk terus tumbuh.

“Saya rasa akan ada deviasi yang cukup besar antara apa yang diharapkan pasar dan apa yang akan diproyeksikan oleh The Fed,” kata Turnquist dikutip CNBC, Rabu (18/9).

Di sisi lain, saham Intel melonjak 2,7% setelah perusahaan mengumumkan rencana untuk menjadikan diversifikasi pada anak perusahaan terpisah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, Intel mendapat dukungan signifikan dari pemerintahan Biden, yang memberikan dana hingga US$ 3 miliar melalui CHIPS Act. Hal ini merupakan sebuah inisiatif untuk meningkatkan produksi semikonduktor di Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin mengungkapkan masih terdapat 38 daerah yang menerima pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah tunggal. Adapun KPU sebelumnya sempat mengumumkan jumlah bakal pasangan calon tunggal mencapai 43 dan turun menjadi 41 daerah.

"Setelah itu ada lagi yang memberikan berkas kembali karena situasi perpanjangan, ada yang tidak diterima, ada yang kemudian masih berproses di Bawaslu," kata Afif seperti dikutip Rabu (19/9).

Menurut Afif, daerah dengan calon tunggal berada di 37 kabupaten dan kota serta 1 provinsi. Selain dia menyampaikan beberapa daerah kemungkinan akan mengalami penambahan bakal pasangan calon, seperti Manokwari, Lampung Timur, Lahat, Tapanuli Tengah, dan Dharmasraya.

Ia mengatakan KPU daerah masih harus melakukan pemeriksaan terhadap wilayah tersebut. Waktu pendaftaran pasangan calon di daerah dengan kotak kosong masih berlanjut hingga 22 September 2024.

Tak hanya itu, Afif mengatakan lembaganya meminta jajaran KPU di daerah menggelar simulasi pemungutan suara untuk pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. “Nanti kita akan bebankan ke teman-teman provinsi, terutama kalau memang waktu dan kesempatannya ada nanti kita dorong juga untuk melakukan simulasi,” ujar Afif lagi.

Menurutnya, simulasi penting agar jajaran di daerah dapat mengantisipasi dengan lebih baik pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Simulasi juga diharapkan dapat membantu KPU menyusun regulasi maupun petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pilkada calon tunggal melawan kotak kosong.

Bawaslu Siapkan Aturan

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai pilkada ulang bila kotak kosong menang. “Begitu KPU sudah buat, kami buat karena kami akan mengikuti polanya KPU mau tidak mau,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Dia menjelaskan Bawaslu tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih kotak kosong pada Pilkada 2024. Dia juga mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi II DPR pekan lalu penganggaran pilkada ulang akan diambil alih pemerintah pusat kalau anggaran di daerah tidak mencukupi.

Sebelumnya, RDP Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Neger, Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI pada Selasa (10/9), menyepakati bahwa pilkada ulang diselenggarakan pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.

Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang. “Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.

Tupperware Brands Corporation, perusahaan multinasional yang dikenal sebagai produsen wadah penyimpanan makanan, berencana mengajukan klaim kebangkrutan (pailit) ke pengadilan dalam waktu dekat.

Usaha perusahaan yang sudah berdiri hampir delapan dekade ini, terus mengalami penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir sehingga menekan kinerja keuangan perusahaan.

Tupperware pun berencana meminta perlindungan pengadilan setelah melanggar beberapa perjanjian utang.

Isu Tupperware bangkrut menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga risiko dampak spin off segmen bisnis batu termal anak usaha Adaro Energy, serta bagaimana rasanya mencicipi susu protein ikan.

1. Tupperware Berencana Ajukan Pailit, Harga Saham Anjlok

Tupperware Brands Corporation sedang bersiap-siap untuk mengajukan kebangkrutan (pailit) paling cepat pada pekan ini. Laporan Bloomberg mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Tupperware menghadapi tantangan setelah upaya bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali bisnis ini terbebani oleh berkurangnya permintaan.

Merek perlengkapan rumah tangga, yang selama hampir seabad ini dikenal sebagai perusahaan penyimpanan makanan ini, berencana untuk meminta perlindungan pengadilan setelah melanggar perjanjian-perjanjian utangnya. Menurut sumber Bloomberg, Tupperware meminta penasihat hukum dan keuangan, untuk membahas pengajuan kebangkrutan tersebut.

Saham Tupperware anjlok 57,51% ke level US$0,5099 (Rp 7.818) di Bursa New York karena berita ini pada penutupan perdagangan Senin (16/9).

Persiapan kebangkrutan ini menyusul negosiasi yang berlarut-larut antara Tupperware dan para kreditornya mengenai restrukturisasi utang senilai lebih dari US$700 juta (Rp 10,73 triliun). Para kreditor setuju untuk memberikan ruang bernafas pada persyaratan pinjaman yang dilanggar tahun ini. Namun, kondisi keuangan perusahaan terus memburuk.

2. Kontribusi Laba AAI ke Adaro Signifikan, Apa Dampaknya Jika Spin Off?

Emiten tambang batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berencana melakukan spin-off dan menjual seluruh segmen bisnis batu bara termal dari anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Pasalnya sebagian besar aset dan pendapatan ADRO berasal dari AAI, bahkan kontribusi laba AAI ke ADRO lebih dari 100%.

Apakah aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten afiliasi konglomerat RI, Garibaldi ‘Boy’ Thohir akan menyebabkan resiko kerugian pada laporan keuangan Adaro Energy?

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, AAI menyumbang 52,9% dari total aset ADRO. Kemudian laba bersih AAI bahkan melebihi laba bersih ADRO, mencapai 104,8%. Selain itu, kontribusi pendapatan AAI terhadap pendapatan ADRO tercatat sebesar 89,4%.

Manajemen Adaro mengungkapkan, ADRO berencana memisahkan bisnis tambang dan sejumlah bisnis pendukung di bawah PT Adaro Andalan Indonesia (AAI) melalui pilar Adaro Minerals dan Adaro Green. Langkah ini bertujuan mempertahankan sinergi kuat dari integrasi bisnis di sektor-sektor yang saling terkait.

Strategi pemisahan ini diharapkan akan memaksimalkan kinerja AAI dan memperkuat pilar bisnis non-batu bara termal, dengan memungkinkan setiap unit usaha fokus pada pengembangan keunggulan inti masing-masing.

3. Istana Terima Surat Arsyad Rasyid soal Polemik Ketua Kadin, Ini Tanggapannya

Istana Kepresidenan menyampaikan telah menerima surat dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ahad (15/9). Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Jokowi tidak ikut campur atau terlibat dalam urusan internal Kadin.

"Tidak ada 'cawe-cawe' dari presiden. Itu urusan internal Kadin," ujar Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Ahad (15/9).

Ari menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menghormati Kadin sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki aturan. Kadin memiliki mekanisme internal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Menurut dia, surat tersebut masih berada di Kementerian Sekretariat Negara dan akan segera diproses lebih lanjut.

"Belum disampaikan kepada Bapak Presiden. Saya belum mengetahui isi dari surat tersebut, karena surat itu ditujukan kepada Bapak Presiden," kata Ari.

4. GOTO Gaet Alibaba Cloud Jadi Mitra Strategis Perkuat Ekosistem Teknologi

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Alibaba mengumumkan kemitraan strategis yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kolaborasi ini akan menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi Alibaba Cloud untuk mendukung keseluruhan ekosistem GoTo.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo berkomitmen untuk menggunakan layanan Alibaba Cloud, unit bisnis di bidang layanan teknologi dan kecerdasan dari Alibaba Group, untuk lima tahun ke depan. Langkah ini akan memperkuat layanan serta inovasi digital GoTo dengan dukungan AI dan teknologi cloud terdepan dari Alibaba.

"Kolaborasi dengan Alibaba ini tidak hanya akan memperkuat infrastruktur teknologi GOTO, namun juga akan meningkatkan kemampuan kami dalam menghadirkan solusi dan layanan terdepan kepada jutaan pengguna dan pelaku bisnis di Indonesia," kata Patrick dalam keterangan resminya, Kamis (17/9).

Alibaba Cloud akan menyediakan berbagai layanan terkait cloud, termasuk komputasi cloud, database berbasis cloud, jaringan, keamanan data dan analytics. Dengan kerjasama ini, kedua belah pihak akan menghadirkan inovasi terbaru di bidang transformasi digital dan kecerdasan buatan.

5. Mencicipi Rasa Susu Ikan: Tekstur Seperti Susu Biasa, Tapi Masih Berbau Amis

Kementerian Kelautan dan Perikanan membagikan sejumlah produk susu ikan kepada wartawan yang hadir dalam acara Apa Itu Susu Ikan pada siang ini, Selasa (17/9).

Produk ini berbentuk minuman protein ikan bermerek Surikan dengan dua varian rasa, yakni stroberi dan coklat. Susu itu disajikan dalam keadaan dingin dalam gelas kertas berukuran 150 mililiter.

Katadata.co.id mewawancarai beberapa wartawan yang hadir dalam acara tersebut. Salah satunya, Pramesti Regita Cindy yang berusia 24 tahun. Ia mengatakan dari segi rasa dan tekstur minuman susu ikan sama seperti susu lainnya.

"Agak amis, apalagi ketika aromanya dicium. Kalau untuk anak-anak, menurut saya, kurang worth it," ucap Pramesti.

Meskipun sudah tiga kali meneguk susu ikan, namun ia masih merasakan aromanya bertahan cukup lama di hidungnya.

Wartawan lain, Siti Ayu juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mencoba kedua varian minuman protein susu ikan tersebut. Menurut dia, bau amis pada susu ikan varian coklat lebih terasa dibandingkan varian stroberi.

“Meskipun sudah beberapa kali meneguk, bau amisnya masih terasa,” ujar perempuan berusia 26 tahun.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (19/9). Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah yang berlangsung hingga Rabu malam (17/9).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan RUU APBN disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan. Dalam rapat tersebut, Said menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara Rp 3.621,3 triliun.

DPR dan pemerintah juga menyepakati keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp 2.490,9 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan inflasi 2,5%. Selanjutnya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7%.

Untuk nilai tukar rupiah ditetapkan di angka Rp16.000 per dollar AS. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia berada di angka 82 dolar AS per barel dengan target lifting minyak 605 ribu barrel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 %, kemiskinan 7-8 %, dan kemiskinan ekstrem 0%. Selanjutnya rasio gini 0,379-0,382, dan indeks modal manusia (IMM) 0,56.

Pemerintah dan DPR juga menetapkan nilai tukar petani (NTP) 115-120. Selanjutnya nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama pembahasan, Banggar dan pemerintah menyadari bahwa APBN merupakan instrumen yang sangat penting. Menurutnya, APBN menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan seperti kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, hingga terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi.

Ia berharap untuk masa depan, APBN dapat terus digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja,” ujar Sri Mulyani.

Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) menilai, penerapan kebijakan power wheeling atau skema pemanfaatan bersama jaringan listrik tidak tepat jika diterapkan dalam waktu dekat.

Ketua APPLTA, Zulfan Zahar mengatakan Indonesia belum siap untuk menerapkan power wheelingkarenainfrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia belum terpasang secara penuh.

"Kami dari asosiasi tidak mendukung adanya power wheeling diadakan saat ini," ujar Zulfan dalam Forum Menuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Zulfan mengatakan, penerapan skema ini membuat pengembang khawatir tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Menurutnya, asosiasi cukup melaksanakan jual beli dengan PLN tanpa adanya power wheeling. Pasalnya, saat ini kontrak perusahaan pengembang PLTA dengan PLN sejauh ini berjalan cukup baik.

"Kalau ini harus ditawarkan ke swasta. Kami tidak yakin kontrak kami akan bankable," ujarnya.

Power Wheeling Masuk RUU EBET

Power wheeling masih menjadi momok yang mengganjal pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Poin power wheeling merupakan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mekanisme tersebut memperbolehkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, permasalahan terkait sewa transmisi sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan yang telah diterapkan.

"Sewa transmisi itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini," ujar Eniya saat ditemui di JCC, Kamis (4/7).

Dalam RUU EBET, Eniya mengatakan, skema power wheeling hanya ditambahkan penekanan khusus untuk EBT. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan mampu mendorong akselerasi EBT di Indonesia. Sementara mengenai harga dan ketentuan penggunaan transmisi PLN untuk listrik EBT akan ditentukan dan diatur oleh Menteri ESDM.

Eniya mengatakan, pemerintah dan DPR sudah menghitung bahwa PLN tetap akan menerima keuntungan dengan sistem power wheeling. Hal itu untuk mengantisipasi kekhawatiran PLN akan mengalami kerugian jika diterapkan skema power wheeling.

"(Informasi) PLN rugi itu kita sudah kami hitung. Sewa jaringannya harus sekian, terus modalnya harus sekian. Itu sudah sangat untung," katanya.

Berpotensi Rugikan Negara

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (Iress) Marwan Batubara mengatakan skema power wheeling dinilai sebagai upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik. Skema ini menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar sehingga berpotensi menaikkan tarif listrik.

"Hal ini dapat berarti negara tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang hidup kekurangan secara ekonomi," kata Marwan.

Menurut Marwan, skema power wheeling akan memberikan kesempatan kepada swasta sehingga mengurangi pendapatan PLN. Kebijakan ini berpotensi membuat beban subsidi energi APBN meningkat sehingga tarif listrik naik.

"Skema PW jelas tidak adil secara moral Pancasila, inkonstitusional, serta akan merugikan rakyat dan negara dengan beban tarif listrik dan beban subsidi APBN yang akan naik," kata Marwan dalam webinar "Tolak Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET".

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) tahun 2016-2022, Riki Ibrahim, menyatakan pemaksaan power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat merugikan negara.Rancangan UU EBET sebaiknya fokus pada pemberian insentif fiskal yang diperluas dan diperbesar agar energi terbarukan dapat berkembang cepat di Indonesia.

Ia mengatakan dibukanya kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik sebagaimana termuat dalam Permen ESDM No.01/2015, bukan berarti power wheeling diperbolehkan dalam RUU EBET.

"Hal itu karena disparitas harga listrik yang lebih mahal dari apa yang telah diregulasikan oleh pemerintah, akan mengakibatkan permasalahan baru yang dapat merugikan pemasukan negara," ujar Riki yang juga dosen energi terbarukan Universitas Darma Persada, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9).

Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) menilai, penerapan kebijakan power wheeling atau skema pemanfaatan bersama jaringan listrik tidak tepat jika diterapkan dalam waktu dekat.

Ketua APPPLTA, Zulfan Zahar mengatakan Indonesia masih belum siap untuk menerapkan power wheelingkarenainfrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia belum terpasang secara penuh.

"Kami dari asosiasi tidak mendukung adanya power wheeling diadakan saat ini," ujar Zulfan dalam dalam Forum'Menuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Zulfan mengatakan, penerapan skema ini akan membuat pengembang khawatir akan tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Menurutnya, asosiasi cukup melaksanakan jual beli dengan PLN tanpa adanya power wheeling. Pasalnya, saat ini kontrak perusahaan pengembang PLTA dengan PLN sejauh ini berjalan cukup baik.

"Kalau ini harus ditawarkan ke swasta. Kami tidak yakin kontrak kami akan bankable," ujarnya.

Power Wheeling Masuk RUU EBET

Power wheeling masih menjadi momok yang mengganjal pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Poin power wheeling merupakan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mekanisme tersebut memperbolehkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, permasalahan terkait sewa transmisi sebenarnya sudah dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan yang telah diterapkan di Indonesia.

"Sewa transmisi itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini," ujar Eniya saat ditemui di JCC, Kamis (4/7).

Dalam RUU EBET, Eniya mengatakan, skema power wheeling hanya ditambahkan penekanan khusus untuk EBT. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan mampu mendorong akselerasi EBT di Indonesia. Sementara mengenai harga dan ketentuan penggunaan transmisi PLN untuk listrik EBT akan ditentukan dan diatur oleh Menteri ESDM.

Eniya mengatakan, pemerintah dan DPR sudah menghitung bahwa PLN tetap akan menerima keuntungan dengan sistem power wheeling. Hal itu untuk mengantisipasi kekhawatiran PLN akan mengalami kerugian jika diterapkan skema power wheeling.

"(Informasi) PLN rugi itu kita sudah kami hitung. Sewa jaringannya harus sekian, terus modalnya harus sekian. Itu sudah sangat untung," katanya.

Berpotensi Rugikan Negara

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (Iress) Marwan Batubara mengatakan skema power wheeling dinilai sebagai upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik. Skema ini menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar sehingga berpotensi menaikkan tarif listrik.

"Hal ini dapat berarti negara tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang hidup kekurangan secara ekonomi," kata Marwan.

Menurut Marwan, skema power wheeling akan memberikan kesempatan kepada swasta sehingga mengurangi pendapatan PLN. Kebijakan ini berpotensi membuat beban subsidi energi APBN meningkat sehingga tarif listrik naik.

"Skema PW jelas tidak adil secara moral Pancasila, inkonstitusional, serta akan merugikan rakyat dan negara dengan beban tarif listrik dan beban subsidi APBN yang akan naik," kata Marwan dalam webinar "Tolak Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET".

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) tahun 2016-2022, Riki Ibrahim, menyatakan pemaksaan power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat merugikan negara.Rancangan UU EBET sebaiknya fokus pada pemberian insentif fiskal yang diperluas dan diperbesar agar energi terbarukan dapat berkembang cepat di Indonesia.

Ia mengatakan dibukanya kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik sebagaimana termuat dalam Permen ESDM No.01/2015, bukan berarti power wheeling diperbolehkan dalam RUU EBET.

"Hal itu karena disparitas harga listrik yang lebih mahal dari apa yang telah diregulasikan oleh pemerintah, akan mengakibatkan permasalahan baru yang dapat merugikan pemasukan negara," ujar Riki yang juga dosen energi terbarukan Universitas Darma Persada, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan ada infrastruktur baru pengurai kemacetan setiap akhir pekan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Infrastruktur kereta gantung tersebut membutuhkan nilai investasi Rp 270 miliar.

Sandiaga mencatat panjang kereta gantung tersebut mencapai tiga kilometer dana akan menghubungkan Agrowisata Gunung Mas dan Puncak Bogor pada tahap pertama. Adapun pembangunan tahap kedua akan menghubungkan kawasan Puncak hingga kawasan Jalan Raya Tapos di barat Puncak, Bogor.

"Kereta gantung tersebut rencananya akan menghubungkan Puncak, Bogor ke arah timur atau hingga Cianjur, sesuai dengan rencana pengembangan selanjutnya," kata Sandiaga di kantornya, Selasa (17/9).

Sandiaga mengusulkan agar investasi tersebut dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. Namun skema KPBU akan memakan waktu yang lama lantaran proses yang panjang.

Oleh karena itu, Sandiaga menilai investasi tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh investor. Dia memproyeksikan tingkat pengembalian investasi proyek tersebut mencapai 12%. "Untuk sebuah investasi jangka panjang, proyek kereta Gantung Puncak ini masih cukup menarik," katanya.

Kaji Transportasi Berbasi Rel

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengkaji bahwa pembangunan moda transportasi berbasis rel di kawasan Puncak akan menggunakan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung. Biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 7,31 triliun.

Jumlah tersebut meliputi beberapa komponen mulai dari pembangunan Kereta AGT sebesar Rp6.32 triliun dan Kereta Gantung Rp 1 triliun. Biaya tambahan Rp 693 miliar juga harus dikeluarkan untuk pembebasan lahan.

Sandiaga mengumumkan rencana investasi Kereta Gantung Puncak setelah kemacetan panjang sepanjang akhir pekan lalu. Untuk diketahui, volume lalu lintas atau VLL di kawasan Puncak, Bogor melebihi kapasitas sebanyak 2,14 kali.

Kapasitas jalan di kawasan Puncak, Bogor adalah 70.000 unit kendaraan per hari. Namun rata-rata VLL pada 14-16 September 2024 mencapai sekitar 150.000 unit kendaraan per hari.

Sementara itu, kapasitas kendaran setiap jam di kawasan Puncak, Bogor hanya 1.500 kendaraan. Namun VLL kawasan Puncak, Bogor telah menembus 2.800 kendaraan per jam pada jam renggang atau sekitar 06.30 WIB.

Pertamina Hulu Energi (PHE) menyebutkan sejumlah rencana kerja usulan pada 2025. Direktur Utama PHE Chalid Said Salim menyebut perusahaan mengusulkan target produksi minyak pada 2025 mencapai 595 ribu barel per hari (bph).

Angka ini naik 6% dibandingkan prognosa 2024 yang mencapai 561 ribu bph. Sementara untuk produksi gas, PHE mengusulkan target 2025 sebanyak 2.818 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau turun 1% dibandingkan prognosa 2024 yang mencapai 2.846 mmscfd.

Chalid juga turut menyebutkan target lifting migas untuk 2025. Lifting merupakan hasil produksi dari minyak dan gas bumi yang sudah diolah dan siap digunakan.

Tahun depan PHE menargetkan lifting minyak sebanyak 590 ribu bph, naik 5% dibandingkan prognosa 2024 yang mencapai 559 ribu bph. Kemudian untuk lifting gas, Chalid menyebut usulan target 2025 sebesar 1.974 mmscfd, turun 0,9% dibandingkan prognosa 2024 sebanyak 1.993 mmscfd.

“Jadi kalau dilihat antara prognosa dan usulan target 2025 ini masih tumbuh,” kata Chalid dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI yang dipantau secara daring pada Selasa (17/9).

Target Pengeboran Sumur Pengembang

Selain produksi dan lifting migas, PHE menargetkan pemboran sumur pengembangan sebanyak 835 sumur pada 2025. “Untuk walkover, usulan target 2025 adalah 1,025 sumur. Kemudian pekerjaan well intervention dan well service, usulan di 2025 adalah 35.008 pekerjaan,” ujarnya.

Sebelumnya, PHE mencatatkan produksi migas sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) pada semester I 2024. Produksi tersebut terdiri dari minyak 556 ribu bph dan gas 2,86 miliar standar kaki kubik per hari (SCFD).

Chalid mengatakan bahwa peningkatan produksi ini berasal dari berbagai aktivitas eksplorasi yang agresif antara lain pengeboran, workover, perawatan sumur dan S/EOR. Dia mengaku bersyukur dengan pencapaian tersebut.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8).

Hingga Juni 2024, PHE mampu menyelesaikan pengeboran 6 sumur eksplorasi dan 334 sumur pengembangan. Selain itu, pelaksanaan workover sebanyak 476 sumur dan 17.436 well services dibanding periode yang sama pada tahun 2023.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo menunjukkan hanya 5,5% warga di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar yang tahu dan pernah coba judi online. Alasan utama mencoba judi online adalah penasaran (45,5%).

Survei ini dilaksanakan pada Juli hingga September 2024 pada seluruh masyarakat di 64 kabupaten daerah 3T. Total ada 1.950 responden, terdiri dari 1.020 yang merespon secara luring dan 930 lewat telepon. Adapun 62 dari 64 kabupaten ini mengacu pada Perpres 63/2020 sementara dua kabupaten lain yakni Talaud dan Nunukan mengacu pada Perpres 131/2015.

“Pada 2024 diperkirakan 82,6% penduduk daerah tertinggal atau sekitar 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa, telah memiliki akses internet. Angka ini mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud,” tulis Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang dirilis pada Selasa (17/9).

Dari survei ini, hampir separuh alias 48,1% tahu terkait judi online namun tidak pernah mencoba. Lalu sekitar 46,4% tidak tahu dan tidak pernah coba judi online. Hanya 5,5% yang tahu dan tidak mencoba judi online.

Alasan terbesar adalah rasa penasaran (45,5%), hiburan (37,5%), dan mendapat uang tambahan (10,2%). Kemudian mereka mencoba judi online karena mendapat promosi dari situs judi online (4,5%) dan terpengaruh teman, keluarga, atau kerabat (2,3%).

Terjadi Perubahan Perilaku Warga Desa

Dalam peluncuran survei ini, Sekretaris APJII Zulfadly Syam mengungkapkan alasan tertentu yang menyebabkan judi online masuk dalam survei. Menurutnya, banyak informasi dari pengurus desa terkait perubahan perilaku warga desa.

“Misalnya, kami mendengar di Aceh ada kebiasaan mengaji setelah magrib. Kemudian, ada ustad yang info kepada saya, kenapa internet mengubah kebiasaan tadinya mengaji habis magrib, menjadi main slot?” kata Zul dalam peluncuran Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 di Kantor APJII, Jakarta, Selasa (17/9).

Menurutnya, literasi internet bisa mempengaruhi kegiatan yang kurang produktif di masyarakat. APJII sendiri sudah merencanakan berbagai hal untuk meredam efek judi online, yakni berkomunikasi dengan Kominfo dan asosiasi operator seluler.

Indonesia juga termasuk dalam sedikit negara yang peduli untuk memberantas judi online dan ini beda dengan negara tetangga. Zulfadly bilang, kondisi ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah.

“Di Asia Tenggara yang berantas judi online, palingan kita dan Brunei. Yang lain, Asia Tenggara boleh-boleh saja main slot dan berbisnis di sana. Kita sangat minor berantas judi online,” katanya.