Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

"Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu," kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya," ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," terangnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Hashim Djojohadikusumo bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024). Keduanya bertemu di kantor AHY dan membahas proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Hashim menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek yang berlokasi di utara Pulau Jawa itu. Menurutnya tanggul laut raksasa telah direncanakan sejak tahun 1994 namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," terang adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Ditemui di kesempatan lain, AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 kilometer lebih muka tanah yang semakin turun.

"Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya kan semakin turun," katanya di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

AHY juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara pulau Jawa. Oleh karena itu selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Kita tahu dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana," tutupnya.

Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal mengerjakan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya proyek tersebut bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Hashim menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun. Proyek untuk mencegah wilayah utara Pulau Jawa tenggelam itu juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Lantas, sejauh mana progres dan tahapan pembangunan giant sea wall?

Dalam catatan detikcom, untuk wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya proyek tersebut dibangun sepanjang 46 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah berhasil dibangun adalah sepanjang 13 kilometer.

Artinya masih ada 33 kilometer lagi tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang belum diselesaikan. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk pengerjaan 11 km, sementara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasinya melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall. Khusus di Jakarta terdapat beberapa tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2040.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk Giant Sea Wall di Kementerian PUPR," kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Program pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta terdiri dari 3 tahap yakni fase A yang pembangunannya berupa tanggul dan sungai kurang lebih 120 km sampai 2030. Lanjut fase B pembangunan sisi barat 20 km mulai 2030. Sisanya fase C yang merupakan sisi timur sepanjang 12 km dibangun mulai 2040.

Tanggul laut atau lepas pantai akan dibangun jika penurunan tanah di pesisir terus terjadi. Sampai 2040 diperkirakan masih terdapat bukaan tanggul laut sebagai akses kapal dan akan ditutup jika penurunan permukaan tanah semakin parah. Tanggul laut ini direncanakan akan diintegrasikan dengan jaringan tol dan pengembangan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, sehingga kalau ini disatukan mulai dari wilayah Banten sampai Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api dan logistik cost kita akan semakin bersaing," ucapnya.

Terkait detail pendanaan masih akan terus dibahas. Sejauh ini estimasi kebutuhan anggaran pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp 164,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diketahui bertemu pagi ini di kantor AHY.

Menurut AHY salah satu topik yang dibahas adalah proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 kilometer lebih muka tanah yang semakin turun.

"Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya kan semakin turun," katanya di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

AHY juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara pulau jawa. Oleh karena itu selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Kita tahu dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana," ujarnya.

Selebihnya pemerintah berharap ada nilai ekonomi luar biasa dari proyek tanggul laut raksasa. Ia menyebut ada beberapa negara yang sudah membangun tanggul laut raksasa dan berhasil meningkat ekonominya.

"Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Kita harus melakukan studi secara cermat tetapi sejumlah negara yang sudah melakukan itu juga telah berhasil dan sekali lagi meningkatkan ekonomi negara tersebut," beber AHY.

AHY menyebut pihaknya akan terus melakukan perencanaan dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian PPN/Bappenas. Sebelumnya, Hashim menyebut proyek yang membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur itu memakan waktu pekerjaan hingga 20 tahun.

Tanggul laut raksasa juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga Presiden. Yang jelas, kata Hashim, proyek tersebut harus segera dilaksanakan demi mencegah pantai utara Pulau Jawa Tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya pembangunan proyek tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Menurut Adik Presiden Prabowo Subianto itu, pembangunan tanggul laut merupakan respons atas terjadinya perubahan iklim.

Saat ini terjadi fenomena naiknya permukaan air laut hingga amblasnya permukaan tanah di pesisir Jakarta. Oleh karena itu Hashim menegaskan perlu dilakukan upaya penyelamatan.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tanggul laut tidak dibangun ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan lenyap. Hashim menyatakan proyek tersebut harus segera dibangun untuk mencegah hal itu terjadi.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektar kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Perkiraannya, tanggul yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur itu membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 20 tahun. Proyek tersebut juga diperkirakan akan dilaksanakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," tutup Hashim.

Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek tersebut dibangun untuk mencegah tenggelamnya pesisir utara Pulau Jawa akibat perubahan iklim.

Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, proyek tersebut sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun 30 tahun berjalan, mega proyek tanggul laut raksasa tak kunjung terealisasi.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Kini proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu yang bakal dikerjakan pemerintahan Prabowo. Rencananya tanggul laut raksasa bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

Ia menyebut saat ini terjadi perubahan iklim yang membuat permukaan air laut meninggi. Belum lagi kondisi permukaan tanah Jakarta amblas setiap tahun.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa," tutupnya.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Pemerintah berpeluang mendapatkan sumber dana baru di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan nilainya mencapai Rp 400 triliun.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada dua sumber dana baru yang bisa didapatkan, yakni dari pengusaha yang nakal dan karbon kredit.

Dari pengusaha nakal, Hashim menyebut Jaksa Agung Muda siap menindak sekitar 300 pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan ada sekitar 25 pengusaha yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak mempunyai rekening di Indonesia.

"Nah ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun, dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke Kas Negara, itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Itu satu," kata Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain dari para pengusaha nakal, Hashim menambahkan sumber dana baru itu berasal dari karbon kredit. Menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hutan-hutan Indonesia dapat menyerap 577 juta ton karbon.

Dia pun berencana menawarkan karbon kredit kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbaijan.

"Saya nanti di Baku akan umumkan, kita akan lelang, auction, kalau Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi, berminat, kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, 5,8 miliar dolar anggaran," jelasnya.

Dia memperkirakan anggaran yang masuk dari karbon kredit mencapai Rp 190 triliun. Dengan begitu, total dana baru yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

"Kita dari pengusaha nakal sampai Rp 300 triliun. Kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp 190 triliun, itu sudah Rp 400 triliun, kurang lebih, dana baru," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, berbicara masalah ketimpangan di Indonesia. Salah satu yang disorot adalah pertumbuhan orang kaya yang dinilai sangat pesat.

Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang lainnya. Hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim juga menyoroti kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan angka kelas menengah. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi tembus 5% namun jumlah kelas menengah turun 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.