REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tidak seharusnya memberikan rekomendasi, seperti yang telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI VIII, kemarin. Hal itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Oce Madril. Menurut dia, penunjukan menteri agama merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak layak DPR-RI menyarakan ihwal kriteria menteri tertentu.

"Seharusnya, rekomendasi Pansus hanya menyangkut perbaikan kebijakan atau regulasi penyelenggaraan haji serta tata kelolanya, bukan menyangkut orang yang mengisi jabatan tertentu," ujar Oce Mandril dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji telah menyampaikan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna DPR VIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024). Ada lima rekomendasi yang dibacakan.

Salah satunya mengharapkan pemerintahan RI mendatang mengisi posisi menteri agama (menag) dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Oce Madril menilai, rekomendasi Pansus Angket Haji bermasalah karena tiga alasan. Pertama, rekomendasi soal posisi menag dalam pemerintahan mendatang bukanlah wewenang DPR-RI.

Menurut UUD 1945, pengisian jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dalam pengisian jabatan menag, presiden tidak dapat diintervensi sekalipun oleh pansus di DPR-RI.

"Rekomendasi Pansus tersebut offside, terlihat ada kepentingan pihak tertentu untuk mengincar kursi menteri agama mendatang dengan memanfaatkan hasil Pansus," kata dia.

Kedua, lanjut Oce, seharusnya Pansus Haji berfokus pada persoalan kebijakan, regulasi, dan tata kelola penyelenggaraan haji. Dengan demikian, jamaah haji pada tahun depan diharapkan memperoleh layanan yang lebih baik.

Ia mencontohkan Pansus sebaiknya mendorong untuk melakukan legislative review atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pihak legislatif juga dapat meningkatkan pengawasan di lapangan.

"Tim DPR ikut awasi pelaksanaan haji di lapangan, seharusnya Tim DPR ini harus lebih efektif," katanya.

Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas hak angket dalam Undang-Undang tentang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Ini telah memberikan batasan, yakni bahwa hasil hak angket harusnya berwujud rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

"Dengan demikian, maka hasil Pansus Haji harusnya mendorong perubahan dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan haji, baik perbaikan dari sisi legislasi (revisi UU Haji) maupun perbaikan manajemen pelaksanaan haji di lapangan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 memberikan lima rekomendasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, mengatakan hal pertama yang direkomendasikan yakni perlunya revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“...dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi,” kata Nusron saat membacakan laporan Pansus Haji pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2024).

Pihaknya juga menilai perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan agar peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

Pansus Haji juga mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.

Terakhir, Pansus Haji mengharapkan agar pemerintah mendatang menempatkan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengisi posisi Menteri Agama (Menag).

“Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya.

Berikut rekomendasi lengkap Pansus Haji 2024:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaanibadah haji di Arab Saudi.

2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.

4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

5. Pansus mengharapkan Pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq memastikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 bukan untuk menyerang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena hal itu murni dalam rangka perbaikan manajeman haji. Hal itu dinyatakan Maman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7/2024), guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.

Untuk itu, dia meminta organisasi keagamaan itu tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. "Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman.

Maman pun menjelaskan bahwa Hak Angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan. Pansus, menurutnya adalah cara konstitusional resmi yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," katanya.

Untuk itu, menurutnya Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. PBNU justru menurutnya perlu berterima kasih atas adanya Pansus Angket tersebut, pasalnya warga NU juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Latar belakang pembentukan Pansus itu menurutnya berdasarkan adanya sederet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya yakni soal pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk.

Adapun penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut sendiri merupakan salah satu tokoh dalam organisasi NU.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji. Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024. Sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji. Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut, yang disetujui pembentukannya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.

Dia menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk jamaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti ibadah pada 2024.

"Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Sehingga, Gus Yahya berpendapat, tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Dia berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dia juga menduga ada masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut. Pembentukan pansus tersebut diketahui telah disetujui pembentukannya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu (9/7/2024).

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.

Dia menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk jamaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti ibadah pada 2024. "Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, izin rapat Pansus Angket Haji sudah ditandatangani olehnya. Pelaksanaan rapat sendiri masih menunggu anggota DPR RI, yang masih banyak berada di daerah dalam masa reses ini. Penunjukan Ketua Pansus Angket Haji sendiri akan dibicarakan secara internal mereka tanpa campur tangan pimpinan DPR RI.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyebutkan siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Sehingga, Gus Yahya berpendapat, tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Dia berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dia juga menduga ada masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut. Pembentukan pansus tersebut diketahui telah disetujui pembentukannya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu (9/7/2024).

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.

Dia menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk jamaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti ibadah pada 2024. "Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, izin rapat Pansus Angket Haji sudah ditandatangani olehnya. Pelaksanaan rapat sendiri masih menunggu anggota DPR RI, yang masih banyak berada di daerah dalam masa reses ini. Penunjukan Ketua Pansus Angket Haji sendiri akan dibicarakan secara internal mereka tanpa campur tangan pimpinan DPR RI.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyebutkan siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) AngketHaji bakal digelar oleh DPR dalam waktu dekat, setelah sebelumnya batal digelar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menanggapi pertanyaan tentang rapat perdana pansus tersebut batal digelar.

Sebelumnya, rapat perdana PansusAngket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu (17/7/2024) siang, pukul 13.00 WIB. Namun, rapat itu batal terlaksana.

Muhaimin mengatakan bahwa izin rapat PansusAngket Haji sudah ditandatangani olehnya. Menurutnya, penyelenggaraan itu hanya menunggu kesediaan para anggota pansus yang juga masih melaksanakan reses.

“Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman. Masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” katanya di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Sementara itu, Cak Imin menjelaskan bahwa penunjukan Ketua Pansus Angket Haji akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI.

“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa fokus pembahasan akan dibahas secara khusus oleh Pansus Angket Haji.

“Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang, fokus di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota PansusAngket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan bahwa rencananya rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus, dan rapat itu pun akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI.

"Akan tetapi, kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan? Kami juga bertanya kepada sekjen yang mengatur agenda tersebut," kata Wisnu saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (17/7).

Sebelum mengetahui penundaan, menurutnya para anggota PansusAngket Haji sudah bergerak menuju Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing. Adapun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2024.

"Karena ada rangkaian kunjungan kerja juga kemarin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 13.00 WIB," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) angket haji DPR akan tetap bekerja meski DPR kini sudah memasuki masa reses atau turun ke daerah pemilihan (dapil).

Meski demikian, belum diketahui kapan rapat perdana pansus angket haji digelar.

Tiga anggota pansus angket haji DPR kompak mengaku belum mengenai informasi mengenai jadwal rapat perdana.

Anggota Pansus Haji dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Luluk Nur Hamidah meminta semua menunggu informasi pada Rabu mendatang, terkait rapat Pansus perdana.

"Tunggu Rabu ya, semoga sudah ada update terkait jadwal (rapat)," kata Luluk kepada Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Menurut Luluk, sejauh ini beredar usulan agar Pansus mengadakan rapat internal pada Rabu mendatang.

Rapat internal itu kemungkinan membahas rapat perdana Pansus angket haji secara resmi.

Rapat tersebut juga kemungkinan akan membahas soal komposisi pimpinan pansus.

"Masih tawaran rapat. Terutama untuk pemilihan pimpinan Pansus," ujar politikus PKB ini.

Luluk menambahkan, sebagian anggota Pansus saat ini masih berada di dapil masing-masing.

Mereka turun ke dapil sejak DPR memulai masa reses sejak penutupan masa sidang pada Kamis pekan lalu.

Luluk pun meminta awak media menunggu pembaruan informasi terkait rapat Pansus pada Rabu sore.

Anggota Pansus lainnya, Achmad Baidowi alias Awiek mengutarakan hal serupa.

Menurutnya, sejauh ini belum ada informasi tentang jadwal rapat Pansus angket haji yang perdana.

"Sampai sejauh ini belum ada info mau rapat di masa reses," ujar Awiek saat dikonfirmasi, Senin.

Anggota Tim Pengawas pelaksanaan ibadah haji DPR dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mengatakan, rapat pansus dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan akan dilakukan pada Juli ini.

"Namun, terkait tanggal pastinya belum muncul," tutur Wisnu.

Sebagai informasi, DPR resmi membentuk Pansus angket Haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7/2024).

Pansus haji DPR dinilai penting salah satunya untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu temuan tim pengawas haji adalah terkait informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 baru saja disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar kemarin, Selasa (9/7/2024).

Luluk menjelaskan, sebelumnya bahwa pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu, jelasnya, PansusAngketDPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa pengalihan kuota jemaah untuk haji plus tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan. Untuk itu, DPR membentuk Pansus Angket untuk Pengawasan Haji 2024.

Menurutnya, PansusAngketDPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

DPR, jelasnya, berharap PansusAngket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.

“Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karenaover capacitybaik tenda maupun toilet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk menyelidiki penyalahgunaan kuota jamaah. Namun, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menilai landasan pembentukan Pansus ini sebenarnya tidak cukup kuat. Apalagi, topik yang diangkat adalah masalah kouta haji.

"Saya punya catatan tersendiri terkait dengan Pansus ini. Yang pertama dari aspek landasan dibentuknya Pansus ini saya kira masih bisa diperdebatkan dan alasan yang digunakan tidak cukup kuat kalau entry poinnya menggunakan isu kuota haji," ujar Mustolih saat dihubungi Republika pada Selasa (9/7/2024).

Terkait masalah kuota haji 2024 ini, menurut dia, pemerintah sebenarnya tidak melakukan pelanggaran. Karena, berdasarkan pasal 8, pasal 9 dan pasal 64 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 memang ada istilah dua kuota. Pertama, yaitu kuota pokok yang 221 ribu, yang mana rumus pembagiannya adalah 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus.

"Nah itu bisa diberlakukan rumus itu pada kuota haji pokok. Nah menyangkut kuota Haji tambahan yang 20 ribu itu zaya kira tidak ada pelanggaran dari Kemenag atau pemerintah, karena apa? itu menjadi kewenangan Menteri Agama untuk mengaturnya," ucap Mustolih.

Pada 2022 lalu, menurut dia, sebenarnya pemerintah Indonesia juga pernah mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Namun, kata dia, pada saat itu pemerintah memutuskan untuk tidak mengambilnya karena pemberian kuotanya itu sangat mepet dengan waktu pelunasan maupun berbagai persiapan teknis haji lainnya.

"Nah kenapa itu dulu tidak dipansus gitu ya? Itu kan kalau landasannya adalah kemudian yang sekarang ini tidak memberikan keadilan bagi jamaah haji reguler kenapa ketika Tahun 2022 itu tidak dilakukan Pansus?," kata dia.

Alasan lain yang diungkapkan Timwas DPR RI terkait pentingnya pembentukan Pansus Haji 2024 ini karena adanya kasus AC mati di tenda jamaah. Namun, menurut Mustolih, persoalan matinya AC itu hanya terjadi di beberapa tenda saja.

"Saya kira kalau ada persoalan-persoalan AC mati, kemudian over kapasitas itu kan sifatnya sektoral dan kemudian kasuistik. Artinya tidak masif dan kemudian ada juga penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh Kemenag," jelas dia.

Karena itu, lanjut dia, alasan pembentukan Pansus tersebut sebetulnya juga tidak tepat. Jika benar-benar ingin memperbaiki layanan haji, menurut dia, justru DPR RI seharusnya membentuk Pansus itu pada 2023 lalu, yang mana pada saat itu ada tragedi Muzdalifah.

"Seharusnya yang dipansuskan itu adalah tragedi Muzdalifah tahun 2023 yang lalu. Itu saya kira wajar kalau kemudian dipansuskan dan layak," ujar dia.

Di samping itu, Mustolih juga menilai waktu pembentukan pansus haji ini tidak ideal. Karena beberapa bulan lagi atau tepatnya tanggal 1 Oktober 2024 mendatang, periode DPR 2019-2024 akan berakhir. Sementara, banyak anggota DPR yang tidak terpilih lagi.

"Saya menduga ini akan layu sebelum berkembang. Karena semangatnya juga tidak mendasar sesungguhnya, dan dari aspek waktu tidak terlalu ideal tadi. Misalnya, mereka juga akan reses dan kemudian nanti Agustus akan ada sidang tahunan," ucap Mustolih.

"Oleh karena itu saya kira dari aspek waktu tidak akan terkejar apalagi kalau misalnya targetnya itu angket gitu," kata dia.

Lalu dari aspek momentum, lanjut dia, sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan Pansus Haji. Karena, menurut dia, penyelenggaraan haji tahun ini justru jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.

"Mestinya yang masyarakat butuhkan itu Pansus kebocoran data atau kemudian Pansus judi online. Nah ini saya kira yang mesti dipansuskan. Jadi DPR harusnya itu membentuk pansus yang dibutuhkan masyarakat bukan yang tidak dibutuhkan masyarakat malah dipansuskan. Saya kira ini juga menajdi catatan," jelas Mustolih.

Namun, karena pembentukan Pansus Haji 2024 ini sudah menjadi kesepakatan DPR, maka pemerintah harus menghormatinya. Tinggal nanti diliha, apakah Pansus Haji ini akan berjalan efektif atau justru hanya gimik politik saja.

"Ini mesti kita hormati dan kita akan lihat sejauh mana kemudian efektifitas daripada pansus ini dan transparansi mereka kemudian menyusun agenda-agenda pansus ke depan. Apakah betul-betul efektif atau hanya gimik politik di akhir periode saja?," kata Mustolih.

Terlepas daripada urgensi Pansus ini, tambah dia, catatan-catatan yang diberikan DPR juga harus didengar oleh pemerintah demi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa yang akan datang.

"Tapi sekali lagi saya belum melihat adanya urgensi pansus ini dibentuk. Saya justru tergelitik kenapa Timwas DPR yang kemudian membentuk Pansus ini tidak memunculkan persoalan delay pesawat Garuda? Padahal ini urgen juga. Harusnya ini juga dijadikan topik," ujar Mustolih.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Anggota DPR perwakilan pengusul Hak Angket Haji, Selly Andriany Gantina mengatakan, para pengusul hak angket menilai bahwa pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Menurut Selly, keputusan menag dalam pelaksanaan haji tahun 2024 bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII DPR RI.

"Semua permasalahan ini merupakan fakta bahwa belum maksimalnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dalam melindungi warga negara Indonesia atau jamaah haji Indonesia," kata Anggota DPR RI F-PDIP ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa peta jalan atauroadmapkerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan bahwa seluruh nama yang sudah ditentukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target tersebut.

"Mulai besok akan disusunroadmapkerja Pansus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak berulang-ulang di setiap tahunnya," ucapnya, saat ditanyai awak media, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari Pansus Angket Pengawasan Haji ini agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan dari kebijakan yang merugikan para jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun.

Adapun saat disinggung soal penyelewengan haji yang terjadi setiap tahun, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi justru harus juga dilakukan setiap tahun.

"Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengungkap bahwa penyelewengan yang paling fatal dalam penyelenggaraan haji 2024 adalah penggunaan visa haji reguler yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah yang antre tahunan, tetapi diberikan kepada jemaah haji khusus dengan biaya yang mahal.

Cak Imin optimistis bahwa Pansus Angket Pengawasan Haji ini akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang nantinya dapat merubah cara penyelenggaraan haji ke depan supaya lebih baik.

"Pasti dalam waktu yang singkat, saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, setelah Pansus Angket Pengawasan Haji disahkan di Rapat Paripurna, maka setelahnya perlu untuk menyusun pimpinan dan anggotanya.

Seperti diketahui, Cak Imin baru saja menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI.

Sontak semua anggota di Rapat Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan Panitia Angket Pengawasan Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji yang baru disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, bakal bekerja cepat. Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, pansus bahkan akan bekerja dalam masa reses.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak angket untuk membongkar penyimpangan selama penyelenggaraan Haji 2024.

Dia menjelaskan bahwa hak angket merupakan bagian dari mekanisme checkand balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, hak angket juga merupakan salah satu hak konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Adapun, dia mengungkap hal-hal yang mendasari dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket untuk penyelenggaraan haji 2024 atau 1445 Hijriyah.

Pertama, dia menjelaskan bahwa penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

"Pada pasal 64 ayat 2, disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menag RI Nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 H atau 2024 Masehi bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH," katanya, dalam Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa semua permasalahan tersebut adalah fakta, dan menyatakan belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Kedua, dia menjelaskan adanya indikasi kuota tambahan haji di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah.

Ketiga, menurutnya layanan Armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity, baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa hak angket dari aspek hukum, merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kemudian, dia menyatakan bahwa hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Pasal 79 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 yang nyatakan DPR punya hak interplasi angket dan menyatakan pendapat. Hak angket merupakan hak DPR untuk lakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Menurutnya, berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar bagi pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah.

Adapun menurutnya dengan hak angket diharapkan penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan Kemenag RI tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja dengan DPR mengenai pengalihan kuota haji.

Dia menjelaskan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000, untuk haji reguler 221.720 jemaah dan untuk haji khusus 19.280 jemaah.

Namun demikian pada Februari lalu, Komisi VIII DPR RI mendapatkan laporan bahwa Kemenag RI mengeluarkan kebijakan bahwa kuota tambahan haji sebanyak 20.000, diputuskan menjadi dua bagian, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

"Maka itu kebijakan Kemenag ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja dengan DPR RI, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI," ujarnya.