Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2029 dilaksanakan secara terpisah. Hal itu tercantum dalam hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang salah satu poinnya mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu.

"PKB mendorong supaya pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (24/7).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuturkan revisi diperlukan agar nantinya pelaksanaan Pilpres maupun Pileg menjadi lebih fokus. Anggota Komisi III DPR itu menilai jika Pilpres dan Pileg dilaksanakan bersamaan, pemilih cenderung kurang tertarik dengan pemilihan anggota dewan.

"Bahkan kami sendiri itu lebih banyak kampanye pilpres daripada kampanye kita (caleg) sendiri," kata dia.

Ia beranggapan, nantinya jika Pilpres dan Pileg 2029 digelar terpisah akan dirasa lebih efektif. Adapun, hasil Mukernas PKB lainnya meminta pemerintah membuat skenario yang dapat mencegah PHK besar-besaran.

Selain itu, hasil dari Mukernas juga merokemendasikan pemerintah serius menangani judi online dan pinjaman online. Kemudian, pemerintah juga diminta mewaspadai Indonesia yang dijadikan pasar narkoba internasional.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencetak laba 11,1% secara tahunan menjadi Rp 26,9 triliun pada semester pertama 2024. Pertumbuhan ini seiring dengan naiknya penyaluran kredit BCA sebesar 15,5% secara tahunan menjadi Rp 850 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja mengatakan, pertumbuhan ini ditopang ekspansi pembiayaan serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Kredit untuk bisnis tercatat tumbuh dengan solid, baik di segmen korporasi maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peningkatan juga terjadi di segmen kredit konsumer, ditopang pelaksanaan BCA Expoversary 2024. "Event yang diselenggarakan sekitar dua bulan tersebut berhasil mengumpulkan total aplikasi kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sekitar Rp 50 triliun," kata Jahja dalam konferensi pers, Rabu (24/7).

Kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi per Juni 2024, naik 19,9% secara tahunan (yoy) mencapai Rp 388,6 triliun. Kredit komersial tumbuh 7,9% menjadi Rp 127,8 triliun, dan kredit UMKM naik 12,7% hingga menyentuh Rp 114,4 triliun.

Portofolio kredit konsumen meningkat 13,6% menjadi Rp 210,2 triliun, didorong penyaluran KPR yang tumbuh 10,8% mencapai Rp 126,9 triliun serta pertumbuhan KKB sebesar 18,4% menjadi Rp 62,1 triliun. Kenaikan outstanding pinjaman konsumer lainnya, sebagian besar kartu kredit tercatat sebesar 20,2% mencapai Rp 17,8 triliun.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan, termasuk di dalamnya investasi pada obligasi hijau serta kredit dengan skema sustainability linked loans, tumbuh 9,3% menyentuh Rp 198 triliun per Juni 2024. Angka ini setara 23,2% dari total portofolio pembiayaan.

BCA telah menyalurkan pembiayaan untuk kendaraan bermotor listrik sekitar Rp 1,5 triliun per Juni 2024, tumbuh dua kali lipat secara tahunan.

Perbaikan kualitas pinjaman BCA juga seiring pertumbuhan kredit. Rasio loan at risk (LAR) tercatat sebesar 6,4% pada semester I 2024, turun dibandingkan angka setahun lalu yaitu 9%.

Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di angka 2,2%. Rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level masing-masing sebesar 190,2% dan 71,2%.

Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) naik 5% secara tahunan menyentuh Rp 1.125 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi 82% lebih dari total DPK, tumbuh 5,8% mencapai Rp 915 triliun.

BCA mempertahankan pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) pada paruh pertama 2024 sebesar 7,9% secara tahunan mencapai Rp 39,9 triliun. Pendapatan selain bunga naik 12,1% menjadi Rp 12,4 triliun.

Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menutup masa pendaftaran sejak 15 Juli 2024. Sejak pendaftaran dibuka pada 26 Juni lalu, Pansel mencatat jumlah pendaftar calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 sebanyak 318 orang dan calon Dewan Pengawas KPK sejumlah 207 orang.

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh menjabarkan, pendaftar yang dinyatakan lulus sebanyak 236 orang atau 74% untuk calon pimpinan KPK. Selanjutnya sebanyak 146 orang atau 71% untuk calon Dewan Pengawas KPK.

Ateh mengatakan, terjadi kenaikan jumlah pendaftar yang lulus pada seleksi calon pimpinan periode sebelumnya. Pada seleksi tahun 2019, jumlah pendaftar sebanyak 376 orang dan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 192 orang atau 51%.

Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi tahap tes tertulis yang akan diselenggarakan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (31/7). Adapun tes tertulis calon Pimpinan KPK berlangsung pukul 07.30-11.00 WIB, sementara tes tertulis calon Dewan Pengawas KPK dimulai sejak pukul 12.30-16.00 WIB.

Ateh menyebut Pansel KPK mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

"Sangat penting untuk kami dalam rangka melihat rekam jejak. Kami menggunakan institusi pemerintah semua tapi masyarakat juga terlibat. Nanti kami gabungkan dengan informasi dari masyarakat," kata Ateh dalam konferensi pers di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu (24/7).

Dia mengatakan seluruh daftar nama calon Pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi administrasi akan diberikan ke instansi terkait. Beberapa kementerian yang dilibatkan adalah KPK, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pangkalan Kerinci, yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau awalnya hanya berupa dusun kecil dengan akses yang terbatas. Pada 1993, jumlah penduduk di wilayah ini hanya sekitar 200 kepala keluarga.

Wajah Pangkalan Kerinci secara perlahan berubah sejak APRIL Group, melalui unit operasionalnya PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memulai kegiatan produksi pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dan kegiatan manufaktur untuk memproduksi pulp dan kertas pada 1994. Tak butuh lama, dusun kecil ini berkembang menjadi kabupaten baru dan kini dikenal sebagai markas produksi kertas PaperOne yang terjual hingga ke 110 negara di dunia.

Selama 1994-2020, total investasi di Riau Kompleks, lokasi operasional APRIL di Pangkalan Kerinci, mencapai lebih dari Rp100 triliun dan membuka lapangan kerja kepada lebih dari 14.000 orang karyawan.

Sebagai informasi, Riau Kompleks tidak hanya memproduksi produk kertas saja, melainkan juga terdapat unit produksi atau yang terafiliasi dengan APRIL dan menciptakan berbagai produk sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat. Apa sajakah?

1. Pabrik Pulp dan Kertas

Beroperasi sejak 30 tahun lalu, pabrik pulp dan kertas APRIL menjadi pendukung utama berkembangnya kota Pangkalan Kerinci. Pabrik ini mampu memproduksi hingga 4 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahunnya.

Produk pulp yang diproduksi oleh APRIL dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti tisu, kantong teh dan kertas, termasuk merek kertas PaperOne yang telah dipasarkan ke 110 negara. Seluruh produk APRIL berasal dari Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola secara berkelanjutan yang mengacu pada Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0, dan telah tersertifikasi PEFC.

Bagi APRIL, bisnis harus berjalan berdampingan dengan keberlanjutan. Pada tahun 2020, perusahaan memperkuat komitmen keberlanjutannya dengan meluncurkan APRIL2030, yang bertujuan memberikan dampak yang lebih positif kepada iklim, alam, and masyarakat. Serangkaian komitmen perusahaan tersebut mencakup empat pilar – Iklim Positif, Lanskap yang Berkembang, Kemajuan Inklusif, dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.

2. Pabrik Viscose-Rayon

Asia Pacific Rayon (APR), sister company APRIL, merupakan produsen viscose-rayon terintegrasi pertama di Asia. Pabrik yang sempat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2020 ini nilai investasinya mencapai Rp 15 triliun dengan kapasitas produksi viscose-rayon tahunan sebesar 300,000 ton.

Viscose-rayon yang ditawarkan APR merupakan bahan baku produk tekstil yang sifatnya mudah terurai atau biodegradable dan telah memenuhi pasar dalam negeri dan dieskpor ke pasar-pasar tekstil utama di dunia seperti Turki, Mesir, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Brazil, dan Vietnam. Dissolving pulp yang menjadi bahan baku APR berasal dari APRIL, tersertifikasi sehingga dapat menjamin kualitas produk yang baik dan berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung industri tekstil Indonesia dalam kapabilitas penelitian dan pengembangan, Asia Pacific Yarn (APY) didirikan di dalam kompleks yang sama untuk memastikan kualitas produk rayon yang dihasilkan APR

APR merilis komitmen keberlanjutan APR2030 pada 2021 yang berdasar pada empat pilar yaitu Dampak Positif terhadap Iklim dan Alam, Manufaktur Bersih, Sirkularitas, dan Kemakmuran Inklusif. Salah satu bentuk komitmen APR dalam Kemakmuran yang Inklusif adalah dengan mendukung pengembangan karya tekstil lokal dengan mengadakan Kelas Berbagi, berkolaborasi dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau, untuk mempersiapkan desainer lokal agar mampu bersaing di pasar saat ini. Melalui kolaborasi ini, APR telah membawa perancang dan pengrajin batik asal Riau untuk berkolaborasi ke penghelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

3. Pabrik Kertas Kemasan Berkelanjutan (Paperboard)

Yang terbaru, APRIL Group terus mengembangkan portofolio bisnisnya dengan membangun PT Riau Andalan Paperboard International (RAPI) yang merupakan pabrik kertas kemasan atau paperboard. Nilai investasi pabrik ini beserta fasilitas penunjangnya mencapai Rp 33,4 triliun, yang diproyeksikan dapat menghasilkan 1,2 juta ton kertas kemasan berkelanjutan setiap tahunnya. Lebih dari 600 lapangan pekerjaan baru akan tercipta ketika kapasitas operasional penuh pabrik ini telah tercapai.

Produk kertas kemasan akan dipasarkan dengan merek BoardOne dan Silverpak. PT RAPI menargetkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan mancanegara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan.

Investasi baru ini menjadi salah satu investasi manufaktur yang terbesar di Pulau Sumatera dalam satu dekade terakhir dan diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Pembangunan pabrik kertas kemasan ini merupakan bagian dari komitmen Pertumbuhan yang Berkelanjutan APRIL 2030 yang menekankan pendekatan holistik terhadap diversifikasi, circularity, dan produksi yang bertanggung jawab.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki akan merevisi Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 untuk mengatur perusahaan sosial. Revisi aturan ini akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk naik kelas.

Perpres No. 2 Tahun 2022 mengatur pengembangan kewirausahaan nasional pada 2021-2024. Teten menyampaikan, posisi perusahaan sosial dalam beleid tersebut akan sebagai agregator yang akhirnya meningkatkan kapasitas usaha-usaha mikro.

"Perusahaan sosial akan kami akomodasi dalam revisi Perpres No. 2 Tahun 2022 karena kami agak luput dalam mengatur perusahaan sosial," kata Teten di Gedung Smesco Indonesia, Rabu (24/7).

British Council memperkirakan ada 342.000 perusahaan sosial di dalam negeri pada 2018. Namun, hanya 2.000 perusahaan sosial yang teridentifikasi pada tahun yang sama.

Adapun tiga sektor terbanyak wirausaha sosial di antaranya industri kreatif sebesar 22% dari total wirausaha sosial; pertanian dan perikanan 16%; dan pendidikan 15% pada 2018.

British Council pun menghitung estimasi pendapatan setiap wirausaha sosial mencapai US$57 ribu per tahun atau Rp895,07 juta (asumsi kurs Rp15.703 per US$). Angka ini didapat dari rerata pendapatan 64% responden wirausaha sosial dengan skala mikro.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mendorong agar koperasi di dalam negeri menjadi perusahaan sosial. Sebab, bentuk perubahan sosial harus didiversifikasi untuk menggenjot populasi perusahaan sosial di dalam negeri.

"Apalagi anak-anak muda sekarang juga memikirkan bagaimana usahanya nanti memberikan dampak sosial kepada bangsa," kata Arsjad.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan, Indonesia telah masuk dalam masa kewirausahaan. Menurut dia, perkembangan 70 tahun kedua sebuah negara setelah merdeka bergantung pada pengusaha.

Prabowo menjelaskan hal tersebut melihat perkembangan kepemimpinan di Amerika Serikat. Menurutnya, pemimpin di Amerika Serikat pada 70 tahun pertama datang dari kalangan militer, tetapi 70 tahun selanjutnya adalah pengusaha.

"Kami lihat sekarang, ketua umum partai politik banyak dari pengusaha. Saya adalah mantan tentara dan mantan pengusaha juga," kata Prabowo dalam Dialog Capres bersama Kadin, Jumat (12/1).

Sebanyak 1.146 karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) mendapat tawaran untuk pindah kerja ke PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) usai terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal itu terjadi setelah proses akusisi Bank Commonwealth oleh Bank OCBN NISP rampung. Sehingga, seluruh saham Bank Commonwealth kini sepenuhnya dimiliki oleh Bank OCBC.

Corporate Communications Bank Commonwealth, manajemen perusahaan membenarkan kabar PHK tersebut. Manajemen juga memastikan para karyawan yang terkena PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"OCBC secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan Bank Commonwealth untuk dapat bergabung bersama OCBC sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu," tulis manajemen dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/7).

Keputusan PHK Efektif Mulai 1 September 2024

Berdasarkan rilis yang beredar, PHK tersebut merujuk pada pengumuman Bank Commonwealth pada 11 Juni 2024 lalu terkait rencana penggabungan Bank Commonwealth dengan Bank OCBC.

Direktur of Human Resources Bank Commonwealth, Bagus Harimawan menyampaikan bahwa keputusan PHK akan berlaku sejak tanggal efektif penggabungan usaha, yang diperkirakan terjadi pada 1 September 2024.

Dengan keputusan PHK tersebut, para karyawan akan memperoleh manfaat dan kompensasi PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

“Yang akan dibayarkan selambatnya pada satu hari kerja setelah tanggal efektif PHK,” tulis pengumuman yang beredar, dikutip Rabu (24/7).

Sebelum tanggal efektif PHK, kata Bagus, OCBC dapat memberikan penawaran kerja kepada karyawan Bank Commonwealth untuk dapat bergabung dengan OCBC. Hal itu terhitung sejak tanggal efektif PHK.

Dinilai Tidak Transparansi dalam Proses PHK

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai tidak ada transparansi pada proses PHK tersebut.

Karena, Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi dengan OPSI tidak dilibatkan dalam keputusan PHK. Para karyawan secara tiba-tiba diinformasikan pada 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP.

“Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan,” kata Timboel kepada Katadata.co.id, Rabu (24/7).

Selain itu, menurut Timboel, saat itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai bagaimana kelangsungan pekerjaan, nasib, dan masa depan para karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth hanya mengumumkan bahwa seluruh karyawan akan di PHK dan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, serta kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Produsen rokok, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), mencatat penurunan laba periode berjalan 11,55% menjadi Rp 3,31 triliun pada semester pertama 2024. Laba HMSP pada semester satu tahun lalu mencapai Rp 3,75 triliun.

Menelisik dari laporan keuangannya, perusahaan membukukan kenaikan penjualan bersih 2,96% menjadi Rp 57,81 triliun pada triwulan kedua tahun ini. Perolehan pendapatan paling besar berasal dari penjualan sigaret kretek mesin Rp 33,88 triliun.

HM Sampoerna mengantongi pendapatan dari sigaret kretek tangan Rp 18,39 triliun, sigaret putih mesin Rp 3,65 triliun, sigaret putih tangan Rp 430 miliar dan lainnya Rp 748,91 miliar.

Terdapat sejumlah beban yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada kuartal lalu. Beban pokok penjualan Rp 49,12 miliar, beban penjualan Rp 3,47 triliun, dan beban umum administrasi Rp 1,5 triliun. Jika diakumulasikan totalnya mencapai Rp 54,1 triliun, membengkak 4,56% dari Rp 51,74 triliun pada periode yang sama 2023.

Liabilitas HM Sampoerna pada Januari hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp 25,91 triliun naik 1,85% dibandingkan posisi Desember 2023 Rp 25,44 triliun. Lalu ekuitas perusahan tercatat Rp 25,1 triliun, turun 15,94% dari Rp 29,86 triliun. Aset perusahaan tercatat sebesar Rp 51,02 triliun, susut 7,76% dari Rp 55,31 triliun.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki akan mendorong agar aturan pembiayaan perbankan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari perbankan. Ini penting untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke pasar global.

Teten mengatakan, perbankan masih menggunakan credit scoring dalam pemberian kredit ke UMKM. Pada saat yang sama, 30 juta pelaku UMKM belum masuk ke sistem perbankan yang membuat UMKM tersebut tidak memiliki credit scoring.

"Walaupun kami juga memikirkan pengembangan pembiayaan dari sektor swasta, seperti dari modal ventura, sekuritas, crowdfunding atau urun dana, dan sebagainya," kata Teten di Gedung Smesco Indonesia, Rabu (24/7).

Teten mengatakan, pembiayaan tersebut dapat membantu UMKM untuk mengatasi masalah kapasitas produksi. Namun peningkatan produksi tersebut masih harus dibarengi dengan pendampingan oleh pemerintah.

Selain itu, Teten berencana untuk menyesuaikan kebijakan logistik yang membantu UMKM masuk ke pasar ekspor. UMKM perlu mendapatkan dukungan dalam hal pengolahan produknya ke negara tujuan.

Teten mencontohkan, fasilitasi ekspor oleh Kementerian Keuangan untuk eksportir ikan hias. Teten menilai bantuan tersebut membuat industri ikan hias nasional menggeser Singapura dari peringkat dua dunia.

"Kami sedang membicarakan penyesuaian kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung UMKM dalam negeri, seperti yang bergerak di bidang perkebunan, pertambgann hasil pertanian, dan kelautan. Bidang-bidang tersebut sebenarnya bisa jadi basis industri ke depan," ujarnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pembiayaan pada pelaku UMKM seperti masalah ayam dan telur. Oleh karena itu, Arsjad menilai perlu ada intervensi pemerintah terkait pembiayaan UMKM dari perbankan.

Pembiayaan UMKM melalui perbankan membutuhkan bentuk badan usaha yang jelas. Pada saat yang sama, mayoritas usaha mikro belum masuk ke dalam sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, Arsjad menyampaikan intervensi pembiayaan tersebut harus dibedakan sesuai dengan skala UMKM.

"Pembiayaan UMKM dari perbankan jadi kunci. Ada program-program Kadin yang bisa disinergikan dengan pemerintah, karena intervensi ke usaha mikro akan berbeda dengan usaha kecil maupun menengah. Ini yang sedang kami diskusikan," kata Arsjad.

Teten sebelumnya melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas sistem innovative credit scoring atau ICS bagi pelaku UMKM. Sri Mulyani mengaku akan membahas ICS untuk UMKM lebih lanjut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

ICS memiliki peran dalam menilai kelayakan calon debitur secara tepat waktu dan akurat, terutama dalam kelompok debitur unbanked dan underbanked. Sehingga, makin banyak kelompok masyarakat yang bisa mengakses kredit.

"Saya sampaikan kepada Pak Teten, saya menyambut baik penerapan ICS bagi UMKM ini. Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan KSSK terkait ICS ini," kata Sri Mulyani dalam unggahan instagramnya, Kamis (11/7).

Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diminta berhati-hati dalam mengelola utang jatuh tempo warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp 3.748,2 trilun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menilai, pemerintahan Prabowo bakal dibayangi utang jatuh tempo karena kebutuhan pendanaan negara makin ketat.

"Kebutuhan pendanaan semakin ketat, utang jatuh tempo semakin meningkat kemungkinan mencapai puncaknya pada tiga tahun pertama pemerintahan baru," kata Akbar dalam diskusi CORE Mid Year Economic Review 2024, Selasa, (23/7).

Kondisi tersebut dipastikan akan terjadi sebagai konsekuensi defisit belanja pemerintah. Apalagi, utang pemerintah mencapai Rp 8.353 triliun pada Mei 2024, atau meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dalam paparan CORE, total utang jatuh tempo pemerintah mencapai 3.748,2 trilun pada periode 2025-2029. Terdiri Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.245,3 triliun dan utang jatuh tempo pinjaman yang mencapai Rp 502,9 triliun.

"Profil jatuh tempo pemerintah pusat ini tinggi sekali, ini harus hati-hati," ujar Akbar.

Posisi Utang Pemerintah Tidak Aman

Jika dibandingkan rasio utang terhadap pendapatan, sudah mencapai 300% pada Mei 2024. Sementara posisi Desember 2023, rasio utang terhadap pendapatan mencapai 292,6%.

"Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan Dana Moneter Internasional dalam range 90-150%," kata Akbar.

Dalam paparan CORE, utang eksternal pemerintah mencapai 40% dari total utang. Hal itu terdiri dari 14,9% kepemilikan asing dalam SBN domestik, SBN valas, dan pinjaman luar negeri.

"Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa dari konsekuensi itu semua kita harus hati-hati dan sebagian dari utang itu akan jatuh tempo pada 2024, 2025, 2026 sampai 2027," ujar Akbar.

Dia menilai biaya utang yang ditanggung pemerintah juga mahal. Akbar menuturkan bahwa biaya utang tersebut merupakan imbal hasil yang signifikan.

"Imbal hasil dari utang pemerintah sangat besar lebih tinggi dari imbal hasil di negara lain dan lebih tinggi dari Bank Indonesia," kata Akbar.

Rasio Utang Cenderung Turun

Berdasarkan buku APBN Kita, utang pemerintah kembali bertambah menjadi Rp 8.353,02 triliun pada Mei 2024. Angka tersebut naik 0,17% dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kenaikan utang pemerintah tersebut membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71% pada Mei 2024. Rasio utang tersebut naik dari realisasi April 2024 sebesar 38,64%.

Rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Bahkan tren penurunan rasio utang terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2021, rasio utang dari PDB sebesar 40,74%.

Kemudian pada 2022 rasio utang turun menjadi 39,70% dan kembali turun pada 2023 menjadi 39,21%, atau lebih baik dari yang telah ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 pada kisaran 40%.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa terdapat 11 isu utama yang perlu diperbaiki pada sektor hulu migas Indonesia.

“Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah,” kata Luhut melalui akun instagramnya, dikutip Rabu (24/7).

Luhut menulis, 11 isu ini membuat iklim investasi hulu migas menjadi kurang menarik. Apalagi dalam proses perizinan, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga (K/L), yang menurutnya seringkali menjadi hambatan.

“Karena itulah pagi ini, saya bersama seluruh K/L terkait kembali berkoordinasi untuk mengevaluasi serta menyusun langkah strategis untuk hal dimaksud,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Sehingga tidak ada pilihan lain selain untuk terus mengupayakan peningkatan produksi dan lifting migas nasional.

“Saya menegaskan kepada setiap K/L di dalam Task-Force yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia,” ucapnya.

Luhut juga berharap, usai rapat koordinasi ini setiap Kementerian/Lembaga memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini.

“Saya yakin kita memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas di Indonesia di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang.” kata dia.

Kinerja Investasi Hulu Migas

Sebelumnya, SKK Migas melaporkan kinerja investasi hulu migas pada semester pertama 2024 mencapai US$ 5,6 miliar atau Rp 90,63 triliun (kurs Rp 16.185 per dolar Amerika Serikat).

Jumlah ini baru mencapai 75% dari target paruh pertama tahun ini yang ditetapkan pemerintah. “Diperkirakan saat akhir tahun ini investasinya menjadi US$ 15,7 miliar,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7).

Sebagai informasi, target investasi migas pada semester I 2024 sebesar US$ 7,43 miliar, sedangkan untuk sepanjang tahun angkanya di US$ 17,7 miliar. Meski belum mencapai target, namun Dwi optimistis realisasi tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2023.

“Karena pada 2024 akan ada peningkatan 15% investasi dari realisasi 2023. Capaian ini juga lebih baik dari pada peningkatan investasi global yang berkisar 5%,” ujarnya.

Dalam paparannya SKK Migas mengatakan capaian investasi migas 2023 sebesar US$ 13,7 miliar belum memenuhi target tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kendala pengeboran sumur pengembangan karena safety stand-down, ketersediaan rig dan tenaga kerja serta banjir di lokasi pengeboran.

Dwi memperkirakan investasi tahun depan akan lebih baik. “Posisi 2025 di US$ 15,7 miliar, masih sejalan dengan target jangka panjang kami,” ucapnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menegaskan keterlibatan Cina dalam proyek perpanjangan trayek kereta cepat Whoosh dari Jakarta ke Surabaya, Jawa Timur. Indonesia dan Cina saat ini sepakat untuk membuat gambaran studi kelayakan tahap awal alias pre feasibility study (FS).

Hasil akhir dokumen tersebut menjadi pertimbangan untuk menilai apakah proyek perpanjangan trayek sepur kilat memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan lebih lanjut. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya menyertakan sejumlah lembaga domestik untuk turut serta dalam kegiatan pra studi kelayakan gabungan tersebut.

Satu di antaranya adalah Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau Polar UI. "Ini sedang pra FS gabungan dengan Cina," kata Dwiyana di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (24/7).

Meski begitu, dia mengaku belum dapat memprediksi termin penyelesaian pra FS untuk proyek perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Bandung ke Surabaya. Selain itu, dia juga belum bisa menjelaskan estimasi biaya investasi nilai proyek kereta cepat Jakarta—Surabaya. "Belum ada, ini kan masih pra FS," ujar Dwiyana.

Kontribusi Cina dalam rencana perpanjangan trayek kereta cepat juga ditegaskan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dia mengatakan proses pembuatan peta jalan pengembangan jalur kereta cepat sedang dalam proses pembahasan dengan Cina. "Sedang dibahas dengan proyek cina," kata Tiko dalam kesempatan serupa.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan PT KCIC telah mengajukan proses pra studi kelayakan proyek perpanjangan trayek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya, Jawa Timur. Proyek ini nantinya akan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Tentu kami akan pelajari tentang rutenya di mana, fisibilitasnya bagaimana, anggarannya seperti apa. Itu dalam tahap kajian," ujar Budi di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/5).

PT KCIC merupakan operator Whoosh, yang sebelumnya dikenal dengan KCJB. KCIC adalah perusahaan patungan antara konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd dan konsorsium BUMN yang membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia 51,37%, PT Wijaya Karya 39,12%, PT Perkebunan Nusantara I 8,30%, dan PT Jasa Marga 1,21%. Adapun komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Pendanaan Kereta Cepat

Whoosh ditetapkan sebagai salah satu PSN dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Dalam pengembangannya, KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun jaminan Pemerintah Indonesia.

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank sebanyak 75%. Sedangkan 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT PSBI sejumlah 60% dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. senilai 40%.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Cina segera merampungkan pra FS ihwal perpanjangan trayek KCJB hingga Surabaya. Jokowi menyampaikan pesan tersebut saat pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (18/4).

Pertemuan terbatas itu juga turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Lu Kang. Retno menyampaikan bahwa Jokowi meminta Cina untuk mempercepat studi kelayakan proyek penyambungan trase jalur hingga wilayah timur Pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta Cina untuk melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, atau teknologi terkait teknis, penelitian maupun produksi langsung kereta cepat ke Indonesia. "Bapak Presiden juga mendorong adanya alih teknologi," ujar Retno.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan berbagai manfaat alias benefit bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembelian, penjualan, dan pertukaran hak untuk menghasilkan atau mengurangi emisi GRK melalui Bursa Karbon atau IDXCarbon.

Benefit tersebut antara lain bebas biaya pendaftaran unit karbon (Rp0 per tCO2e) dan tanpa biaya tahunan, biaya rekening dormant atau biaya keanggotaan. Biaya pendaftaran sebesar Rp5 juta juga baru diberlakukan pada 25 September 2024.

“Selain itu, biaya transaksi bagi pembeli atau penjual dikenakan sebesar 0,11 persen (pasar reguler dan negosiasi) dan 0,22 persen (pasar lelang dan nonreguler) dari nilai transaksi,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/7).

Sejak berdiri pada 2023, IDXCarbon menjadi satu-satunya bursa karbon di Indonesia. Per 18 Juli 2024, jumlah pengguna jasa tumbuh menjadi total 68 pengguna dengan volume perdagangan mencapai 609.005 tCO2e.

Hal tersebut sejalan dengan landasan didirikannya IDXCarbon untuk mengurangi ancaman perubahan iklim, sekaligus menangkap manfaat dari besarnya potensi perdagangan karbon.

Berbekal pengalaman menjadi operator perdagangan saham, derivatif, dan surat utang maka BEI mempersiapkan kajian, pengembangan sistem, dan peraturan perdagangan karbon melalui IDXCarbon.

Prinsip yang digunakan dalam perdagangan karbon adalah polluter pays principle. Yakni, penghasil emisi dikenakan biaya tambahan dan di saat bersamaan mampu memberikan insentif untuk entitas yang berusaha mengurangi atau menghilangkan emisi.

Mekanisme penetapan harga karbon dirancang untuk memastikan adanya transfer modal dari aktivitas dengan produksi emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi ke aktivitas dengan upaya pengurangan atau penghapusan karbon yang tinggi.

Saat ini di Indonesia dikenal dua jenis unit karbon yang dapat diperdagangkan, yaitu allowance dan carbon offset.

Allowance atau dikenal dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-Pelaku Usaha merupakan bentuk izin batas atas emisi GRK atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi pelaku usaha yang ditentukan pemerintah.

Sementara carbon offset atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

PTBAE-PU dan SPE-GRK tercatat pada Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) atau sistem registri kementerian lain yang terhubung ke SRN-PPI dan memiliki nomor atau kode registry unik untuk setiap unit karbon.