Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Pengecekan ini dilakukan bersama Dinas urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) pada stok yang berada di 100 titik Kabupaten/Kota.

Hasil uji rapid test tersebut sebagian besar atau 90% negatif dari residu. Sementara ada 10 % ada kandungan residu, tetapi dalam jumlah aman, sehingga boleh dikonsumsi.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya" ujar Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Yusra Egayanti dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala." ujar Yusra.

Kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi. https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3025.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain, pilih anggur yang memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya,

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat." ujarnya.

(ada/hns)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Dinas urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test dilakukan pada stok yang berada di 100 titik Kabupaten/Kota.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Yusra Egayanti mengungkapkan, hasil uji rapid test tersebut sebagian besar atau 90% negatif dari residu. Sementara ada 10 % ada kandungan residu, tetapi dalam jumlah aman, sehingga boleh dikonsumsi.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya" ujar Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala." ujar Yusra.

Adapun kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi. https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3025.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain, pilih anggur yang memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya,

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat." ujarnya.

(ada/das)

Subang -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau lahan pertanian di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di lapangan terkait pertanian padi.

Berdasarkan pantauan detikcom, Kamis (31/10/2024) Zulhas hadir di kawasan lahan sawah Sukamandi sekitar pukul 09.10 WIB. Dalam kesempatan itu, Zulhas didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI (Persero) ID FOOD Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka, Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (member of ID Food), Adhi Cahyono Nugroho dan PJ Bupati Subang, Imran.

Sesampainya di lahan sawah, Zulhas melakukan dialog dengan para petani Sukamandi. Tak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan itu juga menjajal combine harvester untuk memanen padi.

Saat berdialog dengan petani ditemukan masalah terkait bibit bermutu yang belum merata di petani. Menurut Zulhas bibit yang bermutu itu bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi, apa lagi pemerintah mau mencapai swasembada pangan.

"Saya ninjau sebetulnya. Apa sih masalahnya kalau bibit, kita itu tidak merata karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ungkap dia saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Dengan bibit yang bermutu, produksi padi disebut bisa meningkat 10%. Zulhas menyebut saat ini produksi beras nasional sekitar 31 juta ton. Jika produksi ditambah sebesar 10% maka ada tambahan 3 juta ton.

"Kalau (produksi) 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problem-nya, pembibitan itu kok tidak bisa lancar. Sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu," terangnya.

Kemudian, salah satu petani mengungkapkan keluhannya kepada Zulhas. Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah lainnya yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk yang mahal.

Dia mengatakan bahwa petani di daerah itu tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya.

Dalam kesempatan itu, kelompok petani tersebut menyebut kebutuhan pupuk subsidi mencapai 1.300 ton. "Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" ucapnya.

(ada/das)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jogja -

Harga sembako dapat berubah setiap harinya akibat pengaruh berbagai faktor. Bagi detikers yang membutuhkan informasi tentangnya, simak daftar harga sembako Jogja 15 Oktober 2024 berikut ini.

Informasi terkait harga sembako begitu penting untuk masyarakat. Pasalnya, berbekal pengetahuan ini, warga Jogja dapat menentukan prioritas bahan makanan yang akan dibeli dan jumlahnya. Tak hanya konsumen, pedagang dan produsen juga dapat menentukan langkah yang diambil berdasarkan naik-turunnya harga suatu sembako.

Dengan harga bawang merah naik, di bawah ini daftar harga sembako untuk wilayah Jogja, Selasa, 15 Oktober 2024 menurut PIHPS dan Badan Pangan Nasional.

Daftar Harga Sembako Jogja 15 Oktober 2024 Versi PIHPS Nasional

PIHPS adalah singkatan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Laman ini dikelola oleh Bank Indonesia sejak tahun 2016. PIHPS menyajikan data seputar barang pokok yang dinilai memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk angka inflasi.

Dilihat pada Selasa (15/10/2024) pukul 11.35 WIB, tidak tampak adanya update harga dari Pasar Kranggan. Oleh karena itu, tidak ada rerata harga pokok seperti hari-hari biasanya yang diambil dari Pasar Beringharjo dan Kranggan. Dengan sebab tersebut, sebagai gambaran, berikut ini harga sembako Jogja yang berlaku di Pasar Beringharjo pada 15 Oktober 2024:

• Bawang merah ukuran sedang: Rp26.500/kg
• Bawang putih ukuran sedang: Rp43.000/kg
• Beras kualitas bawah I: Rp13.250/kg
• Beras kualitas bawah II: Rp12.500/kg
• Beras kualitas medium I: Rp15.000/kg
• Beras kualitas medium II: Rp14.250/kg
• Beras kualitas super I: Rp17.000/kg
• Beras kualitas super II: Rp16.000/kg
• Cabai merah besar: Rp22.500/kg
• Cabai merah keriting: Rp17.500/kg
• Cabai rawit hijau: Rp30.000/kg
• Cabai rawit merah: Rp42.500/kg
• Daging ayam ras segar: Rp34.000/kg
• Daging sapi kualitas 1: Rp135.000/kg
• Daging sapi kualitas 2: Rp127.500/kg
• Gula pasir kualitas premium: Rp18.000/kg
• Gula pasir lokal: Rp17.500/kg
• Minyak goreng curah: Rp16.000/kg
• Minyak goreng kemasan bermerk 1: Rp19.000/liter
• Minyak goreng kemasan bermerk 2: Rp18.000/liter
• Telur ayam ras segar: Rp25.500/kg

Daftar Harga Sembako Jogja 15 Oktober 2024 Versi Bapanas

Selain PIHPS, sumber kredibel lainnya yang bisa dipakai untuk mengetahui perkembangan harga sembako sehari-hari adalah panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dikutip dari situs resminya pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 10.13 WIB, harga sembako di Kota Jogja hari ini adalah:

• Beras premium: Rp14.250/kg
• Beras medium: Rp12.990/kg
• Beras SPHP: Rp12.500/kg
• Kedelai biji kering impor: Rp9.500/kg
• Bawang merah: Naik dari Rp20.980 menjadi Rp22.360/kg
• Bawang putih bonggol: Rp34.500/kg
• Cabai merah keriting: Rp13.960/kg
• Cabai rawit merah: Rp40.000/kg
• Daging sapi murni: Rp130.000/kg
• Daging ayam ras: Rp32.980/kg
• Telur ayam ras: Rp26.000/kg
• Gula konsumsi: Rp17.000/kg
• Minyak goreng kemasan sederhana: Rp16.000/liter
• Minyak goreng curah: Rp16.000/liter
• Tepung terigu curah: Rp9.000/kg
• Tepung terigu kemasan: Rp11.000/kg
• Garam halus beryodium: Rp12.000/kg
• Ikan kembung: Rp35.500/kg
• Ikan bandeng: Rp42.500/kg
• Ikan tongkol: Rp32.500/kg

Faktor-faktor Penyebab Naiknya Harga Sembako

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan harga bahan pokok naik. Dirangkum dari Journal of Sharia and Law berjudul 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako oleh Para Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah' karya Nur Azizah Nasution dkk, ini poin-poinnya:

1. Faktor Produksi

Tanpa adanya produksi, para pedagang sembako di pasar akan kekurangan jumlah barang. Penyebabnya bervariasi, mulai dari hasil panen yang tidak maksimal, keterbatasan biaya petani, hingga cuaca buruk. Alhasil, barang langka membuat harga melambung.

2. Faktor Distribusi

Semakin lama proses distribusi, makin naik pula harga sembako. Lebih-lebih, jika terjadi keterlambatan dalam prosesnya. Akibatnya, pedagang mesti menaikkan harga sembako demi dapat meraup laba.

3. Faktor Sumber Pasokan

Mirip dengan faktor pertama, sumber pasokan dapat memengaruhi naik-turunnya harga sembako. Semakin banyak barang yang tersedia, harganya akan semakin murah, begitu pula sebaliknya.

4. Faktor Permintaan dan Penawaran

Ketika permintaan terhadap suatu barang naik, para pedagang akan menaikkan harga. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

5. Faktor Jumlah Pedagang Pesaing

Semakin banyak pesaing, harga sembako cenderung lebih mendekati tarif pasaran. Sebagai contoh, di pasar A hanya ada dua pedagang sembako. Kondisi ini membuat keduanya bersaing dengan lebih ekstrem ketimbang pasar B yang memiliki 10 pedagang sembako. Sebab, keduanya mesti bersaing ketat untuk memperebutkan pasar.

Demikian informasi harga sembako di Jogja, Selasa, 15 Oktober 2024. Perlu dicatat bahwa harga yang ditemui di pasaran bisa saja berbeda. Hal ini disebabkan adanya disparitas untuk masing-masing sembako. Semoga bermanfaat.

(sto/dil)

JAKARTA - Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank , Carolyn Turk menyebut harga beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tak tanggung-tanggung, perbedaannya mencapai 20%.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta, agar Indonesia jangan terprovokasi. Pasalnya menurutnya apa yang dikatakan World Bank atau Bank Dunia tidak lebih dari sekedar jebakan agar Indonesia terus melakukan impor.

"Jadi kalau Bank Dunia menyampaikan pembatasan impor (yang dilakukan Indonesia) sehingga harga mahal, ya memang. Memang tugas kita sebagai negara melindungi petani kita," ungkap Arief.

"Sekarang kita jangan terpancing oleh statement Bank Dunia karena kita tidak impor maka harga tinggi. Indonesia saat ini memang sedang meningkatkan kesejahteraan petani," lanjutnya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan bahwa Indonesia harus kompak, bahu membahu untuk melakukan koreksi sehingga produksi petani bisa semakin ditingkatkan. Menurutnya, ini penting dilakukan guna menekan harga beras agar bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Yang harus kita kerjakan adalah self correction. Kita harus tingkatkan produksi bersama-sama, semua elemen harus bekerja sama. Benih kita perbaiki, pupuk, penyuluh, teknologi, food cost kita perbaiki. Memang banyak yang harus dikerjakan," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya Carolyn mengungkap, tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian. Dan yang mirisnya lagi, tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani.

Lebih jauh disampaikan, pendapatan petani di Indonesia masih di bawah USD1 atau setara Rp15.207 per hari. Yang mana itu artinya dalam setahun diperkirakan penghasilan petani Indonesia hanya kurang dari USD341 atau setara Rp5 juta saja.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan," ungkapnya dalam acara Indonesia International Rice Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

Carolyn menekankan, pentingnya investasi untuk mendorong produktivitas pertanian di tengah krisis pangan akibat perubahan iklim seperti sekarang ini.Menurutnya, investasi bisa mengurangi kerugian pasca panen sekaligus membuka peluang dalam meningkatkan kemampuan produksi dengan membangun ragam infrastruktur seperti pabrik dengan teknologi modern dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Seperti yang telah saya katakan, penting untuk berinvestasi pada pendorong produktivitas pertanian. Kami telah menyarankan bahwa penelitian dan penyuluhan merupakan bidang yang penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Jakarta -

Pendapatan petani di Indonesia disebut di bawah rata-rata oleh Bank Dunia. Badan Pangan Nasional menepis informasi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

"Kami di Badan Pangan Nasional bersyukur pendapatan sedulur petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh," kata dia dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Arief mengklaim naiknya pendapatan petani itu merupakan hasil upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan beras juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Ini dikarenakan Bulog ditugaskan untuk melakukan penyerapan beras yang berasal dari hasil petani lokal. Sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog terus meningkat.

"Pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani kita yang kemudian kita salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras seperti hari ini," terang Arief.

"Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu di 2022 capai 994 ribu ton. Lalu 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Nah di tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk menyoroti kesejahteraan petani di Indonesia. Dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024) yang lalu dia memaparkan pendapatan petani disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207.

Artinya dalam setahun diperkirakan pendapatan petani hanya berkisar di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta. Jumlah ini bahkan jauh lebih kecil daripada pendapatan per kapita Indonesia di 2023 yang mencapai Rp 75 juta per tahun.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkap Carolyn Turk.

Simak juga Video 'Ma'ruf: Jamsostek Juga Penting Diberikan ke Petani, Marbot, PKL':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

Jakarta -

Bank Dunia (World Bank) sempat mengatakan harga beras eceran di Indonesia konsisten tinggi di ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu dari sisi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional membantah jika dikatakan harga beras eceran di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di ritel misalnya Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia.

"Misal SGD 11 per 5 kg di rak Supermarket berarti 11 x (kurs Singapura ke rupiah) Rp 11.700 ÷ 5 = Rp 25.740/kg. Iya memang (banyak negara ASEAN harga beras lebih mahal) kita lagi fokus kesejahteraan petani. Cek aja Singapura, Malaysia, harga shelving (rak di ritel) loh ya. Kalau (harga) di Jepang atau Korea itu udah pasti selangit, cek aja," kata dia kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).

Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen.

Hal ini menurutnya terbukti dengan inflasi pangan yang masih dinilai cukup terkendali. Arief juga menyebut dari sisi produksi kondisi Indonesia juga aman dan perlu digenjot agar melimpah dan tidak lagi impor.

"Beras Indonesia itu memang kita lagi naikin karena petaninya NTP kasih 110. Kita harus fokus mensejahterakan petani. Jika dikatakan harga beras Indonesia termahal, dia itu pengennya kita impor yang banyak sehingga harga jatuh, harga rendah. Orang Indonesia volatile food masih 3%, inflasi 2%, masa Bank Dunia nggak tahu. Dia itu dapat pesan supaya kita impor banyak. Jangan mau," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9).

Akibatnya, masyarakat Indonesia disebut harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kebutuhan pangannya terutama karena beras.

"Kami memperkirakan bahwa konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," jelasnya.

Simak Video: Efek Perubahan Iklim Gagal Panen hingga Harga Beras Naik

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menanggapi rencana Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberi bantuan pangan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut disampaikannya pada saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, kemarin.

"Saya diperintahkan Pak Kemenko PMK untuk mendata yang PHK. Hingga hari ini kami tidak mendapat, kami terus kejar sampai ke Kadin, Apindo. Sebenarnya Pak Menko juga minta untuk memasukkan itu, kami juga sudah komunikasi dengan BPJS, tapi belum dapat datanya itu," kata perempuan yang akrab disapa Risma, dikutip Rabu (4/9/2024).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan sampai saat ini pihaknya menunggu penugasan terkait hal tersebut. Dia bilang, biasanya apabila ada keadaan darurat akan diadakan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat tersebut akan dibahas anggaran hingga sasaran penerima bantuan.

"Kita menunggu penugasan aja kan maksudnya dalam rapat itu hitung-hitungan seperti apa, kan harus disesuaikan juga anggarannya siapa berapa banyak Itu kan juga harus disesuaikan," kata Arief.

Berkaitan dengan itu, biasanya akan melibatkan kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dia menyebut selama ini bantuan pangan yang diberikan pihaknya bertujuan untuk stabilisasi pangan hingga korban bencana alam.

"Biasanya akan melibatkan Menteri Keuangan, Menko PMK Menteri Sosial, Badan Pangan. Bantuan itu kan macem-macem bentuknya Ada yang Perlinsos. Kalau yang di Badan Pangan itu bantuannya kemarin itu lebih banyak untuk stabilisasi, jaga inflasi Sama satu lagi disaster bencana alam kemarin," imbuhnya.

(ara/ara)

Jakarta -

Pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan produksi beras dalam negeri. Di sisi lain, program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan tahun depan. Lantas, apakah program tersebut menambah kuota impor beras?

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya terus mengusulkan agar program tersebut melibatkan pangan lokal, termasuk dalam memenuhi karbohidrat. Arief menyebut, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Kalau makanan bergizi gratis kan nggak ada perbedaan sama saja kan. Ini kan pemenuhan karbohidrat. Nah, saya mau sampaikan ada Perpres tahun 81/2024 mengenai penganekaragaman konsumsi pangan. Di situ dijelaskan detail bagaimana setiap kementerian/lembaga harus mengerjakan apa. Nah, kalau ini di-link-an dengan tadi program MBG Ini akan sangat baik," kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Dengan peraturan tersebut, Arief bilang tidak semua daerah memenuhi karbohidrat dari beras, misalnya Indonesia timur yang memproduksi pangan lokal berupa sagu. Hal serupa juga ditetapkan untuk pemenuhan nilai gizi proteinnya.

"Jadi kan nggak semua daerah juga misalnya pemenuhan karbohidratnya nasi. Ada yang tadi kan nasi jagung, ada yang jagung, Indonesia timur ada sagu ada juga yang protein juga sama. Daerah tertentu memang produksinya ikan, ya udah nggak usah dipaksa harus daging sapi gitu kan misalnya," terangnya.

Dia juga menjelaskan dengan menggunakan pangan lokal dapat menggerakkan ekonomi di daerah, misalnya susu dapat diambil dari peternak. Kemudian nanti dapat menarik perusahaan-perusahaan susu besar lainnya.

"Contoh ya, susu kalau itu misalnya bisa seperti plasma gitu ya para peternak bisa punya satu, dua, tiga. Nanti perusahaan-perusahaan besar juga ada di situ. Kan dari ekonominya bergerak di sini. Jadi nggak semata-mata harus impor atau apa. Ini kan saran ya, tapi kewenangan ini semua ada di Badan Gizi Nasional," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan program MBG ditargetkan mulai 2025. Sebanyak 100 unit pelayanan dipersiapkan untuk menjalankan program tersebut. Dia menyebut, unit pelayanan inilah yang menyiapkan makan gratis dan disalurkan ke sekolah, balita, hingga ke ibu hamil.

"Supaya langsung bisa running di tahun 2025, bulan November 2024 nanti, BGN menargetkan bisa mengoperasikan 100 unit pelayanan yang akan ada di seluruh provinsi," kata Hasan kepada detikcom, Senin (2/9/2024).

(ara/ara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal menggantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , di tengah mencuatnya kabar perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju pada, Senin (19/8/2024).Saat ini Kepala Bapanas diisi oleh Arief Prasetyo Adi sejak Februari 2022 lalu.

Amanah itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.Arief Prasetyo Adi sendiri enggan memberi pernyataan secara gamblang soal isu pergantian dirinya, saat dikonfirmasi MNC Portal melalui pesan WhatsApp pada Minggu malam, (18/8/2024).

Kendati begitu, Arief merespons pertanyaan dan konfirmasi dengan mengirimkan stiker yang bertuliskan kalimat ?wallahu a'lam? dalam bentuk huruf Arab. Secara sederhana, ?wallahu a'lam? dimaknai sebagai ?hanya Allah yang mengetahui?.

Kabar perombakan Kepala Badan Pangan memang masih simpang siur. Pasalnya, kabar lainnya mencatatkan tidak ada perubahan orang nomor satu di lembaga yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan tersebut.

Justru, Presiden Jokowi bakal menambah orang baru di dua lembaga negara yang disebut-sebut baru dibentuk, yakni Kepala Badan Gizi dan Badan Komunikasi Kepresidenan.

Selain itu, perombakan malah terjadi di internal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Wacananya, Kepala BPOM saat ini, Penny Lukito akan digantikan orang baru.

Untuk diketahui, beberapa informasi juga menyebut bahwa Presiden Jokowi bakal mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tafsir. Posisi ini akan diisi oleh Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Lalu kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024 kemarin.

Tak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar pun diisukan kena reshuffle. Dia bakal digantikan oleh Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang saat ini.

Sementara, Yasonna Laoly akan diganti oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan HAM. MNC Portal sendiri sudah merupaya mengkonfirmasi kabar ini kepada Rosan Roeslani dan Raja Juli Antoni per Minggu malam, namun belum juga mendapat balasan.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken olehnya pada 15 Agustus 2024.

Dalam beleid itu dijelaskan akan ada satu kedeputian di Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilebur ke dalam Badan Gizi Nasional. Tepatnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional," tulis pasal 55 beleid tersebut, dikutip Minggu (18/8/2024).

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi di lingkungan Badan Pangan Nasional juga akan dialihkan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Hal yang sama juga dilakukan pada perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang kerawanan gizi di lingkungan Badan Pangan Nasional akan dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Gizi Nasional.

Ketika dikonfirmasi langsung, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi masih enggan bicara apakah pengalihan satu deputinya ke Badan Gizi Nasional akan dilakukan secepatnya atau menunggu pemerintah baru terlebih dahulu.

Saat ditanya, dia cuma menyebutkan hal itu sudah tercantum dalam Perpres 83 tahun 2024. Dia juga bilang pihaknya akan mendukung pembentukan Badan Gizi Nasional, bahkan menyebutkan institusinya sebagai salah satu yang membidani lahirnya Badan Gizi Nasional.

"Badan Pangan Nasional intinya sangat mendukung dalam membidani Pembentukan Badan Gizi Nasional. Untuk NKRI ke depan. Bismillah, semoga cita cita bersama kita dapat terwujud dengan baik. Amin," sebut Arief ketika dihubungi detikcom.

Sementara itu, bila dicermati dalam pasal 56 ayat 3 disebutkan pengalihan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang kerawanan gizi di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Presiden 83 tahun 2024 berlaku.

Prosesnya juga wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Di sisi lain, Arief juga mengatakan pembentukan Badan Gizi Nasional dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo Subianto.

"Badan Gizi Nasional kita persiapkan bersama untuk dapat mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis dan Perpres No. 83 sudah ditandatangani Pak Presiden Jokowi," beber Arief.

(hal/rrd)