Jakarta: Setiap tahun pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang semangat dan keberanian rakyat dalam pertempuran Surabaya tahun 1945. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan yang menegaskan tekad Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih.

Namun, apakah kita sudah cukup mengenal para pahlawan yang berjuang dalam pertempuran besar ini? Berikut adalah profil tujuh tokoh utama pertempuran Surabaya, yang perannya sangat krusial dalam sejarah perjuangan bangsa.

1. Bung Tomo

Bung Tomo, atau Sutomo, adalah sosok orator yang karismatik dan pemimpin yang inspiratif dalam Pertempuran Surabaya. Lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920, Bung Tomo yang memiliki nama asli Sutomo ini dikenal dengan pidato-pidatonya yang membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah.

Melalui siaran Radio Pemberontakan, Bung Tomo menyerukan pentingnya mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Di saat kritis, suara Bung Tomo yang lantang dan bersemangat berhasil menggugah arek-arek Surabaya untuk tidak menyerah pada ultimatum Inggris.
Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, Arab Saudi, dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya. Meski telah tiada, suaranya yang memanggil rakyat untuk "Merdeka atau mati" terus dikenang sebagai lambang perjuangan.

2. Gubernur Suryo

Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, atau Gubernur Suryo, adalah Gubernur Jawa Timur saat pertempuran pecah. Sebagai pemimpin pemerintahan di Jawa Timur, Gubernur Suryo memegang peranan penting dalam menghadapi invasi pasukan Sekutu dan Belanda yang tergabung dalam NICA.

Ia melakukan berbagai komunikasi strategis dengan pimpinan nasional seperti Soekarno dan Hatta, terutama setelah Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Pada malam sebelum pertempuran besar, Gubernur Suryo mengeluarkan "Komando Keramat", pidato yang disampaikan di hadapan rakyat Surabaya, menyatakan kesiapan untuk bertempur hingga titik darah penghabisan.

Komando ini menggema di seluruh Surabaya dan menginspirasi rakyat untuk mempertahankan kota. Pada 10 November, rakyat berperang dengan semangat yang tinggi, dan Gubernur Suryo terus memegang kendali meski harus menghadapi tantangan berat dari pasukan Inggris yang bersenjata lengkap.

3. KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan seorang ulama berpengaruh, memainkan peran besar dalam menggerakkan umat Islam di Jawa Timur untuk turut serta dalam perlawanan. Pada 22 Oktober 1945, ia mengeluarkan fatwa terkenal yang dikenal sebagai Resolusi Jihad, yang mewajibkan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan.

Resolusi ini menyerukan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban agama, yang kemudian menginspirasi santri dan masyarakat dari pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk bergabung dalam pertempuran.

Tokoh agama lainnya seperti KH. Wahab Hasbullah juga turut mendukung seruan ini, sehingga perlawanan di Surabaya tidak hanya didorong oleh semangat kebangsaan, tetapi juga oleh keyakinan religius yang kuat. Fatwa ini menambah dorongan moral bagi rakyat, yang akhirnya melahirkan perlawanan sengit pada 10 November.

Baca juga: 7 Ide Kegiatan Hari Pahlawan di Sekolah 2024, Seru dan Bermanfaat

4. HR Mohammad Mangoendiprodjo

HR Mohammad Mangoendiprodjo adalah perwira militer yang menjabat sebagai salah satu pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Surabaya. Lahir di Yogyakarta, Mangoendiprodjo memiliki tekad kuat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Saat pertempuran semakin memanas, ia berperan sebagai wakil pihak Indonesia dalam negosiasi dan komunikasi dengan pihak Inggris. Dalam insiden di Gedung Bank Internatio, Mangoendiprodjo mempertaruhkan nyawanya untuk mencegah pasukan Inggris menembaki massa yang mengepung gedung tersebut.

Ia juga memimpin TKR dalam berbagai pertempuran di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dedikasinya terhadap tanah air dan keberaniannya dalam menghadapi Inggris menjadikannya salah satu pahlawan utama di Pertempuran Surabaya. Mangoendiprodjo meninggal pada 13 Desember 1988 di Bandar Lampung, meninggalkan warisan perjuangan yang selalu dikenang.

5. Mayjen Moestopo

Mayjen Prof. Dr. Moestopo adalah seorang ahli bedah gigi yang juga memiliki pengalaman militer luar biasa. Lahir di Kediri pada 13 Juni 1913, Moestopo adalah lulusan pendidikan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang didirikan Jepang, dan selama masa pendudukan Jepang, ia telah menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin militer yang ulung.

Dalam Pertempuran Surabaya, Moestopo memimpin serangan terhadap berbagai pos pertahanan Sekutu di seluruh kota. Ia adalah seorang pemimpin militer yang terlatih, berani, dan memiliki taktik cemerlang, yang kerap terlibat langsung dalam pertempuran di garis depan.

Keberaniannya membuatnya disegani, dan banyak rakyat Surabaya yang terinspirasi oleh kegigihan serta kecakapan taktisnya. Prof. Dr. Moestopo tidak hanya dikenang sebagai seorang pahlawan, tetapi juga sebagai seorang akademisi yang berdedikasi dalam pendidikan.

6. Mayjen Sungkono

Mayjen Sungkono adalah komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Surabaya yang sangat populer di kalangan rakyat. Lahir pada 1 Januari 1911 di Purbalingga, Sungkono memiliki reputasi sebagai pemimpin yang berani dan tak kenal lelah dalam menghadapi musuh.

Sungkono tidak hanya memberikan komando dari belakang, tetapi juga berada di garis depan bersama para pejuang Surabaya. Perannya tidak terbatas pada strategi, melainkan ia aktif memimpin langsung pertempuran di berbagai lokasi di kota.

Di bawah kepemimpinannya, BKR berhasil menunjukkan perlawanan yang tangguh kepada pasukan Inggris, yang membuat Surabaya dikenal sebagai "Kota Pahlawan". Mayjen Sungkono menjadi simbol keberanian dan semangat pantang menyerah bagi rakyat Jawa Timur.

Hingga kini, namanya diabadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda dalam memahami arti perjuangan.

7. Abdul Wahab Saleh

Abdul Wahab Saleh, seorang fotografer dari Kantor Berita Antara, mungkin tidak mengangkat senjata dalam pertempuran, namun perannya sebagai saksi sejarah sangat penting. Wahab mengabadikan berbagai momen penting di Surabaya, termasuk peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Foto-foto yang diambil oleh Wahab mendokumentasikan semangat heroik arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan.

Dalam suasana pertempuran yang penuh ketegangan, foto-foto Abdul Wahab menjadi bukti visual dari keberanian rakyat dan pengorbanan mereka. Sebagai fotografer, kontribusinya dalam menyimpan jejak perjuangan rakyat Surabaya memberi kesadaran sejarah bagi generasi penerus. Karyanya dikenang sebagai bagian penting dari dokumentasi perjuangan bangsa.

Ketujuh tokoh ini adalah sebagian kecil dari banyaknya pahlawan yang berkorban dalam Pertempuran Surabaya. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun bersatu dalam tekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Hari Pahlawan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenang jasa-jasa mereka dan mengambil teladan dari semangat juang yang mereka tunjukkan. Dari Bung Tomo yang membakar semangat rakyat melalui siaran radio, hingga Abdul Wahab yang mendokumentasikan keberanian rakyat Surabaya, semua pahlawan ini meninggalkan warisan yang mendalam bagi bangsa. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Salah satu pesantren legendaris di Sidoarjo yang menjadi tempat mondok KH Hasyim Asy'ari adalah Pesantren Al-Hamdaniyah di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran. Meskipun KH Hasyim Asy'ari terkenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan Pesantren Tebuireng di Jombang, namun beliau pernah nyantri di pondok pesantren tertua di Sidoarjo ini.

Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalanpanji adalah salah satu pesantren yang sangat bersejarah di Sidoarjo. Pesantren ini didirikan KH Hamdani sejak 1787 M dan telah melahirkan ribuan santri dari berbagai penjuru nusantara.

Pesantren Siwalan Panji menjadi tempat penting dalam perjalanan intelektual KH Hasyim Asy'ari sebelum akhirnya beliau mendirikan Pesantren Tebuireng yang kelak menjadi salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia.

Untuk mengenang masa belajar Mbah Hasyim, hingga saat ini kamar pendiri NU itu masih tetap terawat seperti dahulu. Kamar Mbah Hasyim ini sengaja tidak diutak-atik agar menjadi pelajaran bagi santri bahwa untuk menjadi tokoh besar tak harus dengan kemewahan.

Tidak hanya melahirkan sosok Kiai Hasyim, pesantren ini juga menjadi tempat menimba ulama-ulama terkenal, seperti KHR As'ad Syamsul Arifin (Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo), KH Ridwan Abdullah, KH Alwi Abdul Aziz, KH Wahid Hasyim, dan lain-lain. Santrinya tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga dari beberapa negara, seperti Arab dan Filipina.

Selain melahirkan ulama-ulama besar, pesantren legendaris ini juga telah menjadi saksi sejarah dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Selain belajar ilmu agama, para santri juga turun ke jalan untuk membumihanguskan penjajahan.

Lalu bagaimana sejarah berdirinya Pesantren Alhamdaniyah ini?

Pesantren Al-Hamdaniyah, yang terletak di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu pesantren yang memiliki sejarah panjang di Jawa Timur. Pesantren ini didirikan pada 1787 M oleh seorang ulama asal Pasuruan, KH Hamdani.

Kiai Hamdani merupakan seorang ulama keturunan Rasulullah silsilah ke-27. Ia lahir di Pasuruan pada 1720 M. Ia dikenal sebagai seorang kiai yang tidak mementingkan urusan duniawi, ahli ibadah, dan wara'. Ia adalah putra dari Murroddani bin Sufyan bin Khasan Sanusi bin Sa'dulloh bin Sakaruddin bin Mbah Sholeh Semendi Pasuruan.

Dari berbagai sumber dikisahkan, pesantren ini berdiri setelah Kiai Hamdani hijrah dari Pasuruan ke suatu daerah sebelah timur laut kota Sidoarjo. Awalnya, daerah tersebut masih berupa perairan rawa-rawa.

Tidak asal mendirikan pesantren, Kiai Hamdani melakukan riyadhah dahulu di daerah tersebut. Beliay bermunajat kepada Allah agar daerah tersebut kelak ditinggikan oleh Allah dan menjadi kawah candradimuka dan mercusuar ilmu. Doa beliau pun dikabulkan Allah. Daerah yang dulunya rawa-rawa akhirnya berubah menjadi daerah yang subur dan bisa didirikan pesantren.

Kiai Hamdani adalah seorang ulama yang dikenal karena ketekunannya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Sebagai seorang yang berkomitmen terhadap pendidikan agama, beliau mendirikan Pesantren Al-Hamdaniyah dengan tujuan untuk mencetak santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pada masa awal berdirinya, Pesantren Al-Hamdaniyah hanya memiliki beberapa santri dan mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama Islam, seperti tauhid, fikih, tafsir, dan hadis. Namun, seiring berjalannya waktu, pesantren ini terus berkembang dan menarik minat banyak santri dari berbagai daerah.

Pengembangan pesantren ini tidak terlepas dari peran keturunan Kiai Hamdani yang terus melanjutkan perjuangan beliau dalam bidang pendidikan. Generasi penerus Kiai Hamdani berhasil mempertahankan dan memperluas pesantren ini, baik dari segi jumlah santri, fasilitas, maupun kurikulum yang diajarkan.

Kini, Pesantren Al-Hamdaniyah dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang cukup berpengaruh di Sidoarjo, dengan berbagai program pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan non-formal, serta kegiatan-kegiatan sosial yang berperan penting dalam membangun masyarakat sekitar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Mochammad Afifuddin telah disepakati sebagai ketua KPU RI secara definitif. Afifuddin menggantikan Hasyim Asy'ari yang beberapa waktu lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, Afifuddin disepakati menjadi ketua definitif setelah seluruh anggota beserta sekretaris jenderal menggelar rapat pleno pada Ahad (28/7/2024) siang. Dia mengatakan, penetapan itu dilakukan mengingat kebutuhan-kebutuhan serta tanggung jawab organisasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Hari ini karena kebutuhan organisasi, kami melaksanakan rapat pleno secara lengkap yang dihadiri enam pimpinan KPU RI," kata August Mellaz sebelum pembukaan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 Pasca-Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung KPU RI, Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Afifuddin yang menjabat anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPU RI. Afifuddin akan menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan pada periode KPU RI saat ini, yakni hingga tahun 2027.

Sebelumnya, KPU RI memutuskan untuk menunjuk anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang dijatuhi sanksi pemberhentian oleh DKPP. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan KPU RI di Jakarta, Kamis (4/7).

Pada Rabu (3/7/2024), DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila. Selain itu, DKPP RI meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menerima surat presiden (surpres) terkait pengganti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. Wakil ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut, kemungkinan DPR akan menerima surpres tersebut pada waktu dekat.

"Sampai hari ini belum. Mungkin minggu-minggu ini kali ya," ungkap Gus Imin, Minggu, 21 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Keppres menginstruksikan pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Baca juga: Rampung Sebelum Akhir Pemerintahan Jokowi, Pansus Haji Bakal Ngebut

Penandatanganan Keppres disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat. "Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024, tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," tertulis pesan dari Ari, Rabu, 10 Juli 2024.

Penerbitan Keppres menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Rabu, 3 Juli 2024, DKPP RI memberhentikan Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua merangkap anggota KPU RI. Karena, terbukti melakukan tindakan asusila. Melalui putusannya DKPP RI meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga. Pasalnya, kasus itu terjadi saat Hasyim masih menjabat sebagai Ketua KPU.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui saat ini lembaganya sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Apalagi, setelah Hasyim dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah terbukti melakukan kekerasan seksual.

"Kami paham situasi yang tidak mudah ini, tidak mudah dalam arti situasinya itu kan mau enggak mau harus kami hadapi. Yang paling penting kami mencoba meningkatkan, mengembalikan trust public pastinya," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Ia menjelaskan, KPU akan berupaya mengantisipasi agar kasus kekerasan seksual tak lagi terjadi di lingkungan mereka. Salah satu caranya adalah membuat aturan terkait kekerasan seksual.

"Salah satu yang kami rancangkan terutama kaitan kebijakan bagaimana jajaran atau mengantisipasi menghindari tindak-tindak yang dilarang, kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya, sedang kami matangkan," ujar dia.

Namun, Afif belum bisa memastikan bentuk regulasi yang akan diterbitkan. Namun, upaya itu dilakukan agar tidak ada tindak kekerasan seksual lagi di lingkungan KPU.

"Apakah bentuknya aturan, bentuknya tim satgas atau yang lain," kata dia.

Sebelumnya, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Hasyim Asy'ari. Sanksi itu dijatuhkan pada Rabu (3/7/2024).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

Kasus tindakan asusila yang dilakukan terhadap PPLN berinisial CAT itu pertama kali dilaporkan pada Kamis (18/7/2024). Kasus itu dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah intelektual muda nahdliyin (sebutan bagi warga NU) mengunjungi Israel. Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda tersebut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Tidak diketahui persis kapan kunjungan para intelektual muda Nahdliyin tersebut. Informasi yang diperoleh Republika.co.id, mereka berada di Israel selama pekan lalu.

Sejumlah pihak menyayangkan pertemuan tersebut. Bahkan, PBNU menyebut kunjungan mereka tak mewakili organisasi.

Terlepas dari sikap sejumlah pihak atas kunjungan itu, para ulama pendahulu dari kalangan NU telah menunjukkan sikapnya atas Palestina. Mereka memberikan dukungan bagi Palestina dan menolak penjajahan Israel.

Misalnya, seperti dikutip dari pemberitaan Republika.co.id pada Desember 2023 lalu, sejarawan Aguk Irawan mengungkap perjuangan-perjuangan KH Hasyim Asy’ari dalam mengonsolidasi kekuatan umat Islam Indonesia untuk mendukung perjuangan Rakyat Palestina.

“KH Hasyim mengajak umat Islam untuk mengumpulkan dana yang diberikan kepada Rakyat Palestina melalui Palestina Fons dan Majelis Rajabiyah, dimulai tanggal 19 Ramadhan 1356 H atau 23 November 1937,” ujar Aguk dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (6/11/2023).

Hal itu disampaikan Aguk dalam kajian bertajuk “Mengenal Sosok Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, Pemersatu Umat Islam Indonesia” di Ponpes Minggir, Sleman, pada Sabtu (4/11/2023). Pengasuh PP Baitul Klimah ini melanjutkan, hal itu dilakukan KH Hasyim dengan mengorganisasi puluhan organisasi Islam di Indonesia.

“Hasilnya, waktu itu sekitar 600 ribu gulden berhasil dikumpulkan dan dikirimkan ke Palestina untuk perjuangan umat Islam di sana,” ucap Aguk.

Aguk Irawan juga mengungkap langkah strategis KH Hasyim Asy’ari yang juga secara cerdik membaca peluang yang lahir dari konflik dunia (yakni Perang Dunia II dan di kawasan Asia dikenal Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik) untuk melepaskan Indonesia dari jajahan Belanda.

Sementara, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Cholil Nafis, membacakan sikap resmi PBNU di hadapan jutaan peserta aksi akbar bela Palestina di Monas, Jakarta, Ahad (5/11/2023). Aksi ini berlangsung sejak Ahad pagi.

Kiai Cholil, yang juga merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengawali pernyataannya dengan mengungkapkan pendiri sekaligus Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari pada 1938, sebelum Indonesia merdeka dan pada saat terjadi agresi ke Masjid Al Aqsa, sudah memfatwakan tentang qunut nazilah.

Fatwa tersebut diperuntukkan bagi warga nahdliyyin dan kaum Muslimin di mana pun berada, sebagai wujud solidaritas sesama umat Muslim atas masalah yang dialami Palestina.

"Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ancaman dan persekusi dari Belanda karena dianggap ini membangkitkan ruh jihad antara kaum Muslimin saat itu. Tetapi sekarang bukan hanya masalah kaum Muslimin tetapi juga menjadi masalah kemanusiaan. Maka, selain ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah insaniyah," tuturnya.

Adapun sikap resmi PBNU yang dibacakan oleh Kiai Cholil ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen. Pertama, membela Palestina adalah berdasarkan keimanan, yang mengacu pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Karena itu, bagi kita yang Muslim atas nama keimanan itulah yang memanggil. Kita saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita bagikan satu bangunan, maka saling menolong antara kita dengan mereka," kata Kiai Cholil.

"Maka hari ini masyarakat Indonesia menyatakan protes kepada dunia, untuk berpihak kepada dunia. Yang kita lakukan saat ini adalah ibadah kepada Allah. Ibu-bapak panas hari ini tetapi gak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina," tambahnya.

Kedua, PBNU meminta atas dasar keimanan dan kemanusiaan untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita di Palestina. "Ibu-bapak yang punya kekuatan doa mungkin yang bisa membuka pintu langit kepada Allah. Mari kita panjatkan doa. Ketika ibu bapak memiliki kemampuan harta, mari salurkan hartanya dan kita mengetuk orang yang berwenang untk menyelesaikan persoalan Palestina," ucapnya.

Terakhir, Kiai Cholil menyampaikan PBNU mengajak untuk bersama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. "Bapak ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan masing masing. Maka KH Hasyim Asy'ari, sebagai hadratussyaikh, Rais Akbar di NU, meminta kita untuk qunut nazilah," ujarnya.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengembalikan marwah dan citranya kepada publik usai pemberhentian tidak hormat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan ada dua hal utama yang harus dibenahi KPU

Pertama soal pengawasan internal KPU terkait kekerasan seksual. Menurut Khoirunnisa perlu ada mekanisme khusus yang mengatur hal tersebut, sebagai langkah pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan KPU.

“Terkait dengan kasus asusilanya sendiri itu membuktikan bahwa internal penyelenggara Pemilu sendiri mungkin belum ada kontrolnya,” kata Khoirunnisa dalam tayangan Metro TV, Kamis, 11 Juli 2024.
Selanjutnya soal Pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi, Khoirunnisa mengatakan KPU punya banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Ia menyinggung bagaimana langkah KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan tetap mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA).

“Apakah ingin merevisinya karena sekarang sorotannya kan ke KPU, apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Prof Mahfud mengatakan ini KPU enggak layak nih menyelenggarakan Pilkada,” ucap Khoirunnisa.

Baca juga: Pergantian Komisioner KPU Diminta Dipercepat, Tak Perlu Menunggu 2027

Khoirunnisa juga mengkritik era pemerintahan Hasyim yang mana terdapat beberapa aturan teknis terkait Pemilu yang dinilai terlambat. Menurutnya jika ingin mengembalikan kepercayaan publik, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.

“Ya tidak bisa seperti model yang dulu lagi, jadi mepet semua kebijakan itu keluarnya, yang sekarang enggak bisa lagi seperti itu,” ucapnya.

Khoirunnisa melanjutkan, jika KPU tidak berbenah dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, kepercayaan publik akan menurun. Apalagi menjelang Pilkada yang sebentar lagi akan dilakukan, tapi KPU memiliki banyak PR yang harus dituntaskan.

“Masih banyak PR-nya misalnya Sirekap juga masih belum tahu akan seperti apa, kemarin ada masalah di pemilu, nah kedepannya mau melakukan apa nih kira-kira seperti itu, dan harus cepat Pilkada tinggal empat bulan lagi,” tuturnya.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD prihatin saat mengetahui Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat karena tindakan asusila. Mahfud menyindir Hasyim yang berani membohongi istri dan anaknya.

Mahfud merasa ini bukan lagi masalah sederhana karena menyangkut perzinahan yang berkelanjutan dan berulang. Apalagi, ia mengingatkan, jika dilihat dari kasus ketua KPU sebelumnya bersama Wanita Emas, itu terjadi atau dilakukan Hasyim Asy'ari berkali-kali dan tidak bisa dibantah.

"Karena apa, kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman kerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia, pasti. Iya dong, pasti, kalau orang begitu sama istrinya, begitu sama anaknya, begitu sama teman-teman sekerjanya pasti berani membohongi rakyat Indonesia, itu keyakinan saya secara moral," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD disimak pada Rabu (10/7/2024).

Menkopolhukam periode 2019-2024 itu menuturkan, semua ini menjadi salah satu masalah yang muncul pada era Reformasi sebagai akibat dari demokratisasi. Sebab, DPR kemudian memiliki peran yang sangat banyak karena pada era sebelumnya, Orde Baru, DPR hanya sebagai rubber stamp atau stempel karet mengesahkan kehendak pemerintah.

Kini, ia menekankan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi wadah bisa melakukan tawar-menawar dengan pemerintah. Sebab, mulai dari pengangkatan Hakim Agung, 3 hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua harus lewat DPR.

Pada akhirnya, Mahfud menyampaikan tawar-menawar terjadi dengan partai politik dan siapa yang memiliki lobi-lobi khusus dengan partai politik akan menang. Bahkan, terjadi trade off atau tukar-menukar jasa karena mereka bisa saja menjanjikan untuk memilih orang-orang yang mengisi deretan lembaga negara tersebut dengan perjanjian tertentu.

"Kamu akan saya pilih tapi besok kalau terpilih begini, kamu akan saya pilih tapi besok kalau kamu jadi hakim agung ini diamankan, kalau KPU harus gini dan seterusnya. Di BPK kemudian koruptor, di MA juga hakim agung penerima suap, yang seperti itu merupakan akibat lain, konsekuensi baru dari demokrasi yang tidak terkendali," ujar Mahfud.

Anggota DPR RI periode 2004-2008 itu menekankan di MK ada Ketuanya yang dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Lalu ada pula Ketua KPU yang dipecat karena pelanggaran tindakan asusila. Meski begitu, Mahfud menegaskan, hasil dari yang sudah dikerjakan ketua lembaga negara itu suka tidak suka memang harus kita terima.

"Di MK ketua MK-nya pelanggaran etik, sekarang KPU dengan disclaimer, hasil yang sudah dia kerjakan harus kita terima, meskipun lahir dari orang tidak bermoral," kata Mahfud.

Menteri Pertahanan periode 2000-2001 itu menambahkan, kualitas orang tidak bermoral seperti itu yang dipilih untuk memimpin sebuah lembaga negara seperti KPU memang membuat orang jadi ragu atas apa yang sudah dikerjakan. Sekalipun, lanjut Mahfud, apa yang sudah dikerjakan seperti pemilihan umum memang berjalan dengan relatif baik.

"Karena secara moral kalau orang seperti itu jangankan membohongi rakyat yang tidak melihat dia langsung, membohongi istrinya yang sehari hari dengan dia saja bisa, anaknya dipermalukan, istrinya dipermalukan, institusinya dipermalukan dan merasa tenang tenang saja tuh sudah begitu," ujar Mahfud.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Keppres menginstruksikan pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat. "Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024, tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," tertulis pesan dari Ari, Rabu, 10 Juli 2024.

Penerbitan Keppres ini menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya pada Rabu, 3 Juli 2024, DKPP RI dalam putusannya memberikan sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua merangkap anggota KPU RI. Karena, terbukti melakukan tindakan asusila. Melalui putusannya DKPP RI meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

(ADN)

Jakarta: Hasyim Asy'ari resmi diberhentikan dari keanggotaannya di KPU RI. Hasyim diberhentikan secara tidak hormat.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keppres ini merujuk pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu 10 Juli 2024.

Baca juga: Pemberhentian Hasyim Jangan Sampai Ganggu Tahapan Pilkada

Sebelumnya, DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, terbukti melakukan pelanggaran etik terkait asusila. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim dari jabatan dan keanggotannya di KPU.
"Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan amar putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024.

DKPP berharap Jokowi segera melaksanakan putusan ini. Jokowi diberi waktu maksimal tujuh hari sejak putusan dibacakan.

"Presiden RI untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," tegas Heddy.

(DHI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kasus asusila yang dilakukan terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Kendati demikian, kasus itu masih belum dibawa ke ranah pidana.

Kuasa hukum korban, Puspa Pasaribu, mengaku masih belum mendapat keputusan terkait langkah yang akan diambil oleh kliennya. Karena itu, hingga saat ini pihaknya masih belum melanjutkan kasus itu ke ranah pidana.

"Sejauh ini kami belum mendapat keputusan dari klien untuk melanjutkan ke ranah pidana ataukah hanya berhenti pada titik kode etik ini," kata dia ketika dikonfirmasi Republika, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, peluang untuk melanjutkan kasus itu ke ranah pidana masih tetap terbuka. Pasalnya, belum ada keputusan final dari korban. "Jadi opsinya masih terbuka dan belum ada keputusan final dari klien kami," ujar Puspa.

Sebelumnya, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Hasyim Asy'ari. Sanksi itu dijatuhkan pada Rabu (3/7/2024).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

Kasus tindakan asusila yang dilakukan terhadap PPLN berinisial CAT itu pertama kali dilaporkan pada Kamis (18/7/2024). Kasus itu dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Jakarta: Rontoknya pucuk pimpinan sejumlah lembaga negara akibat kebobrokan integritas merupakan alarm bahwa Indonesia sedang mengalami darurat moral. Setiap masalah yang muncul ke permukaan dari penyelenggara negara dinilai hanya percikan kecil dari banyaknya praktik penyimpangan moral yang terjadi secara menyeluruh.

Demikian disampaikan pakar kebinekaan Sukidi kepada Media Indonesia. Baginya, kerusakan moral pada bangsa Indonesia telah sempurna karena praktik penyimpangan telah terjadi di semua lini penyelenggara negara.

"Praktik kejahatan moral yang disembunyikan dan tak pernah diungkapkan ke publik jauh lebih banyak dan dalam skala besar," ujar Sukidi, Senin, 8 Juli 2024.
Menurut Sukidi, kepemimpinan yang hanya berfokus pada pembangunan fisik tanpa memedulikan jiwa bangsa mengakibatkan Indonesia tumbuh menjadi bangsa tanpa jiwa.

Tanpa disadari, kata dia, jiwa bangsa Indonesa berada dalam bahaya besar. Ini ditunjukkan dengan pudarnya batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, serta benar dan salah.

"Tatanan moral menjadi tunggang-langgang di semua lini penyelenggaraan negara. Rakyat pun kehilangan panutan dan keteladanan moral," terangnya.

Baca juga: Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara

Ia mengajak segenap elemen bangsa untuk tidak lelah mengingatkan para pemimpin membangun jiwa bangsa dengan standar keteladanan moral yang tinggi. Sukidi berpendapat Indonesia Raya hanya dapat berdiri tegak lewat pembangunan jiwa bangsa yang diiringi raganya.

Tanpa pembangunan jiwa, nilai moral, dan karakter bangsa yang kokoh, Sukidi menyebut janji Indonesia sebagai negara maju tak lebih dari sekadar retorika pembangunan atau ilusi belaka.

"Tak ada bangsa maju di dunia mana pun yang dibangun di atas fondasi moral yang rapuh, di atas budaya nepotisme, di atas penegakkan hukum yang tebang pilih, dan di atas penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela," pungksanya.

Sejumlah pucuk pimpinan lembaga negara dicopot dari jabatannya imbas persoalan integritas. Fenomena ini dimulai dari Anwar Usman yang dicopot dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi pada November 2023 karena melanggar etik.

Berikutnya, ada nama Firli Bahuri, yang menjadi satu-satunya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejarah yang ditersangkakan karena terlibat kasus suap. Pada akhir Desember 2023, Presiden Joko Widodo memecat Firli dari jabatan Ketua KPK periode 2019-2024.

Teranyar, kebobrokan moral pucuk pimpinan lembaga negara diejawantahkan oleh Hasyim Asy'ari yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus asusila. Selain dari jabatan ketua, DKPP juga memecat Hasyim sebagai anggota KPU RI.

(AGA)