Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AHY baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin (21/10/2024) kemarin. Sebelumnya di era Jokowi, AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY bercerita di awal masa jabatannya ini AHY banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan memahami landasan-landasan untuk memaksimalkan kinerjanya posisi itu. Hal ini salah satunya dengan belajar dari Luhut.

"Makanya tadi saya baru bertemu dengan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya sebagai Menko Marves sebelumnya, dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional (PSN)," kata AHY di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Selain belajar dari salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam menjaring investor dan menggeber pembangunan di Era Jokowi itu, AHY juga ingin mencari tahu sampai di mana progress dari keseluruhan proses inevstasi dan pembangunan tersebut dari Luhut.

Lebih lanjut, AHY juga berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor kementerian teknis yang berada di Bawah naungan Menko Infrastruktur untuk melakukan pendalaman. Setidaknya, AHY menaungi 5 kementerian.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis apa saja yang menjadi kendala atau tantangan di lapangan sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Asta Cita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Di samping itu, AHY juga mengaku telah mengunjungi Gedung Kantor Kemenko Marinves, tempat di mana dulu Luhut berkantor. Katanya, bangunan tersebut yang akan dijadikan sebagai bangunan kantor kementeriannya.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Simak Video: AHY Akan Berkantor di Gedung KemenkoMarves, Bekas Kantor Luhut

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi sore hari ini, Selasa (22/10/2024). Diketahui, kementerian ini menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengatakan, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kementerian Transmigrasi. "Ada lima kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang-orangnya," kata AHY, di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda ini, ia juga akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen Viva Yoga Mauladi terkait dengan kondisi kementerian tersebut.

Kementerian Transmigrasi sendiri dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan transmigrasi masuk ke ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

AHY mengatakan, alasan dihidupkannya kembali kementerian ini ialah untuk mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, langkah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan.

"Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah di Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya, antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," jelasnya.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saat ini tengah dipersiapkan rencana untuk percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui program-program transmigrasi.

"Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga skills, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

Simak Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal lokasi kantor dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia bilang kantor Kemenko Infrastruktur akan ditempatkan di Thamrin, Jakarta Pusat.

Tepatnya di gedung bekas Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah kementerian tersebut tak ada lagi di Kabinet Merah Putih, inventarisasi kantornya akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur.

"Tadi saya baru bertanya langsung ke Kemensesneg ya lokasi kantor Kemenko Infrastruktur Ini direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP yang lalu. Kami akan gabung ke sana," beber pria yang akrab disapa AHY itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan melakukan pengecekkan ke kantor bekas Luhut tersebut siang ini. "Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," ujarnya.

Selebihnya, AHY bilang pihaknya sedang fokus melakukan penyusunan struktur kementeriannya. Kemenko Infrastruktur memang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN-RB mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ungkap AHY.

Simak: Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.