Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024, pemerintah telah membayarkan bunga utang senilai Rp315,6 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu ⁠Riko Amir menyampaikan, realisasi pembayaran bunga utang ini on track atau masih dalam jalur, di mana outlook tahun ini senilai Rp499 triliun.

“Hingga Agustus 2024 Rp315,6 triliun, ini dalam koridor Rp499 triliun sampai dengan akhir tahun yang kita bayarkan,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).

Riko menuturkan pihaknya terus optimistis sampai akhir tahun, pembiayaan untuk defisit termasuk pembayaran bunga utang dapat dilakukan sesuai rencana pada tahun ini.

Mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pada tahun 2024 kondisi pasar keuangan sangat volatile, yang berdampak pada peningkatan beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah.

Secara historis sejak 2020, pembayaran bunga utang cenderung meningkat.

Pada 2020 tercatat pemerintah membayar bunga utang senilai Rp314,1 triliun. Kemudian pada 2021 pemerintah membayar bunga utang senilai Rp343,5 triliun.

Kemudian pada 2022 pembayaran utang kembali naik, menjadi Rp386,3 triliun, pada 2023 senilai Rp439,9 triliun, dan Rp499 triliun pada outlook 2024.

Sementara tahun depan, pemerintah berencana membayar bunga utang senilai Rp552,9 triliun.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memberikan warisan bunga utang Rp 183 triliun kepada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun bunga utang tersebut tanggungan yang perlu dibayarkan hingga akhir tahun 2024.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, pemerintah mencatatkan outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp 499 triliun hingga akhir tahun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Tercatat hingga akhir bulan Agustus ini, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 315,6 triliun. Itu artinya, pemerintah masih harus membayar sisa bunga utang Rp 183 triliun lagi untuk mencapai target.

"Untuk bunga utang sampai dekat akhir Agustus, itu besarnya Rp 315,6 triliun, di dalam koridor tadi Rp 499 triliun ya sampai akhir tahun," kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, tanggung jawab penyelesaian pembayaran bunga utang ini nantinya akan diserahkan atau diwariskan kepada pemerintahan baru.

Meski jumlahnya terbilang masih cukup banyak, Riko tetap optimistis sampai akhir tahun pengendalian defisit hingga pembayaran utang-utang bisa dirampungkan sesuai target.

"Kita tetap optimis sampai dengan akhir tahun seluruh pembiayaan defisit kita, termasuk pembayaran utang-utang bisa dilakukan bulan ini," ujarnya.

Sementara itu, untuk tahun depan pemerintahan Prabowo diperkirakan akan membayar Rp 552,9 triliun bunga utang sesuai yang tertuang di APBN 2025. Angka ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan bunga 2024 ini.

Lebih lanjut, Riko menilai bahwa penting agar pemerintah bisa menekan besaran bunga utang ini. Salah satu caranya ialah dengan melakukan reprofiling atau penataan ulang. Misalnya saja seperti melakukan buyback di momentum yang tepat.

"Kita reprofiling, timing yang tepat dan kita punya cost yang cukup, kita lakukan buyback. Jadi utang yang masih beberapa tahun kita tarik ke depan sehingga tidak perlu bayar bunganya. Ada juga dengan debt switch, kita cari nanti dengan bunga utang yang lebih murah, dan kita switch dengan yang lebih tinggi kita ganti. Jadi liability management aktif dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini," terangnya.

Lihat juga Video 'Luhut Sebut Rasio Utang RI Rendah, Pede Bisa Selesaikan IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Sumber: Fox Business | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. David Rubenstein, seorang miliarder dan salah satu pendiri Carlyle Group, memberikan peringatan serius mengenai beban utang pemerintah federal Amerika Serikat yang terus meningkat.

Menurutnya, tingginya biaya pembayaran bunga atas utang nasional yang melonjak, di tengah defisit anggaran yang membesar, dapat menjerumuskan negara ke dalam masalah keuangan yang signifikan.

Kondisi Utang Nasional Amerika Serikat: Mengabaikan Masalah atau Menunggu Krisis?

Selama penampilannya di acara "Cavuto: Coast to Coast" di jaringan FOX Business, Rubenstein menyatakan bahwa meskipun utang nasional lebih dari US$35 triliun dan defisit anggaran yang membengkak bukanlah perhatian utama bagi pemilih saat ini, ini hanyalah masalah waktu hingga krisis keuangan menghantam.

"Orang-orang di Kongres mungkin belum menyadari besarnya masalah ini," ungkap Rubenstein.

"Namun, ketika mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah masalah besar dan krisis mulai terjadi, barulah orang-orang akan lebih memperhatikanny," katanya.

Beban Bunga Utang Mengungguli Anggaran Pertahanan

Rubenstein mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembayaran bunga atas utang nasional telah melebihi anggaran pertahanan negara, yang merupakan indikator yang jelas bahwa Amerika Serikat berada dalam bahaya.

Menurut laporan dari Kantor Anggaran Kongres (CBO), pada tahun fiskal 2024 hingga Agustus, pemerintah federal telah mengeluarkan sekitar US$870 miliar untuk pembayaran bunga utang, yang meningkat sebesar US$227 miliar (atau 35%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang tinggi. Sebagai perbandingan, anggaran untuk Medicare mencapai US$847 miliar, sementara anggaran Departemen Pertahanan hanya sebesar US$753 miliar.

Dengan demikian, pembayaran bunga utang sekarang menjadi kategori pengeluaran terbesar kedua dalam anggaran federal, hanya diungguli oleh jaminan sosial (Social Security), yang menyerap lebih dari US$1,3 triliun pada periode yang sama.

Defisit Anggaran yang Membengkak dan Risiko Krisis Keuangan

Rubenstein juga menekankan bahwa defisit anggaran tahunan sebesar US$2 triliun dari total anggaran sekitar US$6,5 triliun tidak dapat terus dipertahankan. Ia mengutip pepatah dalam ekonomi: "Jika sesuatu tidak bisa terus berlanjut selamanya, maka itu tidak akan bertahan."

Hal ini merujuk pada ketidakmampuan pemerintah federal untuk terus menumpuk utang tanpa mengatasinya secara serius. Dengan defisit yang terus membengkak, Rubenstein memperingatkan bahwa "sesuatu yang buruk akan terjadi" jika langkah-langkah penyehatan keuangan tidak segera diambil.

Tantangan bagi Presiden Selanjutnya

Kondisi ini diperparah oleh dua kandidat presiden terdepan, yaitu mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris, yang masing-masing mengusulkan pemotongan pajak atau peningkatan kredit pajak tanpa menyertakan rencana signifikan untuk mengurangi defisit anggaran.

Rubenstein mengungkapkan bahwa pada akhirnya, setiap rencana kebijakan yang diajukan harus disertai dengan sumber dana yang jelas.

"Kongres harus menghadapi masalah ini pada tahun depan," ujarnya.

"Anda tidak bisa terus-menerus menjalankan defisit sebesar US$2 triliun per tahun tanpa memikirkan bahwa di suatu titik, sesuatu yang buruk akan terjadi," tambahnya.

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah terus bertambah setiap tahun, yang bila tidak dikelola secara optimal akan membuat bunga utang terus menggunung, dan menjadi warisan utang dari rezim saat ini ke rezim selanjutnya. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, kebijakan utang yang dijalankan pemerintah tidak produktif karena mayoritas utang dilakukan untuk membiayai belanja pegawai. Idealnya, pemerintah menggenjot belanja modal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun pertama diperkirakan akan membayar Rp552,9 triliun untuk bunga utang yang tertuang di RAPBN 2025.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan II yang dirilis Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (22/8), pembayaran bunga utang untuk utang dalam negeri dan luar negeri.

Pembayaran bunga utang dalam negeri direncanakan sebesar Rp497,62 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55,23 triliun.

Bila dilihat secara rinci, pembayaran bunga utang terus mengalami kenaikan. Pada 2025 ini naik 10,8 persen dibandingkan outlook APBN 2024 yang sebesar Rp499 triliun.

Pada 2020, pembayaran bunga utang hanya Rp314,1 triliun, lalu naik menjadi Rp343,5 triliun diu 2021 dan 2022 naik lagi menjadi Rp386,3 triliun. Kemudian pada 2023 naik lagi menjadi Rp439,9 triliun.

Pembayaran bunga utang 2025 akan meliputi:1. Outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya;2. Rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025; dan3. Rencana program pengelolaan portofolio utang (liabilities management).

Selain itu, pada tahun depan pemerintahan Prabowo juga akan menarik utang sebesar Rp775,9 triliun yang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,6 triliun dan pinjaman Rp133,3 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga utang. Faisal mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.

"Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga hutang harus memang berhutang. Karena primary balance-nya minus," ujar Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema "Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Data yang Faisal sampaikan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, di mana hal ini melanjutkan tren defisit yang sudah berlangsung lama.

Sejak 2014 atau saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren yang memburuk. Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang mencapai Rp431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidak bertahan lama karena pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.

Keseimbangan primer atau primary balance adalah indikator penting dalam pengelolaan fiskal yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer menunjukkan defisit, artinya negara harus mengambil utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang sebelumnya.

Menurut Faisal, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada utang baru. Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya. "Peningkatannya 274 persen. Bayangkan, sekarang sudah mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat," kata Faisal.

Faisal juga menyoroti peningkatan beban bunga ini telah menggerus ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai program-program produktif lainnya. Kondisi ini pun dia sebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan perencanaan anggaran yang berkelanjutan. "Ruang fiskalnya makin nyempit buat yang lain-lain," kritiknya.

Situasi ini, menurut Faisal, harus segera diatasi dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan fiskal dan utang negara. Jika tidak, pemerintah akan terus terjebak dalam siklus utang yang semakin membebani anggaran dan membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang. "Maniak berhutang gitu," katanya.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan harus membayar bunga utang pemerintah senilai Rp 552,9 triliun pada tahun depan. Hal tersebut tertulis dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Jumlah yang harus dibayar Prabowo pada 2025 tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 497,62 triliun. Selain itu juga terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 55,23 triliun. “Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp 552.854,3 miliar,” tulis dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (19/9).

Besaran bunga utang tersebut naik 10,8% dari outlook pembayaran bunga utang pada 2024 yang senilai Rp 499 triliun. Meskipun terjadi peningkatan, pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2024. Pertumbuhan bunga utang pada tahun ini tercatat sebesar 13,4% terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023.

Melihat tren sebelumnya, pembayaran bunga utang dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Pada 2020, pembayaran bunga utang pemerintah sebesar Rp 314,1 triliun dan pada 2021 menjadi Rp 343,5 triliun. Lalu pada 2022 pemerintah harus membayar bunga utang yang melonjak menjadi Rp 386,3 triliun dan pada 2023 bertambah sebesar Rp 439,9 triliun.

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga untuk outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga atas rencana pembiayaan utang tahun ini dan tahun depan serta rencana program pengelolaan portofolio utang atau liabilities management.

Penghitungan besaran pembayaran bunga utang pada RAPBN juga didasarkan pada beberapa asumsi. Yang utama adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro.

Selain itu, penghitungannya juga berdasarkan asumsi tingkat bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun. Begitu juga dengan referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, dan perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Pemerintah memperkirakan total pembayaran bunga utang pada tahun ini mencapai Rp 498,95 triliun, atau mendekati angka Rp 500 triliun. Nilai itu meningkat dari pagu pembayaran bunga utang pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 senilai Rp 497,31 triliun.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2024, terungkap bahwa kenaikan bunga utang dari pembayaran utang luar negeri yang melampaui pagu karena kondisi keuangan dan ekonomi. Salah satunya dipengaruhi pelemahan rupiah.

Selain itu karena tingkat suku bunga acuan yang masih bertahan pada level yang tinggi sebagai imbas dari kebijakan higher for longer oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang memicu kenaikan cost of fund atau biaya dana.

Higher for longer adalah kondisi di mana bank sentral memutuskan untuk menjaga suku bunga tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Kebijakan ini untuk membantu mengendalikan inflasi dan harga.

Tren penguatan dolar AS yang ditunjukkan dari peningkatan Indeks Dolar AS (DXY) turut memengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing. Dengan demikian, pemerintah harus membayar bunga utang lebih tinggi ketika dolar AS menguat.

Pemerintah memastikan anggaran bunga utang dalam negeri diharapkan masih mencukupi untuk membiayai beban bunga utang dalam rupiah. Meskipun sejak awal tahun terjadi peningkatan tingkat imbal hasil surat berharga negara (SBN), pemerintah berharap kondisi pasar keuangan akan mulai kondusif pada kuartal IV 2024.

Apalagi, pelaku pasar memperkirakan The Fed akan mulai melakukan perubahan rezim kebijakan dari hawkish menuju dovish sehingga pasar menjadi lebih kondusif dan akomodatif.

"Dengan demikian, peningkatan bunga utang luar negeri diharapkan tidak berdampak terlalu memberatkan APBN, di mana secara total pembayaran bunga utang naik sebesar 0,3% dari APBN 2024," tulis pemerintah dalam laporan tersebut dikutip, Jumat (12/7).

Bunga Utang di Semester II 2024

Sementara pada semester II 2024, pemerintah diperkirakan pembayaran bunga utang sebesar Rp 258 triliun. Bunga utang tersebut dari dalam dan luar negeri. "Dengan rincian pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 236 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 22,6 triliun" tulis

Dengan begitu, outlook pembayaran bunga utang tersebut mencapai 100,3% dari APBN 2024. Terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 454 triliun atau 99,5% dari APBN 2024 dan bunga utang luar negeri senilai Rp 44,6 triliun atau 110,2% dari APBN 2024.

"Outlook pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan akan melampaui pagu APBN 2024 sebesar 110,2%," tulis laporan tersebut.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pembayaran bunga utang luar negeri pada tahun 2024 akan mencapai Rp 44,6 triliun. Angka ini akan melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 110,2%.

Kemenkeu menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan di mana tingkat suku bunga acuan masih bertahan pada level yang tinggi sebagai imbas dari kebijakan higher for longer oleh The Fed yang memicu kenaikan cost of fund.

Selain itu, tren penguatan Dolar Amerika yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Dolar AS (DXY) turut mempengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

"Namun demikian, anggaran bunga utang dalam negeri diharapkan masih mencukupi untuk membiayai beban bunga utang dalam rupiah," tulis Kemenkeu dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Kamis (11/7).

Meskipun sejak awal tahun terjadi peningkatan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), diharapkan kondisi pasar keuangan akan mulai kondusif pada kuartal IV-2024, di mana pasar memperkirakan The Fed akan mulai melakukan perubahan rezim kebijakan sebagai awal dari shifting dari hawkish menuju dovish sehingga pasar menjadi lebih kondusif dan akomodatif.

"Dengan demikian, peningkatan bunga utang luar negeri diharapkan tidak berdampak terlalu memberatkan APBN, dimana secara total pembayaran bunga utang hanya naik sebesar 0,3% dari APBN tahun 2024," katanya.

Asal tahu saja, outlook pembayaran bunga utang tahun 2024 akan mencapai Rp 498,95 triliun atau 100,3% dari APBN 2024. Pembayaran bunga utang ini terdiri atas pembayaran bunga dalam negeri sebesar Rp 454,36 triliun atau 99,5% dari APBN 2024 dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 44,59 triliun atau 110,2% dari APBN 2024.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memperkirakan realisasi pembayaran bunga utang akan mencapai Rp 498,95 triliun atau 100,3% dari target APBN 2024. Kenaikan realisasi bunga utang terjadi karena fluktuasi nilai tukar rupiah yang mempengaruhi beban pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan realisasi bunga utang sebesar Rp 497,31 triliun. Namun, dari dinamika perekonomian yang terjadi diperkirakan nilai bunga utang akan membengkak Rp 1,5 triliun menjadi Rp 498,95 triliun. Nilai bunga utang Rp 497,31 triliun terbagi dalam Rp 454,36 triliun atau 99,5% dari APBN tahun 2024, dan bunga utang luar negeri Rp 44,59 triliun atau 110,2% dari APBN tahun 2024. Kenaikan pembayaran bunga utang sejalan dengan tren peningkatan suku bunga global yang mendorong kenaikan imbal hasil SBN dan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan stok utang dalam bentuk pinjaman.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2024 ini akan meningkat sekitar Rp 1,5 triliun dari rencana awal sebesar Rp 497,31 triliun dalam APBN 2024.

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan, peningkatan pembayaran bunga utang tahun 2024 yang diprakirakan lebih tinggi dibandingkan rencana awal terutama didorong oleh perbedaan asumsi dasar makro ekonomi yang digunakan selama penyusunan APBN 2024.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) APBN 2024 menggunakan nilai tukar sebesar Rp 15.000, dan Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,70%.

Namun demikian, seiring kondisi ketidakpastian akibat tensi geopolitik yang berlangsung lebih lama yang mendorong penurunan inflasi global dalam jalur yang lebih lambat, maka suku bunga tinggi berlangsung lebih lama.

Bahkan terjadi peningkatan suku bunga domestik, sehingga realisasi nilai tukar tercatat lebih depresiatif dan yield cenderung lebih tinggi.

Hingga 9 Juli 2024, Banjaran bilang, rata-rata nilai tukar adalah sebesar Rp 15.918 per dolar AS, dan yield SBN adalah sebesar 6,81%. Untuk itu, terdapat perbedaan asumsi nilai tukar sebesar Rp 918, dan yield sebesar 11 basis poin (bps).

"Perbedaan asumsi tersebut tidak hanya akan berdampak pada pembayaran bunga utang, tapi juga ke belanja pemerintah lainnya," kata Banjaran.

Dengan perbedaan tersebut, berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2024, dirinya memperkirakan akan berdampak ke bertambahnya defisit sebesar Rp 58,2 triliun. Di sisi lain, penerimaan negara berpotensi lebih rendah, capaian lima bulan awal di tahun 2024 baru sebesar 40,1% dari APBN.

"Dengan demikian, maka ruang fiskal memang berpotensi lebih terbatas tahun ini," terangnya.

Di tahun depan, Banjaran menduga pembayaran bunga utang akan tetap tinggi dan meningkat seiring dengan peningkatan outstanding utang negara dan ketidakpastian yang tinggi yang berpotensi menahan apresiasi nilai tukar, meski di kondisi suku bunga yang diprakirakan sudah lebih rendah dari tahun ini.

Oleh karena itu, efisiensi belanja bunga utang menjadi penting. Efisiensi itu antara lain melalui optimalisasi strategi rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan, antara lain melalui penentuan komposisi dan timing pengadaan utang tahun berjalan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyebut ada beberapa hal yang menjadi penyebab membengkaknya bunga utang pada APBN 2024. Namun tahun depan, nilainya diperkirakan akan berkurang.

Josua bilang penyebab naiknya beban pembayaran bunga utang pada tahun ini adalah pelemahan nilai tukar Rupiah yang sudah di atas Rp 16.000 per dolar AS. Angka ini berada di atas asumsi nilai tukar Rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS.

"Namun kenaikannya cenderung terbatas yakni hanya Rp 1,5 triliun karena komposisi SBN domestik kita lebih besar daripada komposisi SBN valas sehingga eksposur pelemahan nilai tukar masih cenderung terkendali," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Pada outlook APBN 2024 terbaru, Josua bilang, target pendapatan negara cenderung tidak berubah karena meski penerimaan pajak turun namun PNBP berpotensi meningkat. Kendati begitu, memang belanja negara mengalami kenaikan salah satunya karena naiknya beban bunga utang. Defisit fiskal ditargetkan akan bertambah menjadi 2,7% dari PDB dari sebelumnya 2,29% dari PDB.

Ia menduga, pembayaran beban bunga utang tahun depan ada peluang untuk menurun seiring dengan diturunkannya target penerbitan SBN tahun ini, serta memuncaknya SBN jatuh tempo di tahun depan.

"Selain itu, terbukanya ruang pemotongan suku bunga global, terutama dari the Fed, juga memberikan peluang untuk penurunan BI-rate dan penguatan nilai tukar Rupiah," katanya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun ini akan meningkat sekitar Rp 1,5 triliun dari rencana sebesar Rp 497,31 triliun dalam APBN 2024. Mengutip Buku II Nota Keuangan APBN 2024, pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah.

Alokasi pembayaran bunga utang tahun 2019 sebesar Rp 275,9 triliun meningkat menjadi Rp 441,4 triliun pada tahun 2023. Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri karena porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang telah dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.