Pemerintah Filipina memerintahkan para pekerja asing di bidang judi online. Mereka diberi waktu dua bulan.

"Para pekerja asing memiliki waktu 59 hari untuk meninggalkan FIlipina," kata Kepala biro imigrasi Filipina Norman Tansingco, dikutip dari Reuters, Kamis (25/7). Sekitar 20 ribu orang diperkirakan terkena dampak, kebanyakan dari mereka warga negara Cina.

Norman menambahkan, pekerja asing di bidang judi online yang tinggal lebih dari dua bulan akan dideportasi.

Pengumuman dari biro imigrasi itu setelah Presiden FIlipina Bongbong Marcos memutuskan untuk memberantas operator judi online di negara tersebut.

Marcos melarang Operator Permainan Lepas Pantai Filipina atau Philippine Offshore Gaming Operators atau POGO, karena dugaan keterkaitan dengan kejahatan, perdagangan manusia, dan penipuan keuangan.

Pemerintah Filipina memberikan waktu kepada regulator judi online untuk menutup bisnis hingga akhir tahun.

POGO muncul pada 2016 dan berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun ketika perusahaan-perusahaan memanfaatkan undang-undang yang lebih liberal untuk menargetkan pelanggan di Cina, di mana perjudian dilarang.

Pada puncaknya, sekitar 300 POGO beroperasi di Filipina, tetapi pandemi Covid-19 dan aturan pajak yang lebih ketat memaksa banyak dari mereka untuk pindah atau bersembunyi.

Hanya 42 perusahaan yang sebagian besar berasal dari Cina yang mempertahankan lisensi. Para perusahaan POGO ini secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 63 ribu pekerja Filipina dan asing.

Pemerintah Filipina memerintahkan para pekerja asing di bidang judi online. Mereka diberi waktu dua bulan.

"Para pekerja asing memiliki waktu 59 hari untuk meninggalkan FIlipina," kata Kepala biro imigrasi Filipina Norman Tansingco, dikutip dari Reuters, Kamis (25/7). Sekitar 20 ribu orang diperkirakan terkena dampak, kebanyakan dari mereka warga negara Cina.

Norman menambahkan, pekerja asing di bidang judi online yang tinggal lebih dari dua bulan akan dideportasi.

Pengumuman dari biro imigrasi itu setelah Presiden FIlipina Bongbong Marcos memutuskan untuk memberantas operator judi online di negara tersebut.

Marcos melarang Operator Permainan Lepas Pantai Filipina atau Philippine Offshore Gaming Operators atau POGO, karena dugaan keterkaitan dengan kejahatan, perdagangan manusia, dan penipuan keuangan.

Pemerintah Filipina memberikan waktu kepada regulator judi online untuk menutup bisnis hingga akhir tahun.

POGO muncul pada 2016 dan berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun ketika perusahaan-perusahaan memanfaatkan undang-undang yang lebih liberal untuk menargetkan pelanggan di Cina, di mana perjudian dilarang.

Pada puncaknya, sekitar 300 POGO beroperasi di Filipina, tetapi pandemi Covid-19 dan aturan pajak yang lebih ketat memaksa banyak dari mereka untuk pindah atau bersembunyi.

Hanya 42 perusahaan yang sebagian besar berasal dari Cina yang mempertahankan lisensi. Para perusahaan POGO ini secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 63 ribu pekerja Filipina dan asing.

Pemerintah berencana membentuk family office atau lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan orang-orang kaya. Saat ini, muncul pembahasan terkait lokasi pusat family office yaitu Bali dan Ibu Kota Negara (IKN).

Meskipun begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memberikan informasi detil mengenai opsi tersebut. “Nanti dilihat bagaimana usulan dan rencana family office tersebut,” kata Airlangga saat ditemui di Gedung Kemenko, Jakarta, Kamis (25/7).

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini belum ada informasi terkait investor yang tertarik masuk ke family office. Sebab, hingga saat ini proses pembentukannya masih dilakukan.

“Pertama kalau untuk industri keuangan perangkat hukumnya harus jelas. Jadi kalau perangkat hukumnya sudah jelas baru industri itu bisa tumbuh,” ujar Airlangga.

Ditangani Kemenko Marves

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso bilang, pembahasan mengenai family office lebih banyak ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Dalam rapat yang dilakukan juga sudah membahas akan ada kajian lokasi pusat family office selain di Bali yakni IKN. “Ya kan arahan di rapat kemarin sudah dikaji di IKN. Rapatnya bukan di sini jadi kami tidak koordinasikan,” kata Susiwijono.

Menurut Susiwijono, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih banyak mengkoordinasikan hal teknis di internal. Termasuk terkait aturan pembentukan family office yang ditargetkan rampung sebelum Oktober 2024.

Susiwijono memastikan pembentukan family office juga harus sesuai dengan ketentuan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Sebab, saat ini Indonesia sudah masuk ke tahapan aksesi menuju OECD.

“Yang pasti harus comply dengan standar OECD, kalaupun ada keputusan family office harus sesuai standar kebijakan fiskal di OECD,” ujar Susiwijono.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghindari efek samping berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19. Salah satu strategi BRI ini adalah dengan mengalokasikan biaya untuk pencadangan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan saat ini perbankan menghadapi banyak tantangan, misalnya meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

"Yang paling penting, kami menyiapkan segala macam bantalan, terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan," kata Sunarso dalam konferensi pers, Kamis (25/7).

Sunarso juga merespons aspirasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perpanjangan restrkturisasi kredit Covid-19 hingga 2025. Ia menyatakan BRI siap jika memang restrukturisasi kredit Covid-19 bakal diperpanjang.

"Tidak diperpanjang pun BRI menyiapkan cadangannya apabila terjadi pemburukan kualitas kredit, terutama di segmen UMKM," tuturnya.

Penyaluran kredit BRI untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp 1.095,64 triliun per 30 Juni 2024. Porsi kredit UMKM terhadap total kredit BRI mencapai 81,96%.

Menunggu Keputusan OJK

BRI saat ini menunggu keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai usulan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 yang disampaikan Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, BRI mencatat peningkatan biaya pemupukan pencadangan yang mencapai Rp 21,4 triliun. Menurut kinerja perseroan, total biaya pencadangan atau cadangan kerugian nilai aset kredit yang dimiliki BRI hanya naik dari Rp 81 triliun menjadi Rp 82 triliun.

Hal ini menyebabkan laba bersih BRI pada semester pertama tahun ini hanya naik tipis 0,95% menjadi Rp 29,7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross naik dari 2,95% menjadi 3,05% secara konsolidasian atau dari 3,1% menjadi 3,2% untuk entitas BRI saja. BRI mencatat rasio pencadangan atau NPL coverage mencapai 211,6%.

Kinerja keuangan beberapa BUMN strategis mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah perlu mencari solusi cepat dan tepat untuk memperbaiki beban keuangan BUMN yang dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai gambaran, BUMN infrastruktur seperti Waskita Karya (WSKT), Adhi Karya (ADHI) dan Wijaya Karya (WIKA) yang melaporkan penurunan pendapatan signifikan pada 2023. Berturut-turut turun sebesar 27%, 15% dan 12%.

Pendapatan WSKT terpangkas dari Rp26,9 triliun menjadi Rp19,5 triliun. Kerugian bersih meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,9 triliun. Kerugian tersebut tak lepas dari peningkatan biaya bunga yang harus dibayar atas besarnya beban utang yang mencapai Rp89 triliun pada akhir 2023.

Sebagian besar utang ini berasal dari pinjaman untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol dan bandara. Meski telah melakukan upaya restrukturisasi utang senilai Rp35 triliun, tetapi tekanan likuiditas tetap menjadi tantangan perusahaan ini.

Sedangkan ADHI melaporkan penurunan pendapatan dari Rp15,7 triliun menjadi hanya Rp13,4 triliun. Hal ini mempengaruhi laba bersih perusahaan yang menurun dari Rp545 miliar menjadi hanya Rp320 miliar pada 2023.

Total utang sebesar Rp20 triliun menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga hingga mencapai Rp1,2 triliun dan ini yang menggerus keuntungan perusahaan. Disebut faktor utama yang menyebabkan turunnya kinerja ADHI adalah tertundanya beberapa proyek besar yang akhirnya berdampak langsung pada arus kas perusahaan.

Tak luput dari kesulitan keuangan, WIKA melaporkan penurunan pendapatan dari Rp24,8 triliun menjadi Rp21,8 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh proyek-proyek infrastruktur yang tertunda dan penurunan investasi dari sektor swasta.

Dengan total utang mencapai Rp25 triliun pada akhir 2023, sekitar Rp12 triliun merupakan utang jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Ini meningkatkan tekanan likuiditas perusahaan. Langkah WIKA untuk memangkas biaya tetap dan optimasi penggunaan sumber daya hanya mampu mengurangi biaya operasional sebesar 8%. Efisiensi ini belum cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan.

Upaya dan Model Penyelamatan

Untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami BUMN infrastruktur, pemerintah dan manajemen telah meluncurkan berbagai inisiatif. Tentunya tindakan ini setelah menilai kondisi masing-masing BUMN.

Dari model penyelamatan perusahaan menurut Smith & Graves di bawah ini, faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah kepelikan (severity), ukuran perusahaan dan ketersediaan aset bebas yang bisa dijual untuk membantu likuiditas perusahaan.

Sebagai contoh, WIKA melakukan penjualan aset nonproduktif termasuk beberapa properti dan saham minoritas di perusahaan patungan yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti konstruksi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan likuiditas jangka pendek dan fokus pada proyek-proyek utama.

Demikian juga dengan WSKT yang menjual sebagian saham di tol Trans Jawa dan beberapa ruas tol lain. Dana dari penjualan ini digunakan untuk mengurangi sebagian utang dan memperkuat modal kerja.

Mirip seperti orang tertusuk dan terluka parah, agar ia tidak kehabisan darah (ini analogi untuk perusahaan yang mengalami pendarahan kas) maka pertolongan pertamanya adalah mengurangi darah yang keluar. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh WSKT, ADHI, dan WIKA adalah efisiensi penggunaan bahan baku, optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, penerapan teknologi baru dalam manajemen proyek untuk meningkatkan produktivitas.

Selain efisiensi, pada saat yang bersamaan, perusahaan harus menjaga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Di sini peran pimpinan untuk mampu mengkomunikasikan dengan efektif tentang rencana penyelamatan perusahaan.

Tak hanya berupaya menegakkan efisiensi, konfigurasi wirausaha (entrepreneurial configuration) perlu dilakukan. Usaha ini lebih berfokus pada mencari kesempatan untuk menghasilkan pendapatan baru atau menurunkan risiko perusahaan.

ADHI, misalnya, melakukan ekspansi ke bisnis pengelolaan air bersih dan limbah dengan target pendapatan tambahan sebesar Rp1,5 triliun per tahun. Selain itu, juga melihat peluang untuk investasi di sektor energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya dan air untuk mengurangi ketergantungan pada proyek infrastruktur.

Proses Penyelamatan Perusahaan (Katadata)

Restrukturisasi

Strategi pemulihan umumnya meliputi 4 tipe restrukturisasi yaitu restrukturisasi operasional, keuangan, aset, dan manajemen. Restrukturisasi operasional erat hubungannya dengan efisiensi, penghematan dan peningkatan produktivitas. Ini juga berkaitan dengan penggunaan teknologi, pengurangan biaya produksi atau perbaikan dalam rantai pasokan.

Restrukturisasi keuangan berkaitan penyesuaian struktur keuangan perusahaan untuk memperbaiki arus kas. Ini umumnya dilakukan melalui negosiasi ulang utang perusahaan, penerbitan saham baru, atau konversi utang menjadi ekuitas.

Restrukturisasi aset berkaitan dengan penjualan atau pengalihan aset yang tidak produktif atau tidak strategis untuk meningkatkan likuiditas dan fokus pada investasi inti yang lebih menguntungkan.

Restrukturisasi manajemen melibatkan perubahan dalam tim manajemen untuk membawa perspektif baru dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan keuangan perusahaan.

Meski banyak studi menyarankan bahwa strategi pemulihan yang berorientasi pada efisiensi sangatlah penting. Tindakan operasional memang diperlukan tetapi tidak cukup untuk pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan restrukturisasi utanglah yang membedakan antara perusahaan yang pulih dengan yang tidak pulih dari kesulitan keuangan.

Penutup

BUMN infrastruktur adalah perusahaan strategis yang menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Upaya penjualan aset non produktif, restrukturisasi utang, peningkatan efisiensi serta diversifikasi pendapatan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan BUMN.

Dalam upaya penyelamatan perusahaan, kemampuan maksimal perusahaan merestrukturisasi utang menjadi kunci utama. Selain itu, strategi operasional diperlukan tidak hanya untuk penghematan semata tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Ini berkaitan erat dengan harus dijaganya iklim bekerja di dalam perusahaan.

Seringkali, ketidakjelasan dan kurang transparannya dalam pengambilan keputusan berdampak pada motivasi kerja karyawan dan akhirnya berdampak pada produktivitas perusahaan. Di sinilah peran penting pimpinan untuk mengkomunikasikan rencana penyelamatan perusahaan dengan efektif. Harapannya perusahaan mendapat dukungan luas dari pemangku kepentingan dan sukses melewati masa sulit ini.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan membuka Indonesia International Sustainability Forum Kedua atau ISF 2024 pada 5 September 2024. Forum ini akan mempertemukan para pemimpin dunia, CEO, dan pakar keberlanjutan dalam mendorong terobosan bisnis untuk mengatasi isu perubahan iklim.

ISF 2024 merupakan ajang resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia). Forum ini diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang dan ditargetkan menjadi forum yang terbesar di Asia Pasifik untuk isu-isu keberlanjutan, setelah COP 29 di Azerbaijan.

Forum ISF 2024 juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke COP 29 di Baku, Azerbaijan pada November mendatang.

Menurut keterangan resmi dari Kemenko Marves, beberapa tokoh akan menjadi pembicara utama dalam ISF 2024, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Industri dan Teknologi Informasi Cina Jin Zuanglong, dan Menteri Lingkungan Hidup Cina Huang Rungqiu. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo Eve Bazaiba, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, dan Direktur Divisi Perubahan Iklim di UNEP Dechen Tsering juga akan menjadi pembicara.

Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, mengatakan ISF telah menjadi platform utama bagi para pelaku bisnis global untuk memperdalam kolaborasi dalam praktik-praktik keberlanjutan.

“Kita sekarang berada dalam detik-detik penentuan, a make-or-break moment, karena setiap langkah kecil yang kita jalankan dapat menyebabkan kemunduran atau kemajuan untuk mengatasi krisis iklim," kata Rachmat dalam siaran pers, Kamis (25/7).

Menurutnya, sebagian besar emisi gas rumah kaca global berasal dari kegiatan bisnis dan industri. Oleh karena itu, perlu ada keterlibatan pihak swasta yang lebih aktif dalam agenda keberlanjutan.

"Dunia bisnis harus berani melangkah, berinovasi, dan memimpin proses menuju masa depan berkelanjutan yang lebih hijau dan inklusif melalui upaya-upaya kolaboratif yang akan dipaparkan oleh ISF 2024," ujar Rachmat.

ISF juga akan memberikan informasi terkini mengenai proses dekarbonisasi Indonesia yang merupakan inti dari komitmen iklim Indonesia.

Peran Pelaku Bisnis dalam Agenda Keberlanjutan

Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, menambahkan sektor bisnis dan para pelaku bisnis global memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan praktik dan agenda keberlanjutan.

“Tidak akan ada masa depan di planet yang mati. Inilah sebabnya kita perlu memastikan keberlanjutan dunia saat ini," kata Shinta.

Ia mengatakan dunia dihadapkan pada keadaan darurat yang seharusnya menjadi perhatian semua orang, termasuk dunia korporat. Adopsi keberlanjutan melalui praktik dan standar Environmental Social Governance (ESG) menawarkan alasan bisnis yang kuat karena perusahaan yang berfokus pada ESG tidak hanya berkontribusi positif terhadap keberlanjutan.

Perusahaan yang menerapkan ESG juga menarik lebih banyak investasi, mencapai kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya bagi komunitas bisnis untuk mengadopsi keberlanjutan sebagai strategi inti," ujar Shinta.

Lebih dari 100 pembicara dari sektor bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintah akan mengisi sepuluh sesi panel dan 15 sesi tematik. Sesi panel akan membahas berbagai isu agenda keberlanjutan, seperti transisi energi hijau dan teknologi, sumber daya manusia, teknologi dan inovasi, kehidupan berkelanjutan, pembiayaan hijau, konservasi alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Selain itu, terdapat forum inklusif yang dilengkapi dengan panggung terbuka, menampilkan komunitas dan organisasi sosial yang memiliki rekam jejak kuat dalam praktik-praktik keberlanjutan. Informasi lebih lanjut mengenai registrasi peserta ISF 2024 dapat diakses melalui https://indonesiasustainabilityforum.co.id/ and Instagram @IndonesiaSustainabilityForum.

Keberagamanan siput darat karnivora di Selandia Baru terancam punah akibat perubahan iklim. Berdasarkan laporan klasifikasi ancaman terbaru mengenai siput darat karnivora Selandia Baru menunjukkan bahwa 48 dari 109 spesies mengalami penurunan status, hanya enam yang mengalami perbaikan.

Penasihat Ilmu Pengetahuan Departemen Konservasi (DOC) Selandia Baru, Kath Walker, mengatakan populasi siput darat karnivora kemungkinan besar akan menurun hingga 95% dalam beberapa dekade kedepan jika tidak segera diantisipasi.

"Saat ini, 43 jenis siput darat karnivora diklasifikasikan sebagai Kritis Nasional, status terakhir sebelum kepunahan," ujar Walker dalam keterangan, Kamis (25/7).

Walker mengatakan, salah satu siput predator dari famili Rhytididae, Wainuia clarki, berubah status dari rentan menjadi kritis karena invasi tikus di habitat pulau yang sebelumnya aman di Danau Taup. Selain itu, perubahan iklim membunuh Powelliphanta dan spesies siput lainnya dengan mengurangi kelembaban tanah di musim panas.

"Iklim yang semakin hangat juga berarti tikus sedang menyerbu rumah-rumah di puncak gunung beberapa spesies Powelliphanta, yang sebelumnya bebas dari predator," ujarnya.

Dia mengatakan, selama bertahun-tahun DOC telah menjaga jumlah posum tetap rendah di beberapa tempat di mana posum mengancam kelangsungan hidup siput. Dalam beberapa waktu kebelakang, DOC telah mencoba cara untuk menjaga jumlah tikus tetap rendah secara terus-menerus di daerah terpencil yang luas.

"Namun, tingkat penurunan yang tajam dalam populasi siput telah menuntut langkah-langkah mendesak seperti membangun pagar yang menghalangi babi, rusa, kambing, kelinci, landak, weka, dan - bila memungkinkan - tikus dari area kecil habitat siput," ujarnya.

Cushman & Wakefield Indonesia atau CWI mencatat transaksi penjualan tanah industri di Jabodetabek naik 184% secara tahunan pada April-Juni 2024 menjadi 189,2 hektare. Lonjakan tersebut didorong oleh permintaan dari industri otomotif, khususnya kendaraan listrik atau EV.

Direktur Strategic Consulting CWI Arief Rahardjo mengatakan, pertumbuhan penjualan pada kuartal kedua tahun ini membuat total transaksi penjualan tanah paruh pertama 2024 mencapai 247 hektare. Menurutnya, mayoritas transaksi dilakukan oleh perusahaan asing yang berencana mendirikan pabrik di dalam negeri.

"Kalau dilihat lebih dalam, memang permintaan datang dari kendaraan listrik ini mendominasi sekitar 70% dari penjualan lahan pada paruh pertama tahun ini," kata Arief dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/7).

Oleh karena itu, Arief memproyeksikan penjualan tanah industri pada tahun ini akan mendekati 300 hektare. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, tetapi masih belum dapat menyaingi capaian 2019 yang menembus 300 hektare.

Arief menyampaikan, transaksi tersebut terjadi pada kawasan industri eksisting. Namun, lonjakan permintaan pada paruh pertama tidak diikuti oleh penambahan pasokan pada kuartal kedua tahun ini.

Ia mencatat, tanah kawasan industri hanya bertambah 60 hektare akibat ekspansi Kawasan Industri Jababeka pada kuartal pertama tahun ini. Walau demikian, ia optimistis mayoritas pasokan tanah industri akan terjadi pada paruh kedua tahun ini yang mencapai 150 hektare.

Menurutnya, tambahan tanah industri tersebut akna berasal dari kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Subang. Di sisi lain, Arief menilai pasar kawasan pergudangan masih kompetitif sepanjang paruh pertama tahun ini. Hal tersebut terlihat dari rata-rata okupansi kawasan pergudangan yang mencapai 86% pada Januari-Juni 2024.

Walau okupansi naik, Arief menemukan tarif sewa rata-rata pergudangan sewa di Jabodetabek masih stabil senilai Rp 78.000 per meter persegi per bulan. Menurutnya, angka tersebut akan terjaga hingga akhir tahun ini

Selain itu, pasokan kawasan pergudangan pada kuartal kedua bertambah 37.692meterpersegi di Jabodetabek. Hal ini membuat total pasokan kawasan pergudangan kini mencapai 2,82 juta meter persegi.

VinFast sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan pabrik di Bekasi mulai tahun ini dengan total investasi mencapai Rp18.4 triliun. Rencana pabrikan mobil asal Vietnam ini disampaikan oleh salah satu petinggi perusahaan pada KatadataOTO beberapa waktu lalu.

Nantinya pabrik di Bekasi, Jawa Barat akan menjadi fasilitas produksi VinFast ketiga di dunia. Mereka sudah membuka di negaranya sendiri yaitu Vietnam dan North Carolina, Amerika Serikat.

“Pabrik kami akan berada di daerah Bekasi dan memiliki luas lebih dari 200 hektar. Ground Breaking akan dilakukan tahun ini dan rencananya pabrik ini akan menjadi basis produksi model setir kanan yang akan memenuhi kebutuhan unit di beberapa negara,” jelas Surachman Nugroho, Sales and Network Director VinFast Indonesia kepada KatadataOTO dan beberapa rekan media (5/1) di bilangan Jakarta Selatan.

Bila semua berjalan lancar, maka diperkirakan pembangunan rampung pada 2026. Kehadiran pabrik itu diharapkan bisa membuat harga VinFast menjadi lebih kompetitif saat masuk ke Tanah Air.

Pabrik tersebut pun rencananya tidak hanya membuat mobil listrik tetapi juga sepeda motor listrik serta baterai Electric Vehicle. Total kapasitas kendaraan yang bisa diproduksi di sana sekitar 50.000 unit per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa Jakarta dan Ibu Kota Negara atau IKN sudah lolos dari middle income trap atau kota berpendapatan menengah.

Menurut Airlangga, pendapatan per kapita Jakarta sudah mencapai US$ 21 ribu. Pendapatan per kapita sendiri adalah besaran pendapatan rata-rata semua penduduk.

"Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta yaitu di Jakarta Pusat itu sudah US$ 50 ribu. Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura," kata Airlangga saat menghadiri perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis (25/7).

Selain Jakarta, Kalimantan Timur yang merupakan lokasi IKN juga sudah lolos dari middle income trap. Termasuk juga Kalimantan Utara yang menurut Airlangga sudah lolos dari middle income trap karena pendapatannya sudah sekitar US$ 17 ribu.

Untuk itu, Airlangga memastikan pada selanjutnya akan memetakan seluruh provinsi. "Kita lihat economic driver-nya seperti apa, kita lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa dan juga dikejar tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinannya," ujar Airlangga.

Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ilir

Airlangga memastikan saat ini sudah memiliki data dan akan mengupayakan setiap daerah bisa seperti Jakarta dan Kalimantan Timur. Bahkan, ia menyebut Sumatra Selatan dan Ogan Komering Ilir sudah lolos middle income trap.

"Jadi ini satu hal yang harus kita kejar. Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten kota yang extraordinary. Jadi bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional." kata Airlangga.

Ia melihat kedepan Indonesia bisa mendorong percepatan akselerasi menuju middle income trap supaya bisa lepas pada 2030-2032. Untuk itu, Airlangga menegaskan Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam tahapan aksesi menuju Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

"Dalam aksesi OECD itu beberapa tahapan kita sudah comply. Misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak mulai dari nol, oleh karena itu tiga tahun ke depan kita akan akselerasi," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, aksesi OECD sudah masuk dalam pembangunan jangka Panjang Indonesia pada 2025-2045. Sehingga, pemerintah pusat akan akan mendorong kepala daerah mengaktifkan penggerak ekonomi usai Pilkada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ingin tergesa-gesa untuk menggelar rapat kabinet di Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia masih menunggu kesiapan furnitur dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Saya akan tetap melihat fasilitasnya sudah siap atau belum. Kalau kursinya belum ada, bagaimana duduknya? Masak sidang kabinet lesehan," kata Jokowi di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis (25/7).

Jokowi mengatakan, sebenarnya fasilitas air minum sudah beroperasi di IKN. Meski demikian, ia baru akan mulai berkantor di IKN saat seluruh bangunan Istana Kepresidenan IKN rampung.

"Saya tidak ingin memaksa menurunkan kualitas interior dan bangunan, tidak. Selama itu siap, saya akan masuk," ujarnya.

Jokowi berencana bertolak ke IKN pada Ahad (28/7). Presiden dijadwalkan menetap di IKN dua hari hingga akhir bulan. Pemerintah mulai melengkapi perabotan dan mebel di Istana menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan.

Realisasi investasi di IKN capai Rp47,5 triliun (ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.)

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengisi ruang-ruang Istana Kepresidenan IKN dengan beragam furnitur seperti meja, kursi, lampu penerangan hingga peralatan kantor lainnya.

"Presiden berencana ke IKN tanggal 28, kantor presiden sedang kami persiapkan kursi dan kebutuhan furnitur yang dibutuhkan," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (24/7).

Heru Budi mengatakan Jokowi akan lebih sering ke IKN menjelang hari-hari menuju upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Penjabat (pj) Gubernur Jakarta itu tak menampik bahwa Jokowi akan menggelar sidang kabinet perdana di bandar baru saat kunjungan kerja ke IKN pada akhir bulan ini.

"Untuk sidang kabinet mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet," ujar Heru Budi.

Jokowi sebelumnya mengatakan hujan deras di IKN memicu banyak pembangunan proyek tak sesuai jadwal. Kejadian tersebut ikut menangguhkan rencananya berkantor di IKN pada Juli ini.

"Itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meluncurkan layanan Golden Visa pada pada Kamis (25/7). Kebijakan Golden Visa memberikan berbagai stimulus bagi warga negara asing atau WNA.

Penerbitan Golden Visa sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Keimigrasikan yang terbit pada 4 Agustus tahun lalu. Merujuk ketentuan ini, WNA dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif.

Golden visa adalah visa investor yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Kebijakan dibuat untuk mendukung perekonomian nasional.

Berikut sejumlah informasi mengenai Golden Visa yang diterbitkan Jokowi

Jangka Waktu Tinggal

Bagi para traveler yang memiliki golden visa, memiliki kesempatan untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk para profesional yang bekerja dan berkontribusi di sejumlah lembaga.

Klasifikasi visa ini diperuntukkan bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara, salah satunya adalah penanam modal, baik korporasi maupun perorangan. Investor asing pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun, dengan persyaratan jumlah investasi tertentu.

Evaluasi Penerima Golden Visa

Para penerima Golden Visa pada pelaksanaannya dapat keluar dan masuk Indonesia tanpa perlu mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke kantor imigrasi Presiden Jokowi menjelaskan saat ini sudah ada 300 investor perorangan dan korporasi yang terdaftar sebagai penerima Golden Visa dari Pemerintah Indonesia.

Jokowi optimistis, kebijakan penerbitan Golden Visa dapat mempermudah pelayanan kepada investor global. Pemerintah mengatur adanya evaluasi per tiga bulan kepada para penerima Golden Visa.

Kriteria Penerima Golden Visa

Sesuai ketentuan, Golden Visa hanya diberikan untuk WNA yang berinvestasi di Indonesia dalam jumlah tertentu. Selain itu, Golden Visa juga ditawarkan kepada diaspora warga negara asing eks warga negara Indonesia, global talent, dan digital nomad.

Pemerintah hanya menerbitkan Golder Visa kepada para investor dalam tiga kategori. Mereka adalah investor asing perorangan yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia dan para penanam modal yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia.

Investor Individu Tanpa Perusahaan di Indonesia:

• Investasi minimal US$ 350 ribu (sekitar Rp 5,6 miliar) untuk obligasi pemerintah, saham perusahaan publik, atau deposito, mendapat Golden Visa berdurasi 5 tahun.
• Investasi minimal US$ 700 ribu (sekitar Rp 11,3 miliar) mendapat Golden Visa berdurasi 10 tahun.

Investor Individu yang Mendirikan Perusahaan di Indonesia:

• Investasi minimal US$ 2,5 juta (sekitar Rp 40,6 miliar) mendapat Golden Visa berdurasi 5 tahun.
• Investasi minimal US$ 5 juta (sekitar Rp 81,3 miliar) mendapat Golden Visa berdurasi 10 tahun.

Investor Korporasi yang Mendirikan Perusahaan di Indonesia:

• Investasi minimal US$ 25 juta (sekitar Rp 406,6 miliar) mendapat Golden Visa untuk direksi dan komisaris selama 5 tahun.
• Investasi minimal US$ 50 juta (sekitar Rp 813,3 miliar) mendapat Golden Visa untuk direksi dan komisaris berdurasi 10 tahun.

Penerima Golden Visa Pertama

Adapun WNA pertama yang memperoleh fasilitas Golden Visa yakni co-founder sekaligus CEO OpenAI Sam Altman pada Agustus 2023. OpenAI merupakan perusahaan yang membuat teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) chatbot ChatGPT.

Selain memperpanjang termin jangka waktu pemberian visa dan izin tinggal untuk para investor, perpanjangan visa dan izin tinggal juga disederhanakan dengan menghilangkan persyaratan surat persetujuan.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa deposit untuk bermain judi online berkurang Rp 34,5 triliun sejak adanya satuan tugas alias satgas.

Selain itu, akses masyarakat terhadap judi online menurun 50%, berdasarkan data Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan alias PPATK.

"Sesuai data PPATK, intervensi satgas judi online berhasil menurunkan 50% akses masyarakat terhadap judi online," kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers terkait Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Judi Online dan/atau Judi Slot di Lingkungan Kominfo, di Jakarta, Kamis (25/7).

Budi Arie Setiadi mengutip data PPATK, deposit judi online bisa berkurang Rp 45,8 triliun jika intervensi oleh satgas diperkuat. Akses ke situs judi online juga dapat menurun 80%.

Dalam kesempatan itu, Budi menyampaikan bahwa Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah memblokir 2.645.081 konten judi online selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024.

Selain itu, Kominfo mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia atau BI.

Ditjen Aptika Kominfo juga menangani 23.616 sisipan halaman judi online pada situs lembaga pemerintah dan 22.205 di lembaga pendidikan.

Kominfo juga memberikan 20.595 kata kunci atau keyword terkait judi online kepada Google sejak November 2023 hingga Juli 2024. Selain itu, memberikan 3.961 keyword kepada induk Facebook Meta sejak 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2024.

"Kominfo mengajukan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada OJK sejak september 2023 hingga 23 juli 2024," kata Budi.