Ribuan buruh di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Dalam aksi tersebut, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 10.40 massa aksi sudah melakukan aksi long march di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, melalui Balai Kota Jakarta, gedung Kementerian BUMN, dan sempat berhenti di depan Kantor Kementerian ESDM.

Meski hujan rintik sempat turun beberapa saat, buruh tetap melanjutkan aksi mereka. Dari orasi yang disampaikan, Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi mereka tidak didengar.

Buruh juga menyinggung proses pelantikan Presiden yang sudah selesai, sehingga menuntut pemerintah segera bekerja untuk rakyat.

"Naikkan upah minimum tahu 2025 sebesar minimal 8-10 persen," tulis salah satu spanduk yang dibawa buruh, Kamis (24/10/2024).

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Khususnya Klaster Ketenagakerjaan dan Perlindungan Petani," tulis spanduk lainnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Simak: Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%

[Gambas:Video 20detik]

Ribuan buruh hari ini menggelar massa aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10:00 WIB.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah unjuk rasa, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut dinilai berdampak pada buruh lantaran mengatur beberapa hal terkait industri tembakau.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai pemerintah dalam membuat aturan sebagai alat untuk tawar-menawar. Menurutnya, implementasi di lapangan tidak sejalan bahkan justru membuat ketidakpastian hukum. Apabila pemerintah ingin membuat stereotip bagi perokok, dia bilang perlu mempertimbangkan dampaknya bagi tenaga kerja di industri tersebut.

Misalnya, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak yang tertuang dalam pasal 434 PP 28/2024. Menurut dia, aturan tersebut belum tertulis jelas yang dimaksud tempat pendidikan seperti apa.

"Saya bicara radius 200 meter. Saya bilang, itu kan implementasi lapangannya nggak sesederhana hanya ditulis di aturan contoh, di situ sudah ada warung rokok berikutnya ternyata, ada orang buka les di situ ternyata tadi diurai, yang dimaksud itu tempat pendidikan itu apa memang juga belum dijelaskan," kata Sudarto saat ditemui di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/10/2024).

Kemudian aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2024. Dia menjelaskan aturan tersebut dapat memicu rokok gelap di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak dapat membedakan kelas-kelas rokok.

"Karena argumen kita mengatakan begini kalau rokok itu polos, kita mana taju rokok ini kelas A, kelas B, kelas C golongan 1, golongan 2, golongan 3, bahkan termasuk rokok gelap. Kan buat negara sendiri susah. Padahal rokok itu ada kelompok golongannya, grid-grid-nya," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk kalangan industri tembakau. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

Para driver ojek online (ojol) tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran siang ini di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Selaras dengan itu, sejumlah driver memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi ojolnya dan tidak melayani pesanan.

Lalu, apakah saat demo berlangsung layanan ojol akan sulit diakses?

Detikcom mencoba memesan ojol saat demo tengah berlangsung, menggunakan aplikasi Gojek. Saat mencoba memesan ojol di pukul 14.00 WIB untuk pick up sekitar kawasan Medan Merdeka, ternyata prosesnya tidak membutuhkan waktu lama. Kurang dari satu menit, pesanan pun diambil oleh seorang driver.

Dengan demikian, tidak terjadi pengaruh signifikan dengan layanan ojol saat demo berlangsung. Sebagian ojol pun masih terpantau wara-wiri di jalan, walau sebagian besar lainnya tengah aksi di depan Patung Kuda.

Kondisi serupa juga terjadi pada pagi hari tadi, sebelum demo berlangsung. Masih banyak ojol yang wira-wiri di jalan, baik membawa penumpang maupun mengantar barang. Hal tersebut seperti yang dilakukan Jeff.

"Saya masih narik, masih mau nyari duit. Tapi sebagian besar banyak yang nggak menerima orderan," kata Jeff, saat ditemui detikcom pagi tadi, di kawasan Casablanca.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya muncul edaran dari Koalisi Ojol Nasional kepada customer kalau hari ini Mitra pengemudi ojol tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun.

"Dikarenakan akan diadakannya Aksi Demonstrasi terkait ketidakadilan dalam bisnis Antara Aplikator (GRAB, GOJEK, MAXIM, SOPHEE & LALAMOVE) dengan Mitra pengemudi Ojek Online (Ojol), maka kami atas nama Driver Ojek Online se-jabodetabek dan se Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun (Food, Ride, dan Paket) pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai jam yang belum bisa di tentukan," bunyi edaran tersebut.

Saksikan Live DetikSore:

river ojek online (ojol) yang akan menggelar aksi unjuk rasa mulai memadati sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan. Hal ini membuat kondisi lalu lintas di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta itu mulai padat.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (29/8/2024), sekitar pukul 11.45 para massa aksi sudah mulai berkumpul di seberang Menara Danareksa. Para mitra driver ini berasal dari naungan berbagai perusahaan, mulai dari Gojek, Grab, hingga Shopee. Itu terlihat dari atribut yang mereka kenakan.

Meski sempat terjadi kemacetan, para aparat keamanan pun bersiaga di sepanjang jalan untuk membantu menertibkan masa dan memastikan kelancaran lalu lintas.

Salah seorang driver ojol mengatakan, para mitra driver ini berasal dari sejumlah wilayah di Jabodetabek. Bahkan ada yang datang langsung dari Bekasi demi turut ikut serta menyuarakan keresahannya. Katanya, aksi akan dimulai usai dzuhur.

"Ini masih nunggu teman-teman yang lain. Ada yang langsung dari Bekasi lagi di jalan. Kalau aksinya nanti sekitar abis dzuhur," kata dia.

Selain dalam rangka menghimpun masa, para mitra driver ini juga melakukan penyisiran terhadap mitra-mitra lainnya yang melalui jalan tersebut. Para driver itu akan diajak ikut serta dalam aksi, sementara jika tidak berkenan maka akan diminta membalikkan atribut jaketnya agar tidak terlihat logo operatornya.

"Membalikkan jaket itu untuk bentuk solidaritas. Karena kita berjuang hari ini juga buat semuanya," ujar Farid, salah satu driver ojol yang ikut demo.

Berdasarkan edaran yang tersebar beberapa waktu lalu, aksi demonstrasi ini rencananya dilakukan hari ini sekitar pukul 12.00 WIB di sekitar Jalan Medan Merdeka barat dan sekitar kantor Kominfo. Massa yang bergabung dalam aksi tersebut diperkirakan mencapai 2.500 orang.

"Jadi pelaksanaan aksi Kamis 29/8/2024 sekitar jam 12.00 WIB di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat atau sekitaran Kemenkominfo adalah dari Koalisi Ojol Nasional (KON) dengan estimasi peserta 2500 massa hadir," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono saat dihubungi detikcom.

Igun mengatakan, aksi ini membawa tuntutan utama soal tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Menurutnya, kewenangan itu seharusnya ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menyebut saat ini terjadi perang harga di lapangan imbas belum adanya regulasi dari pemerintah.

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di gedung DPR, Kamis (22/2024).

Tom Lembong mengatakan, ia hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut mewakili dirinya sendiri, tanpa mewakili kepentingan pihak manapun. Eks tim sukses Anies-Cak Imin itu mengaku juga turut mewakili istri dan anaknya.

"Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini juga bilang, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan.

"Ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan. Dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut," ujarnya.

Menurutnya, rakyat Indonesia harus mengambil sikap. Dalam catatan sejarah Indonesia, lanjut Tom Lembong, apabila demokrasi diruntuhkan dan lembaga-lembaga negara kehilangan wibawanya, kesengsaraan menanti masa depan NKRI.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan," kata Tom Lembong.

"Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," sambungnya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berjuang. Meski begitu, ia mengajak agar prosesnya berjalan tetap tertib dan damai dalam mengawal isu ini. Menurutnya, jangan sampai kemarahan yang menguasai rakyat justru malah membuat situasi semakin memburuk.

"Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegarkan konstitusi," pungkasnya.

Simak Video: Aktivis 98 Kirim Bunga untuk MK: Tetap Teguh Pada Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]

Demonstrasi besar-besaran terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Jalan Tol Dalam Kota yang letaknya bersebrangan dengan Gedung DPR pun mulai dijaga ketat.

Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) menyatakan pihaknya sudah mulai melakukan pengamanan imbas gelaran aksi penyampaian aspirasi oleh Konfederasi Serikan Pekerja dan unsur lainnya di sekitar Gedung DPR/MPR.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini, menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan. Akses keluar tol Senayan pun akhirnya ditutup sejak pukul 10.15 WIB.

"Sebagai bentuk antisipasi, Jasa Marga berkoordinasi dengan Kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas. Atas diskresi Kepolisian, mulai pukul 10.15 WIB, akses keluar Slipi (DPR/MPR) pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota diberlakukan penutupan sementara untuk menghindari kepadatan," tulis Jasa Marga dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan dapat mengantisipasi jadwal dan arah perjalanan. Operator jalan tol itu berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama aksi masa berlangsung.

"Pengguna juga diimbau untuk memperbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan," tulis keterangan Jasa Marga.

Simak Video: Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Warga Diminta Hindari Jalan Sekitar DPR-MK

[Gambas:Video 20detik]