Volkswagen atau VW berencana untuk mengambil langkah PHK massal, menutup pabrik hingga memotong gaji karyawan.

Kabar itu muncul dari serikat pekerja. Para buruh menyebut produsen mobil asal Jerman itu bakal menutup sedikitnya tiga pabrik di Jerman serta memberhentikan puluhan ribu karyawan.

Jika benar, penutupan pabrik di Jerman akan menjadi yang pertama dalam sejarah Volkswagen selama 87 tahun beroperasi. Selain itu, penutupan pabrik VW 'di kandang sendiri' mengungkap tantangan yang dihadapi produsen otomotif terbesar Jerman itu.

Dewan pekerja Volkswagen mengatakan rencana pemotongan gaji itu sekitar 10 persen untuk semua karyawan.

"Semua pabrik VW Jerman terpengaruh oleh ini. Tidak ada yang aman," ujar ketua Dewan Pekerja Daniela Cavallo dikutip CNN.

Cavallo juga menyebut VW berencana untuk memindahkan sebagian produksi ke luar negeri atau mengalihdayakannya ke perusahaan lain.

"Ini adalah rencana kelompok industri terbesar di Jerman untuk memulai penjualan di negara asalnya," imbuhnya.

Serikat pekerja sudah menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut. Ada sekitar 295 ribu karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik Jerman. Mereka kini tengah mempertimbangkan menggelar aksi mogok kerja dalam beberapa waktu ke depan.

Volkswagen telah terkunci dalam negosiasi dengan serikat pekerja selama berminggu-minggu mengenai rencananya untuk memangkas biaya dan merestrukturisasi operasi bisnis.

"Jika VW mengonfirmasi jalan distopianya pada hari Rabu, dewan direksi harus siap menghadapi konsekuensi yang sesuai dari pihak kami," kata kepala negosiator perwakilan buruh dari IG Mettal, Thorsten Groeger dikutip CNN. IG Mettal merupakan salah satu serikat pekerja paling kuat di Jerman.

Sementara itu, aksi mogok kemungkinan terjadi mulai 1 Desember mendatang.

Sebelumnya, Volkswagen, salah satu produsen mobil terbesar di dunia, telah memperingatkan mereka perlu melakukan perombakan radikal karena grup tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat di Tiongkok dan penjualan yang melambat di tempat lain.

Manajemen menjelaskan mereka menjual 500 ribu mobil per tahun di Eropa, angka ini lebih sedikit dibandingkan penjualan sebelum pandemi. Tanpa langkah-langkah komprehensif untuk kembali berdaya saing, VW tidak akan mampu membeli investasi masa depan yang penting.

CEO mobil penumpang VW Thomas Schaefer menyebut pabrik-pabriknya di Jerman tidak cukup produktif dan biaya pabrik mencapai 50 persen di atas anggaran perusahaan. Imbasnya, biaya masing-masing pabrik menjadi dua kali lebih mahal daripada para pesaing.

"Selain itu, kami di Volkswagen masih menangani banyak tugas secara internal, di mana para pesaing telah mengalihdayakan bagian itu dengan biaya yang lebih efektif," katanya.

Gaji karyawan dinilai terlalu tinggi sehingga manajemen akan mengajukan 'proposal konkret' untuk mengurangi biaya tersebut dalam pembicaraan mendatang dengan serikat pekerja.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga September 2024 relatif masih tinggi.

Hal ini tercermin dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), di mana jumlah pekerja terkena PHK Januari-September 2024 mencapai 52.993 orang.

Angka ini meningkat 26% secara year on year (YoY), dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menanggapi hal ini, Perencana Keuangan Mike Rini menilai bahwa peningkatan jumlah PHK bisa berdampak terhadap pertumbuhan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, ketika jumlah peserta berkurang akibat PHK, secara logis akan ada penurunan dalam total iuran yang diterima.

Namun, Mike menegaskan, dampaknya tidak selalu linier karena sebagian pekerja yang di PHK, kemungkinan besar tetap membayar iuran secara mandiri untuk menjaga keberlangsungan jaminan sosial mereka. Selanjutnya, menurut dia, peningkatan jumlah peserta baru dari sektor lain atau usaha baru bisa mengimbangi sebagian dari iuran yang hilang.

Selain itu, Mike mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki program dan skema kepesertaan, termasuk untuk pekerja informa dan wirausaha yang dapat membantu memitigasi dampak PHK.

"Meski begitu, saya rasa jika tren PHK terus meningkat hingga tahun 2025, tentu ada tantangan bagi BPJS untuk memaksimalkan pertumbuhan iuran," kata dia kepada KONTAN, Selasa (29/10).

Di sisi lain, Mike mengatakan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sendiri, pekerja akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% dari upah terakhir (maksimal Rp 5 juta) selama 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya.

Dengan begitu, dia menilai jumlah Rp 5 juta tersebut masih cukup membantu para pekerja yang terkena PHK.

Namun, terkait apakah Rp 5 juta selama 6 bulan itu cukup di masa sekarang, menurutnya tergantung dari beberapa faktor salah satunya seperti domisili.

Jika di kota besar seperti Jakarta, Mike bilang, Rp 5 juta selama 6 bulan kemungkinan besar kurang mencukupi.

Sedangkan di kota-kota kecil relatif cukup. Selain itu, juga tergantung dari tanggungan keluarga, di mana bagi yang memiliki tanggungan besar, maka jumlah tersebut kurang memadai.

“Lalu selanjutnya tergantung juga dari gaya hidup dan kebutuhan (pengeluaran) tiap orang yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi saat ini dengan inflasi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, nilai riil dari Rp 5 juta mungkin tidak sebesar saat program pertama kali di rancang,” jelas Mike.

Dengan demikian, menurut Mike meskipun manfaat ini sudah cukup membantu sebagai jaringan pengaman sementara, ada beberapa alasan mengapa manfaat tersebut mungkin perlu ditingkatkan.

Misalnya, Mike bilang, nilai nominal perlu disesuaikan dengan inflasi secara berkala, memperpanjang durasi manfaat dari 6 bulan ke 12 bulan, serta meningkatkan persentase upah terakhir yang menjadi dasar pemberian manfaat.

“Namun harus diingat bahwa peningkatan manfaat harus diimbangi dengan perhitungan aktuaria yang tepat untuk menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, ia menilai bahwa program JKP harus diperkuat dengan program pendukung, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Buruh mengancam akan menggunggat pemilik emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL), keluarga H.M. Lukminto, ke pengadilan jika tidak memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski PHK belum terjadi, status pailit yang disamatkan ke Sritex menguatkan dugaan perusahaan tersebut akan melakukan pemangkasan terhadap para pekerjanya. Diperkirakan total pekerja yang terdampak oleh perusahaan milik H.M. Lukminto mencapai belasan ribu.

Untuk diketahui Sritex didirikan oleh H.M. Lukminto. Bertahun-tahun, Lukminto dan keluarga menjadi pemimpin di perusahaan tekstil besar itu hingga akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

Dia pun mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

Dia juga meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menaker untuk tidak melindungi perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada karyawan.

“Saya ingatkan pada pengusaha Sritex jangan main-main. Dan saya minta pada Menteri Tenaga Kerja dan wamenaker jangan melindungi lah. Jangan melindungi yang salah,” imbuhnya.

Diketahui, lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PN Semarang menyatakan Sritex pailit.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

Mengenai pailit Sritex,Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja, sudah berkurang dari sebelumnya 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Perbesar

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Pada 2022 lalu, proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah dilakukan. Namun, dia menyebut terdapat salah satu kreditur yang keberatan terhadap proses perdamaian tersebut sehingga berujung gugatan pembatalan perdamaian dan PKPU.

"Kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerjanya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," jelasnya.

Dia menerangkan, dalam 1 tahun terakhir PHK yang terjadi di Sritex merupakan upaya manajemen dalam melakukan efisiensi. Sebab, beban keuangan SRIL harus distabilisasi lantaran adanya pengeluaran atas piutang.

Namun, menurut Slamet, proses efisiensi telah dilakukan dengan lancar dan perusahaan masih mampu mempertahankan 15.000 pekerjanya saat ini. Dia pun berharap dampak sosial atas pailit ini tidak terjadi.

"Harapannya kan dampak sosial terkait dengan pailit yang sampai terjadi PHK pesangon nggak jelas nantinya itu menjadi problem sendiri buat pekerja. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin meminta ke manajemen untuk bagaimana agar menyelesaikan proses agar ini kepailitan bisa tidak terjadi," pungkasnya.

Jika dilihat dari laporan keuangan 2023, Sritex mencatatkan penjualan bersih sebesar US$325,08 juta atau setara dengan Rp5,01 triliun (kurs jisdor Rp15.439). Penjualan ini turun 38,02% dibandingkan dengan 2022 yang sebesar US$524,56 juta.

Penjualan SRIL ditopang oleh penjualan ekspor sebesar US$158,66 juta sementara itu penjualan lokal tercatat sebesar US$166,41 juta. Kedua segmen penjualan ini sama-sama turun sepanjang 2023.

SRIL mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi sebesar US$174,84 juta atau setara Rp2,69 triliun. Rugi SRIL menyusut sebesar 55,79% dibandingkan dengan rugi 2022 yang tercatat sebesar US$395,56 juta.

Jangan PHK

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, meminta kepada Sritex beserta anak-anak perusahaannya agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah.

Selain itu, Kemenaker meminta kepada Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Belasan ribu pekerja terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Diketahui, lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PN Semarang menyatakan Sritex pailit.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

Mengenai pailit Sritex,Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja, sudah berkurang dari sebelumnya 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Perbesar

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Pada 2022 lalu, proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah dilakukan. Namun, dia menyebut terdapat salah satu kreditur yang keberatan terhadap proses perdamaian tersebut sehingga berujung gugatan pembatalan perdamaian dan PKPU.

"Kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerjanya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," jelasnya.

Dia menerangkan, dalam 1 tahun terakhir PHK yang terjadi di Sritex merupakan upaya manajemen dalam melakukan efisiensi. Sebab, beban keuangan SRIL harus distabilisasi lantaran adanya pengeluaran atas piutang.

Namun, menurut Slamet, proses efisiensi telah dilakukan dengan lancar dan perusahaan masih mampu mempertahankan 15.000 pekerjanya saat ini. Dia pun berharap dampak sosial atas pailit ini tidak terjadi.

"Harapannya kan dampak sosial terkait dengan pailit yang sampai terjadi PHK pesangon nggak jelas nantinya itu menjadi problem sendiri buat pekerja. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin meminta ke manajemen untuk bagaimana agar menyelesaikan proses agar ini kepailitan bisa tidak terjadi," pungkasnya.

Jika dilihat dari laporan keuangan 2023, Sritex mencatatkan penjualan bersih sebesar US$325,08 juta atau setara dengan Rp5,01 triliun (kurs jisdor Rp15.439). Penjualan ini turun 38,02% dibandingkan dengan 2022 yang sebesar US$524,56 juta.

Penjualan SRIL ditopang oleh penjualan ekspor sebesar US$158,66 juta sementara itu penjualan lokal tercatat sebesar US$166,41 juta. Kedua segmen penjualan ini sama-sama turun sepanjang 2023.

SRIL mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi sebesar US$174,84 juta atau setara Rp2,69 triliun. Rugi SRIL menyusut sebesar 55,79% dibandingkan dengan rugi 2022 yang tercatat sebesar US$395,56 juta.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Perbesar

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa nantinya Sritex akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran upah karyawan meski perusahaan tak mampu membayar upah tersebut.

Dia pun mengancam bakal melakukan gugatan pidana apabila emiten tekstil tersebut tidak memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kalau [Sritex] sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun,” tegasnya.

Dia juga meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menaker untuk tidak melindungi perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada karyawan.

“Saya ingatkan pada pengusaha Sritex jangan main-main. Dan saya minta pada Menteri Tenaga Kerja dan wamenaker jangan melindungi lah. Jangan melindungi yang salah,” imbuhnya.

Jangan PHK

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, meminta kepada Sritex beserta anak-anak perusahaannya agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah.

Selain itu, Kemenaker meminta kepada Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Direktur Utama PT Primissima (Persero) Usmansyah blak-blakan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 402 karyawan pabrik tekstilnya.

Usmansyah berujar, PHK melalui Perjanjian Bersama terpaksa dilakukan dikarenakan BUMN tersebut tak lagi mempunyai kemampuan untuk beroperasi secara normal.

"Yang belum di-PHK ada tiga orang, cuma dua direksi dan satu komisaris. Lainnya, termasuk kepala departemen, juga di-PHK," kata Usmansyah saat dihubungi, Senin (21/10).

Usmansyah pun menjelaskan langkah pemulihan perusahaan yang dilakukan pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Menurutnya, PPA bertugas menjual saham pemerintah kepada mitra strategis, dalam hal ini GKBI Investement selaku pemegang 47 persen saham.

Dalam perjalanannya, PPA sudah berupaya mengupayakan Primissima agar tetap berjalan atau tidak dalam keadaan 'mati' ketika dijual. Maka dari itu, PPA bersedia memberikan dana talangan untuk membayarkan gaji karyawan pada April dan Mei 2024 yang sempat terhutang.

"Karena Primissima nggak punya uang," tegasnya.

Sepanjang itu pula, perusahaan menunggu kehadiran investor demi Primissima bisa beroperasi kembali. Hasilnya buntu sehingga langkah yang diambil adalah menutup sementara perusahaan.

"Kami sedang mendiskusikan ini dengan pemegang saham, GKBI Investment dan PT PPA yang dipasrahi untuk mengelola Primissima, karena memang kalau diteruskan tapi tidak ada investor ataupun komitmen dari pemegang saham untuk memberikan dana modal kerja, pasti akan berat. Bebannya akan lebih tinggi. Maka salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan saat ini perusahaan ditutup sementara dengan mem-PHK seluruh karyawan," paparnya.

Meskipun ditutup sementara, ia menegaskan Primissima belum pailit.

"Tapi status perusahaan belum pailit, hanya tidak beroperasi karena bisa saja nanti ada investor yang berkenan menghidupkan kembali," sambung Usmansyah.

Dalam kesepakatan Perjanjian Bersama, Primissimaberkomitmen memenuhi seluruh gaji terhutang, termasuk pesangon bagi seluruh karyawan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025. Ada juga 'bonus PHK' senilai satu bulan gaji untuk karyawan yang belum mengundurkan diri hingga langkah PHK diambil.

Usmansyah merinci total utang perusahaan ke karyawan mencapai Rp26 miliar, belum termasuk tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, Primissima tak memiliki aset bebas karena seluruhnya dijaminkan ke Bank Mandiri sejak 2001 karena utang Rp60 miliar. Karena itu, perusahaan baru bisa memenuhi seluruh hak-hak karyawan setidaknya sampai sebagian aset perusahaan laku terjual.

"Kami sedang menawarkan menjual pabrik 3, tanah dan gedungnya, luasnya dua sampai tiga hektare lebih, sudah ada beberapa penawaran," bebernya.

Sebelumnya, PT Primissima merumahkan sementara 425 karyawannya pada 12 Juni 2024 lalu imbas krisis keuangan. Pemicunya, perusahaan yang sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku, serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020.

Ditemui 11 Juli 2024, Usmansyah saat itu berujar perusahaan tetap membayarkan 25 persen dari total gaji untuk para karyawan yang dirumahkan dengan status terhutang. Ia mempersilakan karyawan menuntut pelunasan apabila perusahaan sudah memiliki dana.

Usmansyah menjelaskan pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang dalam proses memulihkan Primissima. Sebelum pinjaman modal kerja bisa dicairkan, diperlukan resrukturisasi aset dan efisiensi operasional agar pinjaman modal kerja mendatang mampu dijamin dan dikembalikan.

Ia mengatakan para karyawan dirumahkan setidaknya sampai pinjaman modal kerja dan dana penyehatan untuk pembelian suku cadang mesin-mesin cair serta penjaminan untuk modal kerja yang lebih besar juga sedang diproses oleh bank dan PPA.

"Perlu diketahui kenapa Primissima tidak menggunakan mekanisme pendanaan dari bank, nggak bisa karena sejak 2021 seluruh aset Primissima itu jadi jaminan utang di Bank Mandiri," beber Usmansyah, Kamis (11/7).

Usmansyah menerangkan aset perusahaan sekarang tercatat Rp180 miliar, sementara hutang ke Bank Mandiri sekitar Rp55 miliar. Dengan besarnya jaminan, PPA kini melobi Bank Mandiri untuk mendapatkan jatah jaminan yang sebagian dipakai sebagai dana talangan ke Primissima.

"Itu yang sekarang dilakukan, PPA sekarang juga sudah jalan menurunkan modal kerjanya. Kita berharap sebelum tanggal 20 (Juli) talangan dari PPA akan banyak turun sehingga paling lambat tanggal 1 Agustus karyawan sudah masuk lagi. Tapi, karena program efisiensi, nggak bisa semua karyawan masuk karena penghasilannya tidak akan meng-cover semua gaji karyawan," paparnya

Jakarta -

Deflasi atau penurunan harga barang yang terjadi selama lima bulan terakhir membuat kalangan pengusaha waswas, hingga berpotensi menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor bisnis.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pada awalnya menjelaskan deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kelesuan di sektor bisnis dan industri inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi alias PHK massal. Tak tanggung-tanggung Sutrisno berpendapat jumlah pekerja yang terkena pemangkasan ini akan terus meningkat hingga 2025 mendatang.

"Kemudian tentang PHK ini kan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun ini dan tahun depan. Kalau angka yang pasti saya tidak punya ya, tetapi yang jelas gelombang PHK atau paling tidak penyerapan tenaga kerja itu tidak akan bagus karena kondisi ekonomi yang tadi," katanya.

Sebab menurutnya, selain kondisi ekonomi RI yang lesu imbas deflasi dan berbagai persoalan lainnya, permintaan ekspor atas sejumlah komoditas juga menjadi beban tersendiri.

Belum lagi, Sutrisno mengatakan kecenderungan transformasi bisnis yang dilakukan berbagai sektor usaha turut jadi penyebab lain terjadinya badai PHK. Sebab banyak tenaga kerja manusia mulai diganti dengan mesin.

"Karena kecenderungan praktik bisnis global kan memang lebih kepada teknologi Intensif. Lebih pada penggunaan teknologi, sehingga Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin," papar Sutrisno.

"Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan semata-mata terjadi karena ekonomi yang jelek. Kondisi ekonomi jelek itu sudah pasti, tetapi di luar itu ada kondisi praktik bisnis yang memang tidak cukup ramah terhadap penyerapan tenaga kerja," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA —Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menawarkan solusi untuk permasalah pengangguran dan PHK.

Pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, Pasangan Calon Gubernur Pramono Anung-Rano Karno menyebutkan sebanyak 354.496 orang masih menganggur di Jakarta dan pada 2024, badai PHK terjadi pada 53.000 orang.

“Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah mereka bahkan menangis bersama mereka. Kami menemui fakta bahwa 354.000 orang masih menganggur, bahkan di 2024 53.000 orang diterpa badai PHK,” kata Pramono dalam Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10/2024).

Adapun Pramono dan Rano Karno menawarkan lima solusi permasalahan tersebut yang masuk dalam visi misinya.

Pramono mengatakan masalah ini harus ditangani dengan serius. Pertama, yaitu pengadaan job fair setiap tiga bulan sekali di kecamatan.

Kedua, pelatihan bersertifikat serta balai latihan kerja tiap kecamatan. Ketiga, info lowongan pekerjaan terintegrasi di JAKI. Keempat, work from anywhere untuk ASN, BUMD dan swasta. Kelima, terakhir day car di dekat wilayah kerja dan pusat perkantoran.

Seperti yang diketahui, KPU Provinsi DKI Jakarta akan menggelar debat perdana cagub dan cawagub DKI Jakarta pada hari Minggu 6 Oktober 2024 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Debat pertama nanti akan membahas ihwal Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global. Rencananya debat akan digelar mulai pukul 19.00 WIB secara langsung.

Untuk diketahui, pasangan Pramono–Rano hanya diusung oleh satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Mereka bakal bersaing dengan pasangan Ridwan Kamil–Suswono yang diusung 15 partai, dan Dharma Pongrekun–Kun Wardhana dari jalur independen.

Jakarta: Kehilangan pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengalaman yang sangat menegangkan dan penuh ketidakpastian.

Selain memberikan dampak emosional yang signifikan, PHK juga membawa konsekuensi finansial yang cukup berat. Tiba-tiba, sumber pendapatan utama terputus dan membuat kita harus mengatur ulang keuangan dengan cepat.

Namun, dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melewati masa-masa sulit ini dan bangkit kembali. Terdapat beberapa hal yang kamu harus lakukan jika terkena PHK:

1. Mengelola keuangan saat terkena PHK

Kehilangan pekerjaan bisa menimbulkan kekhawatiran finansial. Untuk menjaga stabilitas, periksa kembali tabungan dan sesuaikan pengeluaran agar keuangan tetap teratur.

2. Mengklaim pesangon dan hak lainnya

Jika PHK tidak disebabkan oleh kesalahanmu, kamu berhak menerima pesangon dan hak lainnya sesuai undang-undang, termasuk kompensasi untuk cuti yang belum diambil.

3. Berkonsultasi dengan penasehat keuangan

Pesangon yang diterima bisa menggoda untuk dibelanjakan. Agar uang tidak cepat habis, konsultasikan dengan penasihat keuangan atau diskusikan dengan keluarga tentang pengelolaannya.

Baca juga: 300 Karyawan Tokopedia Kena PHK, Kemenaker: Itu Proses Konsolidasi, Bukan Diganti Orang Tiongkok!

Pindah jalur karier

Selain melakukan hal-hal tersebut. Pilihan untuk berpindah karier pun menjadi salah satu yang menjadi pilihan bagi kamu yang terkena PHK.
Nah, apa saja yang harus kamu ketahui ketika berniat untuk pindah jalur pekerjaan usai terkena PHK?

1. Menghadapi PHK dan Dampaknya

PHK bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Gunakan waktu luang untuk mengeksplorasi jalur karier baru atau mencoba industri yang berbeda. Ini juga saat yang tepat untuk memulai usaha atau mengejar impian yang tertunda.

2. Peluang untuk Perubahan Positif

Setelah mengatasi PHK, manfaatkan kesempatan untuk perubahan. Fokus pada peningkatan kualitas hidup, seperti menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga.

3. Menilai Situasi

PHK mungkin mengurangi pendapatanmu, namun ini saat yang baik untuk mengevaluasi tujuan dan aspirasi. Dengan perspektif baru, kamu dapat memulai kembali dengan sikap positif dan optimis.

4. Eksplorasi Jalur Karier Baru

Internet membuka banyak peluang baru. Gunakan teknologi untuk mempelajari keterampilan baru dan berkenalan dengan ahli di bidang yang kamu minati. Ini juga kesempatan untuk menemukan potensi yang belum tergali dalam dirimu.

5. Strategi Pergantian Karier

Rencanakan strategi pergantian karier yang realistis dan sesuai kemampuan. Tetap fokus pada tujuanmu dan jangan tertekan oleh kemajuan orang lain di sekitar kamu.

6. Mengembangkan Keterampilan Baru

Tingkatkan keterampilan dengan mengikuti kursus atau pelatihan. Kemampuan baru, seperti bahasa asing atau berbicara di depan umum, dapat memperluas peluang kariermu.

7. Mengikuti Tren Pasar Kerja

Setelah meningkatkan keterampilan, amati pasar kerja dan tren perekrutan. Pastikan keterampilanmu sesuai dengan kebutuhan industri untuk tetap relevan dan kompetitif.

Menghadapi PHK memang tidak mudah, namun ingatlah Anda tidak sendiri. Dengan semangat yang tinggi dan perencanaan keuangan yang matang, Anda pasti bisa melewati masa-masa sulit ini.

Jadikan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Ingat, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. (Nanda Sabrina Khumairoh)

(ANN)

Jakarta: Belakangan ini, kondisi ekonomi yang tidak menentu memaksa banyak perusahaan untuk mengambil keputusan sulit, termasuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Fenomena ini bukanlah hal baru, namun gelombang PHK yang kembali marak belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja.

Menghadapi situasi ini, penting bagi karyawan untuk memahami aturan main yang berlaku serta langkah-langkah yang bisa diambil guna mempersiapkan diri jika PHK terjadi.

Melansir laman Jobstreet, berikut beberapa tipe PHK yang bisa kamu pelajari:

Jenis-jenis PHK

1. PHK berdasarkan hukum

Jenis PHK ini dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa situasi yang termasuk dalam kategori ini adalah ketika seorang karyawan meninggal dunia, mencapai usia pensiun, atau ketika permohonan PHK yang diajukan perusahaan ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

2. PHK karena pelanggaran perjanjian kerja
PHK ini terjadi ketika salah satu pihak, biasanya karyawan, melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kerja. Sebelum memutuskan PHK, perusahaan umumnya harus memberikan peringatan secara bertahap, biasanya hingga tiga kali. Jika pelanggaran tetap berlanjut setelah surat peringatan ketiga, perusahaan berhak melakukan PHK.

3. PHK akibat keadaan tertentu

PHK jenis ini dilakukan karena kondisi yang tidak terduga, baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Misalnya, selama pandemi beberapa tahun lalu, banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK akibat kerugian besar. Selain itu, PHK juga bisa dilakukan jika karyawan mengalami sakit berkepanjangan yang menghambat pekerjaannya.
4. PHK sepihak

PHK sepihak terjadi ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan kepada karyawan. Ini biasanya disebabkan oleh pelanggaran seperti ketidakhadiran tanpa izin selama lima hari berturut-turut. Namun, dalam beberapa kasus, PHK sepihak juga bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja meski tidak ada pelanggaran serius dari karyawan.

Baca juga: Siap-siap, Gelombang PHK Berlanjut hingga Akhir Tahun

Aturan PHK

Tindakan PHK harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perburuhan nasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 35/2021, Bab V, yang mengatur berbagai aspek PHK.

Pasal 36 menjelaskan alasan-alasan yang dapat mendasari dilakukannya PHK. Alasan-alasan tersebut akan menentukan perhitungan hak-hak yang berhak diterima oleh karyawan yang terkena PHK.

Pasal 37 hingga 39 membahas tata cara pelaksanaan PHK, mulai dari pemberitahuan hingga proses PHK. Jika tidak ada kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 40 hingga 59 mengatur tentang hak-hak yang timbul akibat PHK, seperti uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, serta kompensasi lain yang berhak diterima oleh karyawan.

Hak karyawan yang terkena PHK

Ketika perusahaan melakukan PHK, ada beberapa hak yang wajib dipenuhi untuk karyawan yang terkena dampak.

1. Uang pesangon

Sesuai dengan pasal 156 ayat 2 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan uang pesangon kepada karyawan yang terkena PHK dengan jumlah yang telah ditetapkan.

2. Uang penghargaan masa kerja

Selain pesangon, karyawan yang terkena PHK juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yang nilainya ditentukan berdasarkan masa kerja.

3. Uang pengganti hak

Karyawan yang terkena PHK juga berhak menerima uang pengganti hak yang belum diterima, seperti:

- Cuti tahunan yang belum digunakan.
- Biaya transportasi harian.
- Penggantian untuk perumahan, pengobatan, dan perawatan sebesar 15 persen dari total pesangon.
- Hak lain yang tercantum dalam kontrak kerja.

Selain itu, karyawan yang terkena PHK juga dapat mengklaim manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk membantu mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan.

Menghadapi dampak PHK

Mengalami PHK bukanlah hal yang mudah, terutama karena tekanan emosional dan finansial yang bisa muncul. Namun, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan mental dan menghadapi situasi ini dengan lebih baik.

1. Dampak PHK pada kesehatan mental

Setelah kehilangan pekerjaan, rasa cemas, marah, dan tertekan sering kali muncul. Tekanan finansial dan ketidakpastian masa depan juga bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari dampak emosional ini dan melakukan langkah-langkah yang bisa menjaga kesehatan mental.

2. Menjaga kesehatan mental

Berpikir positif setelah PHK memang sulit, terutama jika kamu telah lama bekerja di perusahaan tersebut. Mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman dekat dapat membantu. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan mereka bisa meringankan beban emosional dan membantu menjaga keseimbangan mental.

3. Konsultasi dengan profesional

Selain dukungan dari orang terdekat, pertolongan profesional seperti psikolog atau psikiater bisa sangat membantu. Dengan layanan yang lebih terjangkau, seperti melalui BPJS, kamu bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mentalmu setelah PHK.

4. Membangun dukungan sosial

Menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dapat memulihkan kepercayaan diri dan semangat. Dukungan sosial ini akan membantu kamu bangkit dari dampak emosional PHK dan memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan ke depan.

5. Mengeksplorasi peluang baru

PHK bukan akhir dari perjalananmu. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, mengasah keterampilan, dan memperluas jaringan. Dengan begitu, kamu bisa menemukan peluang baru yang mungkin lebih baik di masa depan.

Dengan meningkatnya angka PHK, penting bagi pekerja untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Mulai dari jenis-jenis PHK yang ada, aturan hukum yang mengatur, hingga hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan, semua ini menjadi penting untuk diketahui agar kamu dapat melindungi diri dan hakmu. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan industri tekstil yang kini dihadapkan oleh badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, buruh yang terkena PHK sebanyak 42.863 pada posisi 31 Juli 2024.

PHK ini didominasi industri pengolahan seperti tekstil, garmen dan alas kaki dengan jumlah 22.356 orang. Jumlah buruh yang di-PHK pada posisi Agustus meningkat sampai 44.195 orang.

"Industri tekstil itu bergantung di mana, di hulu, intermediate atau hilir. Masing-masing punya karakter permasalahan yang berbeda. Dan oleh sebab itu, sebetulnya dari kami Kemenperin, kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya, mempersulit barang-barang jadi yang berkaitan dengan tekstil masuk ke industri," terangnya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sementara, untuk bahan baku akan dipermudah. Hal itu dilakukan agar industri tekstil bisa tumbuh.

"Kalau bahan baku, itu prinsipnya memang harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri tekstil tumbuh kembali. Jadi kuncinya, barang-barang jadi, TPT, itu kita persulit masuk ke Indonesia. Bahan baku kita permudah masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Agus mengatakan, pihaknya akan mengusulkan kebijakan supaya produk tekstil dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan yang diusulkan yakni pintu masuk produk tekstil dilakukan di Indonesia timur. Selain tekstil, produk lain yang diusulkan pintu masuknya di Indonesia timur yakni elektronik, tekstil hingga kosmetik.

"Kami akan segera mengusulkan adanya entry point terhadap 7 komoditas yang kami pelajari, kami evaluasi, terdapat banjir barang-barang impor dari negara tertentu. Nah itu akan kami usulkan, termasuk tekstil, untuk pintu masuknya ke Indonesia itu adalah pelabuhan-pelabuhannya ada di wilayah timur Indonesia," katanya.

"Tujuh komoditas yang kita ketahui bersama. Tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, keramik," tambahnya.

Dia menegaskan, tidak melarang impor produk tekstil. Hanya saja, pintu masuk produk tersebut dilakukan di wilayah timur Indonesia.

"Pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur Indonesia. Tidak ada perketatan. Pintu masuknya kita pindahkan, either nanti ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat, masuk Indonesia silahkan," katanya.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar industri dalam negeri semakin kompetitif. Dia bilang, materi terkait pintu masuk produk impor itu sudah hampir selesai dan siap untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahannya sudah hampir selesai, dan insyaallah, lusa kami kirim ke Bapak Presiden untuk minta ratas," katanya.

Lihat juga Video: Indo Leather and Footwear Expo 2024: Siap Bersaing di Mancanegara

[Gambas:Video 20detik]

(acd/kil)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi mengikis lapangan pekerjaan sektor teknologi hingga memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di sektor teknologi.

Tak sedikit perusahaan yang kini memilih menanamkan modal untuk pengembangan AI yang dinilai lebih efisien. Dikutip dari Digit News, Jumat (23/8/2024) gelombang PHK semakin besar sejak 2022 lalu setelah lonjakan perekrutan tenaga kerja pascapandemi.

Situs pelacak PHK, layoffs.fyi mencatat lebih dari 264.000 pekerja di PHK pada 2023 atau naik dari tahun sebelumnya 165.000 pekerja. Sementara itu, sepanjang tahun ini tercatat sebanyak 132.900 karyawan di 410 perusahaan kehilangan pekerjaan.

Laporan lainnya dari Trueup.io dan BestBrokers memperkirakan lebih dari 700 pengumuman PHK dilakukan yang berdampak pada 203.946 pekerja teknologi dipangkas dari 165 perusahaan sejak awal 2024.

Dalam laporan tersebut dirincikan bahwa PHK yang terjadi di Amerika Serikat sebanyak 115.257 pekerja dan Inggris menyusul dengan angka 3.471 orang belakangan ini.

Kondisi gelombang PHK di kedua negara tersebut berdampak lebih buruk bagi tenaga kerja asing yang bergantung pada visa dengan izin tinggal untuk bekerja di negara tersebut.

Analisis BestBrokers juga menyebutkan kenaikan suku bunga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar, sehingga menciptakan badai perekrutan yang berlebihan, kenaikan biaya, dan perubahan prioritas yang membahayakan lebih banyak pekerjaan di bidang teknologi.

Masih dalam laporan yang sama, tercatat sejumlah perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran dan menjadi penyumbang terbesar PHK sepanjang tahun ini yaitu Dell sebanyak 18.500 pekerja, Intel 15.000 pekerja, dan Tesla sebanyak 14.000 orang

Dell diketahui telah melakukan 2 putaran PHK sepanjang tahun ini yang merupakan bagian dari upaya restrukturisasi besar-besaran dengan AI sebagai fokus utamanya. Tak hanya itu, PHK Intel juga diketahui berkaitan dengan investasi perusahaan pada AI.

Pasalnya, Intel sejauh ini dinilai gagal memanfaatkan manfaat dari ledakan AI seperti yang dilakukan pesaing teknologi lainnya, yaitu Nvidia. Di sisi lain, Tesla juga mengurangi ekspansi pesat pascapandemi.

Di sisi lain, PHK yang dilakukan Microsoft pada tahun 2023 disebabkan oleh kemerosotan ekonomi, dan juga munculnya AI, karena perusahaan terus berinvestasi pada OpenAI, pencipta ChatGPT.

Google menyebutkan investasi awal perusahaannya pada AI ketika mengumumkan pengurangan 12.000 pekerjaan pada awal tahun 2023, meskipun kedua perusahaan tidak secara langsung menghubungkan keduanya.

Namun, rumor PHK yang ditemukan dalam memo internal CEO Google Sundar Pichai pada Januari 2024 hanya menyebutkan perlunya restrukturisasi untuk mendorong kecepatan di beberapa area. Meskipun, alasan PHK yang dilakukan perusahaan pada bulan April tahun ini juga tidak jelas.

Microsoft secara eksplisit menguraikan fokus mereka pada AI dalam bocoran memo yang dirilis setelah perusahaan tersebut memangkas pekerjaan di departemen cloud-nya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terdampak Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun hingga 23 Agustus 2024 mencapai 45.762 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan jumlah tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"PHK 45.762 per hari ini, 23 Agustus. Naik, di Juli aja kan disparitasnya udah sekitar 4.000-an lebih. Sekarang pasti naik 5.000 dibanding dengan Agustus 2023," ujarnya ditemui dalam acara NakerFest di JiExpo Kemayoran, Jumat (23/8).

Menurut Indah, sektor yang paling banyak terkena PHK adalah manufaktur atau industri pengolahan, seperti tekstil, garmen hingga alas kaki. Sedangkan, untuk wilayahnya terbanyak di Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat.

"Tiga wilayah itu paling banyak. Alasannya karena memang mereka sudah tidak mampu bersaing, karena sejak ada covid-19 kan mereka sebenarnya sudah agak berat," jelasnya.

Indah menambahkan alasan PHK lainnya yang disampaikan pelaku usaha adalah situasi global yang tak menentu, seperti perang yang tak kunjung usai hingga aturan kebijakan produk dari berbagai negara mitra dagang.

"Terus berusaha bangkit tapi kemudian kan ada situasi yang uncertainty, perang ya kan. Kemudian ada kebijakan untuk produk tertentu, kemudian perubahan gaya hidup," imbuhnya.

Selain itu, para pelaku usaha yang melakukan PHK juga terjadi karena tidak bisa mengikuti tren konsumsi masyarakat saat ini yang memilih beralih ke online. Sehingga kalah saing dengan pelaku usaha lainnya.

"Kita aja sudah jarang kan ke ITC, senangnya belanja online. Nah mereka yang belum siap menghadapi dinamika ini antara persaingan, situasi global, regional dan perubahan gaya hidup konsumen, akhirnya mereka tidak kuat. Jadi mereka terpaksa PHK," pungkasnya.

Karenanya, berbagai upaya terus dilakukan Kemenaker agar pekerja yang kehilangan pekerjaan bisa kembali diserap. Salah satunya dengan mengadakan Naker Fest yang bekerja sama dengan ratusan perusahaan untuk menyediakan 175 ribu lowongan kerja.

"Di acara ini, kami selenggarakan pula 'Job Fair' nasional yang menghadirkan lebih dari 175 ribu lowongan kerja dari 200 perusahaan, baik secara langsung di tempat ini atau secara online lewat layanan 'Karirhub Siap Kerja'," pungkas Ida.