JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menebar sejumlah insentif untuk meredakan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Pasalnya, tren PHK ini dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal untuk sektor padat karya di akhir tahun 2024.

"Salah satu yang mencegah terjadinya PHK, tentu pemerintah memperhatikan kebijakan yang akan diambil terutama pada saat 1 sampai 2 bulan ke depan. Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun insentif yang tengah disiapkan tidak hanya untuk sektor hilir padat karya tetapi juga berkaitan dengan penguatan rantai pasok di industri ini, seperti pabrik benang, kain, hingga dyeing dan weaving.

Airlangga mengungkapkan, salah satu insentif yang akan segera diterapkan pemerintah ialah Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang impor yang menyebabkan kerugian bagi produsen di negara pengimpor.

Sedangkan BMDTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah untuk industri tertentu atas impor barang dan bahan yang digunakan untuk memproduksi barang tertentu.

"Karena kemarin kan sudah jatuh tempo. Nah ini sedang diproses untuk diperpanjang sehingga supply chain dalam negeri akan terlindungi," kata dia.

Kemudian, pemerintah juga tengah mempersiapkan insentif untuk kredit investasi agar sektor padat karya dapat membeli permesinan yang lebih produktif dan hemat.

Namun, insentif kredit investasi ini disiapkan untuk jangka menengah karena untuk jangka pendek pemerintah akan fokus meningkatkan daya beli masyarakat di sisa tahun ini.

Adapun sejumlah insentif yang disiapkan untuk mendongkrak daya beli berupa memperpanjang insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sektor otomotif, dan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk perbaikan pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mempersiapkan pemanfaatan dana dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan mendorong kewirausahaan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)," tuturnya.

Sebagai informasi, industri padat karya tengah mengalami guncangan beberapa waktu kebelakang yang berpotensi menimbulkan gelombang PHK karyawan.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Padahal perusahaan berusia 58 tahun itu merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sekitar 15.000 sampai 16.000 karyawan pabrik dan sekitar 30.000 sampai 40.000 karyawan dalam Sritex Grup.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pemerintah melakukan upaya penyelamatan agar para karyawan tidak terdampak PHK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen nampaknya tidak mudah diraih. Ada tantangan dan peluang dalam prosesnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian tumbuh melambat

Saat ini pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun tiap kuartal selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 dari kuartal I sampai kuartal III sebesar masing-masing 5,11 persen, 5,05 persen, dan 4,95 persen.

"Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga, maka kita melihat pola perlambatan pertumbuhan di tiap triwulan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

2. Daya beli masyarakat lesu

Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diiringi oleh konsumsi rumah tangga yang turun secara kuartalan maupun tahunan karena faktor musiman.

Adapun konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen, turun dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93 persen maupun tahun sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Terlebih pada tahun ini juga sempat terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut yakni pada Mei sampai September. Secara berurutan, deflasi Mei sampai September 2024 sebesar 0,03 persen, 0,08 persen, 0,18 persen, 0,18 persen, 0,03 persem, dan 0,12 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen nampaknya tidak mudah diraih. Ada tantangan dan peluang dalam prosesnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai target tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian tumbuh melambat

Saat ini pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun tiap kuartal selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi selama tahun 2024 dari kuartal I sampai kuartal III sebesar masing-masing 5,11 persen, 5,05 persen, dan 4,95 persen.

"Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi secara tahunan mulai dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga, maka kita melihat pola perlambatan pertumbuhan di tiap triwulan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

2. Daya beli masyarakat lesu

Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diiringi oleh konsumsi rumah tangga yang turun secara kuartalan maupun tahunan karena faktor musiman.

Adapun konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen, turun dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93 persen maupun tahun sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.

Terlebih pada tahun ini juga sempat terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut yakni pada Mei sampai September. Secara berurutan, deflasi Mei sampai September 2024 sebesar 0,03 persen, 0,08 persen, 0,18 persen, 0,18 persen, 0,03 persem, dan 0,12 persen.

"Di satu sisi deflasi ini disumbang dari harga yang relatif rendah pada beberapa komoditas pangan, namun deflasi juga mengindikasikan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa selama 5 bulan beruntun," ucapnya.

3. Industri manufaktur turun

Selain itu, sektor manufaktur, yang merupakan kontributor besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, juga mengalami penurunan.

Penurunan permintaan terhadap produk manufaktur dapat dilihat dari angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih melanjutkan pelemahan pada Oktober 2024.

Dengan angka PMI Manufaktur pada Oktober sebesar 49,2 atau stagnan sejak September lalu, menjadikan PMI Manufaktur Indonesia selama empat bulan berturut-turut masih di bawah angka krusial 50,0.

Penurunan industri manufaktur juga dikonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan sektor lapangan usaha industri manufaktur atau pengolahan yang pada Kuartal III 2024 pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal yang sama di tahun lalu.

"Jika tren perlambatan pertumbuhan manufaktur ini kemudian tidak diantisipasi maka tentu ini juga akan ikut mempengaruhi tahapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin disasar pemerintah terutama dalam jangka waktu 5 tahun ke depan," kata dia.

Untuk itulah, meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bakal menghadapi sejumlah tantangan, namun terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah ke depannya, yaitu sebagai berikut.

1. Mendorong pertumbuhan industri

Untuk mencapai target tersebut, Yusuf menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengembangan sektor industri dalam jangka menengah dan panjang.

Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan industri juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

2. Genjot belanja pemerintah

Sebagai upaya jangka pendek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui belanja pemerintah.

Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realiasai belanja pemerintah sampai dengan 30 September 2024 baru sebesar 72,94 persen dari target atau senilai Rp 5.479 triliun.

"Jika berbicara jangka pendek maka upaya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui realisasi belanja pemerintah merupakan hal yang kemudian bisa dilakukan pemerintah setidaknya sampai dengan akhir tahun 2024 ini," ujarnya.

3. Menciptakan lapangan kerja

Sementara untuk jangka menengah, pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru secara masif sehingga masyarakat dapat kembali melakukan konsumsi.

Adapun penciptaan lapangan kerja secara masif dapat dilakukan dari sektor industri pengolahan. Pasalnya, industri ini memiliki karakteristik untuk menyerap angkatan kerja dengan pendidikan yang dimiliki angkatan kerja di Indonesia saat ini.

"Utamanya pada sektor lapangan usaha yang sifatnya formal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyoroti penyebab turunnya daya beli kelas menengah saat ini. Perkara itu dibahas Kepala Negara dan anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Perhatian Kepala Negara disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut, pemerintah tengah mendiskusikan beberapa usulan program yang fokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah.

?Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah. Dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,? ujar Airlangga

Tak hanya merosotnya daya beli, jumlah kelas menengah secara nasional juga anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi hanya 47,85 juta di tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan lantaran keberadaan kelas menengah merupakan penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan bertumbuhnya kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika berkurang, maka juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Beberapa analis menilai tertekannya kelas menengah disebabkan oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekspansi bisnis pelaku usaha mikro, keci, dan menengah mengalami perlambatan pada kuartal III-2024.

Hal ini ditunjukkan oleh data Indeks Bisnis UMKM yang dirilis oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI.

Bank spesialis UMKM itu mencatat, Indeks Bisnis UMKM pada kuartal III-2024 sebesar 102,6. Angka ini lebih rendah dibanding dengan kuartal II-2024 yang mencapai 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, salah satu pemicu perlambatan ekspansi bisnis UMKM ialah turunnya daya beli masyarakat pada periode Juli sampai September 2024.

Selain itu, normalisasi permintaan pasca perayaan hari besar keagamaan nasional (HKBN) seperti Idul Fitri, Waisak, dan Idul Adha juga mendorong perlambatan ekspansi UMKM.

"Normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, enaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," ujar dia, dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Supari menjelaskan, sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100.

Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (94,1), komponen nilai penjualan (96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan.

Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Sementara itu, menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (100), namun lebih lambat dari kuartal II-2024.

Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya. Persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi.

"Kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input," ujar Supari.

Adapun dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian mengalami penurunan, pasca panen raya tanaman pangan pada kuartal II-2024 dan musim kemarau di sejumlah daerah.

Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih.

Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Pada kuartal IV-2024, pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3.

Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat.

"Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan," ucap Supari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekspansi bisnis pelaku usaha mikro, keci, dan menengah mengalami perlambatan pada kuartal III-2024.

Hal ini ditunjukkan oleh data Indeks Bisnis UMKM yang dirilis oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI.

Bank spesialis UMKM itu mencatat, Indeks Bisnis UMKM pada kuartal III-2024 sebesar 102,6. Angka ini lebih rendah dibanding dengan kuartal II-2024 yang mencapai 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, salah satu pemicu perlambatan ekspansi bisnis UMKM ialah turunnya daya beli masyarakat pada periode Juli sampai September 2024.

Selain itu, normalisasi permintaan pasca perayaan hari besar keagamaan nasional (HKBN) seperti Idul Fitri, Waisak, dan Idul Adha juga mendorong perlambatan ekspansi UMKM.

"Normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, enaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," ujar dia, dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Supari menjelaskan, sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100.

Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (94,1), komponen nilai penjualan (96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan.

Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Sementara itu, menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (100), namun lebih lambat dari kuartal II-2024.

Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya. Persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi.

"Kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input," ujar Supari.

Adapun dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada kuartal III-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian mengalami penurunan, pasca panen raya tanaman pangan pada kuartal II-2024 dan musim kemarau di sejumlah daerah.

Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih.

Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Pada kuartal IV-2024, pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3.

Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat.

"Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan," ucap Supari.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

"Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten peritel seperti PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) membukukan kinerja laba yang moncer per kuartal III/2024. Sementara, emiten ritel lainnya seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mencatatkan kinerja jeblok.

Berdasarkan laporan keuangan, ACES membukukan laba bersih sebesar Rp574,22 miliar per kuartal III/2024, tumbuh 18,19% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan laba ACES ditopang oleh penjualan yang naik 13,57% yoy menjadi Rp6,11 triliun per kuartal III/2024.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan melambat pada kuartal III 2024, salah satunya didorong oleh penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 berpotensi akan lebih rendah dari kuartal II tahun ini. Tetapi menurutnya pertumbuhan ekonomi tetap berkisar di level 5%.

"Kuartal II 2024 kita tumbuh 5,05% year on year, sementara sepanjang kuartal III (Juli, Agustus, September) Indonesia mengalami deflasi yang merupakan indikasi penurunan daya beli," jelas Wijayanto kepada Kontan, Jumat (1/11).

Wijayanto mengatakan perlambatan ekonomi di kuartal III, salah satunya disebabkan oleh penurunan gelontoran berbagai program sosial, setelah dimaksimalkan di awal tahun 2024. Faktor lain adalah penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail, terlihat dari meningkatnya jumlah PHK.

Sementara, Di kuartal IV berbagai program sosial akan kembali hadir, termasuk Makan Bergizi Gratis. Ini akan menjadi stimulus bagi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah baru sudah dilantik, mulai muncul kepastian terkait susunan kabinet dan arah kebijakan ekonomi.

"Oktober 2024 kita mulai mengalami inflasi yang kemungkinan besar akan berlanjut di November dan Desember, ini merupakan indikasi kuat perbaikan daya beli, pertumbuhan kuartal IV pun akan sedikit lebih baik dari kuartal III," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indnesia (AAJI) optimistis kinerja industri hingga akhir 2024 akan menunjukkan pertumbuhan positif. Per kuartal III/2024 atau September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan pasca pendemi covid-19 turut mendorong permintaan produk asuransi jiwa. Selain itu, menurutnya transformasi digital juga turut memberikan dampak positif karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui platform digital.

"Dengan faktor-faktor tersebut, industri asuransi jiwa diperkirakan dapat mencapai kinerja yang positif hingga akhir tahun 2024. Namun, perusahaan perlu tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi permintaan," kata Fauzi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, untuk menjaga industri asuransi jiwa dapat mencetak pertumbuhan laba tanpa menghilangkan perannya memberikan perlindungan, Fauzi mengatakan perusahaan asuransi jiwa menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara beban klaim dan pendapatan.

Salah satunya, kata dia, adalah melalui inovasi produk di mana perusahaan anggota AAJI terus mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi jiwa yang juga memberikan manfaat kesehatan.

Untuk mengelola risiko dari meningkatnya klaim, khususnya klaim asuransi kesehatan, Fauzi mengatakan perusahaan juga akan menerapkan manajemen klaim yang lebih efisien, termasuk memperketat proses penilaian risiko saat menerima polis baru sehingga risiko klaim yang tinggi dapat lebih terkendali.

"Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan beban klaim dan menjaga kestabilan pertumbuhan laba di tengah dinamika pasar," kata Fauzi.

AAJI mencatat hingga semester I/2024 lalu jumlah total tertanggung asuransi jiwa meningkat sebesar 25,18 juta orang atau tumbuh 28,4% (YoY) menjadi 113,68 juta orang.

Pada periode tersebut, industri asuransi jiwa mencatatkan total pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun, naik 2,6% yoy. Sementara itu, klaim yang dibayarkan oleh industri hingga semester 1/2024 mencapai Rp77,67 triliun, turun 2,2% (YoY). Klaim tersebut diberikan kepada sekitar 9,82 juta penerima manfaat.

"Ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025.

Airlangga menyebut, perpanjangan insentif PPN DTP tersebut masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Oleh karena itu, dirinya belum memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

"Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Adapun pelemahan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP perumahan. Ia meyakini, dengan perpanjangan insentif tersebut maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, insentif PPN DTP perumahan merupakan komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Sehingga pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan kembali memberikan insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

"Dan kelas masyarakat itu (kelas menengah) adalah pertama untuk membeli rumah. Yang kedua beli untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu, kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan lewat layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater tumbuh semakin pesat hingga September 2024.

Berdasarkan data OJK, nilai outstanding pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 8,24 triliun sampai dengan September lalu.

Nilai itu meroket 103,40 persen atau naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi September tahun lalu, di mana pertumbuhan itu juga lebih tinggi dari pertumbuhan Agustus 2024 sebesar 89,20 persen secara tahunan.

Pertumbuhan pesat itu diikuti oleh kenaikan rasio pembiayaan bermasalan (non performing financing/NPF) gross BNPL, dari Agustus sebesar 2,52 persen, menjadi 2,60 persen pada September.

Lonjakan penyaluran paylater juga dicatatkan oleh industri perbankan, di mana outstanding kredit BNPL perbankan nasional mencapai Rp 19,81 triliun sampai dengan September.

Nilai kredit itu tumbuh 46,42 persen secara tahunan, juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada bulan Agustus sebesar 40,68 persen.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pesatnya pertumbuhan pembiayaan BNPL perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan terkait.

Pasalnya, lonjakan pembiayaan paylater terjadi di tengah kondisi ekonomi yang dibayangi tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat, seperti deflasi secara bulanan yang terjadi pada Mei - September 2024.

"Saya masih melihat dorongan pemenuhan kebutuhan masyarakat masih tinggi di saat kondisi ekonomi sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja," tutur dia, kepada Kompas.com, Sabtu (2/11/2024).