Jakarta: Pemerintah belum mengumumkan atau memiliki rencana kongkret mengenai insentif kendaraan listrik. Padahal, insentif untuk motor listrik sendiri cukup dinantikan oleh produsen motor listrik.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiadi, berharap program insentif motor listrik akan dilanjutkan oleh pemerintah baru mulai 2025. "Harapan kita adalah subsidi masih berlanjut, apapun nomenklaturnya, apakah subsidi atau kompensasi," kata Budi Setiadi dikutip dari Antara.

Budi mengatakan asosiasi sudah beberapa kali bertemu dengan perwakilan pemerintah untuk membahas kelanjutan program insentif motor listrik. Namun belum ada kepastian kapan, besaran dan skema insentif tersebut saat ini.
Menurut budi program insentif motor listrik adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai bahwa industri kendaraan bermotor listrik mendapatkan insentif, baik insentif fiskal maupun nonfiskal.

Baca Juga: Resmi! Aldi Satya Mahendra Gabung Evan Bros RT di WSS 2025

Sebelumnya, Pemerintah sejak 2023 memberikan insentif pembelian motor listrik yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Pada 2023 sampai 2024 pemerintah memberikan insentif fiskal berupa subsidi Rp7.000.000 untuk pembelian motor listrik. Sementara insentif nonfiskal, kata Budi, pada umumnya diberikan oleh pemerintah daerah seperti kebijakan ganjil-genap.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Tangerang: Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, menyampaikan kabar baik tentang kemungkinan perpanjangan program insentif pembelian sepeda motor listrik hingga tahun depan. Dia memberikan kode insentif untuk pembelian motor listrik berjalan tahun depan.

"Insya Allah ada," ujar singkat Faisol usai acara pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (30-10-2024).

Saat ini, pemerintah menjalankan program subsidi pembelian motor listrik berbasis baterai, yang memungkinkan warga mendapatkan potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik. Program ini dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2024.
Subsidi tersebut diberikan kepada warga dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan data nomor induk kependudukan, di mana setiap warga hanya dapat menerima bantuan ini satu kali dalam pembelian motor listrik.

Baca Juga: PT Pindad Sanggupi Produksi Mobil untuk Menteri

Faisol mengungkapkan masa berlaku program insentif akan segera berakhir, namun pemerintah tengah berupaya untuk memperpanjangnya. "Tapi kita usahakan, kita bantu untuk masyarakat dan bantu untuk lingkungan, mudah-mudahan secepatnya," ujarnya.

Kementerian Perindustrian, menurut Faisol, telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperpanjang subsidi motor listrik pada 2025. Meski begitu, ia belum bisa memastikan skema atau besaran subsidi yang akan diterapkan untuk tahun depan.

Insentif pembelian motor listrik, menurut Faisol, diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Ia juga menyebutkan insentif ini memiliki dampak luas, seperti peningkatan investasi, produktivitas, daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja baru.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana menerbitkan insentif fiskal untuk mengakselerasi trasnformasi industri, khususnya padat karya yang mengeluh gempuran impor.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam pengumuman hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (18/10/2024).

“APBN memberikan stimulus fiskal di sektor strategis yang kita harapkan punya daya ungkit atau multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat rantai pasok global,” ujarnya.

Insentif tersebut diharapkan untuk meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja dan menjaga upah tenaga kerja secara layak.

Salah satu industri yang Sri Mulyani tekankan, yakni insentif fiskal untuk industri padat karya tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) terhadap impor produk kain, karpet, serta tekstil penutup lantai lainnya yang berlaku selama 3 tahun.

“Kebijakan ini diharapkan agar daya kompetisi dan proteksi terhadap industri namun tetap menjaga daya saing industri dalam negeri dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang berlaku sejak 9 Agustus 2024. Artinya, kebijakan BMPT akan berlaku hingga 2027.

Sebelumnya, safeguard impor kain ini sempat diberlakukan pada 2020 lalu namun berhenti sejak 2022. Pelaku usaha sejak 2 tahun lalu meminta kembali BMTP tersebut. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Pemerintah pun mengenakan tarif yang beragam terhadap impor produk-produk tersebut untuk tahun pertama implementasi. Selanjutnya, tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan kembali.

Seperti segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif diberlakukan bea masuk di kisaran Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru ini.

Teranyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menetapkan pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China yang berlaku selama 5 tahun per 21 Oktober 2024.

Aturan itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 70/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan lebih lanjut terkait insentif fiskal lainnya yang akan dikeluarkan pada sisa akhir tahun ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

IDXChannel - Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan program 3 juta rumah Prabowo memerlukan dukungan dari kebijakan fiskal. Terutama terkait tingkat suku bunga kredit hingga insentif.

Syariah menjelaskan program 3 juta rumah Prabowo itu tentunya akan menambah suply perumahan di Indonesia. Akan tetapi, pasokan yang lebih banyak itu akan sulit terserap jika tidak diimbangi dengan kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap hunian.

Sehingga pemerintah baru perlu mempersiapkan instrumen pendanaan, termasuk menjaga suku bunga kredit, menjamin perbandingan loan-to-value, hingga memberikan insentif yang dapat menurunkan harga jual hunian.

"Dengan dukungan yang aktif terhadap sistem pembiayaan hunian, maka diharapkan permintaan hunian dapat lebih agresif di tengah daya beli masyarakat yang belum terlihat pulih dari masa pandemi," ujarnya kepada IDX Channel, Rabu (16/10/2024).

Lebih spesifik, Syariah menjelaskan daya beli masyarakat yang masih rendah di sektor hunian itu dapat digambarkan dari serapan program rumah subsidi pemerintah, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

"Sebagai gambaran, jika dikaitkan dengan rumah subsidi, per bulan Juni 2024 total realisasi FLPP mencapai 80.134 unit, sementara itu target per Agustus 2024 mencapai 200.000 unit rumah. Maka dapat diprediksi upaya pengadaan hunian dan serapan dalam jumlah 3 juta unit akan membutuhkan durasi berapa lama," tuturnya

Lebih lanjut, Syarifah menjelaskan, backlog merupakan kondisi yang menggambarkan permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan pasokan. Sehingga diharapkan dengan program 3 juta rumah Prabowo bisa menjadi solusi backlog perumahan yang saat ini berada di angka 9,9 juta berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

"Program 3 juta rumah, seharusnya menjadi jawaban dalam mengatasi backlog secara bertahap," ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) Sunarso menilai pemerintah perlu menerbitkan insentif fiskal untuk menekan emisi karbon di dalam negeri. Kebijakan ini dipandang penting menyusul dampak dari emisi karbon.

Menurutnya, emisi karbon dan perubahan iklim (climate change) merupakan masalah yang dihadapi bersama. Sehingga, memerlukan insentif pemerintah.

“Nah sekarang pertanyaannya, insentif apa yang diperlukan? Menurut saya karena ini masalah climate change, masalah menekan emisi karbon, ini adalah bukan private good, tetapi adalah public good,” ujar Sunarso saat gelaran Repnas National, Jakarta, Senin (14/10/2024).

“Maka kalau kita ngomong insentif, sudah barang tentu insentifnya itu adalah harus yang ditanggung oleh sektor publik. Dalam hal ini bisa fiskal, bisa kebijakan,” kata dia.

Dia menjelaskan, sejumlah material solar panel atau fasilitas yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik masih diimpor. Meskipun beberapa kerangkanya dapat diproduksi di Tanah Air.

Dikarenakan material solar panel masih harus disuplai negara lain, Sunarso memandang otoritas perlu memberikan keringanan atas produk komoditas yang diimpor tersebut. Misalnya, biaya masuk atau aspek lainnya.

“Dan nanti kalau kita ngomong insentif, disitu yang harus kita kenakan. Kira-kira insentifnya di mananya, apakah biaya masuknya atau lain-lain seperti itu. Kemudian yang green lagi yang langsung apa, selain solar, karena energi matahari tadi langsung,” ujar dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus fokus pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), lantaran pembangkit ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air.

“Berikutnya yang green lagi adalah PLTA, tenaga air. Kalau itu kita kerjakan, 2-3 kepentingan langsung terjawab. Apa coba, kalau kita bisa menjaga siklus hidrologi kita, kita menormalkan sesuai fungsi alaminya, maka kita akan bisa dapat air untuk irigasi, untuk pertanian, pangan,” ujar Sunarso.

“Kemudian dapat air baku untuk minum. Dan kemudian yang berikutnya dapat energi listrik yang green, karena menggunakan apa namanya, air. Menggunakan air dalam artian menggunakan energi potensial yang diubah menjadi energi listrik,” katanya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, Investor.id -Penerapan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B40 pada 2025 memiliki dua sisi yang harus diperhatikan pemerintah

Pengamat Otomotif Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai strategi dalam mendorong implementasi biodiesel B40 di sektor transportasi dan industri tertentu. “Adapun persiapan implementasi B40 telah mencakup beberapa hal mulai dari uji terap sampai pemberian insentif kepada pelaku industri,” jelas dia kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Jakarta: Pemerintah sudah menegaskan tidak ada insentif tambahan yang diberikan untuk kendaraan listrik, termasuk mobil hybrid. Meski demikian, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menilai mobil hybrid pantas diberikan insentif.

“Kami sependapat bahwa mobil hybrid sebaiknya juga mendapatkan insentif walaupun tidak sebesar mobil full listrik,” kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D. Sugiarto, saat dihubungi Antara.

Pandangan dari Jongkie ini tidak terlepas dari pendapat Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, yang baru-baru ini menyampaikan keinginannya terhadap mobil hybrid untuk turut mendapat insentif dari pemerintah meski besarannya tidak sebesar insentif untuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).
Jongkie menilai mobil hybrid pantas mendapat insentif berkat efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan mobil konvensional. Kombinasi ICE dan motor listrik membuat mobil hybrid mampu mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Ini tidak hanya menghemat pengeluaran konsumen, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

Baca Juga: Konsumsi All New Prius HEV Tembus 29,4 Km/Liter

Efisiensi ini berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang, menjadikan mobil hybrid sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan dan membantu pemerintah mencapai target nol emisi pada 2030.

Mobil hybrid, menurut Jongkie, menghasilkan polusi yang lebih rendah karena mesin ICE pada mobil ini jarang beroperasi. Sebagian besar penggerak dilakukan oleh motor listrik, terutama dalam kondisi kecepatan rendah atau saat berhenti, yang mengurangi emisi secara drastis dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil.

“Mobil hybrid sudah hemat BBM yang cukup signifikan, sudah rendah polusi karena mesin ICE jarang hidup, bisa langsung beroperasi,” kata Jongkie.

Salah satu keunggulan utama mobil hybrid dibandingkan mobil listrik penuh adalah kemampuannya untuk langsung beroperasi tanpa memerlukan infrastruktur stasiun pengisian daya. Mobil hybrid tidak membutuhkan pengisian daya eksternal karena baterainya terisi secara otomatis saat mobil beroperasi.

Baca Juga: Keren, Wuling Air ev Dijadikan Mobil Pikap

Hal ini menjadikannya lebih praktis dan mudah diadopsi oleh masyarakat luas, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur pengisian daya yang memadai. Dari segi biaya, produksi mobil hybrid juga tidak semahal mobil listrik penuh, sehingga harganya lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Mobil hybrid juga tidak memerlukan infrastruktur charging station alias Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), biaya produksinya tidak semahal mobil listrik sehingga terjangkau oleh masyarakat luas,” imbuhnya.

Sebelumnya pada awal Agustus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan tidak ada penambahan kebijakan baru untuk sektor otomotif pada tahun ini. Dengan tidak adanya perubahan, artinya pemerintah juga tidak akan mengeluarkan kebijakan dalam memberikan insentif untuk kendaraan hybrid di Indonesia.

Saat ini, mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).

Baca Juga: Pasar Motor Listrik Masih 1 Persen, Begini Hasil Analisa Honda!

Fasilitas PPN DTP diberikan khusus atas mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10 persen.

Dengan fasilitas ini, PPN yang dikenakan atas penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen adalah sebesar 1 persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024

(UDA)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memperhatikan kelas menengah.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Fiskalnya untuk intervensi masing-masing kelas apa? Selama ini yang paling banyak adalah miskin, rentan miskin. Bahwa bansos perlu, ya kelas menengah juga perlu diurus," katanya.

Dolfie mengatakan tak hanya kelas bawah, kelas atas juga banyak mendapat insentif fiskal dari Kemenkeu, BI, dan OJK.

Karena itu, ia meminta penjelasan intervensi pemerintah serta alokasi anggaran untuk masing-masing kelas.

"Supaya kita lihat keberpihakan pemerintah di mana sebenarnya," imbuhnya.

Ia mengatakan jika kelas menengah tidak diperhatikan maka bukan tidak mungkin terjadi krisis seperti pada 1998. Krisis saat itu katanya terjadi karena ekonomi kelas menengah terganggu.

"(Tahun) 98 kan karena kelas menengahnya yang terganggu, bukan karena kelas atas dan bawah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, BPS memaparkan jumlah kelas menengah menurun sejak 2019 hingga 2024.

Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Kemudian turun menjadi 53,83 juta atau 19,82 persen.

Jumlah kelas menengah terus turun menjadi 48,27 juta atau 17,44 persen pada 2023. Kemudian turun menjadi 47,85 juta atau 17,13 persen.

"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya.

Amalia memaparkan jumlah kalangan menuju kelas menengah justru naik. Pada 2019, jumlahnya tercatat sebanyak 128,85 juta atau 48,2 persen. Kemudian naik menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen pada 2024.

Ia menjelaskan kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5 - 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau sekitar Rp2.040.262 - Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Sementara, kriteria menuju kelas menengah pengeluarannya berkisar 1,5 - 3,3 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp874.398 - Rp2.040.262 per kapita per bulan.

Amalia mengatakan modus pengeluaran kelas menengah sebesar Rp2.056.494, artinya penduduk kelas menengah memang cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan kelas menengah yang sebesar Rp2.040.262.

"Hal tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas dan rentan untuk jauh ke kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin," kata Amalia dalam paparannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Insentif perpajakan menjadi belanja rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tak terkecuali dalam rancangan pemerintah untuk 2025 atau pada tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintahan Prabowo Subianto merencanakan alokasi belanja perpajakan senilai Rp445,5 triliun.

Melihat secara tren, nilai belanja perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Selain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, pertumbuhan belanja perpajakan juga dipengaruhi oleh pemutakhiran data SPT wajib pajak.

Terdapat pula pembebasan PPh bagi orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta, turut meningkatkan nilai belanja perpajakan cukup tinggi yang mencerminkan pemanfaatan yang baik dari kebijakan tersebut.

Setidaknya, terdapat 16 spesifik sektor yang disebutkan akan mendapatkan insentif pajak pada 2025.

Sektor industri pengolahan masih menerima belanja perpajakan terbesar yaitu senilai Rp122,3 triliun. Naik dari realisasi 2023 senilai Rp91,7 triliun, maupun dari proyeksi belanja perpajakan tahun ini untuk industri pengolahan senilai Rp107,7 triliun.

“Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omset di bawah Rp4,8 miliar,” tulis Kemenkeu, dikutip Minggu (25/8/2024).

Bukan hanya itu, industri pengolahan juga memanfaatkan pembebasan bea masuk untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pembebasan bea masuk untuk barang modal.

Kemudian sektor-sektor yang direncanakan akan memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan serta sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing senilai Rp56,5 triliun dan Rp54,1 triliun dari total belanja perpajakan.

Berikut 5 Sektor yang Dapat Insentif Pajak Jumbo dari Prabowo di 2025:

1. Industri Pengolahan - Rp122,3 triliun

2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Rp56,5 triliun

3. Jasa Keuangan dan Asuransi - Rp54,1 triliun

4. Transportasi dan Pergudangan - Rp35,8 triliun

5. Jasa Pendidikan - Rp28,3 triliun

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Program ini akan coba dibahas mulai 2025 bersama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Airlangga mendorong Pemda gencar melakukan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di daerah masing-masing. Pemda yang bisa mengimplementasikannya dengan baik akan diberikan insentif.

"Pemerintah selama ini memberikan insentif kepada daerah baik itu untuk inflasi, kemudian untuk kegiatan lain termasuk inklusi keuangan. Jadi kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah yang baru karena amplopnya ada, bisa ditolong," kata Airlangga usai peluncuran GENCARKAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut baik kabar tersebut. Ia berkelakar bahwa pihaknya siap menjaga 'amplop' atau pos pengeluaran tersebut agar dapat disalurkan.

"Baik terima kasih Pak Menko. Saya juga seneng dengernya tadi," ujar Mahendra dalam kesempatan yang sama.

Mulanya, Mahendra memberikan pidato sambutan yang meminta dukungan kepada Airlangga untuk dapat memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan Bapak Menko-pemerintah secara menyeluruh untuk dapat juga memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayah," ucap Mahendra dalam sambutannya.

Sebagai informasi, OJK telah merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Simak Video: Prabowo Bagi-bagi Motor ke Babinsa: Kalian Ujung Tombak Pertahanan Negara

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Jakarta: Pemerintah sudah memutuskan tidak memberikan insentif untuk mobil hybrid yang dipasarkan untuk masyarakat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) pun menghormati keputusan tersebut dan yakin industri otomotif akan tetap berkembang meski tidak mendapatkan insentif tambahan.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyambut baik keputusan pemerintah yang mengarahkan fokus kebijakan tanpa penambahan insentif untuk kendaraan hybrid tahun ini. Sugiarto mengungkapkan optimismenya industri otomotif Indonesia dapat terus berkembang meskipun tidak adanya insentif tambahan.

“Kita harus terima keputusan Pemerintah ini dengan sikap positif,” ujar Sugiarto dikutip dari Antara.
Meskipun pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tidak akan memberikan insentif untuk kendaraan hybrid, Sugiarto percaya industri otomotif masih memiliki banyak potensi untuk berkembang.

Sugiarto menyoroti keunggulan kendaraan hybrid yang dapat terus didorong. Ia menjelaskan kendaraan ini menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, emisi polusi yang sangat rendah, serta tidak memerlukan infrastruktur khusus yang kompleks dibandingkan kendaraan listrik murni. Selain itu, kendaraan hybrid juga tersedia dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen.

Baca Juga: 7 Hal yang Harus Diperhatikan Saat Mencuci Mesin Mobil

Gaikindo mendukung produsen otomotif untuk terus mencari cara-cara kreatif dalam memasarkan kendaraan hybrid dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat lingkungan yang ditawarkannya.

“Para Agen Pemegang Merek (APM) diharapkan dapat menggunakan kesempatan ini untuk merumuskan strategi baru yang inovatif dan efektif,” lanjutnya.

Sugiarto juga menegaskan meskipun tidak ada insentif baru, pertumbuhan segmen kendaraan hybrid tetap menunjukkan tren positif.

“Kendaraan hybrid telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, bahkan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah sinyal positif bagi industri dan menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap teknologi ramah lingkungan,” ujarnya.

GAIKINDO berharap dengan dukungan strategis dan inovatif dari para produsen otomotif, industri kendaraan hybrid akan terus berkembang. Sugiarto mengajak semua pihak untuk tetap berkomitmen pada upaya melindungi lingkungan sambil menjaga momentum pertumbuhan yang ada di pasar kendaraan ramah lingkungan.

(UDA)

Jakarta: PT Toyota Astra Motor mengungkapkan komitmennya untuk mendukung perkembangan teknologikendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Tanah Air. Dalam pernyataannya Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmy Suwandi, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi ramah lingkungan.

"Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia, Toyota menghormati keputusan pemerintah dan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang terkait kebijakan maupun regulasi yang ada. Tentu regulasi sifatnya dinamis tergantung situasi dan kondisi terbaru," ujar Anton kepada Medcom.id.

Saat ini, komposisi kendaraan elektrifikasi yang mencakup Hybrid Electric Vehicle (HEV), Battery Electric Vehicle (BEV), dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) masih di bawah 10 persen dari total pasar otomotif Indonesia. Anton melihat hal ini sebagai indikasi adanya ruang besar untuk perkembangan penetrasi teknologi elektrifikasi di masyarakat.
"Teknologi elektrifikasi, termasuk Hybrid, memiliki potensi besar untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. Dengan berbagai ragam teknologi yang tersedia, kami percaya dapat mempercepat perkembangan dan meningkatkan kontribusi pengurangan emisi di Indonesia," tambah Anton.

Baca Juga: Samsung Pamer Baterai Solid-State, Ngecas Cuma 9 Menit

Perusahaan berharap pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi, sehingga Indonesia dapat lebih dekat mencapai target netralitas karbon. Dukungan kebijakan yang tepat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor kendaraan elektrifikasi dan mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim.

Dengan fokus pada inovasi dan keberlanjutan, Toyota Astra Motor terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi bagi tantangan lingkungan dan mendukung transisi menuju mobilitas yang lebih bersih dan efisien di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak ada insentif yang diberikan untuk mobil listrik, khususnya hybrid, di Indonesia.

"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal ke-2 2024 pada Senin (5/8/2024).

Airlangga melihat bahwa penjualan mobil hybrid sudah baik, dan bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari pada BEV (battery electric vehicle). Sehingga, menurut dia, mobil-mobil hybrid sudah berjalan sekarang.

(UDA)