Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

“Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

“Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji.

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji.

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyelenggara umrah dan haji di Indonesia merespons positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji reguler bisa lebih profesional di bawah Badan Penyelenggara Haji. Menurut pemahamannya, pola kerja Badan langsung berada di bawah Presiden.

“Tidak terganggu dengan anggaran, tidak terganggu dengan undang-undang, peraturan, birokrasi yang panjang, segala macam, sampai harus Panja dulu ke DPR, segala macam,” kata Syam kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi apakah kehadiran Badan Penyelenggara Haji cukup efektif menyelesaikan polemik haji yang kerap terjadi tiap tahunnya, Syam mengatakan bahwa masalah tidak dapat dihindari.

Kendati begitu, adanya Badan Penyelenggara Haji membuat birokrasinya lebih pendek sehingga dapat langsung diputuskan oleh para komisioner di Badan Penyelenggara Haji.

“Kalau dengan badan, saat itu dia bisa ambil keputusan tanpa harus menunggu waktu, jarak, dan segala macem,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.

Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.

Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.

Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.

"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 menyisakan persoalan yang masih belum tuntas hingga saat ini mulai dari masalah kuota hingga fasilitas yang dinilai tidak layak.

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut, DPR akhirnya resmi membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji pada 9 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menyetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) tiga lapangan migas di tiga wilayah kerja wilayah Selat Makassar.

Ketiganya adalah Lapangan Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. Keputusan ini tercantum dalam Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024.

Keputusan ini merupakan jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas produksi di Tanah Air.

Ulasan tentang persetujuan PoD tiga lapangan migas menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (24/8/2024):

Segmen UMKM Melempem Kala Intermediasi Terakselerasi

Rapor penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat pada awal paruh kedua. Hal itu kontras dengan kinerja intermediasi secara total yang melanjutkan laju pertumbuhannya.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), total penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 mencapai Rp1.375,5 triliun atau tumbuh sebesar 5,1% secara tahunan alias year-on-year YoY. Kendati tumbuh melambat secara tahunan, penyaluran kredit UMKM pada Juli 2024 terkontraksi karena lebih rendah dari realisasi pada Juni 2024, Rp1.376,6 triliun.

Kondisi ini kontras dengan realisasi penyaluran kredit yang tumbuh 12,4% YoY pada periode yang sama. Pertumbuhan ini naik tipis dari realisasi pada Juni 2024 sebesar 12,36% YoY.

Tenaga Baru Lapangan Migas Selat Makassar

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, PoD tiga lapangan migas di tiga wilayah kerja wilayah Selat Makassar juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi.

SKK Migas turut membantu mempercepat penyelesaian PoD sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan mempercepat proses di industri hulu migas.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045.

Kabar Terbaru Rencana Merger BUMN Karya Bakal Rampung Tahun Ini

Rencana merger atau penggabungan BUMN Karya yakni PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dikabarkan telah mendapatkan restu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengejar proses konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor karya agar dapat terealisasi pada tahun ini.

Adapun, Kementerian BUMN hendak melebur tujuh BUMN karya menjadi tiga perusahaan. Targetnya pada tahun ini konsolidasi PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam satu holding dapat rampung. Adapun PT Hutama Karya akan berperan sebagai induk dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebagai anak.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan saat ini rencana peleburan Hutama Karya dan Waskita Karya tengah mencari waktu kesepakatan bersama Kementerian PUPR. Namun demikian, rencana merger tersebut telah disepakati oleh kementerian terkait yaitu, Kementerian PUPR. Nantinya, HK akan berperan sebagai induk dari Waskita.

Seberapa Penting Badan Haji di Indonesia?

Usulan pembentukan Badan Haji di Indonesia mulai bergaung di publik setelah muncul dugaan penyelewengan kuota haji khusus pada 2024.

Usulan itu diungkapkan Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Ade Marfuddin. Pembentukan badan di luar Kementerian Agama ini dipandang perlu untuk mengatasi masalah tahunan terkait haji.

Nantinya, Badan Haji akan bersifat independen dengan berada di bawah dan tanggung jawab langsung Presiden. Posisi ini sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Keberadaan Badan Haji akan mengurangi peran Kementerian Agama dalam mengurus hal teknis terkait haji. Sebab selama ini, Kemenag menjadi ujung tombak pemerintah mengatur soal haji. Mulai dari pengaturan jemaah, layanan haji, petugas hingga hal teknis lainnya.

Sementara itu, BPKH menjadi pengelola keuangan haji yang disetor oleh jemaah maupun calon jemaah. Dana ini dikelola untuk mencukupi biaya perjalanan haji dari para jemaah.

Bangkok Bank Kurangi Kepemilikan di Bank Permata

Bangkok Bank melepas 3,47 miliar saham atau setara dengan 9,59% kepemilikannya di PT Bank Permata Tbk. melalui pasar negosiasi dalam dua kali transaksi dengan harga rata-rata penjualan Rp920 per unit saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas Bursa Efek Indonesia pada Jumat (23/8/2024), transaksi negosiasi itu dilakukan pada 16 Agustus 2024 dan tanggal penyelesaian transaksi pada 23 Agustus 2024.

Harga penjualan di pasar negosiasi sebesar Rp920 per unit saham berada dalam rentang pergerakan harga saham BNLI sepanjang 23 Juli hingga 16 Agustus yang berada dalam rentang Rp910—Rp920 per unit saham.

Pada penutupan perdagangan Jumat (23/8/2024), harga saham Bank Permata dengan kode BNLI bertengger di level Rp1.455 per unit saham. Pascatransaksi negosiasi, saham BNLI bergerak naik di atas Rp1.000 per unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Ade Marfuddin mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Haji di luar Kementerian Agama (Kemenag) lantaran penyelenggaraan ibadah haji selalu menyisakan masalah setiap tahunnya.

Ade Marfuddin menyampaikan, kehadiran Badan Haji sangat diperlukan karena akan bersifat independen serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sama halnya seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kami mengusulkan agar dibentuk bukan hanya sekedar bagian dari Kemenag tapi sudah menjadi Badan sendiri sehingga bisa punya otoritas sendiri dan menata dengan baik [penyelenggaraan haji],” kata Ade Marfuddin dalam Dialektika Demokrasi ‘Menanti Rekomendasi Pansus Angket Haji DPR’, dikutip Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, BPKH nantinya dapat dilebur ke dalam Badan Haji. Dengan begitu, pengelolaan dan tata laksana berada dalam satu Badan, dalam hal ini Badan Haji.

Mengingat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir sebentar lagi, Ade mengharapkan agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat menata ulang tata kelola penyelenggaraan haji dengan membentuk Badan Haji.

“Kan sekarang pemerintah Prabowo yang akan menata ini, jadi tidak salah jika presiden baru bisa membentuk Badan Haji,” ujarnya.

Pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus pada 2024 menjadi perhatian Anggota DPR RI. Bagaimana tidak, sejumlah anggota menilai bahwa Kemenag telah melanggar kesepakatan pembagian kuota yang telah dibuat bersama Komisi VIII dalam Rapat Kerja (Raker).

Adapun Indonesia pada musim haji 2024 mendapat alokasi kuota haji sebanyak 241.000 orang. Jumlah itu terdiri dari kuota jemaah haji 2024 sebanyak 221.000 orang beserta kuota tambahan sebanyak 20.000 orang.

Dengan total alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara itu, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 (92% dari total) untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus. Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi sebesar 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Imbas dari masalah ini, DPR kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pengawasan Haji 2024 dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/7/2024). Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih menjadi Ketua Pansus dan telah disepakati melalui pemilihan secara musyawarah mufakat.

Adapun tiga ruang lingkup utama yang menjadi fokus pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.