Jakarta: Perusahaan tambang nikel di Halmahera Timur, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan pemalsuan dokumen, yakni SK Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-05/2010 tentang wilayah izin usaha pertambangan (IUP).

"Akibat pemalsuan SK Bupati tersebut, klien kami PT WHBP tidak bisa dimasukkan dalam minerba one data Indonesia, database pertambangan di Kementerian ESDM, karena seolah-olah terjadi tumpang tindih," kata kuasa hukum pelapor, Muhammad Mahfuz, di Bareskrim Polri, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pemalsuan dokumen terkait SK kepala daerah, yang memberi izin PT Position di wilayah IUP PT WHBP. Sehingga, membuat kliennya sangat dirugikan, karena izin lahan nenjadi tumpang tindih.

Oleh karena itu, PT WHBP melapor ke Bareskrim Polri. Laporan teregistrasi dengan nomor: LP/B/378/X2024/SPKT/bareskrim Polri, tanggal 22 Oktober 2024.

Mahfuz menerangkan bila merujuk pada SK Bupati Halmahera Timur yang asli, luas wilayah IUP PT Position 4.047 hektare dengan delapan titik kordinat. Namun, dalam dokumen yang disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk kelengkapan syarat MODI, berubah mejadi 68 titik koordinat.

Sedangkan, wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT WHBP berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara Nomor: 502/2/DPMPTSP/IUP-OP.LB/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020, PT WHBP dengan luas areal 1.053,55 hektare. Dia menyebut mantan Bupati Halmahera Timur Wehelmus Tahalele yang tanda tangannya tertera dalam SK itu, menegaskan dirinya tidak pernah membuat surat dengan jumlah 68 titik koordinat.

"Yang benar hanya delapan titik koordinat. Penegasan ini juga dibuatkan beliau dalam bentuk surat pernyataan yang disahkan oleh Notaris pada 18 Juli 2017. Beliau juga menyatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan. Hal itu ditegaskan beliau dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI,” terang Mahfuz.

Mahfuz menekankan penambahan titik koordinat dalam SK Bupati Halmahera Timur tersebut membuat wilayah IUP PT WHPB seolah-olah berada di dalam wilayah IUP Position. Akibatnya, PT WHBP tak kunjung mendapatkan pendaftaran di minerba one data Indonesia (MODI) Kementerian EDSM.

"Padahal, sebelum ada penambahan 60 titik koordinat itu, PT WHBP sudah mendapatkan sertifikat Clear and Clean atau CnC Tahap 6 dari ESDM pada Tahun 2012. Sedangkan, PT Position mendapatkan CnC tahap 9 pada tahun 2013,” tekan Mahfuz.

Mahfuz menyebut sejatinya dugaan tindak pidana pemalsuan ini sebenarnya sudah pernah menjadi bahan pengaduan Masyarakat pada Mei 2024. Berdasarkan keterangan penyidik, kata dia, harus membuat laporan polisi model B.

"Nah, hari ini kami memenuhi hal itu, disertai dengan sejumlah bukti-bukti,” ucapnya.

Mahfuz berharap Mabes Polri bergerak cepat mengusut tindak pidana pemalsuan ini. Sebab, kata dia, saat ini PT Position, anak usaha Harum Energy Tbk setelah mengakuisisi 51 persen saham dengan nilai USD 80,325 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun. Bahkan pembelian saham itu diduga menggunakan dana publik.

“Sekarang sahamnya sedang dikerjasamakan ke pihak asing, untuk mendapatkan dana lainnya. Agar publik tidak membeli saham perusahaan yang sedang dalam sengketa apalagi skandal pelanggaran hukum. Kami berharap Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas Bursa Efek Indonesia mengambil langkah serius dalam masalah ini,” pungkasnya. Medcom.id/Siti Yona Hukmana


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Beberapa hewan langka tersebar di pulau Sumatera hingga Papua, mulai dari burung Cendrawasih, harimau sumatera, komodo, sampai burung bidadari halmahera.

Burung bidadari halmahera merupakan hewan endemik Pulau Halmahera. Burung ini punya ciri khas yang tidak dimiliki burung pada umumnya.

Burung bidadari halmahera jantan memiliki bulu hijau zamrud di dadanya, ungu di bagian mahkota, dan dua pasang bulu putih menjulang di balik lekuk sayap.

Di musim kawin, keindahan hewan bersayap ini amat terlihat. Terlebih, ketika mereka melakukan tarian di udara, terkesan ingin memamerkan keindahan bulu-bulunya uang berkibar cantik.

Soal hasrat bercinta, burung bidadari halmahera sangat tergantung dengan keinginan si jantan dan betina. Dia bukan hewan setia, alias menganut sistem poligami. Burung dengan nama ilmiah Semioptera wallacii pertama kali ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada 1858.

Masyarakat lokal di sana menamai burung ini dengan sebutan Weka Weka. Adapun disebut bidadari halmahera lantaran ia masih satu keluarga dengan Cendrawasih. Dalam bahasa Inggris, bidadari halmahera dikenal dengan sebutan Standarwin.

Bidadari halmahera termasuk burung yang sensitif dan pemalu. Mereka juga sangat aktif dan dinamis. Tak pernah bertengger lama di batang pohon. Tapi jika sedang beruntung, kamu bisa melihat mereka sedang menari dan bernyanyi di udara.

Cukup sulit untuk menemukan burung ini lantaran gemar bersembunyi di rerimbun dedaunan. Ukurannya cukup kecil, hanya 28 centimeter.

Makanan utama burung ini adalah serangga, artropoda, dan buah-buahan. Perbedaan antara si jantan dan betina, yaitu si jantan memiliki mahkota berwarna ungu atau ungu pucat mengkilap, si betina tidak.

Ciri khas burung ini memiliki dua pasang bulu yang panjang melengkung tidak lebar tapi lembut keluar dari pangkal sayap dengan warna putih susu berukuran panjangnya sekitar 15 sentimeter. Si jantan akan muncul saat fajar sekitar pukul lima hingga tujuh pagi sambil melakukan tarian di puncak pohon guna menarik perhatian para burung betina.

Burung betina memiliki warnanya sama dengan jantan, namun lebih dominan cokelat zaitun, bulu ekornya lebih panjang dengan postur tubuh lebih kecil. Baik jantan dan betina memiliki warna kaki kuning kemerahan.

Di bagian paruhnya seperti tanduk dan bermata hijau seperti buah zaitun. Populasi Bidadari Halmahera terancam punah akibat penebangan dan penjarahan hutan. Hingga kini, populasi di alam liar berkisar 50 hingga 100 ekor.

Mereka menempati kawasan hutan di Tanah Putih, Gunung Gamkonora, Hutan Damanto, Taman Nasional Aketajawe Lolobata, juga hutan Wasiley, Gunung Sibela, dan Pulau Bacan, juga Teluk Weda. Untuk melihat burung cantik ini, kamu bisa datang ke Taman Nasional Aketajawe Lolobata.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

(shc/das)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Ia memaparkan hasil disertasinya berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah pertama, 30-45%, kami pingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," kata Bahlil, di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Usulan ini berangkat dari porsi DBH yang menurutnya terbilang kecil. Padahal, sektor hilirisasi yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap negara, diiringi dengan dampak cukup besar terhadap kesehatan masyarakat di daerah terkait.

Bahlil mengatakan, nilai ekspor mengalami peningkatan signifikan berkat hilirisasi. Pada tahun 2017, ekspor nikel menghasilkan US$ 3,3 miliar, sedangkan berkat hilirisasi, saat ini nilainya mencapai US$ 34 miliar.

Hasil besar itu juga seiring dengan besarnya beban tanggungan oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil temuannya, berbagai masalah yang terjadi di daerah tempat hilirisasi industri nikel berada. Adapun untuk penelitiannya, ia mengambil Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku.

"Kesehatan ISPA di Sulawesi, di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali 54% itu kena semua. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air disana untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah," ujarnya.

Dengan beban besar ini, Bahlil mengatakan, pemerintah daerah hanya mendapat porsi DBH 1/6 dari total penerimaan industri tersebut. Menurutnya, kondisi ini cukup mengejutkan.

"Ini juga menggelitik. Jadi jujur ini curiga saya dari awal itu. Saya bisa buktikan disini. DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ujar dia.

"Sementara Beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," sambungnya.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirinya mengusulkan peningkatan porsi DBH menjadi 30-45%. Selain DBH, ia juga mengusulkan untuk dilakukan oemisahan antara dana hasil minyak dan gas (migas) dengan hilirisasi.

"Harus kita bedakan antara dana mati hasil dari oil dan gas dengan hilirisasi. Oil dan gas ini punya banyak, melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya rasa Fair," katanya.

Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit. Setelahnya, Ketua sidang disertasi yang dipimpin oleh Prof.Dr. I Ketut Surajaya, S.S.,M.A mengumumkan hasil sidang tersebut.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil
Lahadalia menjadi doktor dalam program studi
Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium
cumlaude," kata Ketut.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

(shc/das)

JAKARTA, investor.id -Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental pembangunan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sektor pendidikan juga menjadi satu pilar utama dalam pembangunan suatu daerah. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Pendidikan menjadi fondasi utama yang akan menunjang kemajuan suatu daerah. Namun, masalah pendidikan di Indonesia masih alami banyak kendala yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pendidikan di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya di daerah lingkar tambang , seperti halnya di banyak daerah terpencil di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan.

Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa indeks pembangunan manusia di Maluku Utara setiap tahun hanya mengalami peningkatan 1 persen jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2021 sebesar 68,76 persen, pada 2022 sebesar 69,47 persen.

Angka ini berada pada level sedang, sebagaimana ukuran yang ditentukan masih sangat jauh dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satu solusi yang paling dapat diandalkan sebagai langkah antisipasinya adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR).

Program CSR yang fokus pada pendidikan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Masalah peningkatan kualitas pendidikan di daerag lingkar tambang perlu harus mendapat perhatian karena daerah itu merupakan kawasan pertambangan yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Halmahera Tengah, manajemen PT Halmahera Sukses Mineral (HSM) tak pernah berhenti memberikan kontribusi terhadap masyarakat di lingkar tambang. Kali ini manajemen PT HSM menyerahkan bantuan alat tulis dan ransel sebanyak 35 paket kepada SDN Kulo Jaya, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat, (11/10/2024).

Perwakilan PT HSM Fitra Selang mengatakan bantuan tersebut wujud perusahaan peduli terhadap pendidikan masyarakat lingkar tambang. "Kami memiliki tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lingkar tambang," kata Fitra, Sabtu (12/10/2024).

Ia berharap bantuan tersebut diberikan kepada siswa SD yang tepat serta bermanfaat bagi penerimanya. Bantuan tersebut bagian dari program pemberdayaan masyarakat PT HSM. Sebelumnya PT HSM juga menyerahkan truk pengangkut sampah. 

Adapun Kepala SD Kulo Jaya Irwan, menyambut baik bantuan tersebut. Bagi sekolah, kata Irwan, bantuan kedua kalinya dari PT HSM sangat bermanfaat. "Kami berharap PT HSM terus peduli terhadap pendidikan," kata dia.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan Provinsi Maluku Utara Mei 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2024 mencapai 11,88 persen, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia. Pertumbuhan itu didorong oleh hilirisasi industri pengolahan dan pertambangan, terutama nikel.

Hasil tambang nikel dari Pulau Halmahera memiliki dampak penting dalam industri global, terutama dalam produksi baterai yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik modern seperti smartphone, laptop, dan mobil listrik.

Nikel adalah salah satu komponen kunci dalam baterai ini, sehingga meningkatnya permintaan global akan baterai telah memberikan dorongan tambahan bagi industri pertambangan nikel di Pulau Halmahera.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

Banjir yang melanda Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 20 - 24 Juli lalu telah menyebabkan sejumlah desa terendam, menimbulkan kerusakan signifikan, dan memerlukan bantuan cepat serta koordinasi dari berbagai pihak.

Dalam menanggapi peristiwa ini, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa dan daerah untuk memberikan bantuan segera bagi warga terdampak sebagai langkah penanganan cepat banjir.

Kepala Desa Lelief Sawai, Frileks Arbaben, menegaskan bahwa seluruh pihak bekerja sama dalam upaya penanganan banjir. Ia juga mengonfirmasi bahwa sebelumnya wilayahnya sering terjadi banjir, tetapi jangka waktunya bisa di atas lima tahunan.

“Semuanya bekerja sama dalam hal evakuasi pengungsi, serta memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban banjir,” ujar Frileks.

Ia juga menambahkan bahwa PT IWIP memberikan berbagai jenis bantuan, termasuk makanan, pakaian, dan uang tunai.

“IWIP memberikan bantuan logistik berupa makanan, air bersih, dan pakaian. Selain itu, ada juga bantuan berupa insentif uang tunai kepada lansia yang disalurkan melalui rekening masing-masing,” tambahnya.

Selain bantuan kebutuhan dasar, PT IWIP juga terlibat dalam perbaikan infrastruktur dengan memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat banjir.

“PT IWIP membantu perbaikan jalan yang terdampak,” jelas Frileks.

Senada dengan Frileks, Kepala Desa Lukulamo, Aklon Sangaji, juga menyampaikan bahwa PT IWIP turut memberikan bantuan di desanya berupa bahan makanan.

"Bantuan disalurkan ke posko induk berupa sembako dan barang campuran yang diserahkan oleh Divisi HRD IWIP," ungkap Aklon.

Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah Ternate, Zaki Alinuari, menginformasikan bahwa wilayah Halmahera Tengah, Maluku Utara, mengalami intensitas curah hujan menengah hingga tinggi dari bulan Januari hingga Juli 2024.

“Khususnya bulan Mei dan Juni mengalami intensitas tinggi mencapai lebih dari >150 mm dalam 1 bulan. Kondisi tanah yang cenderung terus menerus basah, akan memberikan dampak pada tingginya kejenuhan tanah, kemudian akan meningkatkan potensi adanya banjir dan longsor,” ujar Zaki saat dihubungi wartawan.

Berdasarkan pengamatan BMKG, lanjut Zaki, perubahan suhu udara di wilayah Halmahera Tengah mengalami anomali positif atau mengalami tren pemanasan suhu udara. Kondisi ini meningkatkan potensi adanya pembentukan awan konvektif atau awan hujan di wilayah Halmahera Tengah.

Dari histori curah hujan, Zaki menuturkan bahwa wilayah Halmahera Tengah memiliki tren kenaikan curah hujan pada Mei hingga Agustus; beberapa kejadian bencana di wilayah Halmahera Tengah juga sering tercatat terjadi pada bulan Juli hingga September.

“Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus terkait kondisi potensi bencana di wilayah Halteng,” pungkasnya.

HALMAHERA TIMUR - Menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, PT Antam Tbk ( Antam ) bersama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID , melaksanakan Program Relawan Bakti BUMN untuk Indonesia di Kecamatan Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Kegiatan yang melibatkan sepuluh pegawai muda dari perusahaan BUMN ini dilaksanakan pada 15-17 Agustus 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui keterlibatan aktif dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan BUMN.

Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Alkadrie menyebut, keterlibatan MIND ID dan Antam pada gelaran Relawan Bakti BUMN Ini sebagai pelaksanaan salah satu komitmen keberlanjutan yang ada di perusahaannya.

?Kegiatan ini juga merupakan bentuk implementasi AKHLAK, peningkatan hubungan pegawai muda dengan perusahaan, serta mendorong kolaborasi antar perusahaanBUMN untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia,? katanya.

Berbagai program pemberdayaan dilakukan dalam gelaran tahunan yang rutin dilakukan Kementerian BUMN ini, mulaidari bidang pendidikan, lingkungan, serta pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK).

?Selama tiga hari, para relawan Bakti BUMN untuk Indonesia di Halmahera melaksanakan berbagai program dengan bersinergi bersama masyarakat di sekitar wilayah operasi Antam,? tambah Faisal.

Pada gelaran Relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia di Halmahera ini, para relawan melakukan aktivasi dan sharing knowledge berbasis fun learning di SMK 1 Pertambangan dan SMAN 1. Pada bidang lingkungan, para relawan juga melakukan giat susur sampah di kawasan pantai Desa Buli bersama dengan para siswa dan masyarakat sekitar.

?Selain kegiatan tersebut, para relawan juga memberikan pelatihan digitalisasi pembinaan UMK kepada mitra binaan Antam,? ujar Faisal.

Tidak berhenti sampai disitu, Faisal menyebut para relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia di Halmahera juga melakukan kegiatan edukasi di Posyandu Desa Sailal serta kunjungan kepada mitra binaan Coconet.

?Para relawan juga memberikan edukasi peningkatan kualitas olahan ikan teri di Pulau Bilemsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan usaha masyarakat sehingga dapat menghasilkan produk dengan daya jual tinggi,? paparnya.

Kegiatan Relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia di Halmahera juga melakukan perayaan HUT RI bersama dengan masyarakat. Faisal menyebut, seluruh rangkaian kegiatan ini juga diharapkan akan memberikan pengalaman berharga baik bagi masyarakat Halmahera Timur dan para peserta yang menjadi relawan.

?Kami meyakini kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para relawan yang dapat merasakan pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat di Halmahera Timur,? tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 5 Agustus 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Disusul, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di kantornya hari ini, Senin 5 Agustus 2024.

Selanjutnya, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Terakhir, Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo....

<!--more-->

1. Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan ya," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Adapun Sri Mulyani menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta penyusunan rancangan APBN Tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Paparkan Isi Rapat RAPBN 2025 dengan Jokowi Hari Ini, Sri Mulyani Dapat Arahan Akomodasi Seluruh Program Prioritas Prabowo

Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di kantornya hari ini, Senin 5 Agustus 2024.

Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan arahan Jokowi, yakni mengakomodasi seluruh program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam APBN tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan anggaran 2025 sudah dilaporkan kepada presiden saat ini dan presiden terpilih lewat dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Postur APBN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan banyak, namun karena diminta menampung program prioritas, maka dilakukan penghitungan lagi.

“Jadi kami mulai menghitung program-program yang sering disebut seperti Makan Bergizi Gratis, kemudian juga beberapa program inisitif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presoden terpilih,” ujar Sri Mulyani usai rapat di Istana Negara yang disiarkan langsung dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 5 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut....

<!--more-->

3. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut: Kalau Benar, Menambah Runyam Dunia Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Sebelumnya, hal ini terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.

"Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ramai-ramai Internal Muhammadiyah Tolak Konsesi Izin Tambang Pemerintah

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

“Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu malam.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemerintah Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI di IKN....

<!--more-->

5. Pemerintah Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI di IKN, Harga Sewa Melonjak 100 Persen

Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Ahad, 4 Agustus 2024.

Dia mengatakan permintaan pengadaan mobil sekitar 1.000 unit itu sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur. "Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Bisnis.com, MALUKU UTARA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) menyatakan warga korban banjir di Halmahera Tengah, Maluku Utara masih bertahan dipengungsian meskipun tinggi genangan air sudah mulai surut.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Jumat (26/7/2024), mengatakan bahwa ada sebanyak 1.726 orang warga masih menempati pengungsian yang tersebar di delapan lokasi sampai dengan Kamis (25/7).

Pusdalops BNPB mencatat kedelapan posko yang menampung pengungsi korban banjir itu berada di Kecamatan Weda Tengah. Terdiri atas Makodim 1512/Weda (331 jiwa), posko pengungsian Lukulamo (373 jiwa) dan posko pengungsian Lelilef (363 jiwa).

Selanjutnya posko pengungsian Trans Waleh (134 jiwa), posko pengungsian Desa Kobe (132 jiwa), posko pengungsian Gereja Sawai (173 jiwa), posko pengungsian Mako Brimob (315 jiwa), dan posko gedung Irawati (49 jiwa).

Menurutnya para warga tersebut mayoritas memilih bertahan di pengungsian sambil melangsungkan pembersihan tempat tinggal masing-masing dan proses normalisasi lingkungan setelah banjir bergotong-royong bersama petugas gabungan.

Meski begitu BNPB memastikan semua kebutuhan dasar bagi para korban terpenuhi setidaknya sampai dengan masa tanggap darurat banjir berakhir pada Senin (5/8) mendatang, dengan harapan tidak terjadi bencana susulan.

Para korban tersebut terpaksa harus mengungsi karena kampung atau desa mereka dilanda banjir setinggi lebih dari 1 meter pada Minggu (21/7).

Banjir yang diperparah oleh luapan air Sungai Kobe dan air pasang tersebut sempat melumpuhkan mobilitas masyarakat tujuh desa di dua kecamatan karena jalan utama tergenang air dan beberapa longsoran tanah. Namun sudah kembali dibuka untuk dilintasi kendaraan roda dua ataupun roda empat sejak Kamis (25/7) siang.

Kabupaten Halmahera Tengah termasuk wilayah yang rawan terhadap banjir. BNPB melalui hasil kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia (inaRISK) mengidentifikasi sebanyak delapan kecamatan memiliki indeks bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi dan luas risiko mencapai 13.250 hektare.

Lukolamo: Sejumlah desa di lingkar tambang, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dilanda banjir bandang dalam tiga hari terakhir ini. Banjir terjadi lantaran intensitas curah hujan tinggi sehingga membuat debit air sungai meluap ke permukiman warga.

Banjir ini terjadi sejak hari Minggu, 21 Juli 2024, yang melanda enam desa di dua Kecamatan yakni, Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Weda Utara.

Warga terlihat panik, lantaran derasnya banjir tersebut menghanyutkan perabotan bahkan kendaraan roda dua milik warga.

Akibat bencana tersebut, akses jalan lintas Halmahera di lingkar tambang PT Weda Bay Industrial Park lumpuh total lantaran digenangi air setinggi lutut hingga dada orang dewasa.

Data sementara yang dihimpun, terdapat enam desa terdampak banjir bandang, yakni Desa Lukolamo, Desa Kulo Jaya, Desa Woejerana, Desa Woekop, Desa Sagea dan Desa Kiya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah melakukan evakuasi dan mendata warga terdampak banjir.

Selain itu, Personil TNI/Polri juga diterjunkan ke lokasi terdampak banjir untuk membantu proses evakuasi terhadap warga. AFP PHOTO/Azzam Risqullah

(CDE)

Bisnis.com, TERNATE - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Sultan Baabullah Ternate mengimbau masyarakat di Maluku Utara (Malut) untuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem dalam sepekan di tujuh kabupaten dan kota di daerah itu.

"Selain itu, telah dikeluarkan peringatan dini waspadai gelombang tingi dan peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Kepulauan Sula dan Taliabu, Obi, Ternate-Jailolo-Batang Dua-Bitung, Loloda-Morotai, Perairan Timur Halmahera dan sekitarnya," kata Petugas prakirawan BMKG Kelas I Sultan Baabullah Ternate Justia PD Galensong di Ternate, Selasa (23/7/2024).

Justia mengatakan sejumlah wilayah di daerah itu berawan dengan potensi hujan ringan – hujan lebat di Morotai, Galela, Tobelo, Kao, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sofifi, Weda, Maba, Wasile, Gane, Labuha, Bacan, Patani, Gebe dan sekitarnya.

Sedangkan, pada sore umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang di wilayah Taliabu dan sekitarnya dengan suhu udara 27⁰ C – 32⁰C, kelembaban udara 70 – 100% serta angin bertiup di arah tenggara – barat daya dengan kecepatan 10 – 40 km/jam dengan gelombang tinggi 2 meter.

Untuk itu, ia mengimbau agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, Patani, Gebe, Weda, Gane, Obi, Mangoli, Taliabu dan sekitarnya.

"Selain itu, waspadai juga terjadinya dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi di antaranya banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang dan angin kencang," ujarnya.

Saat ini juga terpantau adanya pola siklonik di Perairan Timur Laut Papua yang menyebabkan terbentuknya pola daerah pertemuan udara (konvergensi) dan belokan angin di beberapa wilayah kabupaten/kota di Malut, kondisi cuaca di Maluku Utara selama periode 22 — 28 Juli 2024 adalah berawan — hujan ringan, sedangkan, hujan intensitas sedang hingga lebat secara fluktuatif yang terjadi pada pagi, siang/sore, malam dan dini hari.