JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Pertemuan P20 ke-10 di Brasil.

Puan menyerukan agar para pemimpin parlemen G20 bersatu mengatasi perpecahan geopolitik dan mempromosikan perdamaian, terutama di wilayah konflik seperti Palestina dan Ukraina.

"Saatnya kita memenuhi janji Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi masa depan," ujar Puan dikutip keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Puan juga menekankan bahwa seluruh anggota negara P20 harus mendukung untuk mengakhiri perang di Palestina, Ukraina, dan sekitarnya.

Ia meminta semua negara G20 untuk segera menyuarakan gencatan senjata di Gaza, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," ujar Puan.

Menurutnya gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

"Ketika dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik dan fragmentasi yang meningkat, saya menyerukan kepada para pemimpin Parlemen anggota G20 untuk mengatasi perpecahan, mengakhiri perang, dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan," kata Puan.

Puan juga menekankan pentingnya kontribusi parlemen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah tantangan global yang meningkat.

Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa SDGs adalah visi besar menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan kesenjangan ekonomi menghambat pencapaian target ini.

Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam merumuskan undang-undang yang mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ia mendorong parlemen G20 untuk mengalokasikan anggaran memadai demi pencapaian SDGs dan merancang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mengurangi kesenjangan.

Menurut Puan, Indonesia sendiri berkomitmen penuh pada SDGs, yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan bahwa komitmen nasional saja tidak cukup tanpa kerja sama global.

“Diplomasi parlemen seperti P20 ini memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan besar abad ke-21,” ungkapnya.

"Perang dan konflik hanya membuang sumber daya yang sangat diperlukan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan pendidikan," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Acara P20 ke-10 ini dihadiri oleh 62 delegasi dari 35 negara serta perwakilan dari tujuh lembaga internasional, termasuk PBB dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Dari 158 nama Kepengurusan DPP Partai Golkar dan delapan nama ketua dewan pembina, kehormatan, etik, mahkamah partai dan badan lainnya, ada 43 nama yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, beberapa dari anggota DPR tersebut diketahui telah dilantik menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga posisinya akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada juga nama Ace Hasan Syadzily yang dilantik Prabowo menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Berikut daftar nama pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang merupakan anggota DPR RI Periode 2024-2029:

1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu (Aceh II)
2. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga (Sumatera Utara II)
3. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara III)
4. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda (Sumatera Barat I)
5. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani (Riau I)
6. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari (Riau I)
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir (Sumatera Selatan I)
8. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama (Sumatera Selatan I)
9. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin (Jawa Barat I)
10. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga (Jawa Barat V)
11. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin (Jawa Barat VII)
12. Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien (Jawa Barat VIII)
13. Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Dimuntur Kartasasmita (Jawa Barat IX)
14. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko (Jawa Tengah V)
15. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto (Jawa Tengah VI)
16. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII)
17. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih (Jawa Tengah VIII)
18. Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar (Jawa Tengah X)
19. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir (Jawa Timur I)
20. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun (Jawa Timur II)
21. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin (Jawa Timur III)
22. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan (jawa Timur V)
23. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji (Jawa Timur VI)
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi (Jawa Timur VII)
25. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini (Jawa Timur VIII)
26. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib (Jawa Timur X)
27. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa (Banten I)
28. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
29. Bendahara umum: Sari Yuliati (Nusa Tenggara Barat II)
30. Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
31. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot (Kalimantan Barat II)
32. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin (Kalimantan Tengah)
33. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama (Kalimantan Selatan I)
34. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Kalimantan Selatan II)
35. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah (Kalimantan Timur)
36. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian (Kalimantan Timur)
37. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin M. Said (Sulawesi Tengah)
38. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra (Papua Tengah)
39. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave laksono (Jawa Barat VIII)
40. Ketua Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat I)
41. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid (Sumatera Utara I)
42. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily (Jawa Barat II)
43. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid (Jawa Tengah II).

Sementara itu, sebelum mengumumkan pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil menjelaskan bahwa struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Terdapat 13 Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada periode 2024-2029.

DPR RI telah menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode ini.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2029 pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Apa saja mitra dan bidang kerja komisi-komisi di DPR RI? Cek informasinya berikut ini dirangkum dari situs indonesiabaik.id.

Komisi I DPR RI

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Informatika

Jumlah anggota sebanyak 45 orang

Ketua: Utut Adianto

Wakil ketua: Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

Mitra kerja:

• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
• Badan Keamanan Laut (Bakamla)
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
• Dewan Pers
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
• Komisi Informasi Pusat (KIP)
• Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II DPR RI

Bidang: Pemerintahan dalam negeri, Pertanahan, Pemberdayaan aparatur

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

Wakil ketua: Aria Bima, Bahtra Banong, Dede Yusuf

Mitra kerja:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
• Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III DPR RI

Bidang: Penegakan hukum

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Habiburokhman

Wakil ketua: Dede Indra Permana, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

Mitra kerja:

• Kejaksaan Agung
• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV DPR RI

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Siti Hediati Soeharto

Wakil ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

Mitra kerja:

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Badan Urusan Logistik (Bulog)
• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
• Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Badan Karantina Indonesia

Komisi V DPR RI

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Lasarus

Wakil ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

Mitra kerja:

• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Transmigrasi
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI DPR RI

Bidang: Perdagangan, Kawasan perdagangan, Pengawasan persaingan usaha dan BUMN

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Anggia Erma Rini

Wakil ketua: Adisatrya Suryo Sulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

Mitra kerja:

• Kementerian Perdagangan
• Kementerian BUMN
• Kementerian Koperasi
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
• Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII DPR RI

Bidang: Perindustrian dan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Sarana publikasi

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Saleh Partaonan Daulay

Wakil ketua: Evita Nursanty, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

Mitra kerja:

• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
• Kementerian UMKM
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)
• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
• Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII DPR RI

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan anak

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Marwan Dasopang

Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

Mitra kerja:

• Kementerian Agama
• Kementerian Sosial
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
• Badan Wakaf Indonesia (BWI)
• Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX DPR RI

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan sosial

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Felly Estelita Runtuwene

Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

Mitra kerja:

• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
• Badan Gizi Nasional

Tonton:Rusia Tuding Inggris Gunakan Koridor Laut Hitam untuk Pasok Senjata ke Ukraina

Komisi X DPR RI

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan teknologi

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Hetifah Sjaifudian

Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

Mitra kerja:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI DPR RI

Bidang: Keuangan dan moneter, Perencanaan Pembangunan nasional, Sektor jasa keuangan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Muhammad Misbakhun

Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dhakiri

Mitra kerja:

• Kementerian Keuangan
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Bank Indonesia (BI)
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
• Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII DPR RI

Bidang: Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, Investasi

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Bambang Pati Jaya

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon, Bambang Haryadi, Putri Zulya Safitri

Mitra kerja:

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
• Dewan Energi Nasional (DEN)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
• Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII DPR RI

Bidang: Regulasi reformasi dan HAM

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Willy Aditya

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pareira, Sugiat Santoso, Rinto Subekti

Mitra kerja:

• Kementerian Hukum
• Kementerian HAM
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Komnas HAM
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
• Sekretariat Jenderal DPD RI
• Sekretariat Jenderal MPR RI
• Kantor Staf Presiden (KSP)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memprediksikan utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi semakin bertambah besar menjadi Rp12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan dokumen World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024, Awalil menilai proyeksi dari lembaga internasional tersebut memang melihat adanya penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 menjadi 39,57%.

Meski demikian, posisi utang pemerintah diproyeksikan meningkat secara nominal walaupun rasionya stabil selayaknya posisi saat ini yang per Agustus 2024 sebesar 38,49%.

“Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih Rp12.900 triliun,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024).

Awalil menjelaskan, meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja sementara pendapatan stagnan. Alhasil, defisit akan terus meningkat secara nominal.

Tercatat dari proyeksi IMF yang Awalil paparkan bahwa pendapatan negara diproyeksikan meningkat secara nominal namun stagnan persentasenya atas PDB pada periode 2025-2029 di kisaran 14,5%. Sementara belanja negara juga diproyeksikan meningkat secara nominal dan stagnan rasionya di ksiaran 17%.

Dirinya juga melihat utang pemerintah tidak mungkin berkurang karena utang saat ini pun pemerintah bayar dengan penarikan utang baru.

Dari sisi yang lain, Awalil menyebutkan proyeksi dari IMF tersebut sekaligus persuasi kepada pemerintah untuk lebih melakukan disiplin belanja.

Pasalnya, proyeksi tersebut diyakini belum mempertimbangkan penambahan belanja yang signifikan oleh Prabowo.

“Kami menduga IMF belum melakukan proyeksi atas dasar kemungkinan pemerintahan Prabowo menambah belanja secara cukup signifikan. Kami juga belum tahu kecuali nanti ada APBN Perubahan baru kita tahu,” jelasnya.

Sebelumnya, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun.

Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Untuk tahun depan, Prabowo direncanakan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai kekurangan belanja negara yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan pada 18 November 2024 akan melaksanakan rapat penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Adapun, rapat penetapan itu akan dilakukan bersama pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat pleno Baleg DPR RI guna membahas persiapan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (28/10/2024).

“Informasi saja berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, kira-kira nanti rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah untuk menetapkan Prolegnas 2025-2029 itu di pertengahan November tanggal 18,” ujarnya.

Jadi artinya, lanjut Doli, pihaknya memiliki waktu sekitar 20 hari ke depan untuk menuntaskan semua dan berkoordinasi dengan masing-masing fraksi dan komisi.

Politikus Golkar ini juga menyebut Sekretaris Baleg sudah mengirim surat lagi ke pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang baru dan fraksi untuk mengusulkan RUU yang menjadi prioritas.

“Deadline-nya tanggal 29. Nah, mudah-mudahan besok sudah bisa masuk semua, kalaupun misalnya belum nanti kita minta diingatkan oleh sekretariat Baleg untuk melengkapinya,” pungkasnya.

Dengan demikian, Doli memandang bahwa rapat hari ini hanya brainstorming saja. Setelah itu, jika nantinya sudah selesai di Baleg, langsung dirapatkan dengan pemerintah.

“Ini sekarang kita brainstorming aja, setelah itu nanti kita jadwal, setelah masuk (usulan RUU) dari komisi dan fraksi kita undang, kita diskusi sekaligus sama rekap, sekaligus konfirmasi, terus mulai kita kompilasi baru menjadi bahan fix dari Baleg. Lalu kita rapat kerjakan dengan pemerintah. Kira-kira gitu agendanya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Dalam rapat tersebut, setiap alat kelengkapan dewan DPR mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

Dalam paparan tim ahli Baleg DPR, ditunjukkan Komisi XI mengusulkan satu RUU Carry Over dari DPR periode sebelumnya yaitu RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya masih akan membahas berbagai usulan RUU sebelum disetujui masuk Prolegnas 2025—2029.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat.

Menurutnya, Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Terdapat sembilan usulan RUU yang masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. RUU tentang Keuangan Negara
8. RUU tentang Perbendaharaan Negara
9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari berbagai usulan tersebut, Komisi XI DPR mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR pada 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran presiden dan pemerintahan baru membawa harapan baru, tak terkecuali di pasar modal. Sejumlah praktisi investasi berharap pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bisa membuat bursa saham semakin nge-gas.

Praktisi Pasar Modal Riska Afriani mengamati, sejauh ini pelaku pasar cenderung menyambut positif transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Tampak dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat cukup signifikan menjelang pelantikan yang digelar pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu.

Pada perdagangan di pekan tersebut, 14 Oktober - 18 Oktober 2024, IHSG melonjak 3,18%. Momentum ini sejalan dengan aliran dana dari investor asing (capital inflow) yang melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp 1,21 triliun di seluruh pasar.

Meski, transisi pemerintahan ini tampak hanya menjadi sentimen jangka pendek lantaran IHSG berbalik turun 0,84% sepanjang pekan lalu. Seiring posisi investor asing yang melakukan jual bersih (net sell) Rp 3,62 triliun.

"Saya melihat pemerintahan baru Prabowo-Gibran disambut baik oleh pelaku pasar, tercermin dari IHSG yang menguat menjelang pelantikan. Walaupun minggu lalu berada di zona merah, namun penurunan masih wajar karena adanya aksi profit taking," kata Riska kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Namun setelah itu, pelaku pasar cenderung wait & see menantikan kebijakan baru pemerintah dan pembuktian atas kinerja masing-masing kementerian. Riska menambahkan, pelaku pasar turut memperhatikan tambahan kementerian serta peningkatan anggaran gaji & tunjangan dari Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo - Gibran.

"Paling dekat kita bisa lihat dalam 100 hari kerja. Sehingga saat ini belum dapat disimpulkan bagaimana dampak pemerintahan baru terhadap bursa saham, karena masih wait and see," imbuh Riska.

Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi Agung Ramadoni menimpali, pasar menginginkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terpakai secara produktif. Catatan Agung, pemerintah mesti waspada lantaran anggaran tahun depan akan lebih besar dengan struktur kementerian yang makin gemuk.

Seperti diketahui, struktur Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran terbilang gemoy. Dengan jumlah 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh kementerian koordinator.

Agung kemudian menyoroti target pemerintah baru yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dia menilai target ini cukup menantang, apalagi di tengah tensi geopolitik yang memanas sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian global. Di sisi lain, negara maju seperti China juga masih belum menunjukkan perbaikan ekonomi yang signifikan.

Riska menilai, target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun mendatang cukup ambisius, mengingat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebelumnya berada di level 6% - 6,5%.

"Namun dengan target yang tinggi, kemungkinan ini baik untuk market. Mengingat akan ada langkah-langkah besar yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan itu," kata Riska.

Selain faktor makro-ekonomi, Riska menyoroti aspek politik dan hukum. Menurut dia, pemerintahan Prabowo - Gibran punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Selain itu, program-program yang diusung dan akan dijalankan mesti teralisasi dengan tepat sasaran.

Dalam skenario optimistis, Riska pun memprediksi pasar saham akan terus tumbuh dengan posisi IHSG yang bisa menyentuh level 10.000 dalam periode pemerintahan Prabowo - Gibran lima tahun ke depan. Dengan catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level 8% sesuai target.

Sedangkan sampai akhir tahun 2024, Riska melihat peluang IHSG mampu mencapai level 8.000. Praktisi Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto mengamini, jika sesuai ekspektasi, maka program Prabowo - Gibran bisa mendongkrak ekonomi Indonesia yang akan mengembuskan angin segar bagi bursa saham.

Namun, masih perlu waktu untuk menanti realisasi dari program-program tersebut. Salah satu yang akan dinantikan adalah wacana pemangkasan pajak. Jika semua program dan target tercapai serta bisa memperbaiki nilai tukar rupiah, William memprediksi IHSG bisa melaju ke level 8.600 - 9.000 dalam lima tahun ke depan.

Hanya saja, sampai tutup tahun ini William memasang target realistis di level 7.850 - 7.990. Sedangkan Agung menaksir IHSG akan mencapai 7.950 di akhir tahun 2024.

"Namun target IHSG untuk pemerintahan baru (lima tahun ke depan), saya masih berhati-hati," tandas Agung.

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan waktu 10 hari kepada alat kelengkapan dewan hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Adapun, RUU yang akan diusulkan tersebut akan diselaraskan sebagai Prolegnas pada periode 2024–2029.

"Kami sudah berkirim surat ke masing-masing komisi, ke badan, alat kelengkapan dewan, seterusnya, dan fraksi, dalam 10 hari akan kami tunggu bagaimana hasilnya," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan katanya dilansir dari Antara, Jumat (25/10/2024).

Anggota Baleg DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan juga bahwa daftar usulan rancangan undang-undang (RUU) tersebut nantinya akan diinventarisasi untuk penyusunan Prolegnas.

Dia pun menjelaskan bahwa dalam mekanisme penyusunan Prolegnas, terdapat Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan hingga kumulatif terbuka.

"Kan ada kumulasi Prolegnas dalam arti lima tahun, ada juga prioritas dalam setahunan, tetapi ada juga kumulatif terbuka yang memungkinkan apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu masuk pembahasan yang kumulatif terbuka," katanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan mengatakan pihaknya akan bergerak cepat dalam melakukan pembahasan terhadap sejumlah RUU prioritas

Dia menyatakan belum dapat mengalkulasi banyaknya RUU yang akan masuk daftar Prolegnas sebab Baleg masih terus melakukan penyesuaian hingga akhir tahun ini.

"Belum ditotal, kami belum semuanya, ini kan masih bulan apa. Desember sudah ketahuan [daftar susunan Prolegnas]," katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Baleg DPR mulai menyesuaikan sejumlah RUU yang akan masuk daftar Prolegnas.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan bahwa proses penyusunan Prolegnas terus dilakukan penyelarasan hingga 5 Desember 2024.

"Sudah ada susunannya, tetapi kami tinggal menyelaraskan kembali. Itu tadi mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 5 Desember," kata Bob ditemui usai memimpin rapat perdana Baleg DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.