Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kebijakan Golden Visa dapat menggenjot pengeluaran wisatawan mancanegara atau wisman hingga tiga kali lipat. Turis-turis tersebut juga berpotensi mengajak mitra bisnisnya dari luar negeri.

Sandiaga mencatat target pengeluaran wisman sejauh ini adalah US$ 1.000 atau Rp 16,26 juta per orang. Dengan Golden Visa, wisman asal Eropa dapat menghabiskan US$ 3.000 per orang.

Pengeluaran wisman dari Amerika Serikat juga dapat mencapai nominal turis Benua Biru. "Artinya, Golden Visa bukan hanya dapat meningkatkan jumlah wisatawan berkualitas tapi membuka peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (25/7).

Ia menyebut beberapa investor telah menyatakan minatnya berinvestasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah.

"Pebisnis tersebut akan mengajak lebih banyak investor maupun mitranya untuk melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Pada akhirnya, kebijakan ini akan memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata rata-rata pengeluaran wisman pada Januari hingga Maret 2024 mencapai US$ 1.429 atau Rp 23,1 juta per orang. Angka ini turun 12,06% dari capaian sepanjang tahun lalu sebesar US$ 1.652,36 per orang.

Sandiaga sebelumnya mengatakan capaian tersebut lebih tinggi dari negara lain di Asia Tenggara. Karena itu, ia berniat mengubah fokus turis asing dari jumlah kunjungan menjadi nilai pengeluaran dan lama tinggal.

Jumlah kunjungan wisman pada Januari sampai April 2024 lebih tinggi 24% dari target batas atas pemerintah atau mencapai 4,09 juta orang. Total target kunjungan wisman pada tahun ini dipatok 14 juta hingga 17 juta orang. Pada April lalu, angkanya naik 23,22% secara tahunan menjadi 1,06 juta orang.

Terkait pengeluaran, biaya akomodasi menjadi kontributor terbesar belanja para turis asing tapi persentasenya menurun selama empat tahun terakhir. Angkanya pada Januari hingga April 2024 lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19 pada 2020 sampai 2023. Sandiaga menyebut turunnya biaya akomodasi saat ini akibat tidak ada lagi proses karantina untuk masuk Indonesia.

Berkolaborasi dengan SMAN 8 Kota Bekasi, MudaBerdaya kembali mengadakan kegiatan Bernalar Berdaya, sebuah roadshow narasi akal pemikiran, nalar, dan logika pertama untuk anak muda di Indonesia.

Dengan menghadirkan para pembicara dari berbagai media terkemuka yang juga memiliki kepedulian terhadap literasi anak muda di Indonesia, acara ini memberikan wawasan yang mendalam dan inspiratif bagi sekitar 100 siswa-siswi SMAN 8 Kota Bekasi.

Clarissa Avelia dari Harian Kompas memulai sesi literasi dengan mengajak para siswa untuk membahas berita apa yang sudah mereka baca hari ini. Clarissa juga menekankan pentingnya membedakan antara berita dan gosip, dengan menjelaskan bahwa berita adalah informasi yang memiliki dampak bagi masyarakat.

Selain itu, Clarissa juga membahas mengenai pentingnya program volunterisme bagi anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan jurnalistik. Ia menutup sesi dengan mengajak generasi muda untuk selalu memulai hari dengan membaca sesuatu yang bermanfaat.

Marcia Audita perwakilan Kompasiana menyampaikan materi berjudul “Kritis sebelum Menulis” yang menekankan bahwa anak muda harus menjadi hoaxbuster. Marcia menjelaskan bahwa setiap orang bebas mengekspresikan pemikirannya melalui tulisan, namun harus memperhatikan etika penulisan agar tidak merugikan siapa pun. Menurut Marcia, berpikir kritis adalah kunci untuk menghindari penyebaran informasi palsu.

Pada sesi ketiga, Kabul Indrawan dari Diskursus Network berbagi pengalaman tentang perjalanannya sebagai seorang jurnalis. Kabul menjelaskan bagaimana teknologi dan internet telah mengubah lanskap jurnalisme, terutama dengan munculnya citizen journalism.

Beliau mengingatkan para siswa bahwa sekarang setiap orang memiliki kekuatan untuk menjadi jurnalis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kabul juga membagikan pengalaman pribadinya meliput berbagai peristiwa penting, mulai dari konflik di Gaza hingga operasi militer di Aceh.

Sesi penutup disampaikan oleh Nabilah Muhamad seorang data researcher dari Databoks.id. Sambil menyoroti kondisi literasi di Indonesia saat ini, Nabilah menjelaskan bahwa pengertian dan definisi literasi tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga mencakup kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Berdasarkan data yang beliau paparkan ternyata pelajar Indonesia memperoleh skor kemampuan membaca yang jauh di bawah rata-rata negara lain. Dengan skor tersebut, berarti secara umum pelajar Indonesia hanya mampu memahami arti harfiah dari kalimat atau paragraf pendek.

Acara "Bernalar Berdaya" ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan generasi muda mengenai pentingnya literasi media dan berpikir kritis. Dengan dukungan dari para ahli di bidangnya, acara ini berhasil memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi para peserta.

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) mengklaim, berhasil memproduksi listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 5,6 juta megawatt hour (MWh) sepanjang 2023.

Direktur Utama PLN NP, Ruly Firmansyah mengatakan, produksi tersebut berasal dari empat pembangkit EBT yaitu PLTA Brantas, PLTA Cirata, PLTS Terapung Cirata, dan PLTS Ibu Kota Nusantara.

"Beroperasinya pembangkit EBT ini, salah satunya PLTS Terapung Cirata yang merupakan PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara dan menjadi bukti dari komitmen PLN NP dalam menjawab tantangan transisi energi," ujar Ruly dalam keterangan, Kamis (25/7).

Kami juga turut serta dalam mendukung Green City di IKN dengan membangun PLTS sebesar 10 MW. Ruly mengatakan, PLN NP juga menghasilkan produksi listrik ramah lingkungan juga berasal dari inovasi melalui teknologi co-firing atau subtitusi batu bara dengan biomassa di PLTU.

Teknologi co-firing yang diterapkan PLN NP mampu diimplementasikan secara komersial pada 24 PLTU dan menghasilkan 511 ribu MWh listrik bersih. "Inovasi ini juga mampu mereduksi emisi hingga 533 ribu ton CO2," ujarnya.

Dengan capaian tersebut, sepanjang 2023 PLN NPmencatatkan produksi listrik sebesar 66,8 juta mega watt hour (MWh) atau tumbuh 291% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 17 juta MWh.

Perdagangan Karbon

PLN NP menargetkan untuk memperdagangkan emisi karbon setara 2 juta ton karbon tahun ini. Perseroan mempersiapkan 13 pembangkit listrik yang akan terlibat dalam perdagangan karbon tahun ini.

Direktur Management Human Capital dan Administrasi PLN NP, Karyawan Aji, mengatakan target emisi karbon yang diperdagangkan tersebut mencapai dua kali lipat dari realisasi 2023 yang mencapai 1 juta ton karbon.

"PLN Nusantara Power akan meningkatkan volume karbon yang siap diperdagangkan hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu serta mendorong pembangunan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Karyawan Aji di Jakarta, Selasa (24/4).

Guna mencapai target net zero emission, PLN NP juga akan meningkatkan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan hingga 6,3 Gigawatt (GW) pada tahun 2030. "Ada PLTS seperti yang kita bangun di IKN itu," ungkapnya.

Aji menegaskan, pembangunan pembangkit terbarukan dan perdagangan karbon oleh perusahaan merupakan upaya nyata dalam mendorong transisi energi guna mencapai target NZE di dalam negeri. Perusahaan yang membangun pembangkit berbasis EBT bisa membuat sertifikat karbon dan memiliki sertifikasi pengurangan emisi.

"Artinya dari emisi itu dapat diperjualbelikan dan mendorong adanya tambahan lain, sehingga secara keekonomian perusahaan yang membangun renewable (power plant) akan berkurang bebannya. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan CO2 bebannya akan bertambah," paparnya.

Tahun lalu, PLN NP menjadi salah satu pihak yang sangat agresif dalam pembukaan perdagangan karbon di IDX Carbon yang diresmikan September 2023.

Saat baru diluncurkan PLN NP menjadi trader terbesar di Bursa Karbon Indonesia dengan membuka perdagangan karbon setara hampir 1 juta ton CO2. Tercatat, IDX Carbon telah terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak ada perubahan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak saat penerapan Core Tax Administration System atau Core Tax.

“Tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta, Kamis (25/7).

Sebelumnya, Ditjen Pajak membuat pengumuman mengenai pengelolaan laporan SPT dengan sistem coretax. Dalam pengumuman itu, Ditjen Pajak menyatakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan).

Dwi meluruskan, kewajiban pelaporan SPT Tahunan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1) yang mewajibkan setiap wajib pajak mengisi SPT. Kewajiban itu berdasarkan pemenuhan syarat subjektif telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif sudah memiliki penghasilan.

Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat (1) membebaskan wajib pajak orang pribadi yang penghasilan neto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari kewajiban melapor SPT.

Memberi Kemudahan bagi Wajib Pajak

Pembebasan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

“Yang dimaksud pernyataan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PMK 243 Tahun 2014,” kata Dwi.

Ketentuan lain terkait sistem propulated, di mana data pemotongan dan/ atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

Ditjen Pajak menyatakan bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

Hal itu tidak menghilangkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sistem propulated itu merupakan metode pengisian yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik.

“Prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan. Berdasar data yang telah tersaji tersebut, wajib pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan akurat,” kata Dwi.

Menurut Dwi, sistem propulated telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. “Ke depan, lingkup bukti potong yang prepopulated akan diperluas ke jenis pajak yang lain. Perluasan ini akan memudahkan pengisian SPT Tahunan,” katanya.

PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) mencatatkan pertumbuhan positif untuk total kredit pada Kuartal II/2024 sebesar 12,1 persen (yoy) atau mencapai Rp6,8 triliun. Pertumbuhan tersebut turut menopang pertumbuhan total aset Bank Raya di kuartal II/2024 menjadi sebesar Rp13,1 triliun atau tumbuh 9,0 persen (yoy).

Komitmen Bank Raya untuk terus memperkuat bisnis digital juga ditunjukkan dengan penyaluran kredit digital selama Semester 1/2024 yang mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 60,3 persen (yoy), sehingga mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 81,5 persen (yoy) mencapai Rp1,5 trilliun.

Pencapaian kinerja Bank Raya yang terus bertumbuh tercermin dari rasio profitabilitas dan efisiensi Bank Raya yang juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari perbaikan rasio NIM pada kuartal II/2024 menjadi 4,31 persen dari sebelumnya 3,53 persen.

Sementara itu, Cost to Income Ratio (CIR) pada kuartal II/2024 yang membaik menjadi 52,44 persen dari sebelumnya 82,95 persen. Berkat profitabilitas yang membaik, Bank Raya berhasil membukukan laba bersih di kuartal II/2O24 sebesar Rp20 miliar dengan kenaikan 115,9 persen secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan laba ini mencerminkan prospek kinerja perusahaan ke depan akan terus membaik, yang ditopang oleh kinerja yang solid melalui ekspansi bisnis, perbaikan kualitas aset, serta transformasi model bisnis dengan peralihan portofolio kredit ke digital.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan dalam kuartal kedua tahun 2024, Bank Raya terus membuktikan pertumbuhan kinerja yang positif.

”Kami terus berfokus untuk menjadi bank digital yang mampu memenuhi kebutuhan para nasabah melalui keunggulan produk kami untuk menghadirkan produk bank digital yang shorter, faster, smaller,” tutur dia, dalam keterangan resmi, Kamis (25/7).

Untuk itu, kata Bagus, Bank Raya terus melakukan eksplorasi ke sektor-sektor ekonomi dan segmen bisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan untuk menumbuhkan bisnis digital.

Bagus menambahkan Bank Raya juga akan terus mendorong keunggulan Online to Offline (O2O) untuk semakin mempermudah akses nasabah melalui Community Branch yang tersebar di berbagai daerah.

”Ini yang akan dioptimalkan untuk eksplorasi potensi dalam pemberdayaan komunitas-komunitas guna mendorong pertumbuhan transaksi di Bank Raya,” ujarnya.

Adapun, salah satu growth driver pertumbuhan bisnis digital Bank Raya adalah ekspansi Pinang Dana Talangan. Ini merupakan salah satu produk pinjaman unggulan Bank Raya yang ditujukan untuk mendukung produktivitas Agen BRILink).

Pada semester 1/2024 tercatat telah disalurkan sebanyak Rp7,2 triliun atau tumbuh 58,9 persen (yoy) kepada kurang lebih 32 ribu agen BRILink dan Agen Pegadaian. Untuk posisi akhir kuartal 2/2024 tercatat outstanding Pinang Dana Talangan mencapai Rp490 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 177,4 persen (yoy).

Selain itu, juga tercatat pertumbuhan pada Pinang Flexi, yang merupakan pinjaman multiguna untuk karyawan tetap sebesar 89,7 persen (yoy) atau outstanding tercatat mencapai Rp372 miliar.

Adapun outstanding ragam produk kredit digital Bank Raya lainnya, seperti Pinang Maxima, Pinang Performa dan Pinang Connect yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah Bank Raya tercatat mencapai Rp570 miliar atau tumbuh 28,2 persen (yoy).

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Raya secara aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan finansial dan pertumbuhan usaha mereka. Pertumbuhan tersebut juga diimbangi dengan kualitas aset yang terjaga.

Di kuartal II/2024, Bank Raya berhasil memperbaiki Rasio NPL gross menjadi 4,14 persen dan NPL Net sebesar 1,80 persen dari sebelumnya pada Kuartal II/2023 Rasio NPL Gross tercatat sebesar 4,35 persen dan NPL Nett sebesar 1,75 persen.

Pertumbuhan kredit diikuti dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 5,7 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan giro sebesar 55,4 persen (yoy) menjadi Rp772 miliar, tabungan menjadi Rp1,5 triliun atau tumbuh 5,1 persen (yoy) dan deposito menjadi Rp6,3 triliun atau tumbuh 1,9 persen (yoy).

Pertumbuhan dana murah terus digenjot terutama dari pertumbuhan Digital Saving yang tumbuh sebesar 22,3 persen (yoy).

Pertumbuhan digital saving menunjukkan bahwa produk digital saving Bank Raya yang didukung dengan fitur yang mudah telah mampu menjawab kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi perbankan digital sehari-hari.

Pertumbuhan dana murah tersebut mendorong peningkatan rasio CASA Bank Raya pada kuartal II/2024 menjadi 26,8 persen dari sebelumnya pada 24,0 persen di kuartal II/2023.

Pertumbuhan dari sisi Kredit yang berhasil diimbangi dengan pertumbuhan dari sisi Dana Pihak Ketiga membuat kondisi likuiditas Bank Raya tetap terjaga, tercatat Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Raya pada kuartal II/2024 sebesar 78,25 persen dari sebelumnya sebesar 73,77 persen pada kuartal II/2023.

Dari sisi permodalan, Perseroan masih memiliki modal yang kuat terlihat dari rasio Total CAR pada kuartal II/2024 sebesar 40,84 persen, yang mayoritas merupakan modal Tier 1 yang akan mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis Perseroan kedepan.

Semakin Perkuat Jangkauan ke Komunitas untuk Perluas Akses Perbankan Digital

Di kuartal II/2024 ini, Bank Raya juga aktif memperkenalkan beberapa produk dan fitur baru untuk mendukung komitmen Perseroan dalam menghasilkan produk perbankan digital yang berkualitas seperti Saku Bareng.

Disamping itu, langkah untuk mendorong penetrasi produk di berbagai komunitas juga dilakukan melalui program Cluster Unggulan yang merupakan program pemberdayaan komunitas pelaku usaha lokal yang memiliki potensi agar mereka dapat mengoptimalkan kemudahan digitalisasi perbankan guna mendukung perluasan usaha mereka.

Bagus menegaskan bahwa fungsi intermediasi yang baik tersebut membuktikan komitmen pertumbuhan bisnis digital berkelanjutan dan langkah yang sejalan dengan ekspansi bisnis digital ke depan.

Pencapaian-pencapaian tersebut semakin mengukuhkan roadmap Bank Raya bertransformasi menjadi bank digital yang tumbuh sehat dan tangguh, serta semakin mempercepat langkah Bank Raya menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Harga minyak turun pada perdagangan Kamis (25/7) seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terkait potensi pelemahan permintaan Cina serta ekspektasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang semakin mendekati kenyataan.

Minyak mentah Brent untuk kontrak September turun 59 sen atau 0,7% menjadi US$ 81,12 per barel, sedangkan minyak mentah Amerika Serikat (AS), West Texas Intermediate (WTI) turun 0,8% menjadi US$ 76,98.

Harga berbalik turun setelah sempat naik pada Rabu (24/7) yang didorong oleh turunnya persediaan minyak mentah AS sebesar 3,7 juta barel sepanjang pekan lalu, jauh di atas perkiraan analis yang hanya memperkirakan penurunan sebesar 1,6 juta barel.

Sementara itu persediaan bensin AS merosot sebesar 5,6 juta barel, jauh di atas perkiraan analis sebesar 400 ribu barel, dan persediaan minyak sulingan turun sebesar 2,8 juta barel di atas proyeksi peningkatan sebesar 250 ribu barel.

“Meskipun terjadi penurunan stok minyak mentah dan bensin AS, investor tetap waspada terhadap melemahnya permintaan di Cina. Ekspektasi kemajuan perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas menambah tekanan,” kata Hiroyuki Kikukawa, presiden NS Trading, unit Nissan Securities, dikutip dari Reuters.

Tahun ini, impor minyak dan operasi kilang di Cina mengalami tren lebih rendah dibandingkan tahun 2023 karena melemahnya permintaan bahan bakar di tengah pertumbuhan ekonomi yang lamban menurut data resmi pemerintah.

“Pasar saham AS yang merosot juga mengurangi selera risiko para pedagang,” kata Kikukawa menambahkan. Ketiga indeks utama di Wall Street berakhir lebih rendah pada hari Rabu.

Di Timur Tengah, upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata guna mengakhiri perang di Jalur Gaza antara Israel dan kelompok militan Hamas berdasarkan rencana yang digariskan oleh Presiden AS Joe Biden dan dimediasi oleh Mesir dan Qatar telah mendapatkan momentum selama bulan lalu.

Pada Rabu (24/7), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat garis besar rencana untuk "deradikalisasi" Gaza pascaperang dalam pidatonya di Kongres AS dan memuji potensi aliansi masa depan antara Israel dan sekutu Arab Amerika.

“Jika pembicaraan gencatan senjata Timur Tengah berlanjut, ekuitas AS terus merosot, dan ekonomi Tiongkok tetap lesu, harga minyak bisa turun ke level awal Juni,” kata Satoru Yoshida, analis komoditas di Rakuten Securities.

Selain itu, tidak ada kejelasan tentang pemotongan suku bunga AS, kata analis Phillip Nova Priyanka Sachdeva, yang tidak mengharapkan permintaan yang kuat mengingat pemulihan ekonomi Cina buruk.

Federal Reserve AS diperkirakan akan memangkas suku bunga hanya dua kali tahun ini, pada bulan September dan Desember, menurut jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom, karena permintaan konsumen AS yang kuat memerlukan pendekatan yang hati-hati meskipun inflasi mereda.

Suku bunga yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan ekonomi, yang mengarah pada lebih banyak konsumsi minyak.

Seseorang dengan inisial T disebut-sebut mengelola judi online di Indonesia, menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani.

“Saya menyatakan di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan scaming online,” kata Benny saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

“Saya cukup menyebut inisialnya T. Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” Benny menambahkan. "Saat itu, ya Presiden kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu."

Benny menyampaikan, aktor di balik judi online ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum. "Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," ujar dia.

Menurut dia, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran.

Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujar dia.

Kementerian Keuangan saat ini tengah menyiapkan Core Tax Administration System (CTAS) atau Core Tax. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin kehadiran sistem pajak canggih tersebut bisa berdampak positif terhadap peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Rasio pajak kan ditargetkan dinaikkan kembali ke 12% dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi," kata Airlangga menghadiri Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis (26/7).

Airlangga mengungkapkan, salah satu yang dipersiapkan saat ini yakni digitalisasi Core Tax. Dia memastikan proses persiapan tersebut masih terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Untuk itu, Airlangga berharap digitalisasi sistem perpajakan tersebut bisa diimplementasikan pada akhir tahun ini. "Nah sistem Core Tax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on," ujar Airlangga.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah membidik rasio pajak sebesar 10,09%-10,29% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) untuk 2025.

Melalui reformasi fiskal tersebut, rasio pajak diharapkan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali dan rasio utang dalam batas manageable.

Core Tax merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) termasuk automasi proses bisnis. Kebijakan teknis pajak 2025 diarahkan untuk integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan.

Tidak Ada Perubahan Laporan SPT

Ditjen Pajak memastikan tidak ada perubahan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak saat penerapan sistem Core Tax. “Tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta, Kamis (25/7).

Sebelumnya, Ditjen Pajak membuat pengumuman mengenai pengelolaan laporan SPT dengan sistem coretax. Dalam pengumuman itu, Ditjen Pajak menyatakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan).

Dwi meluruskan, kewajiban pelaporan SPT Tahunan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1) yang mewajibkan setiap wajib pajak mengisi SPT. Kewajiban itu berdasarkan pemenuhan syarat subjektif telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif sudah memiliki penghasilan.

Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat (1) membebaskan wajib pajak orang pribadi yang penghasilan neto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari kewajiban melapor SPT.

Memberi Kemudahan Bagi Wajib Pajak

Pembebasan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

“Yang dimaksud pernyataan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PMK 243 Tahun 2014,” kata Dwi.

Ketentuan lain terkait sistem propulated, di mana data pemotongan dan/ atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

Ditjen Pajak menyatakan bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

Hal itu tidak menghilangkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sistem propulated itu merupakan metode pengisian yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik.

“Prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan. Berdasar data yang telah tersaji tersebut, wajib pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan akurat,” kata Dwi.

Menurut Dwi, sistem propulated telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. “Ke depan, lingkup bukti potong yang prepopulated akan diperluas ke jenis pajak yang lain. Perluasan ini akan memudahkan pengisian SPT Tahunan,” katanya.

Komisi Yudisial (KY) membuka peluang menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas putra mantan anggota DPR RI Fraksi PKB, Edward Tannur, Gregorius Ronald Tannur. Ronald divonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan hingga kini tak ada laporan pada KY terkait putusan tersebut. Meski begitu, KY memakai hak inisiatifnya untuk mendalami kasus itu.

“Guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata Mukti dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7).

Selain itu KY juga mendorong publik untuk melaporkan bila mana terdapat dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jika terbukti, kasus tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Erintuah Damanik memvonis Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga. Majelis hakim menilai kematian Dini Sera Afriyanti bukan karena luka dalam yang dihasilkan dari dugaan penganiayaan oleh Ronald Tannur.

Dalam putusannya hakim menyatakan Ronald meninggal karena penyakit lain akibat meminum minuman beralkohol. Berdasarkan alasan itu, hakim lantas menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

Hakim juga menyatakan Ronald Tannur masih mengupayakan menolong korban saat kondisinya kritis. Hal itu didasari dari sikap yang diambil Ronald dengan membawa korban ke rumah sakit.

Dalam perkara itu, jaksa menuntut Ronald kurungan 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris sebesar Rp 263,6 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut akan menerima peluang pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara yang ditawarkan negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Simpulan sementara Muhammadiyah sudah memberikan lampu hijau dan sudah diputuskan untuk menerima,” kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (25/7).

Azrul menyebut, sejak diterbitkannya regulasi ini Muhammadiyah memang menyambut baik niat pemerintah, namun tidak serta merta langsung menerima. Dia menyebut, Muhammadiyah melakukan kajian-kajian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan.

“Kami sudah melakukan kajian itu berkali-kali, tidak hanya internal namun juga bersama majelis terkait dan perguruan tinggi yang memiliki prodi pertambangan,” ujarnya.

Azrul menyampaikan, kajian terkait pengelolaan tambang juga dilakukan dengan para pakar di luar Muhammadiyah. Berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak inilah, Muhammadiyah memberi isyarat akan menerima.

“Tapi tentu kami akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri investasi dan Menteri ESDM,” ucapnya.

Azrul menekankan jika nanti Muhammadiyah mengelola tambang, pihaknya tidak ingin melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan. Muhammadiyah ingin memberikan contoh kepada dunia bahwa ketika menambang harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam WIUPK yang akan ditawarkan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut enam WIUP ini berasal dari wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia.

“Itu berasal dari wilayah tambang yang diciutkan. Ormas diberi kesempatan, kalau melalui nanti mereka tidak akan dapat,” kata Arifin saat ditemui di kantor Ditjen Migas pada Jumat (7/6).

Arifin turut menyebutkan, rincian perusahaan yang sebelumnya mengelola lahan PKP2B ini. Ormas akan mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.

Dia menyebut, lahan bekas PKP2B yang ditawarkan secara prioritas kepada ormas ini paling tidak mengandung batu bara dengan kalori di atas 4.000/GAR. Arifin mengatakan, pemerintah telah memetakan pemberian WIUPK ini.

“Satu agama satu, kan yang besar-besar organisasi dan pilarnya. Misalnya Islam kan ada dua, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Kemudian Katolik KWI, Protestan PGI, dana da Buddha dan Hindu,” ujarnya.

Arifin menyampaikan kebijakan ormas keagamaan untuk bisa mengelola ini diberikan sebagai upaya pemerintah untuk bisa mendukung kegiatan mereka.

“Supaya mereka ada sumber finansial yang bisa mendukung kegiatan keagamaan seperti ibadah, pendidikan, serta masalah kesehatan. Itu hanya diberikan untuk enam ormas saja,” ucapnya.

Arifin menyebut, setelah diberikan WIUP nanti, ormas-ormas tersebut harus segera mengelola dalam batas lima tahun mendatang. Mengenai pembagian lahan bekas PKP2B dan ormasnya nanti akan disesuaikan. “Ini diselesaikan sesuai dengan ukuran lahan dan organisasi keagamaan tersebut,” kata dia.

Arifin berharap, setelah ormas keagamaan mendapatkan WIUP dapat segera berproduksi dalam dua atau tiga tahun setelah dibagikan.

Jumlah pengguna pinjaman online atau pinjol mencapai 138.204 rumah tangga tahun lalu, dikutip dari riset Mandiri Institute. Paling banyak yakni kelas menengah dan kelompok hampir menjadi kelas menengah alias aspiring middle class.

Rincian persentase jumlah pengguna pinjol berdasarkan kategori pengeluaran dibandingkan total penduduk sebagai berikut:

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah utang masyarakat Indonesia melalui pinjol naik 25,44% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 64,56 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan tingkat risiko kredit macet secara agregat di fintech lending atau TWP 90 naik dari April 2,79% menjadi 2,91% atau Rp 1,87 triliun per Mei.

OJK menargetkan penyaluran pendanaan oleh pinjol ke sektor produktif mencapai 70% pada 2028. Saat ini porsinya 31,52%.

Ada tiga cara untuk mencapai target tersebut, di antaranya:

1. Mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi yang ada di Rancangan Peraturan OJK atau RPOJK mengenai fintech lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar
2. Mengoptimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Jawa
3. Memperluas jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan membagikan dividen interim sebesar Rp 986,85 miliar atau setara Rp 50 per saham pada 15 Agustus 2024 kepada para pemegang saham.

Direktur dan Corporate Secretary, Suresh Vembu menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, perusahaan selalu membayar dividen sementara setiap tahun berdasarkan laporan keuangan semester I dan kuartal III.

Suresh mengatakan, dividen final dibayar setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat tahunan yang biasanya diadakan sekitar bulan April.

“Direksi setelah mempertimbangkan hasil keuangan, prospek tahun berjalan dan posisi neraca memutuskan untuk membayar dividen interim sebesar Rp 50 per saham,” tulis Suresh dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7).

Selain itu, direksi perusahaan juga telah mempertimbangkan posisi neraca yang kuat dan saldo kas yang cukup Rp 4,82 triliun per 30 Juni 2024 sebelum mengumumkan dividen interim tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), data keuangan perusahaan per 30 Juni 2024 yang mendasari pembagian dividen interim yakni, saldo laba ditahan sebesar Rp 9,41 triliun.

Kemudian laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1 triliun, dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 11,31 triliun.

Berikut Jadwal Pembayaran Dividen AKR Corporindo:

• Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 2 Agustus 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 5 Agustus 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 6 Agustus 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 7 Agustus 2024
• Recording date: 6 Agustus 2024
• Pembayaran dividen: 15 Agustus 2024