Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Generative Artificial Intelligence (Gen AI) memiliki potensi besar untuk mengubah cara bisnis beroperasi. Dengan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan inovasi, Gen AI dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengadopsinya.

Deny Ardiyatman, pemimpin Devoteam Indonesia mengatakan, meski masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti perihal keamanan data. Namun, potensi manfaat Gen AI tidak dapat diabaikan sehingga pemanfaatannya semakin berkembang di Indonesia.

Ia bilang, dalam dunia yang kian kompetitif, seluruh pelaku bisnis diharapkan lebih peka terhadap perkembangan teknologi. “Gen AI bisa dimanfaatkan untuk membantu mendorong inovasi dan efisiensi bisnis, sedangkan Google Security akan memastikan bahwa inovasi tersebut dilakukan dengan aman,” kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11).

Ia bilang, kombinasi keduanya akan menjadi kekuatan pendorong utama dalam transformasi bisnis di masa depan.

Melihat pertumbuhan Gen AI yang cukup signifikan, Devoteam Indonesia menggelar kembali CIO Summit 2024 pada 28-30 Oktober 2024 bertajuk Navigating The Future of AI-Driven Business Transformation.

Perhelatan itu dihadiri Hendrawan Deny Ardiyatman, Country Director of Devoteam Google Cloud Business Unit Indonesia, Valon Rexhepi selaku Global Vice President of Devoteam Google Cloud Business Unit, serta Jason Quek selaku Global CTO of Devoteam Google Cloud Business Unit.

Hendrawan bilang, CIO Summit yang telah terselenggara pada tahun-tahun sebelumnya sudah terbukti menjadi wadah penting bagi para pimpinan perusahaan untuk mendiskusikan strategi, inovasi, dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi cloud di era transformasi digital ini.

“Seiring dengan perkembangan teknologi, mereka juga akan mendapatkan inspirasi dan ide-ide segar untuk memaksimalkan potensi Google Cloud dalam mendorong realisasi transformasi digital di perusahaan mereka,” ungkap Hendrawan.

Ia bilang, Google Security hadir dengan berbagai solusi yang dirancang untuk melindungi data bisnis yang paling berharga. Mulai dari perlindungan terhadap serangan malware hingga pengelolaan identitas yang aman, Google Security akan memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan tenang tanpa harus khawatir akan ancaman keamanan.

“Kombinasi antara Gen AI dan Google Security akan menciptakan sinergi yang kuat, di mana AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman baru secara lebih cepat dan akurat, sementara Google Security menyediakan lapisan perlindungan yang komprehensif.” pungkasnya.

Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi pabrikan otomotif Indonesia. Makin banyak merek yang masuk, namun pasarnya stagnan. Bahkan menciut.

Dalam satu dekade, pasar otomotif Indonesia di sektor roda empat tidak pernah menjauh dari angka satu juta unit. Bahkan dalam dua tahun terakhir tidak tembus pada level tersebut. Tahun ini, Gaikindo merevisi target pasar otomotif Indonesia yang hanya mencapai 850 ribu unit.

Saat pasar yang makin mengecil, banyak pabrikan yang coba menggoda masyarakat Indonesia.

Hyundai salah satunya yang mencoba serius untuk menggarap pasar otomotif Indonesia. Tahun ini masih menjadi musim yang menantang.

"Tahun 2024 market cukup challenging, lebih banyak dipengaruhi faktor makro," kata Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

Memang pasar otomotif mengalami tekanan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan situasi global yang tak menentu. Penjualan mobil sudah muram jika dibanding tahun lalu.

"Kondisi geopolitik tidak bagus, ketika perang terjadi efek ke suku bunga, efek nilai tukar juga tidak bersahabat. Itu yang membuat masyarakat cenderung hati-hati untuk membelanjakan uangnya untuk beli mobil," kata dia.

"Apalagi sebagian konsumen kita ternyata membeli mobil itu dengan fasilitas kredit. Jadi ketika membeli mobil dengan fasilitas kredit, ada sisi risiko ketika mereka akan melakukan transaksi, jadi itu yang membuat market tahun ini tidak bergairah, meskipun kita terus mendorong dengan adanya produk-produk baru, kemudian ada banyak merek baru yang muncul di Indonesia," jelasnya lagi.

Mengutip paparan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEB UI beberapa waktu lalu, pendapatan per kapita orang Indonesia naik tipis per tahun 3,65 persen, - masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas awal.

Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit. Tetapi angkanya terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

Ada faktor yang mendorong penjualan mobil di Indonesia bisa tembus 1,2 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen.

Kemudian munculnya mobil LCGC yang berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia mencapai angka satu juta unit per tahunnya. Bertahun-tahun LCGC selalu masuk dalam jejeran mobil terlaris.

Pasar otomotif masih berada di level satu juta atau malah berkurang jika pemerintah tidak memiliki proyeksi untuk menumbuhkan pasar. Padahal kolaborasi pemerintah dan pabrikan ini tercermin dari produk Low Cost Green Car (LCGC).

"Kita harus ingat, market tumbuh itu karena dua hal, pertama produsen memperkenalkan produk baru, Avanza diperkenalkan oleh Toyota itu market naik 400 ribu (unit). Market tumbuh tahun 2012, market tumbuh ada regulasi pemerintah terkait LCGC, dapat satu juta," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransicus Soerjopranoto dalam kesempatan yang sama.

"Kalau nggak ada dua itu, mana bisa market Indonesia tumbuh. Pemainnya nggak mau memperkenalkan produk baru, goverment regulation-nya tidak ada yang mendukung," jelas dia.

Data Penjualan mobil wholesales dalam Beberapa Tahun Terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Delta Electronics, mengumumkan ekspansi bisnisnya di Indonesia.

Lewat kolaborasi dengan distributor lokal dan integrator sistem, PT Delta Electronics Indonesia akan terus berkolaborasi dengan para mitra ini sambil memperluas keterlibatannya dengan lembaga pemerintahan dan mitra bisnis.

Delta bertujuan untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri utama Indonesia, termasuk Pusat Data, Manufaktur, dan Energi Terbarukan, dengan fokus pada mendorong inovasi berkelanjutan.

”Di PT Delta Electronics Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi dan solusi elektronika daya yang inovatif.” ujar Johnny Tam, Country Manager, PT Delta Electronics Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (7/11).

Investasi yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan telah memungkinkan Delta Electronics secara konsisten memperkenalkan produk-produk canggih yang meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan jejak karbon.

Evolusi ini mencerminkan dedikasi Delta Electronics untuk tidak hanya menyediakan solusi tetapi juga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mendorong keberlanjutan di Indonesia

Sejak pertama kali masuk ke pasar lebih dari dua puluh tahun yang lalu Delta Electronics telah bertransformasi secara signifikan di Indonesia seebagai pemasok Telekomunikasi menjadi pemain penting di bidang Data Center, Otomasi dan Infrastruktur Energi.

"Transisi ini mencerminkan visi inovasi dan komitmen kami terhadap pasar lokal, dengan tetap mempertahankan penekanan yang kuat pada efisiensi energi dan teknologi yang berkelanjutan.” kata David Leal, Vice-President, SEA Business, Delta Electronics.

Berfokus pada Solusi Inovatif di bidang Daya Elektronik, Otomasi, dan Infrastruktur Energi

Dengan mendirikan PT Delta Electronics Indonesia, perusahaan ini memperkuat kehadirannya di Indonesia dan keterlibatannya dengan industri di Indonesia, memberikan solusi yang lebih cepat dan sesuai untuk memenuhi tantangan unik industrialisasi dan urbanisasi.

Delta juga telah membangun ekosistem EV di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan para pemain lokal. Sebelumnya, PT Delta Electronics telah mendukung mobilitas elektronik bagi para pemimpin dunia dengan mengimplementasikan pengisi daya kendaraan listrik (EV) pada KTT G20 Bali 2022.

Pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Delta Electronics juga menggunakan pengisi daya untuk memfasilitasi transportasi bagi para pemimpin negara Asia Tenggara.

Selain itu, PT Delta Indonesia menandatangani MoU dengan pabrik elektronik dari Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas solusi Delta yang andal dan hemat energi kepada pelanggan Indonesia.

Selanjutnya, PT Delta Electronics Indonesia akan mendorong keberlanjutan di smart city, data center, otomasi, dan infrastruktur energi; bekerjasama erat dengan sektor swasta dan pemerintah.

Di luar solusi teknologi, perusahaan tetap berkomitmen pada keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia, menegaskan dedikasinya untuk masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto mengatakan rapat pembahasan dibatalkan karena masa persidangan sudah habis.

“Nasibnya tidak bisa di-carry over [dilimpahkan ke periode selanjutnya]. Jadi, dimulai dari awal. Jadi jangan lagi ada yang ngomong bahwa nanti akan ada pengesahan undang-undang keamanan siber,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa pembahasan RUU KKS akan dimulai dari nol. Artinya, legislatif diskusi terlebih dahulu dengan eksekutif menentukan siapa yang akan menjadi pengaju inisiatif.

Bisnis.com, BANDUNG — Tata kelola perlindungan data pribadi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholer, mulai dari perseorangan, industri hingga pemerintah sebagai regulator.

Pasalnya, kejahatan siber saat ini terus meningkat dengan ditandai banyaknya serangan-serangan terhadap fasilitas digital yang ada di Indonesia.

Sehingga harus ada langkah preventif dengan menyiapkan infrastruktur digital yang memadai dari hulu hingga ke hilir untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Xynexis International, perusahaan yang fokus dalam bisnis keamanan siber, memandang hal ini menjadi sebuah keniscayaan dan perlu dipersiapkan sesegera mungkin melalui dua hal, yakni pertama penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan yang kedua adalah keseriusan pemerintah untuk membuat regulasi pelindungan data informasi yang komprehensif.

CEO Xynexis International Eva Noor mengatakan saat ini perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kesadaran, kemampuan dan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

“Semakin kesini itu tantangannya semakin besar sebetulnya. Kenapa? Karena transformasi digital apalagi di Indonesia itu masif sekali. Nah dengan adanya transformasi digital ini harus juga dibarengi dengan keamanan informasi, keamanan data yang mumpuni. Untuk itulah pemahaman ini kan bukan hanya untuk satu industri saja atau satu sektor saja, tapi harus untuk semua,” ungkap Eva di sela gelaran Road to 3rd Indonesia Data Privacy and Protection Symposium di Bandung, Rabu (6/11/2024).

Dari segi SDM, ia menilai memang saat ini terjadi peningkatan dari sisi kualitas. Namun, ternyata saat ini belum ditunjang dengan kuantitas yang sebanding dengan yang dibutuhkan industri.

“Saya akui sekarang [kualitasnya] meningkat, tapi masih kurang, karena memang ternyata perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat, sehingga dibutuhkan waktu untuk para SDM ini beradaptasi lagi dengan dunia digital terkini,” ungkapnya.

Hal itu lah yang menjadi kesenjangan antara ketersediaan SDM yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga ia menilai harus ada langkah agresif untuk mencetak generasi yang melek digital dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang

“Digital transformasinya cepat banget, masif sekali, nah orangnya, tumbuhnya tidak secepat itu jadi makanya butuh langkah-langkah yang cukup agresif. Ini gak bisa sendirian harus semua kolaborasi untuk menciptakan talent talent ini gitu, karena Indonesia butuh,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai perlu adanya regulasi yang menyeluruh untuk menerapkan pelindungan data pribadi. Pasalnya, hal ini merupakan keniscayaan yang memang harus dipersiapkan secepat mungkin.

“Kita tuh mengajak semua baik itu organisasi, baik itu lembaga kementerian dan lain-lain untuk berkolaborasi sih karena ini cukup penting sekali dan kita memang sudah waktunya tidak bisa lagi istilahnya denial. Kita benar-benar harus memulai satu membangun SDM, kedua serius dalam penanganan keamanan informasi, keamanan data digital, harus serius,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Data Protection Konsultan di PT Sinexis International Satrio Wibowo mengatakan saat ini memang Indonesia terbilang terlambat dalam menyiapkan instrumen infrastruktur digital bila dibandingkan dengan negara lain.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun ia melihat dari sisi aturan pelaksananya belum ada.

Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kepatuhannya belum ada penegakan hukumnya.

“Jadi walaupun secara hukum undang-undang PDP itu sudah aktif, sudah berlaku secara penuh, namun karena penegakan hukumnya juga masih belum jelas, lembaga yang mengatur juga belum jelas, ya kita masih harus menunggu beberapa tahun ke depan sehingga akhirnya Perlindungan data pribadi itu memang benar-benar bisa dilaksanakan di Indonesia,” ungkap dia.

Untuk itu, sambil menunggu instrumen penegakan hukum untuk UU PDP yang lebih rinci dan mengikat ada, memang perlu adanya edukasi berkelanjutan untuk menginformasikan bagaimana hak dan kewajiban atas lahirnya UUD PDP ini.

Selanjutnya, Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega Syariah, Selamet Ruyadi mengatakan hingga saat ini memang soal PDP ini sudah berjalan dengan rigid di sektor perbankan. Hal itu memang diatur oleh Peraturan OJK sehingga mau tidak mau hal itu harus dilakukan untuk pelindungan data konsumen.

“Jadi kalau di perbankan sebetulnya ini dalam beberapa aspek sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya dengan PDP muncul ini jadi penguat. Hanya saja memang secara teknis kita perlu melihat juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah mengatur sebelumnya,” ungkapnya.

Pasalnya, memang saat ini penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis perbankan terus meningkat. Hal itu tergambar dalam presentase layanan bank secara tatap muka, khususnya dalam hal pembukaan rekening yang berkurang hingga 60%.

“Pembukaan rekening lewat digital, itu sekarang porsinya mungkin sudah 60% lebih dari total pembukaan rekening yang biasa, yang konvensional gitu ya, yang datang ke cabang,” imbuhnya.

Sehingga ia menyambut baik dan mendorong adanya tata kelola pelindungan data pribadi yang menyeluruh. Sehingga, seluruh proses bisnis yang menggunakan layanan digital bisa terlindungi dengan baik.

“Digitalisasi itu bukan satu lagi yang gak mungkin, udah kenisayaan,” tutupnya.

KOMPAS.com - Pengguna kiranya penting buat mengetahui beberapa hal dasar soal Big Data. Salah satu hal dasar itu seperti cara kerja Big Data. Sebagai informasi, Big Data telah menjadi konsep atau sistem yang jamak dipakai di berbagai platform teknologi saat ini.

Big Data atau biasa disebut juga sebagai Maha Data mempermudah platform teknologi buat mengelola atau mengelompokkan data berskala besar. Dalam menjalankan tugas itu, Big Data memiliki cara kerja tersendiri.

Untuk mengikuti perkembangannya, pengguna perlu mengetahui cara kerja Big Data. Lantas, bagaimana cara kerja Big Data? Jika tertarik buat mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan di bawah ini mengenai cara kerja Big Data yang perlu diketahui.

Pengertian Big Data

Sebelum memahami cara kerjanya, ada baiknya pengguna mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Big Data. Pengertian Big Data mengandung istilah atau konsep yang bakal mempermudah pengguna memahami cara kerjanya.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah konsep pengelompokan atau pengumpulan data dalam skala besar, yang terdiri dari berbagai macam jenis data, meliputi data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Data terstruktur merupakan jenis data dengan format tetap yang tersimpan dalam satu platform, misalnya data gaji karyawan atau transaksi keuangan, yang dibuat di spreadsheet dan tersimpan pada Microsoft Excel atau platform sejenis.

Sementara data tidak terstruktur, merupakan jenis data dengan format yang berbeda-beda dan memerlukan platform khusus, seperti NoSQL, untuk mengakses dan membaca nilainya.

Contoh dari data tidak terstruktur banyak ditemukan di media sosial, seperti aktivitas Like, komentar, jumlah pengikut, jumlah klik, dan sebagainya. Terakhir, data semi terstruktur merupakan jenis data gabungan antara data terstruktur dan tidak terstruktur.

Kemudian, data semi terstruktur merupakan jenis data yangpunya format tetap, namun memerlukan platform khusus untuk membukanya. Misalnya, data Log File atau data aktivitas pengguna yang dicatat oleh sistem operasi.

Big Data merupakan semua kumpulan data tersebut dalam skala yang jauh lebih besar. Big Data biasanya dihimpun oleh organisasi atau lembaga tertentu, yang biasanya data tersebut dipakai dalam berbagai program aplikasi.

Misalnya, program pembelajaran mendalam (Deep Learning), pemodelan prediktif, dan aplikasi analitik lainnya.

Konsep Big Data datang sekitar tahun 2000’an, yang dikenalkan oleh seorang analis industri, Doug Laney. Saat itu, ia menelurkan konsep mengenai tindakan untuk menganalisis data dalam skala besar, dengan tiga karakter mendasar sebagai berikut:

• Volume: jumlah data yang besar dikumpulkan dari berbagai sumber
• Variety: ragam atau jenis data yang bervariasi untuk disimpan di database
• Velocity: pengumpulan dan pengolahan berbagai data dalam waktu sesingkat mungkin

Selain itu, terdapat karakteristik tambahan seiring perkembangan konsep Big Data, yakni Veracity dan Variability. Veracity merupakan tingkat kebenaran dari suatu data. Sementara Variability, merupakan penggunaan data dalam konteks yang tepat.

Jumlah data yang besar dan sangat bervariasi dalam Big Data tidak hadir dengan sendirinya, ada infrastruktur atau sistem yang dibuat terlebih dahulu, sebagaimana dilansir Techtarget.

Itulah penjelasan mengenai pengertian Big Data. Untuk cara kerja Big Data, penjelasannya bisa dibaca lebih lanjut di bawah ini.

KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Menkomdigi Meutya Hafid saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.

Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan.

“Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Prioritas ini, kata Meutya sebagai bentuk komitmen setelah adanya masalah kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri.

“Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learned ketika saya memimpin harus saya bawa. Jadi keamanan data itu penting,” ucapnya.

Di sisi lain, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

Namun, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ucap Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

“Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

“kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Sumber: Forbes | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dengan meningkatnya jumlah serangan siber yang menargetkan akun Gmail, keamanan data pribadi kita menjadi semakin rentan.

Seiring laporan tentang serangan yang berhasil menghindari otentikasi dua faktor (2FA), langkah antisipasi yang sederhana seperti membuka akun Gmail kedua dapat menjadi strategi cerdas.

Mengapa Anda Perlu Membuka Akun Gmail Kedua?

Banyak pengguna Gmail kini menghadapi risiko pencurian data yang serius.

Terlepas dari adanya otentikasi dua faktor (2FA), penyerang semakin canggih dalam mengeksploitasi kelemahan keamanan, seperti teknik pencurian cookie sesi.

Dengan memiliki akun kedua, Anda bisa memastikan bahwa data penting tetap terlindungi jika akun utama Anda berhasil diretas.

Menggunakan akun Gmail kedua sebagai cadangan memungkinkan Anda menyimpan salinan semua email yang diterima di akun utama.

Anda cukup mengatur aturan penerusan email di pengaturan akun utama agar email diteruskan otomatis ke akun kedua.

Strategi ini tidak menjamin perlindungan penuh terhadap serangan, tetapi dapat memitigasi kerugian yang mungkin terjadi.

Langkah-Langkah Membuka Akun Gmail Kedua yang Aman

1. Keluar dari Akun Google Utama
   Pastikan Anda sudah keluar dari akun Google yang ada sebelum memulai proses pembuatan akun baru.

2. Buka Halaman Pendaftaran Akun Google
   Akses halaman pendaftaran dan pilih opsi untuk membuat akun baru. Ikuti langkah-langkah pendaftaran yang diperlukan.

3. Gunakan Informasi yang Berbeda dari Akun Utama
   Demi keamanan, gunakan informasi yang sepenuhnya berbeda dari akun utama. Hindari menggunakan nomor telepon atau perangkat yang sama, karena hal ini bisa memudahkan penyerang untuk mengeksploitasi kedua akun.

4. Aktifkan Otentikasi Dua Faktor dengan Aplikasi Penghasil Kode
   Saat mengaktifkan 2FA, gunakan aplikasi penghasil kode (bukan SMS) yang terpisah. Hal ini mengurangi risiko serangan yang mencoba mengeksploitasi kelemahan pada SMS.

5. Atur Penerusan Email dari Akun Utama ke Akun Kedua
   Masuk ke pengaturan akun Gmail utama, kemudian atur aturan penerusan agar setiap email yang diterima di akun utama otomatis dikirimkan ke akun kedua.

Mendaftar pada Program Perlindungan Lanjutan Google untuk Keamanan Ekstra

Google menyediakan Program Perlindungan Lanjutan untuk melindungi akun yang dianggap berisiko tinggi dari serangan phishing dan upaya pembajakan lainnya. Program ini cocok bagi mereka yang khawatir akan keamanan data mereka, seperti aktivis, wartawan, dan pejabat publik. Beberapa langkah berikut akan memandu Anda untuk mendaftar pada program ini.

1. Kunjungi Halaman Pendaftaran APP
   Buka halaman awal Program Perlindungan Lanjutan dan klik opsi untuk memulai.

2. Verifikasi Identitas Anda dengan Kunci Akses atau Passkey
   Gunakan passkey perangkat yang sudah terdaftar untuk memverifikasi identitas Anda. Ini memungkinkan Anda untuk login tanpa memerlukan perangkat fisik tambahan.

3. Tambahkan Nomor Telepon dan Email Pemulihan
   Masukkan nomor telepon dan email pemulihan yang dapat dipercaya untuk memastikan Anda tetap dapat mengakses akun meskipun terjadi pelanggaran keamanan.

4. Aktifkan Program Perlindungan Lanjutan
   Setelah langkah-langkah di atas selesai, klik tombol untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Google akan memberikan pengamanan ekstra untuk memastikan setiap upaya pemulihan identitas melalui langkah verifikasi yang ketat.

Keuntungan Mendaftar pada Program Perlindungan Lanjutan

Setelah bergabung dengan Program Perlindungan Lanjutan, Anda akan menikmati beberapa keunggulan berikut:

• Proteksi terhadap Phishing dan Malware: Program ini akan memblokir unduhan berbahaya di perangkat Android dan memastikan hanya aplikasi dari sumber tepercaya yang dapat diakses.
• Pembatasan Akses Aplikasi Pihak Ketiga: Aplikasi pihak ketiga yang tidak diverifikasi tidak dapat mengakses data dari akun Gmail Anda.
• Keamanan Tambahan saat Pemulihan Akun: Jika ada upaya pemulihan akun, verifikasi identitas memerlukan langkah tambahan, yang memastikan hanya Anda yang bisa mengakses akun tersebut.

Rekomendasi Praktis untuk Mempertahankan Keamanan Akun Gmail

1. Selalu Perbarui Kata Sandi dan Passkey
   Rutin memperbarui kata sandi dengan yang kuat dan mengaktifkan passkey perangkat akan memperkuat keamanan akun.

2. Jangan Gunakan Nomor Telepon yang Sama untuk 2FA
   Penggunaan nomor yang berbeda untuk akun yang berbeda bisa membantu menghindari serangan yang mengandalkan metode rekayasa sosial.

3. Aktifkan Fitur Safe Browsing di Chrome
   Fitur ini dapat memblokir situs web berbahaya yang mencoba mencuri informasi login.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

PMK tersebut dirilis pada 18 Oktober 2024. Dalam beleid tersebut, PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel.

Selain itu, penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini juga dilakukan untuk mendukung proses bisnis masyarakat karena pada pelaksanaannya didukung oleh teknologi informasi berbasis data.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” bunyi Pasal 484 PMK tersebut," dikutip Selasa, (5/11).

Secara umum, PMK 81/2024 ini menyesuaikan ketentuan terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak serta layanan administrasi perpajakan.

Jika dilihat lebih rinci, PMK yang terdiri atas 11 bab dan 484 pasal ini mengatur soal 7 ruang lingkup, antara lain:

1. Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik.

2. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4. Tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa.

5. Tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan.

6. Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan

7. Contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/ atau pelaporan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan membereskan mafia impor pangan. Jika Kementan gagal memberantas mafia impor, maka dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini diungkapkan Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI saat mengungkap bagaimana cara mengejar swasembada pangan dengan cetak sawah.

"Mafia impor, insyaallah, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau kami nggak bisa beresin, aku mundur, aku mundur," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Amran menyebutkan saat dirinya menjabat sebagai Mentan pada 2014-2019, dirinya telah menjebloskan mafia impor 400 orang. Hal ini diungkap sebagai langkah nyata dalam memberantas mafia impor.

"Mafia impor, dulu 400 tersangka dipenjara di periode pertama," ungkapnya.

Menurutnya, masuknya mafia impor pangan karena adanya perdebatan data produksi dalam negeri. Untuk itu, data produksi yang menjadi acuan pemerintah hanya dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ. Datanya tidak ada lagi yang kita gunakan selain data BPS. Kami gunakan data BPS, bukan data Kementan, apapun data yang dipercaya BPS," jelasnya.