Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 telah dibuka dan akan berlangsung dari 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka kesempatan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA hingga S2 untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Ada total 1.391 formasi CPNS yang disediakan untuk ditempatkan di berbagai unit kerja Kemenhub.

Lantas, seperti apa daftar formasi CPNS Kemenhub 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2? Berikut di bawah ini informasi lengkapnya

Daftar Formasi CPNS Kemenhub 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2

Dilansir laman resminya, berikut ini rincian nama jabatan, jumlah formasi, dan kualifikasi pendidikan yang diatur dalam seleksi CPNS Kemenhub pada 2024:

Daftar Formasi CPNS Kemenhub 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 (katadata.co.id)

Analis Anggaran Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Formasi lulusan terbaik: 5.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Administrasi Bisnis, atau S1 Administrasi Publik.

Analis Hukum Ahli Pertama

• Formasi umum: 12.
• Formasi lulusan terbaik: 5.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Formasi umum: 20.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 6.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Hubungan Internasional, D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Fisika, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, S1 Transportasi, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sistem Informasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komunikasi, D4 Transportasi Laut, D4 Transportasi Darat, S1 Ilmu Lingkungan, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, atau S1 Ekonomi.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi; S1 Ekonomi; S1 Manajemen; D4 Akuntansi Sektor Publik; S1 Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan; atau D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak.

Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 7.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen Pemerintahan, atau S1 Teknik Informatika.

Arsiparis Ahli Pertama

• Formasi umum: 13.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Hukum, D4 Kearsipan, D4 Kearsipan Digital, D4 Kearsipan dan Informasi Digital, S1 Kearsipan, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen, S1 Statistika, atau S1 Manajemen Pendidikan.

Arsiparis Terampil

• Formasi umum: 68.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.
• Formasi penyandang disabilitas: 8.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Administrasi Publik, D3 Jurnalistik, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Perpustakaan, D3 Perbankan dan Keuangan, D3 Akuntansi, D3 Manajemen Keuangan, atau D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.

Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian, D3 Teknik Elektro, D3 Teknik Telekomunikasi, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian.

Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, D3 Teknik Elektro, atau D3 Teknik Informatika.

Asisten Perpustakaan Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Perpustakaan.

Auditor Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Sipil atau S1 Hukum,

Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Telekomunikasi, S1 Teknik Mesin, atau S1 Teknik Elektro.

Auditor Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Manajemen, atau D3 Administrasi Bisnis.

Co-Pilot

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D2 Penerbang Sayap Tetap.

Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter.

Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter Gigi.

Dosen Asisten Ahli

• Formasi umum: 16.
• Kualifikasi pendidikan: S2 Teknik Perkapalan, S2 Teknik Informatika, S2 Ilmu Informatika, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S2 Transportasi, S2 Teknik Mesin, S2 Logistik, S2 Teknik Sistem Perkapalan, atau S2 Transportasi.

Dosen Lektor

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S3 Teknik Mesin.

Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Telekomunikasi, S1 Teknik Geologi, S1 Transportasi, S1 Teknik Geofisika, atau S1 Teknik Elektro.

Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Mesin.

Instruktur Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan atau D4 Teknologi Rekayasa Otomotif.

Investigator Keselamatan Pelayaran

• Formasi umum: 88.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Nautika, S1 Teknik Perkapalan, atau S1 Ilmu Hukum.

Jenang Kapal Kelas I

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Jenang Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Juru Mesin Kapal Kelas I

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Teknik Elektro atau SMK Pelayaran Teknika.

Juru Mesin Kapal Kelas II

• Formasi umum: 5.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Teknik Elektro atau SMK Pelayaran Teknika.

Juru Mesin Kapal Kelas III

• Formasi umum: 10.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Teknik Elektro atau SMK Pelayaran Teknika.

Juru Minyak Kapal Kelas I

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Juru Minyak Kapal Kelas II

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Juru Minyak Kapal Kelas III

• Formasi umum: 10.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Juru Mudi Kapal Kelas I

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Juru Mudi Kapal Kelas II

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Juru Mudi Kapal Kelas III

• Formasi umum: 7.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Kasab Deck Kapal Kelas I

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Kasab Deck Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Kasab Mesin Kapal Kelas I

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Kelasi Kapal Kelas I

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Kelasi Kapal Kelas II

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Kelasi Kapal Kelas III

• Formasi umum: 6.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Kelasi Kapal Kelas IV

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Kelasi Kapal Kelas V

• Formasi umum: 9.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknika.

Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV

• Formasi umum: 8.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V

• Formasi umum: 14.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Kerani Kapal Kelas I

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Kerani Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Kerani Kapal Kelas III

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Konselor SDM (Sumber Daya Manusia)

• Formasi umum: 2.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi atau S1 Bimbingan dan Konseling.

Konstabel Kapal Kelas I

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Konstabel Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Mandor Mesin Kapal Kelas I

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Markonis Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Masinis I Kapal Kelas III

• Formasi umum: 5.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Masinis I Kapal Kelas IV

• Formasi umum: 11.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Masinis II Kapal Kelas I

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknika.

Masinis II Kapal Kelas III

• Formasi umum: 11.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Masinis III Kapal Kelas II

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Mualim I Kapal Kelas II

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Nautika.

Mualim I Kapal Kelas III

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Mualim I Kapal Kelas IV

• Formasi umum: 5.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Mualim II Kapal Kelas I

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Nautika.

Mualim II Kapal Kelas III

• Formasi umum: 11.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Mualim III Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Nakhoda Kapal Kelas III

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Nautika.

Nakhoda Kapal Kelas IV

• Formasi umum: 6.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Nakhoda Kapal Kelas V

• Formasi umum: 16.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Pelatih Olahraga Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga atau S1 Ilmu Keolahragaan.

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

• Formasi umum: 5.
• Formasi lulusan terbaik: 4.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

• Formasi umum: 3.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, atau S1 Teknologi Informasi.

Penata Keprotokolan

• Formasi umum: 3.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Negara, S1 Manajemen Komunikasi, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Sastra Inggris, atau S1 Ilmu Komunikasi.

Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

• Formasi umum: 21.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Nautika, D4 Teknika, atau S1 Teknik Perkapalan.

Penata Keselamatan Pelayaran

• Formasi umum: 11.
• Formasi lulusan terbaik: 5.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Hukum.

Penata Laksana Barang Terampil

• Formasi umum: 6.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi atau D3 Manajemen Keuangan.

Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

• Formasi umum: 7.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris atau S1 Bahasa Inggris.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Jepang

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Jepang atau S1 Bahasa Jepang.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Mandarin

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, S1 Bahasa Mandarin, atau S1 Sastra Tiongkok.

Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan

• Formasi umum: 63.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Transportasi Laut atau D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Pelabuhan.

Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknika atau D3 Nautika.

Pengawas Penanggulangan Pencemaran dan Musibah SAR

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Lingkungan atau S1 Transportasi.

Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

• Formasi umum: 108.
• Kualifikasi pendidikan: SMA atau sederajat.

Pengawas Transportasi Darat

• Formasi umum: 21.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, D4 Transportasi Darat, D4 Teknik Keselamatan Otomotif, atau S1 Teknik Sipil.

Pengawas Transportasi Perkeretaapian

• Formasi umum: 6.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Transportasi Darat atau S1 Teknik Sipil.

Pengelola Keprotokolan

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen, D3 Pariwisata, atau D3 Administrasi Negara.

Pengelola Layanan Kesehatan

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D3 Kesehatan Lingkungan, D3 Farmasi, atau D3 Fisioterapi.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Sipil atau S1 Teknik Perkapalan.

Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknika.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Pendidikan, S1 Desain Komunikasi Visual, atau S1 Ilmu Komputer.

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

• Formasi umum: 5.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Lingkungan atau S1 Geologi.

Pengevaluasi Penerbangan

• Formasi umum: 5.
• Formasi lulusan terbaik: 4.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geodesi, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Arsitektur, atau S1 Planologi.

Penguji Kendaraan Bermotor Terampil

• Formasi umum: 37.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Otomotif atau D2 Pengujian Kendaraan BErmotor.

Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Geodesi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Telekomunikasi, atau S1 Teknik Elektro.

Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, atau S1 Teknik Elektro.

Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Transportasi Darat, S1 Administrasi Negara, S1 Manajemen, atau S1 Psikologi.

Penilik Angkatan Laut

• Formasi umum: 41.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan atau S1 Manajemen Logistik.

Penilik Kelaiklautan Kapal

• Formasi umum: 33.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Nautika, D4 Teknika, S1 Teknik Perkapalan, atau S1 Hukum.

Penilik Kenavigasian

• Formasi umum: 4.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Teknik Sipil, D4 Teknik Mesin, D4 Nautika, S1 Teknik Sipil, atau S1 Teknik Mesin.

Penilik Kepelabuhanan

• Formasi umum: 19.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Nautika, D4 Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Hukum, S1 Transportasi, atau S1 Planologi.

Penjaga Menara Suar

• Formasi umum: 72.
• Formasi putra/putri Papua dan Papua Barat: 3.
• Kualifikasi pendidikan: SMA/SMK.

Penyelam Scuba Kapal Kelas I

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Penyelam Scuba Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Penyelam Scuba Kapal Kelas III

• Formasi umum: 8.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Formasi lulusan terbaik: 7.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Perawat Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: Profesi Ners atau D4 Keperawatan.

Perekam Medis Terampil

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medis dan Informatika Kesehatan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D3 Rekam Medik, D3 Rekam Medis, D3 Perekam Medik dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, D3 Ilmu Rekam Medis, D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan, atau D3 Perekam Medis Informatika Kesehatan.

Perencana Ahli Pertama

• Formasi umum: 23.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Arsitektur, S1 Teknik Industri, S1 Transportasi, S1 Planologi, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Perencana Wilayah dan Kota, D4 Transportasi Darat, S1 Ekonomi Studi Pembangunan, S1 Teknik Elektro, S1 Sastra Jepang, D4 Rekayasa Sistem Transportasi, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara, D4 Teknologi Rekayasa Navigasi Udara, D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Pesawat udara, D4 Teknologi Rekayasa Transportasi, D4 Transportasi Udara, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, atau D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan.

Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi

• Formasi umum: 30.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau, D3 Manajemen Transportasi Jalan, D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan, D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau D3 Manajemen Logistik..

Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi

• Formasi umum: 30.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau, D3 Manajemen Transportasi Jalan, D3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan, D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau D3 Manajemen Logistik.

Petugas Transportasi Perkeretaapian

• Formasi umum: 10.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Sipil, D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian, D3 Teknologi Mekanika, D3 Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, D3 Teknik Mekanika Perkeretaapian, Teknik Mesin, atau D3 Teknik Elektro.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

• Formasi umum: 10.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Masyarakat, atau S1 Jurnalistik.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

• Formasi umum: 8.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 2.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Desain Komunikasi Visual, D3 Penerbitan, D3 Desain Grafis, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Komunikasi, D3 Fotografi, D3 Jurnalistik, atau D3 Penyiaran.

Pranata Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Terampil

• Formasi umum: 4.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Manajemen, atau D3 Manajemen Keuangan.

Pranata Komputer Ahli Pertama

• Formasi umum: 9.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknologi Informasi, atau S1 Sistem dan Teknologi Informasi.

Pranata Komputer Terampil

• Formasi umum: 30.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 7.
• Formasi penyandang disabilitas: 5.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika.

Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Laboratorium Medik, D3 Analis Kesehatan, D3 Analis Kimia, D3 Analis Farmasi dan Makanan, D3 Teknologi Laboratorium Medis, atau D3 Kimia.

Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama

• Formasi umum: 9.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Nautika atau D4 Teknika.

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Nautika.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

• Formasi umum: 4.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Informatika, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen Administrasi, D3 Kesekretariatan, D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Publik, atau D3 Teknik Komputer.

Serang Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Serang Kapal Kelas III

• Formasi umum: 5.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika.

Statistisi Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Formasi putra dan putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika, S1 Matematika, atau S1 Sains Data.

Surveyor Pemetaan Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Sistem Informasi Geografis, D4 Teknologi Survei Pemetaan Dasar, atau S1 Geografi.

Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya

• Formasi umum: 20.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Lingkungan.

Teknisi Listrik Kapal Kelas I

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Teknisi Listrik Kapal Kelas II

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Teknika.

Teknisi Menara Suar

• Formasi umum: 60.
• Formasi putra/putri Papua dan Papua Barat: 2.
• Kualifikasi pendidikan: SMA/SMK.

Teknisi Perkeretaapian

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Sipil, D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian, D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro, atau D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian.

Tenaga Penanggulangan Pencemaran Kapal Kelas I

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: SMK Pelayaran Nautika atau SMK Pelayaran Teknika.

Widyaiswara Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Kualifikasi pendidikan: S2 Teknologi Informasi, S2 Teknologi Pendidikan, S2 Psikologi, S2 Hukum, S2 Transportasi, atau S2 Manajemen.

Demikian informasi mengenai daftar formasi CPNS Kemenhub 2024 untuk lulusan SMA hingga S2 yang bisa disimak bila tertarik untuk mendaftar sebagai CPNS di Kemenhub.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG naik 55,08 poin atau 0,74% ke level 7.543 pada penutupan perdagangan saham sesi I siang ini, Jumat (23/8). Pelaku pasar melihat kondisi politik dalam negeri semakin kondusif setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

IHSG siang ini berbalik naik atau rebound dari penutupan perdagangan Kamis (22/8) yang turun sebesar 0,87% ke level 7.488.

“Dengan kondisi ini, kami memperkirakan IHSG akan melanjutkan penguatannya dengan menguji level resistance di 7.600 pada sesi kedua,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Jumat (23/8).

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 5,80 triliun dengan volume 9,74 miliar saham dan frekuensi sebanyak 551.614 kali. Sebanyak 385 saham menguat, 158 saham terkoreksi, dan 227 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.811 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sembilan sektor terpantau naik. Saham-saham sektor energi mencatat kenaikan terbesar yakni 1,45%. Saham emiten energi yang berada di zona hijau yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) naik 3,27% ke level Rp 3.470 dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) terangkat 3,07% ke Rp 1.680 per lembar saham.

Di sisi lain, mayoritas indeks utama bursa saham Asia menguat. Indeks Nikkei terapresiasi 0,48%, Shanghai Composite terangkat 0,28%, dan Straits Times naik 0,15%. Sementara itu, Hang Seng terkoreksi 0,41%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 5,06% ke Rp 332
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) naik 2,05% ke Rp 2.980
• PT United Tractors Tbk (UNTR) naik 2% ke Rp 26.750
• PT Astra International Tbk (ASII) naik 2% ke Rp 5.100
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 1,98% ke Rp 5.150

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) turun 2,50% ke Rp 5.850
• PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) turun 2,83% ke Rp 206
• PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) turun 2,75% ke Rp 530
• PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) turun 3,23% ke Rp 60
• PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) turun 1,96% ke Rp 100

Kementerian ESDM mengatakan regulasi yang mengatur kriteria pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi direncanakan selesai pada September mendatang.

“Kami sedang finalisasi dari segi regulasinya, mungkin dalam dua mingguan lagi selesai,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di kantornya pada Kamis (22/8).

Berdasarkan keterangan Dadan, dua minggu yang akan datang menandakan bahwa regulasi anyar ini akan terbit saat September 2024.

Dadan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan untuk segera menyelesaikan regulasi terkait kriteria pengguna BBM subsidi. Regulasi kriteria pengguna BBM subsidi akan mengatur konsumen jenis Solar maupun Pertalite.

Sebelumnya, Dadan juga telah mengatakan bahwa pembahasan mengenai kriteria pengguna yang bisa mendapatkan bahan bakar minyak alias BBM subsidi dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat menteri koordinator.

“Kami sedang menyelesaikan regulasinya, sambil menyiapkan program untuk sosialisasi pembatasan BBM subsidi,” kata Dadan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8).

Dadan menjelaskan, pemerintah memiliki simulasi tersendiri untuk menentukan target masyarakat yang dapat mengonsumsi BBM subsidi. Akan tetapi, dia belum mau memerinci bentuk regulasi yang bakal diterbitkan.

“Yang penting ada peraturan. Apapun level regulasinya baik berbentuk revisi peraturan presiden alias perpres maupun peraturan menteri, menurut saya sama saja,” ujar dia.

Dadan menyebut kriteria pengguna BBM subsidi masuk dalam salah satu pembahasan terkait revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berdasarkan kajian pemerintah, polusi saat musim kemarau berasal dari bahan bakar. Oleh karena itu, pemerintah ingin menerapkan bahan bakar yang bersih dan rendah sulfur.

Selain itu, revisi Perpres 191 membahas cara memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Pembahasan revisi Perpres 191 berlangsung dalam beberapa tahun terakhir

Dadan menjelaskan, salah satu penyebab lamanya pembahasan yakni penentuan golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Kini Dadan memastikan bahwa pembahasan revisi perpres 191 hampir selesai.

“Pembahasan di level eselon I sudah selesai. Begitu juga di level menteri dan menteri koordinator. Sekarang diproses oleh Bapak Presiden,” kata dia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi saham emiten konglomerat Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk (KPIG) pada sesi pertama perdagangan Jumat (23/8). Otoritas bursa sebelumnya menggembok saham pendiri MNC Group itu pada perdagangan Selasa (20/8) kemarin.

Dalam pengumuman yang disampaikan bursa, saham KPIG sudah mulai diperdagangkan kembali pada hari ini di pasar reguler dan pasar tunai usai terjadi kenaikan harga kumulatif yang signifikan.

Mengacu data perdagangan, harga saham KPIG melesat 9,47% ke level Rp 185 per saham pada pukul 10.00 WIB. Dengan nilai transaksi Rp 12,53 miliar dan volume saham yang diperdagangkan mencapai 67,75 juta, serta nilai kapitalisasi pasarnya sebesar Rp 18,05 triliun.

Kemudian harga sahamnya meroket 198,39% secara year to date (ytd). Tak hanya itu, dalam tiga bulan terakhir saham emiten konglomerat itu terbang hingga 203,28%.

KPIG Keberatan Sahamnya Digembok

Sebelumnya, perusahaan yang dikendalikan oleh Hary Tanoesoedibjo itu merasa keberatan sahamnya disuspensi atau diberhentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (20/8). Perusahaan meminta agar penghentian perdagangan saham tidak berkepanjangan.

Direktur Utama MNC Land M. Budi Rustanto mengatakan, berdasarkan aturan BEI pada butir III.1.1 sampai dengan butir II.1.8, tidak ada satu pun kondisi yang dipenuhi oleh MNC Land yang memungkinkan terjadinya suspensi efek seperti yang disebutkan dalam pengumuman.

Budi juga menilai jika pengumuman tersebut merujuk pada poin III.1.9, maka suspensi saham KPIG seharusnya berdasarkan keputusan BEI. Berdasarkan pemahaman MNC Land, keputusan BEI diatur dalam peraturan bursa selalu melibatkan persetujuan dari dua orang direksi.

Sehingga, perusahaan tidak menemukan acuan yang jelas terkait dasar kebijakan yang diambil BEI. “Mohon kiranya penghentian sementara perdagangan saham KPIG tidak berkepanjangan dan dapat bebas diperdagangkan oleh masyarakat pada kesempatan pertama,” tulis Budi dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/8).

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membuat surat keterangan belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putra bungsu Presiden Jokowi itu mengurus surat itu untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan berdasarkan data yang diceknya dari kepaniteraan hukum PN Jakarta Selatan, permohonan Kaesang dikeluarkan pada Selasa, 20 Agustus.

“Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam Daftar Pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara,” kata Djuyamto dalam keterangannya, Jumat (23/8).

Kaesang mengajukan surat keterangan itu bersamaan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah. Berdasarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 itu, Kaesang dipastikan tak dapat berlaga di Pilkada 2024 karena syarat usia calon kepala daerah saat penetapan atau pendaftaran di KPU. Kaesang baru berusia 30 tahun pada 25 Desember.

Namun, sehari setelah putusan MK, Kaesang mendapat angin segar usai Badan Legislasi (Baleg) DPR menganulir putusan MK lewat revisi UU Pilkada. Baleg DPR memilih berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon dihitung dari saat pelantikan.

Demonstrasi besar-besaran memprotes Langkah DPR yang mengabaikan putusan MK itu membuat DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (23/8). Langkah Kaesang berlaga di Pilgub Jateng pun batal.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan baru yang semakin memperketat regulasi di sektor aset kripto di Indonesia. Dalam aturan tersebut, batas waktu bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) adalah 16 Oktober 2024.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Kasan, Kepala Bappebti, menegaskan pentingnya penerapan peraturan ini untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di industri kripto di Indonesia beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Saat ini terdapat dua perusahaan yang sudah mendapatkan izin PFAK dan 13 CPFAK yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sedang berproses mendapatkan persetujuan menjadi PFAK.

"Peraturan ini bukan hanya untuk melindungi investor, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia," ujar Kasan.

Menurutnya, Bappebti memberikan waktu yang cukup bagi para calon pedagang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah 16 Oktober 2024, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini.

Menurut Perba 8 Tahun 2024, CPFAK yang telah memiliki tanda daftar diwajibkan untuk mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti paling lambat satu bulan setelah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Jika CPFAK tidak memenuhi syarat atau gagal mendapatkan persetujuan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, tanda daftar mereka akan dibatalkan dan tidak berlaku lagi.

Menyaring Pemain Kripto yang Serius

Langkah tegas Bappebti ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) Yudhono Rawis. Menurut Yudho, peraturan baru ini akan membantu menyaring pemain yang serius dan berkomitmen untuk mematuhi regulasi, sehingga menciptakan pasar yang lebih stabil dan aman bagi semua pihak.

"Kami mendukung penuh langkah Bappebti ini karena dapat meningkatkan kredibilitas industri kripto di Indonesia. Ini juga memberikan kepastian bagi investor bahwa mereka bertransaksi di pasar yang diawasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Yudho.

Yudho mengatakan keberadaan peraturan yang jelas dan tegas sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri kripto yang sehat. Regulasi yang ketat ini tidak hanya melindungi investor dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga mendorong inovasi di sektor kripto.

"Dengan adanya standar yang tinggi, hanya pemain yang memiliki visi jangka panjang dan komitmen kuat terhadap transparansi serta kepatuhan yang akan bertahan di industri ini. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri kripto Indonesia di kancah global," ujar Yudho yang juga menjabat sebagai CEO TokoCrypto.

Ia menyoroti pentingnya kerja sama antara regulator dan pelaku industri dalam memastikan bahwa peraturan ini dapat diimplementasikan dengan efektif. Asosiasi menyatakan siap menjadi mitra strategis bagi Bappebti dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada para anggotanya agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Kami percaya bahwa dengan adanya sinergi antara regulator dan industri, kita dapat membangun ekosistem kripto yang lebih kuat dan berkelanjutan," tuturnya.

Kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci utama untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap industri kripto. Yudho berharap bahwa dengan diterapkannya Perba 8 Tahun 2024 ini, akan semakin banyak pelaku usaha kripto yang mengambil langkah proaktif untuk mematuhi peraturan dan menjaga integritas industri.

"Ke depan, kami optimis Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama dalam industri kripto global, dengan
didukung oleh regulasi yang kuat dan industri yang solid," kata Yudho.

Dengan diberlakukannya peraturan ini, seluruh pelaku usaha di industri kripto diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri kripto di Indonesia, yang semakin berkembang pesat.

Kasan menambahkan, Bappebti akan terus memantau dan memberikan arahan kepada para pelaku usaha untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, bahwa pemerintah akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Rencana ini masih dibahas lebih lanjut setelah masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keputusan tersebut bergantung pada kebijakan pemerintahan Prabowo.

"Mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah baru, karena anggarannya ada," kata Airlangga di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8).

Hal ini untuk merespons permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pemerintah memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerahnya masing-masing.

“Kami berharap Menko (Airlangga) dapat memberikan arahan kepada kami seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam melaksanakan inklusi dan literasi keuangan,” kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar.

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah dan OJK mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98% pada 2045.

Di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DKNI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan. Bahkan, edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta pada 2023.

Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 dan telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86% dari total pelajar di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan aset juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal.

Pengguna QRIS Capai 45 Juta

Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna. Kemudian layanan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.

“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, beberapa program bantuan pemerintah juga disalurkan secara nontunai atau e-wallet. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Hal itu dilakukan melalui program keluarga harapan atau PKH yang disalurkan kepada 9,16 juta keluarga penerima manfaat dan prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat.

Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berhasil menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani.

Pemadanan Data dengan OJK

Dengan adanya program pemerintah tersebut, Airlangga memastikan ke depan akan ada pemadanan data dengan OJK. Hal itu dilakukan agar data literasi dan inklusi milik OJK dan Kemenko Perekonomian bisa sama.

OJK mencatat indeks inklusi keuangan masyarakat baru mencapai 75% pada 2023. Sementara target inklusi keuangan pada tahun ini mencapai 90%.

“Jadi saya minta nanti ke depan kita padankan datanya, tidak hanya semata-mata yang dilingkup jasa keuangan. Termasuk program bansos pemerintah yang sebagian juga menggunakan digital payment,” kata Airlangga.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rabu (22/8).

Ini berarti, sejumlah persyaratan pencalonan kepala daerah dalam pilkada akan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Nantinya, Komisi Pemilihan Umum akan membuat aturan turunan pelaksanaan pilkada.

“Pengalaman pilkada serentak yang pertama kali digelar di Indonesia ini harus berjalan lancar dan sukses,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidlowi, Kamis (22/8).

Batalnya paripurna ini bersamaan dengan demonstrasi besar di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Makassar. Mahasiswa dan masyarakat menolak langkah DPR untuk mengabaikan putusan MK.

Berikut kronologi rencana dewan menerbitkan Revisi UU Pilkada hingga batal di tengah amarah demonstran:

21 Agustus 2024

Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas Revisi UU Pilkada. Pembahasan ini hanya berlangsung satu hari usai adanya putusan MK Nomor 60 dan 70 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Pembahasan ini dinilai langkah DPR untuk mengabaikan Putusan MK karena dilaksanakan secara mendadak. Namun, Baleg membantah mereka buru-buru membahas RUU tersebut.

"Jadi ini bukan RUU yang baru diusulkan tapi merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR yang dalam hal ini hari ini merupakan kelanjutan dalam pembahasan tingkat I," kata Baidowi.

Dalam rapat tersebut, Baleg menyepakati ambang batas 20% dari kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah pemilu sebagai syarat pencalonan kepala daerah.

Sedangkan syarat yang diputuskan MK lebih rendah dan membuka ruang partai mengusung calonnya sendiri. Sebagai contoh, di Jakarta, partai dengan suara minimal 7,5% dari total suara bisa mengajukan calon gubernur mereka.

Baleg juga sepakat untuk menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 sebagai landasan aturan batas usia dalam Revisi UU Pilkada.

Putusan MA yang disahkan pada 29 Mei 2024 itu mengatur batas minimum usia calon gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025.

Sikap Baleg tersebut sekaligus mengabaikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyebut batas usia minimum calon kepala daerah harus berusia 30 tahun saat penetapan calon yang dijadwalkan pada 22 September 2024.

Putusan MK 70/2024 belakangan menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk maju dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) tahun ini.

Langkah DPR ini direspons negatif oleh khalayak ramai. Siang harinya, mulai muncul unggahan Garuda berwarna biru dengan tulisan "Peringatan Darurat". Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga mengancam turun ke jalan jika DPR berkeras mengabaikan putusan MK.

22 Agustus 2024

Usulan Baleg selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada Kamis (22/8) pagi. Sidang sempat dibuka pada pukul 09.30 WIB lalu ditunda karena peserta rapat tak banyak yang hadir.

Sementara di luar Gedung DPR, mahasiswa, komika, hingga masyarakat sipil berbaur untuk menyuarakan penolakan mereka atas revisi tersebut. Beberapa orang mulai dari komika Mamat Alkatiri hingga aktor Reza Rahadian berorasi untuk memprotes langkah dewan.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata komika Adjis Doa Ibu di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Belakangan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang mengatakan sidang tidak dapat dilanjutkan lantaran tidak memenuhi kuorum. Adapun yang hadir hanya 89 orang, dan izin 87 orang dari 575 total anggota DPR dari sembilan fraksi.

“Oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” ujar Dasco memimpin sidang.

Meski demikian, massa yang menunggu di luar Gedung DPR tak percaya lantaran tak ada kepastian pembatalan pembahasan RUU ini. Anggota Baleg dari Partai Gerindra, Habiburokhman yang mencoba menemui demonstran juga dihujani lemparan botol.

Unjuk rasa tolak pengesahan revisi UU Pilkada dibubarkan (ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.)

Mahasiswa yang menunggu kepastian dan penjelasan resmi DPR semakin marah. Beberapa orang dari mereka lalu menjebol pagar di sisi barat dan timur gerbang depan DPR. Tak hanya itu, mereka juga merobohkan Gerbang Pancasila yang berada di belakang kompleks parlemen.

Ujungnya, pada Kamis sore, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rapat paripurna batal dan persyaratan pilkada mengacu pada Putusan MK. Ia juga berjanji tak akan ada pengesahan RUU Pilkada pada 27 Agustus 2024, saat pendaftaran calon kepala daerah.

"Masa kami paripurna kan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos (kerusuhan)," ujar Dasco kepada wartawan.

Meski demikian, mahasiswa enggan begitu saja percaya terhadap penjelasan Dasco. Pukul 18.35 WIB, tiga anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Masinton Pasaribu, Panda Nababan dan Arteria Dahlan memberikan penjelasan dan kepastian kepada massa.

PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP membuka peluang bila Anies memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

"Ya (masih berpeluang), selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, (hingga) platform partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8).

Hasto kemudian menjelaskan komitmen yang dibutuhkan bila diusung partai banteng. Pertama, kandidat kepala daerah harus berkomitmen dalam menyiapkan visi dan misi partai terutama tentang politik tata ruang di Jakarta. "Kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka," katanya.

Kedua, Anies harus berkomitmen mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hasto menegaskan komitmen tersebut nilai-nilai tersebut perlu menjadi bagian dari kesadaran kandidat cagub. "Selama hal-hal tersebut sudah disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan," kata Hasto.

Hasto mengatakan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sudah bertemu dengan Anies membahas pemilihan gubernur. Namun, dirinya tak membeberkan apa saja yang dibahas antara Basarah dengan Anies.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader. "Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.

Kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri.

Harga minyak melanjutkan tren positifnya pada Kamis (22/8) didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed pada September.

Harga juga didorong oleh kekhawatiran outlook ekonomi yang lesu di negara-negara pengonsumsi minyak terbesar dunia, yakni Amerika dan Cina.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,17 atau 1,54% menjadi US$ 77,22 per barel pada Kamis. Sedangkan West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 1,08 atau 1,5% menjadi US$ 73,01. Brent turun lebih dari 3% sepanjang pekan ini, sedangkan WTI turun hampir 5%.

Risalah rapat Federal Reserve bulan Juli yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan sebagian besar pejabat Fed mengira bank sentral akan memangkas suku bunga bulan depan.

Kedua harga acuan telah mencapai titik terendah sejak awal Januari di awal minggu ini, setelah pemerintah AS merevisi turun tajam estimasi penambahan lapangan kerja oleh pengusaha di negara tersebut tahun ini hingga Maret.

Hal itu memicu kekhawatiran tentang potensi resesi di AS yang akan mengganggu permintaan di negara konsumen minyak terbesar tersebut.

Data terbaru dari Tiongkok, importir minyak terbesar, juga menunjukkan ekonomi yang sedang berjuang dan permintaan minyak yang melambat dari kilang-kilang minyak di sana.

"Fundamental bullish terus menjadi faktor kedua setelah melemahnya sentimen, dengan pasar minyak tidak mampu melepaskan diri dari kecenderungan bearish baru-baru ini," kata analis di firma konsultan FGE dikutip dari Reuters.

Mereka menambahkan bahwa dorongan baru untuk gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas membantu meredakan kekhawatiran pasokan dan pada gilirannya membebani harga minyak minggu ini.

Delegasi AS dan Israel memulai putaran baru pertemuan di Kairo pada hari Kamis untuk menyelesaikan perbedaan atas usulan gencatan senjata.

Beberapa analis mengatakan ada tanda-tanda bahwa minyak dapat memperoleh dukungan dalam beberapa minggu mendatang.

Persediaan minyak global telah menurun selama dua bulan terakhir, yang menunjukkan pertumbuhan pasokan tertinggal dari permintaan, kata analis UBS.

"Itu akan membantu harga pulih selama beberapa bulan mendatang, mendorong minyak mentah Brent kembali ke kisaran US$ 85 hingga US$ 90," kata mereka.

Maybank Indonesia menanam 2.500 bibit mangrove di Mangrove Arboretum Park, Benoa Bali. Penanaman bibit mangrove ini merupakan komitmen Maybank Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup dan juga keberlanjutan.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan, penanaman bibit mangrove ini merupakan bagian dari Maybank Marathon 2024 yang akan digelar pada 25 Agustus nanti.

“Jadi kami tidak hanya menyarankan lari untuk kesehatan tetapi juga untuk masa depan lebih hijau berkelanjutan. Tahun lalu, kami sudah menanam 2.500 bibit mangrove di Mangrove Arboretum Park dan tahun ini kamu melanjutkan lagi,” kata Stefano saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Eco-Village dan Penanaman 2.500 bibit mangrove di Benoa, Bali, Jumat (23/8/2024).

Stefano menambahkan, Maybank Indonesia memilih penanaman mangrove karena tanaman itu punya peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan juga bisa melindungi garis pantai dari erosi.

“Hal lain yang paling penting adalah mangrove bisa menyerap 247 ton emisi karbon dengan masa hidup 8 tahun atau setara dengan 277 megawatt hour dan juga mengurangi 3,8 juta km berkendara dengan mobil,” jelas Stefano.

Selain penanaman mangrove, kata Stefano, Maybank Indonesia juga memiliki pengelolaan sampah yang bisa mengolah sampah organik hingga 500 kg per hari. Hasil olahan sampah tersebut juga bisa menghasilkan pupuk alami yang bersertifikasi untuk petani lokal.

“Semua proses ini melibatkan masyarakat dan komunitas setempat sehingga memberikan dampak yang optimal,” jelas Stefano.

Menurut dia, inisiatif Maybank Indonesia terhadap ekonomi berkelajutan sudah dilakukan sejak isu ini sejak perubahan iklim menjadi prioritas global. Maybank Grup juga terus mengajak pelanggan dan juga komunitas untuk menerapkan prinsip berkelanjutan.

“Komitmen Maybank Grup dalam prinsip berkelanjutan antara lain dengan memobilisasi 80 miliar ringgit pada 2024 untuk program berkelanjutan. Hingga kuartal pertama tahun ini, yang sudah tersalurkan mencapai 74 miliar ringgit atau setara dengan Rp252 triliun,” ungkap Stefano.

Stefano menambahkan, Maybank Grup menargetkan mencapai posisi netral karbon scope 1 dan 2 pada 2030 dan nol karbon pada 2050,” lanjut Stefano.

Khusus untuk Maybank Indonesia, Stefano mengungkapkan, perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp3 triliun untuk program keberlanjutan.

Sinarmas Sekuritas menyebut perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi mengalami lonjakan utang akibat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari empat BUMN konstruksi, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan jumlah utang terbesar.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mencatat bahwa pemenang tender konstruksi untuk proyek di ibu kota baru itu di antaranya PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT PP Tbk (PTPP).

Ike menyebut Waskita Karya memiliki masalah utama, yakni tingginya utang bahkan rasio utang terhadap aset sangat besar. Secara umum, emiten BUMN karya masih menghadapi masalah serius terkait utang.

“Masalahnya utang. Ditagih enggak bisa bayar,” kata Ike dalam Monthly Market Outlook Webinar bertajuk “Menilik Peluang IKN dan Sektor Konstruksi” secara virtual, Kamis (22/8).

Sinarmas Sekuritas membeberkan posisi utang dan rasio utang terhadap aset (DAR) BUMN konstruksi di triwulan kedua 2024 di dalam tabel di bawah ini:

*Sumber Sinarmas Sekuritas, diolah oleh penulis Katadata.co.id

Di samping itu, Sinarmas Sekuritas juga membeberkan kontrak baru emiten karya di Semester I 2024 dengan rincian sebagai berikut:

*Sumber Sinarmas Sekuritas, diolah oleh penulis Katadata.co.id