Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris berencana menerbitkan obligasi lebih banyak. Dananya akan digunakan untuk mendanai rencana anggaran pemerintah Buruh yang baru.

Kantor Pengelolaan Utang Inggris merevisi rencana penerbitan obligasi untuk tahun keuangan ini sebesar £19,2 miliar pound setara dengan US$ 24,9 miliar menjadi £ 296,9 miliar, lebih banyak dari dari proyeksi jajak pendapat Reuters yang memperkirakan penerbitan obligasi London sebesar £ 294 miliar.

"Pasar obligasi memiliki rekam jejak yang sangat kuat, termasuk tahun ini dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasokan obligasi. Dan kami berharap revisi kewenangan ini akan diserap dengan lancar oleh pasar," kata CEO Debt Management Office (DMO) Jessica Pulay dikutip Reuters.

Penerbitan tahun ini berada di jalur yang tepat untuk menjadi yang tertinggi kedua setelah penerbitan di 2020-2021 saat pandemi COVID-19.

Pulay memangku jabatan puncak di DMO pada bulan Juli, menggantikan Robert Stheeman yang menghabiskan 21 tahun di pucuk pimpinan lembaga tersebut.

Rencana anggaran belanja pemerintah Inggris secara tahunan juga akan meningkat sebesar £ 70 miliar per tahun dalam waktu lima tahun. Di mana hanya £ 36 miliar yang akan ditutupi dengan pajak.

Selama empat tahun ke depan, peramal anggaran memperkirakan DMO perlu meningkatkan utang sebesar £ 1,063 triliun atau £ 120 miliar lebih banyak dari yang diramalkan pada saat anggaran bulan Maret.

Pulay mengatakan, secara keseluruhan pasar obligasi telah bereaksi cukup positif terhadap rencana revisi penerbitan DMO.

Untuk tahun fiskal ini, peningkatan terbesar akan terjadi pada obligasi berjangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari 15 tahun dengan penerbitan meningkat menjadi £ 59,2 miliar pound dari £ 50 miliar saat rencana penerbitan terakhir diperbarui pada bulan April.

"Alasan mengapa kami mengumumkan sedikit peningkatan pada obligasi berjangka panjang mencerminkan kinerja yang kuat dari program berjangka panjang sejauh ini tahun ini," kata Pulay. Dia menambahkan, investor lebih bersemangat untuk membeli lebih banyak obligasi berjangka panjang ini di sindikasi dan setelah lelang DMO reguler daripada yang terjadi pada jatuh tempo yang lebih pendek.

Ketika ditanya apakah peningkatan penerbitan obligasi berjangka panjang kemungkinan akan mendorong biaya pinjaman lebih tinggi, Pulay mengatakan sulit untuk berspekulasi.

"Tetapi saya pikir kita perlu memperhitungkan kinerja yang kuat yang telah kita lihat di lelang kita dan memang sindikasi kita hingga saat ini, sebagai indikator tingkat permintaan yang kuat yang ada untuk obligasi berjangka panjang saat ini," kata Pulay.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.

"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.

"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.

Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.

"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.

"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.

Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berusaha mengejar target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2% dengan menggenjot belanja pemerintah dan memberikan sederet insentif.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Terakhir yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95% kalau bisa kita genjot lebih baik," ungkapnya, Jumat (13/9/2024).

Sejauh ini, Airlangga menegaskan ekonomi Indonesia relatif dalam kondisi yang aman di atas 5% dan inflasi yang tergolong rendah. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi inti tetap tinggi dan inflasi volatile food atau harga bergejolak yang cenderung turun.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Rencananya, pemerintah akan mendorong insentif PPN DTP sektor otomotif. Selain itu, kabarnya pun PPN DTP 100% untuk properti akan berlanjut hingga akhir 2024.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

"Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi," kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% sektor properti bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Jakarta -

Pemerintah berencana mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp 1.000.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan rencana perubahan model pemberian subsidi KRL ini sebetulnya sudah ada sejak 2018. Tentunya dengan tujuan agar pemberian subsidi ini bisa tepat sasaran.

Menurutnya rencana perubahan model pemberian subsidi ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat pemerintah sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk memangkas ongkos transportasi yang banyak digunakan para pekerja ini.

"Tentunya harus dipilah-pilah juga (penerima subsidi) mengingat kota Jakarta dan Bodetabek itu sangat tinggi subsidinya. Itu Rp 1,6 triliun, sementara daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) cuma Rp 200 miliar tidak sampai. Padahal mereka itu penghasil tambang, mineral, dan sebagainya lah. Itu subsidi nggak ada, sementara Jakarta penghabis anggaran," kata Djoko kepada detikcom, ditulis Jumat (13/9/2024).

Meski begitu, menurut Djoko sebetulnya rencana perubahan pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK ini belum cukup mendesak untuk dilaksanakan segera. Alih-alih mengubah model subsidi, ia berpendapat sebaiknya pemerintah fokus dalam membangun sarana dan prasarana penghubung antara stasiun KRL ke daerah-daerah permukiman warga.

Sebab menurutnya, tanpa infrastruktur penghubung antara stasiun dengan kawasan perumahan ini, biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk bepergian akan tetap mahal. Khususnya saat pergi dari rumah menuju stasiun KRL atau sebaliknya.

"Yang harus dicermati adalah bagaimana kepala daerah Jabodetabek itu agar benar-benar mereka memberikan layanan transportasi dari kawasan perumahan. Karena pernah ada studi 2014, waktu itu KRL sudah murah ya, ternyata biaya pengeluarannya pengguna KRL tuh masih tinggi, masih di atas 30%," terangnya.

"Artinya transportasi penghubung ini harus dituntaskan yang masalahnya bukan di KRL-nya. Mau digratiskan pun KRL-nya nanti dari rumah dia ke stasiun masih mahal, ya tetap saja tinggi kan (biaya transportasi). Jadi isunya perlu kita geser untuk membangun transportasi umum dari kawasan perumahan, agar bisa terintegrasi," sambung Djoko

Sementara itu, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang berpendapat seharusnya pemerintah tidak perlu mengubah sistem pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK karena sejumlah alasan.

Deddy menjelaskan potongan tarif yang diterima pengguna KRL saat ini bukanlah subsidi melainkan PSO (Public Service Obligation). Berbeda dengan subsidi, menurutnya PSO ini diberikan rata untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebab ini merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dibayarkan untuk meningkatkan pelayanan publik.

"Pertama subsidi dan PSO itu berbeda. PSO, itu adalah sisi tarif yang merupakan kewajiban pemerintah bayarkan kepada masyarakat, itu kewajiban pemerintah. Jadi sisi tarif KRL saat ini adalah PSO, bukan subsidi. Jadi PSO ini sifatnya adalah insentif, bukan subsidi," jelas Deddy.

"Biaya perjalanan KRL itu kurang lebihnya Rp 25 ribu per 25 kilometer. Nah sekarang ini 25 kilometer pertama itu Rp 3 ribu, jadi pemerintah berkewajiban sisi tarif atau PSO atau yang orang bilang itu subsidi sebesar Rp 22 ribu, cukup besar. Makanya pemerintah sebut ini terlalu besar, tapi itu bukan masalah, itu kewajiban pemerintah," terangnya lagi.

Oleh karena itu menurutnya semua pengguna KRL harus mendapatkan besaran 'subsidi' yang sama dari pemerintah. Terlebih mengingat pelayanan KRL saat ini hanya ada satu kelas yakni ekonomi. Beda halnya jika KRL ini memiliki beberapa kelas seperti kereta jarak jauh ataupun layanan KRL ekspres sebelum dihapuskan pada 2011 lalu.

"Diksi, yang namanya diksi saja angkutan umum, public transport, transportasi umum, seharusnya tarifnya juga umum semuanya sama tidak ada pembedaan tarif. Karena kereta KRL kita ini satu kelas, satu kelas ekonomi," ucap Deddy.

"Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu ada kereta KRL ekspres yaitu Pakuan ekspres, Bojong ekspres, Serpong ekspres, Menteng ekspres, dulu juga ada kereta ekonomi non-ac, ada yang AC, itu semua tarifnya beda, nggak masalah karena pelayanannya beda. Kita sekarang ini satu kelas pelayanan, jadi pelayanan KRL satu kelas sama. Seharusnya tarifnya juga sama tidak ada pembedaan," tegasnya lagi.

(fdl/fdl)

Jakarta: Utang jatuh tempo pada 2025 dinilai berpotensi berdampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada semestar I-2024. Menurut Menkeu, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun.

Bendahara Negara ini menyampaikan, di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

Baca juga: Mengatasi APBN yang Besar Pasak daripada Tiang

Apa itu defisit anggaran?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif.

Sementara laman OCBC mengulas secara sederhana, defisit anggaran adalah situasi yang terjadi ketika pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Jika defisit melanda, harus segera ditangani agar tidak berakhir menjadi utang.

Utang, apabila tidak segera dilunasi akan bertambah berkali-kali lipat. Peningkatan tersebut bisa berasal dari bunga utang dan meningkatnya suku bunga.

Saat mengalami defisit, kreditur merasa takut jika debitur akan sulit mengumpulkan dana dan dikhawatirkan tidak mampu melunasi utangnya. Sehingga kreditur bisa saja menaikkan suku bunga lebih tinggi seiring risiko utang tidak dilunasi juga semakin tinggi.

Apa penyebab defisit anggaran?

Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok mengeluarkan lebih banyak uang. Sehingga bisa dikatakan defisit anggaran adalah suatu kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja, baik skala kecil maupun skala besar seperti negara.

Apalagi kalau tidak memiliki manajemen keuangan atau utang yang baik, hal tersebut bisa meningkatkan peluang pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Namun, untuk kasus defisit anggaran negara bukanlah suatu hal yang baru. Itu karena pemerintah memang secara sengaja membuat akun tersebut dalam anggaran tahunan sesuai kebijakan fiskal ekspansif.

Ini disebabkan pengeluaran pemerintah dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru, pemotongan pajak, dan sebagainya.

Baca juga: Ini Pengertian APBN, RAPBN, serta Proses Penyusunannya

Dampak defisit anggaran

Dampak defisit anggaran terdiri dari dua hal, positif dan negatif.

Dampak positif:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah dalam berbagai sektor.
2. Menciptakan lapangan kerja baru melalui proyek-proyek pembangunan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial.

Dampak negatif:

1. Meningkatkan utang negara karena pemerintah harus meminjam dana untuk menutupi defisit.
2. Menurunkan nilai tukar mata uang negara.
3. Menyebabkan inflasi jika defisit anggaran berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.

Pengelolaan defisit anggaran

Pemerintah biasanya mengelola defisit anggaran melalui beberapa cara, antara lain:

1. Mengurangi belanja pemerintah.
2. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai.
3. Menjual aset negara.
4. Meminjam dana dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
5. Dalam pengelolaan defisit anggaran, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara.

Defisit anggaran yang terlalu besar dapat berdampak negatif pada perekonomian dalam jangka panjang, namun defisit anggaran yang terlalu kecil juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Mengenal APBN si Penyelamat Perekonomian Indonesia

Strategi menghadapi defisit anggaran

Ada dua cara untuk mengurangi defisit anggaran, yakni menghabiskan lebih sedikit uang atau menghasilkan lebih banyak uang.

Melansir laman Pluang, dalam skala negara, defisit anggaran adalah hal yang lebih mudah untuk dihadapi. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dengan menaikkan tarif pajak. Sisi negatifnya, hanya sedikit orang yang tertarik membayar tarif pajak lebih tinggi.

Cara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan produktivitas negara. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, masuk akal bahwa bisnis negara tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang. Dan mereka pun akan membayar tarif pajak yang sama dengan tingkat pendapatan lebih tinggi.

Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang perlu dikelola dengan cermat oleh pemerintah. Defisit anggaran yang dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, defisit anggaran yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada perekonomian negara.

(AHL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan relaksasi terhadap ketentuan blokir sementara atau automatic adjustment anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang telah ditetapkan pada 2024.

Rencana itu diambil sebagai salah satu keputusan pembahasan antara pemerintah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) terkait rencana kebijakan fiskal pada sisa tahun 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, relaksasi terkait ketentuan automatic adjustment bakal dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

"Automatic adjustment akan dilakukan relaksasi tetapi dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara," kata dia dalam Rapat Kerja Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan senada disampaikan, Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan relaksasi tidak ditetapkan besaran acuan pelonggaran blokir anggaran.

"Kalau keuangan negara agak longgar mana yang prioritas automatic adjustment harus dibuka," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menilai, pelaksanaan relaksasi automatic adjustment yang mempertimbangkan kondisi keuangan negara selaras dengan fokus yang selama dijalankan Kementerian Keuangan.

"Ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah menerapkan ketentuan automatic adjustment anggaran K/L sebesar Rp 50,14 triliun atau setara 5 persen anggaran belanja pada tahun 2024.

Pada Februari 2024, Sri Mulyani menjelaskan, blokir sementara anggaran merupakan mekanisme pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan sejak 2020. Implementasi automatic adjustment sudah dilakukan sejak 2022.

Melalui automatic adjustment, pemerintah meminta kepada K/L untuk mencadangkan 5 persen anggaran belanja yang dinilai tidak prioritas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan belanja pemerintah lain yang dianggap mendesak.

"Automatic adjustment itu dilakukan memang selalu sebagai antisipasi. Selama ini kan kita lakukan juga, selama tahun 2022, 2023, dan sekarang 2024," ujar Sri Mulyani saat ditemui di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

Anggaran yang dicadangkan lewat automatic adjustment digunakan pemerintah untuk kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, seperti langkah responsif dari kenaikan harga minyak goreng yang sempat terjadi pada 2022.

"Kemudian tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres (Instruksi Presiden) untuk jalan karena jalan-jalan rusak," katanya.

Adapun ketentuan terkait automatic adjustment 2024 tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan untuk automatic adjustment secara garis besar ialah belanja barang, belanja modal, dan kegiatan yang saat ini diblokir.

Untuk belanja barang yang diprioritaskan untuk diblokir sementara ialah kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yakni honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan relaksasi terhadap ketentuan blokir sementara atau automatic adjustment anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang telah ditetapkan pada 2024.

Rencana itu diambil sebagai salah satu keputusan pembahasan antara pemerintah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) terkait rencana kebijakan fiskal pada sisa tahun 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, relaksasi terkait ketentuan automatic adjustment bakal dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

"Automatic adjustment akan dilakukan relaksasi tetapi dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara," kata dia dalam Rapat Kerja Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan senada disampaikan, Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan relaksasi tidak ditetapkan besaran acuan pelonggaran blokir anggaran.

"Kalau keuangan negara agak longgar mana yang prioritas automatic adjustment harus dibuka," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menilai, pelaksanaan relaksasi automatic adjustment yang mempertimbangkan kondisi keuangan negara selaras dengan fokus yang selama dijalankan Kementerian Keuangan.

"Ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah menerapkan ketentuan automatic adjustment anggaran K/L sebesar Rp 50,14 triliun atau setara 5 persen anggaran belanja pada tahun 2024.

Pada Februari 2024, Sri Mulyani menjelaskan, blokir sementara anggaran merupakan mekanisme pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan sejak 2020. Implementasi automatic adjustment sudah dilakukan sejak 2022.

Melalui automatic adjustment, pemerintah meminta kepada K/L untuk mencadangkan 5 persen anggaran belanja yang dinilai tidak prioritas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan belanja pemerintah lain yang dianggap mendesak.

"Automatic adjustment itu dilakukan memang selalu sebagai antisipasi. Selama ini kan kita lakukan juga, selama tahun 2022, 2023, dan sekarang 2024," ujar Sri Mulyani saat ditemui di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

Anggaran yang dicadangkan lewat automatic adjustment digunakan pemerintah untuk kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, seperti langkah responsif dari kenaikan harga minyak goreng yang sempat terjadi pada 2022.

"Kemudian tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres (Instruksi Presiden) untuk jalan karena jalan-jalan rusak," katanya.

Adapun ketentuan terkait automatic adjustment 2024 tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan untuk automatic adjustment secara garis besar ialah belanja barang, belanja modal, dan kegiatan yang saat ini diblokir.

Untuk belanja barang yang diprioritaskan untuk diblokir sementara ialah kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yakni honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan tambahan anggaran Rp 598,9 triliun ke Kementerian Keuangan. Anggaran ini merupakan akumulasi dari permintaan Kementerian/Lembaga (K/L) yang merupakan mitra Komisi I sampai Komisi XI DPR. Nantinya, anggaran tersebut akan dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Bapak Ibu (anggota Badan Anggaran) semua sudah setuju (Postur APBN 2025), nanti Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar) serahkan Rp 598,9 triliun belanja pusat dari Komisi I hingga XI. Usulannya Rp 598,9 triliun tanpa menambah defisit,” ungkap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Kamis (4/7/2024).

APBN 2025 menjadi APBN transisi dan merupakan APBN baseline karena memberikan kesempatan terhadap pemerintah baru untuk merealisasikan program kerja. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara panitia kerja (panja) Banggar DPR dan pemerintah menyepakati bahwa defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari PDB dari yang sebelumnya di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.

Sementara itu, pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari PDB dan keseimbangan primer dalam kisaran 0,15%-0,61% dari PDB.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengajuan tambahan anggaran ini berasal dari hasil rapat pagu indikatif K/L dengan seluruh komisi I sampai XI DPR. Nantinya permintaan anggaran ini akan diselaraskan dengan penyusunan RAPBN 2025. “Itu tadi dikumpulkan oleh Banggar (dari) seluruh pembicaraan komisi I-XI. itu angka angkanya yang dikumpulkan,” tutur Suahasil.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, penyusunan pengajuan anggaran ini dilakukan setelah ada diskusi antara komisi-komisi di DPR bersama K/L terkait. Dia bilang, pemerintah akan memutar otak agar bisa memasukan tambahan anggaran tersebut ke RAPBN 2025.

“K/L selalu ada komunikasi dengan komisi-komisi, mereka mau ada kegiatan, terus kalau komisinya setuju, mereka catat itu semua terus diserahkan ke Banggar untuk dipertimbangkan,” kata Isa.

Anggaran Beberapa K/L Dipangkas

Adapun terdapat beberapa K/L yang anggarannya dipangkas untuk tahun 2025 mendatang. Pertama, Kementerian Investasi/BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia dengan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun menjadi Rp 681 miliar.

Kedua, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang saat ini ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kementerian ini mendapat pagu anggaran senilai Rp 1,65 triliun pada 2025 mendatang, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar Rp 2 triliun.

Ketiga, ada Kementerian Pertanian (Kementan). Pos pemerintahan yang dipimpin oleh Amran Sulaiman ini anggarannya dikurangi Sri Mulyani dari Rp 14,6 triliun pada 2024 menjadi Rp 8,06 triliun untuk tahun 2025.

Keempat, terkait Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang anggarannya dipangkas dari Rp 3,76 triliun menjadi Rp 2,51 triliun. Selanjutnya kelima, ada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Padahal sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Budi Karya Sumadi ini mencatat anggaran sebesar Rp 38,47 triliun.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) juga tercatat anggarannya dipangkas. Kementerian yang saat ini dipimpin Arifin Tasrif mendapat anggaran sebesar Rp 3,90 triliun pada 2025, dari sebelumnya Rp 6,77 triliun.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News